cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Komparasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dengan di Belanda Ari Septi Arum Fatma Citra Dewa Agung; I Made Wirya Darma
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, tindak pidana korupsi diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa, dengan sanksi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Belanda mengatur tindak pidana korupsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), khususnya dalam Pasal 177 hingga 179 yang membahas tentang penyuapan (bribery) di sektor publik dan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda; (2) perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan dengan pendekatan perundang-undangan, dan konsep. Hasil penelitian menjukkan bahwa pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Belanda mencerminkan pendekatan yang berbeda, namun keduanya berfokus pada pemberantasan korupsi melalui kerangka hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Penjatuhan sanksi terdapat aturan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda sanksi pidana mati, ancaman sanksi pidana berdasarkan klasifikasi pelaku. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya pengaturan besar ancaman sanksi minimal berdasarkan klasifikasi jumlah uang yang dikorupsi serta aturan akumulasi. Ancaman sanksi pidana denda di dalam UU PTPK juga perlu ditingkatkan mengingat maraknya kasus korupsi di Indoesia dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu, pengaturan ancaman sanksi pidana mati perlu dibuat lebih tegas untuk meminimalisir tindak pidana korupsi karena belum ada satupun terdakwa kasus tindak pidana korupsi yang mendapat sanksi pidana mati.   Kata Kunci: Korupsi, Sanksi Pidana, Hukum.
Legalitas Penyediaan Bahan Bakar Minyak Ecer di Pertamini Kota Denpasar Rossa Gracia Anak Agung
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

BBM adalah keperluan vital pada rutinitas setiap hari yang digunakan oleh warga untuk keperluan transportasi serta energi, dengan jumlah kendaraan serta kebutuhan BBM di Kota Denpasar diperlukannya BBM serta SPBU yang memadai. Dikarenakan adanya fenomena tersebut, menyebabkan timbulnya inisiatif dari masyarakat menjual BBM secara eceran, salah satunya mendirikan usaha Pertamini. Keberadaan Pertamini di Kota Denpasar saat ini menjadi sorotan bagi masyarakat dan pemerintah, salah satunya terkait dengan praktik penjualan BBM Ecer tanpa izin. Pada penulisan ini terdapat tujuan secara umum untuk melihat antara kesesuaian peraturan perizinan usaha dengan praktiknya dan tujuan khusus bermanfaat dalam menentukan solusi masalah. Penelitian hukum adalah jenis penelitian yang digunakan Empiris yakni menggunakan teknik wawancara, observasi, serta pemeriksaan dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pertamini di Kota Denpasar tidak memenuhi syarat hukum dan standarisasi yang ditetapkan, sehingga berpotensi merugikan konsumen baik dari segi finansial maupun keselamatan. Penjualan BBM di pertamini tanpa izin usaha pemerintah melanggar.hukum. Meskipun belum memiliki izin usaha, pertamini masih banyak di Kota Denpasar. Hal ini berawal dari beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pengawasan pemerintah yang mendukung maraknya operasional pertamini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat serta evaluasi terhadap keberadaan pertamini untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku demi melindungi konsumen dan menjaga keamanan dalam distribusi BBM.
Penjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di RSUD Badung (Studi Putusan Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Dps) gede angga noriyoshi angga; I Made Wirya Darma
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah korupsi bukanlah hal baru dalam hukum dan ekonomi negara, karena sudah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun berkembang. dalam kasus korupsi alkes RSUD Badung, jaksa menuntut tiga tahun penjara terhadap terdakwa I KB yang diduga merugikan negara Rp 6,2 miliar. Rumusan masalah yang muncul dari latar belakang tersebut adalah: 1. Bagaimana regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps? Metode penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Regulasi terkait tindak pidana korupsi di Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana tegas bagi pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi, untuk mencegah praktik serupa di masa depan. Berbagai bentuk korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, gratifikasi, penggelapan, dan penerimaan hadiah oleh pejabat publik, diatur dengan ancaman hukuman berat, termasuk penjara dan denda tinggi. Penegakan hukum yang ketat bertujuan melindungi keuangan negara dan meningkatkan integritas pemerintahan. Keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada peran aktif masyarakat, lembaga pengawas, dan integritas aparat penegak hukum. Dalam perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, hakim mempertimbangkan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan fasilitas kredit oleh sejumlah pihak. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010, tindakan terdakwa, seperti SW dan pejabat Bank Pembangunan Daerah Bali, dikategorikan tindak pidana karena kesalahan administratif dalam pengajuan kredit, penipuan terhadap bank, serta penggunaan kredit untuk kepentingan pribadi. Mereka terbukti memalsukan dokumen, prosedur kredit, dan memindahkan dana ke rekening tidak sah. Penyalahgunaan ini melibatkan kelengkapan administrasi yang tidak benar, seperti SPK dan kontrak fiktif, yang merugikan keuangan negara dan melanggar ketentuan yang berlaku.
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA RENTAL MOTOR DI BALI INDAH RENTAL TERHADAP PENYEWA YANG MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ni Kadek Nia Mimba Swari; Kadek Julia Mahadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam sewa menyewa, perjanjian tertulis sangat penting bagi pelaku usaha untuk melindungi kepentingannya. Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK pada Pasal 6 huruf b mengenai Hak Pelaku Usaha yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan penyewa yang beritikhad tidak baik. Tetapi dalam kenyataannya, masih sering terjadi pelaku usaha tidak mendapatkan haknya dan dirugikan oleh penyewa yang melakukan wanprestasi saat pada suatu perjanjian bisnis, salah satunya terjadi kepada Bali Indah Rental yang merupakan salah satu usaha penyewaan motor di Bali yang mengalami banyak kasus dilakukan oleh penyewanya. Maka dari itu, permasalahan yang dapat diangkat ialah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha rental motor Bali Indah Rental terhadap penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor berdasakan UUPK? dan bagaimana upaya penyelesaian tanggung jawab penyewa yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa motor pada Bali Indah Rental? Dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum empiris dengan teknik analisis deskriptif yuridis kualitatif dari hasil wawancara dengan pemilik usaha Bali Indah Rental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rental motor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta dalam KUHPerdata. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaanya seperti kurangnya pemahaman dan rasa tanggung jawab dari pihak penyewa. Oleh karena itu, diperlukan untuk meningkatkan ketelitian dan memiliki 1 legal officer dalam perusahaannya untuk merumuskan dan memperbarui perjanjian agar mencakup perlindungan yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Principles Of Caution By Land Deed Officials In Preparing A Decd Of Sale And Purchase Of Land Ownership Rights Arya Sayoga; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the principle of caution for land Decd officials in makeng Decds of sale and purchace of land ownership rights. The research method used in writing this thesis is using normative legal research methods and it can be concluded that: 1) The authority of a LDO to make authentic Decds regarding all legal acts of transition and imposition of rights concerning land and ownership rights. to apartment units located within work area. LDO in makeng authentic Decds is obliged to use the precautionary principle based on regulations relating to LDO and land rights. 2) The legal consequences of the LDO Decd if you do not use the precautionary principle in the process of binding the sale and purchace of land as an embodiment of legal certainty is that the LDO Decd can be canceled and null and void by law because it is not in accordance with article 22 of GR No.37 th.1998 that the LDO Decd must be read aloud. or the contents are explained to the parties in the presence of at least two witnesses to the Decd. KEYWORDS: LDO authority, precautionary principle, AJB
Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Tari Pendet Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Putra sadra
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap Tari Pendet sebagai salah satu warisan budaya Indonesia dibahas dalam penelitian ini dengan dua pertanyaan pokok: 1) Sejauh mana hak perlindungan hukum diterapkan pada Tari Pendet? dan 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa klaim terhadap Tari Pendet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual? Pendekatan yang digunakan bersifat normatif, dengan menganalisis regulasi melalui pendekatan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan perlunya penguatan dasar hukum yang lebih jelas, baik di level nasional maupun internasional. Perlindungan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Kekayaan Intelektual, Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup ekspresi budaya tradisional seperti Tari Pendet. Hak moral mengakui nilai budaya Tari Pendet, sedangkan hak ekonomi mengatur penggunaannya di ruang publik. Penyelesaian sengketa klaim dari Malaysia terhadap Tari Pendet dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan menekankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, yang dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa.
Kepastian Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Pelanggaran Bersifat Mendesak: (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003) Ni Kadek Diva Priandita Mahalini; Putu Eva Ditayani Antari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang sangat dihindari oleh pekerja/buruh karena menghilangkan kemampuannya untuk menghidupi diri dan keluarga. Pengaturan untuk PHK menjadi menjadi penting untuk menghindari kesewenang-wenangan perusahaan dalam memutus hubungan kerja. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang PHK karena pelanggaran bersifat mendesak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, khususnya Pasal 52 ayat (2) yang ketentuannya mengaturnya identik dengan PHK karena kesalahan berat yang tidak memiliki kekuatan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami pemaknaan dari PHK disebabkan pelanggaran bersifat mendesak, dan pertimbangan majelis hakim PHI dalam memutus perkara hubungan industrial terkait PHK bersifat mendesak dengan kesesuaiannya terhadap Putusan MK Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif untuk mengkaji konflik norma dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dengan memanfaatkan jenis dan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan sebagai sumber primer, dan literatur hukum, menggunakan teknik analisis yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui PHK karena pelanggaran bersifat mendesak mensyaratkan PHK tanpa pemberitahuan dan ketentuan pelanggaran bersifat mendesak harus diatur dalam kaidah otonom. Putusan PHI dalam perkara PHK yang membenarkan mekanisme pelanggaran bersifat mendesak menunjukan ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi hak-hak pekerja/buruh yang dilindungi oleh konstitusi.
Kedudukan Hukum Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Jerikho Daniel Arjanto
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan langkah konkrit Mahkamah Agung sebagai usaha untuk mengurangi penumpukan kasus perdata di pengadilan yang juga adalah peneyempurnaan dari Peraturan dalam Hukum Acara Perdata. Mediasi di pengadilan berperan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan cara non-litigasi. Pada prakteknya seharusnya pengadilan sudah mengintegrasi mediasi di dalam proses peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui Kedudukan Hukum PERMA diatas dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni membandingkan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dengan menggunakan pendekatan hukum. (Statute Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan mengobservasi secara real ke lokasi penelitian dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi di Pengadilan Negeri Denpasar, melalui wawancara dengan Hakim Mediator, Advokat dan terakhir Dokumentasi. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Denpasar dalam menegakkan keadilan sudah terlihat dari adanya standar operasi proses peradilan dengan pengintegrasian mediasi serta dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan sebagai bukti implementasi PERMA ini.
Etika dan Profesi Hukum terkait Profesi Jaksa di Indonesia Wayan Phelia Paramitha; Kadek Julia Mahadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jaksa merupakan salah satu profesi dibidang hukum yang memiliki wewenang untuk menjalankan tugas berdasarkan undang-undang sebagai penuntut umum, melaksankan putusan pengadilan dan melaksankan kewenangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, tentunya seorang jaksa memiliki suatu kode etik yang wajib dilaksanakan dalam mengemban tugas dan wewenangnya. Penegakan kode etik profesi jaksa merupakan bagian yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam pembahasan ini membahas menganai peraturan kode etik profesi jaksa berdasarkan Perjagung Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif, dalam pembahasan inni menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis peran etika profesi dalam pelaksanaan tugas jaksa. Sehingga hasil dari penelitian ini mengenai kewajiban jaksa dalam menjaga netralitas, kemandirian, serta larangan menerima keuntungan pribadi. Serta mengani kode etik yang menegaskan hak perlindungan bagi jaksa dari resiko eksternal dalam menjalankan tugasnya. Sebagai pengawas pelaksanaan kode etik, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran melalui evaluasi dan penegakan sanksi. Kesimpulan dari pembahasan mengenai kode etik ini yaitu menekankan kepada kepatuhan terhadap kode etik berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya keadilan yang transparan dan terpercaya.
Etika Profesi Hukum Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum Afra Safira Farmandou; Kadek Julia Mahadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran dan keberadaan Paralegal yang tidak cukup diketahui dalam tugasnya memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat yang membutuhkan. Meski keberadaanya tidak lagi umum paralegal masih kurang pemahaman yang diketahui tentang paralegal dan perannya dalam menjalanka tugasnya sebagai ahli hukum. Maka dari itu, perlu adanya kejelasan agar peran paralegal sebagai salah satu profesi di bidang hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu bisa dipahami oleh yang membutuhkan dalam hal ini masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian in sendiri merupakan metode penelitian normative, dengan bahan hukum kepustakaan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan diketahi bahwa keberadaan paralegal bukanlah hal baru bahkan terdapat peraturan yang mengatur mengenai keberadaan dan peran paralegal dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Mentri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021. Diantaranya mecakup, keberadaan paralegal dan ketentuan umum selama menjalankan profesinya, syarat-syarat untuk menjadi paralegal, juga etika, pelanggaran dan sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Tetapi, masih ada kekurangan dikarenakan tidak ada penetapan maupun peraturan tertentu yang mengatur terkait dengan etika profesi bagi paralegal dalam menjalankan tugasnya yang tentunya berbeda dengan bidang pekerjaan ahli hukum lainnya, dikarenakan paralegal hanya dipandang sebagai elemen bantuan bagi profesi hukum lainnya, yang jauh lebih spesifik dalam pengaturannya.

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)