cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Ardi Sudestra
Contact Email
journal@undiknas.ac.id
Phone
+6282236805788
Journal Mail Official
evaditayaniantari@undiknas.ac.id
Editorial Address
Jl. Bedugul No.39, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80224
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Published by Universitas Pendidikan Nasional
ISSN : -     EISSN : 31238173     DOI : 10.38043
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This journal focuses on in-depth studies across various legal disciplines, including: Criminal Law Civil Law Administrative Law Constitutional Law International Law We also invite research contributions that explore the implementation of law in society. This journal aims to make a significant contribution to the development of legal theory and practice, as well as to enrich academic discourse through high-quality critical analysis and empirical studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023 Putu Adelya Agatha Putri; Komang Satria Wibawa Putra
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Urgensi Pengaturan Radius Antar Usaha Toko Swalayan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2023.” Masalah utama yang dikaji adalah kurangnya regulasi spesifik mengenai pengaturan radius antar usaha toko swalayan, yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif terhadap pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan tersebut untuk mencapai keseimbangan antara pelaku usaha toko swalayan dan pasar tradisional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pengaturan radius antar usaha toko swalayan di Kota Denpasar kedepannya sebagai sarana pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan dengan cara membuat catatan berupa kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai radius antar usaha toko swalayan belum diatur secara spesifik, perlu adanya regulasi yang jelas untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan yang tepat dapat memberikan keadilan bagi semua pelaku usaha, baik toko swalayan maupun pasar tradisional. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah Kota Denpasar menyusun regulasi yang lebih spesifik mengenai radius antar toko swalayan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, karena dalam penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Perwali Denpasar No. 21 Tahun 2023 dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum terkait persaingan usaha.
Disparitas Sanksi Pidana Dalam Putusan Tindak Pidana Pengeroyokan Reyhan Jamaluddin Syamsu; I Made Wirya Darma
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan jalanan menjadi dominasi dari sekian jenis Tindakan kriminal yang ada, selain tindak pidana penganiayaan yang banyak dilakukan dalam lingkungan masyarakat ada juga tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum atau yang sering disebut dengan Tindakan pengeroyokan yang menjadi suatu fenomena yang sulit untuk di hapus dalam kehidupan. Salah satu kejadian tindakan pengeroyokan sempat terjadi di Denpasar dan Banjarbaru yang akibat tindakan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Adanya perbedaan putusan terhdap kedua putusan tersebut yang dimana diketehui para pelaku pada kedua putusan tersebut melakukan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. fenomena perbedaan penjatuhan putusan terhadap tindak pidana yang sama ini sering disebut juga sebagai fenomena disparitas putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait konsep disparitas apa yang di jatuhkan hakim dalam kasus pengeroyokan dan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan disparitas putusan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penelitian hukum Normatif. Meskipun sudah jelas mengenai pertimbangan hakim apa saja yang mendasari hakim dalam menajatuhkan perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama dalam kasus putusan nomor 757/Pid.B/2023/PN Dps dan Putusan Nomor 342/Pid.B/2018/PN Bjb. Tetap saja pada prinsip dasar nya fenomena disparitas ini akan banyak menimbulkan hal negatif dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia oleh karenanya  pencegahan fenomena disparitas ini dapat di minimalisir salah satunya dengan Penyusunan pedoman Pemidanaan yang jelas, dalam hal ini negara kita Indonesia telah menyusun dan mengesahkan terkait pedoman pemidanaan yang jelas tepat nya pada undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan tetapi Undang-Undang Tersebut baru berlaku di tahun 2026 sehingga saat ini sampai penelitian ini ditulis masih belum ada ketentuan yang mengatur terkait pedoman pemidanaan yang jelas sehingga hakim belum memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman. Dengan ini diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berfungsi lebih baik dalam menegakkan keadilan dan mengurangi disparitas yang ada.
Efektivitas Pelaksanaan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok I Gede Eka Saputra; Ni Gusti Ayu Agung Mas Tri Wulandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya melestarikan lingkungan serta meningkatkan persentase kesehatan masyarakat di kota Denpasar, pemerintah dalam hal ini menyediakan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama di bagian larangan merokok. Sehubungan dengan isu-isu tersebut di atas, beberapa poin perdebatan akan diperluas, termasuk Apa saja masalah yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 mengenai KTR, dan bagaimana keberhasilan pelaksanaan peraturan ini? Mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 perihal KTR dan mengidentifikasi aspek-aspek yang menghambat pelaksanaannya merupakan tujuan dari penelitian yang telah diselesaikan. Penulis memanfa penelitian hukum empiris dengan memanfaatkan metode pendekatan fakta , pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan ide. Analisis kualitatif digunakan dalam analisis data penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, Perda Kota Denpasar No 7 Tahun 2013 perihal KTR belum diimplementasikan secara efisien. Kurangnya pengetahuan masyarakat, sedikitnya jumlah tempat merokok, tidak adanya pengawasan dari pimpinan, dan lemahnya sanksi atas pelanggaran, semuanya berkontribusi pada implementasi peraturan daerah yang tidak efisien. Ketidaktahuan masyarakat akan dampak negatif rokok terhadap kesehatan, kurangnya sosialisasi Perda Kota Denpasar No. 7 Tahun 2013 perihal KTR, dan tidak adanya sosialisasi dari pengawas internal yakni pemilik manajer, pimpinan, manajer, dan pihak-pihak terkait lainnya yang bertanggung jawab di setiap area-menjadi kendala utama dalam implementasi peraturan ini.
Akibat Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Hak Kepemilikan Atas Tanah Dalam Paradigma Kebebasan Berkontrak I Putu Wiswambhara Hari Kana; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak milik atas tanah merupakan hak waris terkuat dan hanya warga negara Indonesia yang boleh memilikinya berdasarkan UUPA. Individu asing secara teratur menghindari hukum ini dengan membuat perjanjian nominee dengan penduduk Indonesia berdasarkan kebebasan berkontrak, seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS. Tulisan ini mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia melarang orang asing memiliki properti versus perjanjian nominee dan konsekuensi hukum dari perjanjian nominee atas tanah dalam konteks kebebasan berkontrak. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menyelidiki undang-undang Indonesia yang melarang penduduk asing memiliki properti melalui perjanjian nominee dan akibat hukum dari perjanjian tersebut dalam konteks kebebasan berkontrak. Karya ini memadukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan, kasus, dan konseptual. Analisis menemukan UUPA mengimplementasikan pengertian kewarganegaraan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dengan melarang orang asing memiliki properti di Indonesia. Larangan ini bertujuan melindungi kedaulatan negara, kepentingan rakyat, dan mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing. Kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/Pdt/2021/PT.DPS menegaskan asas kebebasan berkontrak bersifat terbatas dan tunduk pada ketentuan hukum, ketertiban umum, serta kesusilaan. Perjanjian nominee yang melanggar syarat sahnya perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan larangan kepemilikan tanah oleh warga negara asing. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum untuk menjaga kepentingan nasional dan memastikan keadilan dalam penguasaan sumber daya agraria di Indonesia.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Sumba Barat Rosi Ina Ragawino; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak peran pemerintah sangat dibutuhkan dengan berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertamgggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak,salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana peran pemerintah daerah kabupaten sumba barat dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak?. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak 3 (tiga) upaya yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan dan upaya pemulihan. Upaya pencegahan seperti sosialisasi, pembetukan perlindugan anak terpadu berbasis masyarakat, kerjasama lintas sektor, pembentukan forum anak daerah dan upaya penanganan seperti layanan pengaduan, pendampingan korban, layanan kesehatan, bantuan hukum dan upaya pemulihan menyediakan psikolog, serta layanan kesehatan dan rumah aman bagi anak korban kekerasan seksual.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) Tara Meisya; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan berbasis siber atau cybercrime. Kekerasan berbasis gender online terutama dalam penyebaran konten pornografi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban karena adanya konstruksi sosial yang beranggapan bahwa perempuan merupakan objek dari seksualitas sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan privasi dari kejahatan penyebaran pornografi yang menimpanya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan hak kepada korban seperti perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan restitusi, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tindak penyebaran konten pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) terpidana telah terbukti secara sah bersalah dengan dijatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.
Efforts To Overcome Physical Violence Against Children In Households In Denpasar City Kadek Laksmi Wulandari A.; AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence is an act committed by an individual against another individual that causes physical or mental disorders. One of them is violence that occurs in children, namely physical violence. The purpose of this study is to determine how efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in households in the city of Denpasar. The type of method used in this study is the empirical legal method which is a type of sociological legal research and can be called field research by examining primary data. The results of this study are efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in households in the city of Denpasar by making two efforts, namely preventive legal protection efforts and repressive legal protection efforts. Preventive efforts are made by conducting socialization about children's rights, socialization of parental emotional management, and implementing anti-violence campaigns, and repressive efforts are made by conducting socialization of child complaint and protection services, and stop violence campaigns. The conclusion of this study is that economic factors, emotional factors and efforts to overcome are carried out by conducting socialization.The socialization conducted by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Denpasar City is a strategic effort to prevent physical violence against children in the household. This activity not only increases public awareness of the negative impacts of violence, but also builds a shared commitment to protect children as the next generation of the nation. Through an approach involving various parties, such as the community and schools, it is hoped that the number of cases of violence against children can decrease significantly in Denpasar City. The socialization conducted by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Denpasar City is a strategic step in preventive and repressive efforts to overcome criminal acts of physical violence against children in the household.
Penyelesaian Litigasi Atas Sertifikat Ganda Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Putusan No: 139/Pdt.G/2020/Pn/Dps) Agung Arya Agung Arya Family; Ni Putu Sawitri Nandari
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif, bermula dari UUD 1945 dan diperkuat oleh UUPA tahun 1960. Hukum tanah nasional memberikan landasan bagi individu dan badan hukum untuk memiliki dan memanfaatkan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah melalui prosedur sistematis. Namun, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti munculnya sertifikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa perdata. Pokok permasalahan penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya sertifikat ganda dalam kepemilikan hak atas tanah dan bagaimana upaya litigasi yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa sertfikat tanah ganda pada studi kasus Nomor: 139/Pdt.G/2020/PN Dps. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun sekunder. Informasi-informasi terkait bahan hukum diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan dan yurisprudensi putusan pengadilan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sertifikat ganda dalam kepemilikan tanah di Indonesia disebabkan oleh faktor internal, seperti ketidakpatuhan terhadap UndangUndang Pokok Agraria dan ketidaktelitian pejabat Kantor Pertanahan, serta faktor eksternal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan permintaan. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 139/Pdt.G/2020/PN DPS memutuskan bahwa Ni Made Rustini sebagai pemilik sah tanah seluas 600 m² dan 550 m², sementara sertifikat atas nama I Nyoman Sembar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan proses gugatan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum
Analisis Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Akta Jual Beli Tanah Yang Menggunakan Dokumen Palsu Emri Yulita Umbu Pati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam konteks transaksi jual beli tanah yang melibatkan dokumen palsu, dengan fokus pada konsekuensi hukum dan sosial yang timbul dari tindakan tersebut. Penggunaan dokumen palsu dalam transaksi tanah dapat menyebabkan pembatalan akta dan memicu sengketa hukum, yang sering kali berujung pada kerugian finansial bagi pihak-pihak terkait. Beberapa putusan pengadilan telah menyatakan akta jual beli (AJB) batal demi hukum akibat praktik curang tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber hukum utama, serta mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk memahami implikasi hukumnya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa PPAT diwajibkan untuk memverifikasi keaslian dokumen secara menyeluruh dan dapat menghadapi tanggung jawab hukum, baik secara perdata, pidana, maupun administratif jika ditemukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi akar penyebab pemalsuan dokumen dalam transaksi tanah dan menekankan pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran hukum kepada PPAT maupun masyarakat. Kesimpulan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas PPAT, mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pemalsuan dokumen, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pelayanan Pengaduan di Perusahaan Air Minum (PDAM) di Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem Gung Arma; I Gede Agus Kurniawan
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia sendiri khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem masalah yang sering dijumpai adalah masalah pelayanan air bersih, yang di mana masalah pelayanan air bersih ini berkaitan erat dengan kebutuhan pokok masyarakat. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM yang tidak mendapatkan perlayanan dengan baik? Dalam pasal 4 ayat (4) dan ayat (7) UUPK mengatur bahwa, Ayat (4) konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, ayat (7) konsumen juga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa diskriminatif. Lalu bagaimana tanggung jawab (PDAM) terkait konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan pengaduan dengan baik? Hubungan hukum antara konsumen dengan (PDAM) melahirkan hak dan kewajiban para pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan cerminan dari prestasi masing-masing pihak, sehingga melahirkan tanggung jawab hukum dari masing-masing pihak, yang dimana pihak PDAM ketika melakukan wanprestasi terhadap konsumen yang sudah membayar kewajibannya dan tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya maka PDAM harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 4 ayat 4 dan 7. landasan teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Konsep Perlindungan hukum, asas-asas perlindungan konsumen, teori sistem hukum, dan konsep pelayanan publik, penelitian ini bertujuan sebagai bentuk pengembangan perlindungan hukum terhadap konsumen PDAM, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab PDAM, manfaat dari penelitian ini untuk menjadi referensi bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024)