cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 43   44   45   46   47 
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT Anjani, Nur; Mutaqien, Gildan Muslim; Kania, Dede
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7465

Abstract

This article aims to understand how the police, especially the West Java Regional Police, provide protection and handle domestic cases that come to the West Java Regional Police. The research method that the author carried out was an empirical juridical method by looking for data on cases of domestic violence in the West Java Regional Police and assisted by literature studies. The research results show that although many cases have been resolved at the West Java Regional Police, there are also obstacles, one of which is that victims are often reluctant to report domestic violence cases because they are considered a disgrace and only occur within the household. that the victim failed to report and resolve this case to the legal realm. Based on an agreement between the victim and the perpetrator, the resolution of cases that often occurs is with a restorative justice approach, where this justice provides attention to victims who are often ignored even though the justice used is a retributive justice approach which more often has a deterrent effect. the perpetrator and pays little attention to the victim.Keywords:Protection, Police, Household
KETERLIBATAN PIHAK SWASTA SEBAGAI KEMITRAAN PENUNJANG KEPROYEKAN INFRASTRUKTUR GAS PEKERJAAN CUSTOMER ATTACHMENT Wijaya, Maulana; Rifai, Anis; Machmud, Aris
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7758

Abstract

AbstractOne of the State-Owned Undertakings which is locked in within the conveyance and deal of normal gas from normal gas providers to clients, counting mechanical clients, little clients, commercial and family clients through a gas transmission and dissemination pipeline organize, specifically PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) which as of now a Pertamina sub holding gas. In back of the government program to quicken the transformation of household fuel from oil to normal gas. In supporting this building infrastructure for distribution, a natural gas throughout existing and new operational areas so that it can be distributed to customers as intended. This research contains a problem formulation, namely: can the private sector participate as a partnership to support gas infrastructure projects for Customer Attachment? The point of this research is to find out where the private sector can participate as a partnership to support the Customer Attachment work gas infrastructure project. This research uses theory of utilitarianism by Jeremy--Bentham. The aim of this uses empirical normative, legal research methods. From the comes about of this inquire about, it is obvious that the private sector can participate as a partnership to support gas infrastructure projects, Customer Attachment work, providers of goods and services with subsidiaries of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) within PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Keywords: Gas distribution, Partnership, Project  AbstrakSalah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyaluran dan penjualan gas bumi dari pemasok gas bumi ke pelanggan, baik pelanggan industri, pelanggan kecil, komersial maupun rumah tangga melalui jaringan pipa gas transmisi dan distribusi yaitu PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang saat ini menjadi subholding gas Pertamina. Dalam mendukung program pemerintah untuk melakukan percepatan konversi bahan bakar domestik dari minyak bumi ke gas bumi. Dalam menunjang program tersebut, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membangun infrastruktur untuk penyaluran gas bumi di seluruh wilayah operasional eksisting maupun operasional baru agar dapat tersalurkan ke pelanggan sebagaimana dimaksud. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yakni: apakah pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan Customer Attachment? Tujuan penelitian ini agar mengetahui di mana pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan Customer Attachment. Pada penelitian ini menggunakan teori utilitarisme oleh Jeremy Bentham. Dan juga dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Dari hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pihak swasta dapat ikut serta sebagai kemitraan penunjang keproyekan infrastruktur gas pekerjaan Customer Attachment penyedia barang dan jasa bersama anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di lingkungan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Kata kunci: Distribusi Gas, Kemitraan, Keproyekan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PLATFORM LAYANAN KONSULTASI KESEHATAN ONLINE Rahma, Aulia Nur; Wasitaatmadja, Fokky Fuad; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7388

Abstract

Dengan hadirnya pelayanan telemedicine bukan tidak mungkin dalam penggunaanya yang bisa saja menyebabkan kerugian, khususnya untuk pasien selaku konsumen itu sendiri. Dengan itu perlindungan hukum pasien di sini sangat penting kehadirannya sebagai bentuk adanya kepastian hukum. Lalu apakah perlindungan hukum yang tepat untuk menyikapi pelayanan kesehatan online yang mungkin saja terdapat pihak yang bisa saja dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni dengan memadukan bahan hukum dengan data lapangan berupa wawancara dan kuisioner yang dilakukan penulis secara langsung. Hasil studi menunjukan bahwa perlindugan hukum terhadap konsumen dapat timbul akibat dari hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban setiap pihaknya. Berkaitan dengan kerugian yang dapat timbul seorang konsumen dapat dilindungi segala bentuk kerugiannya dengan menuntut pertanggungjawaban baik secara litigasi maupun non litigasi dengan menggugat di luar pengadilan melalui BPSK maupun melalui pengadilan etik yang diselenggarakan oleh MKDKI/MKEK ataupun melalui peradilan umum secara perdata maupun pidana. Didasarkan pada penelitian penulis perlindungan terhadap pasien/konsumen dalam praktiknya masih belum memberikan perlindungan hukum yang baik, khususnya terhadap pasien sebagaimana sesuai ketentuan yang berlaku. Kata Kunci: Telemedicine, Pasien, Perlindungan Hukum
PENERAPAN INTERVENSI HUMANITER DALAM KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE PALESTINA (GAZA) BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sari, Athina Kartika; Irdanurprida, Irdanurprida
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7325

Abstract

AbstractThe Israeli attacks in the Gaza Strip have significantly violated the provisions of International Humanitarian Law. The Israeli military has carried out attacks against civilians, civilian objects, public facilities, and has conducted disproportionate attacks. This research will examine: (1) How the legitimacy of humanitarian intervention is based on International Humanitarian Law; (2) How humanitarian intervention is applied in the case of Israeli attacks on Palestine. This study uses a normative research method and is descriptive in nature. The research findings indicate that: (1) The Charter of the United Nations (UN) prohibits states from intervening in other states as it contradicts the principle of non-intervention (Article 2, Paragraph 7, of the UN Charter) and the equality of sovereignty (Article 2, Paragraph 1, of the UN Charter). Exceptions to intervention may be justified under International Law in cases involving threats to peace, international security, and acts of aggression (Article 51 of the UN Charter); and (2) The UN Security Council has not yet implemented humanitarian intervention in the Israeli-Palestinian armed conflict because Israel considered to be acting in self-defense. The UN's policy is not in accordance with Article 51 of the UN Charter, considering the increasing number of civilian casualties in Gaza. Therefore, a diplomatic effort that the international community can undertake is to facilitate negotiations between member states of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) and the United States to ensure peace and independence for Palestine.Keywords: Armed Conflict, Humanitarian Intervention, International Humanitarian LawAbstrakSerangan Israel di jalur Gaza telah banyak melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional. Tentara Israel telah melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, obyek sipil, fasilitas umum, dan melakukan serangan yang tidak proporsional. Dalam penelitian akan mengkaji mengenai: (1) Bagaimana legitimasi intervensi humaniter berdasarkan Hukum Humaniter Internasional; (2) Bagaimana penerapan intervensi humaniter dalam kasus penyerangan Israel ke Palestina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan sifat penelitian adalah penulisan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang negara melakukan intervensi terhadap negara lain karena bertentangan dengan prinsip non-intervensi (Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB) dan kesamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB). Pengecualian intervensi dapat dibenarkan Hukum Internasional apabila berkenaan dengan ancaman perdamaian, keamanan internasional, dan tindakan agresi (Pasal 51 Piagam PBB); dan (2) Dewan Keamanan PBB belum menerapkan intervensi humaniter dalam konflik bersenjata Israel-Palestina karena Israel dianggap sedang melakukan pertahanan diri (selfdefense). Kebijakan PBB tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB mengingat semakin banyaknya korban penduduk sipil di Gaza. Untuk itu, upaya diplomatik yang dapat dilakukan masyarakat internasional adalah melakukan negosiasi antara negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dengan Amerika Serikat dalam menjamin perdamaian dan kemerdekaan Palestina.Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Intervensi Humnaiter, Hukum Humaniter Internasional
LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF KASONGAN POTTERY CRAFT IN BANTUL, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AS A LOCAL POTENTIAL REGION Asri, Dyah Permata Budi; Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7317

Abstract

Kasongan pottery handicrafts from Bantul, Yogyakarta has the potential to obtain legal protection as a Geographical Indication. This study analyzed the urgency of Kasongan Pottery Crafts to get legal protection as a Geographical Indication of Bantul. The approach using in this research is empirical juridical. Kasongan Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province became the location of research in this study. Data collection methods are done through library research studies and field studies. The analysis method starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kasongan pottery craft needs legal protection as a Geographical Indication because economically, Kasongan pottery craft has great influence because most of the Kasongan Bantul people are supported by Kasongan pottery, and most of the Kasongan people are pottery craftsmen. Juridically, Kasongan pottery craft has different characteristics from earthenware products from other regions. It also has a good reputation, and its existence is still maintained to date. Therefore, it requires legal protection as a Geographical Indication and can be communally owned by the Kasongan Bantul community
PROBLEMATIKA KETENTUAN INDUSTRI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAPAT MELAKUKAN PENAWARAN UMUM DI PASAR MODAL Kurniawan, I Gede Hartadi; Taher, Irmanjaya; Nazah, Farida Nurun
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7305

Abstract

AbstrakKemajuan zaman menuntut segala hal untuk dapat terus berubah , tidak terkecuali industry Bank Perekonomian Rakyat. Dengan pertumbuhan digitalisasi di segala sektor, tidak terkecuali yang juga terjadi di industri Perbankan, dan khususnya di Bank Perekonomian Rakyat. Industri Digitalisasi membutuhkan sumber dana permodalan kuat yang berkorelasi dengan kebutuhan perangkat sistem komputerisasi serta jaringan sistem layanan interkoneksi dari berbagai jaringan. Digitalisasi tentunya berhubungan erat dengan kelayakan sistem serta tentunya sangat berkaitan apabila industry BPR ikut terjun di dalam industri pasar modal dan berhubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa Industri BPR diperbolehkan melakukan penawaran saham secara publik di industry pasar modal. Industri Pasar Modal di era sekarang sudah tentu menuntut kemampuan sistem yang mumpuni bagi seluruh industry yang terdaftar di pasar modal. Hal ini karena ketika sebuah industry turut serta sebagai pelaku di pasar modal, maka industry tersebut tentunya akan dipantau secara luas oleh pasar secara global. Tentunya hal ini masih menjadi kendala bagi industry Bank Perkreditan Rakyat yang sebagian besar masih menjalankan sistem perbankannya secara tradisional.Kata kunci    :  Bank , Digitalisasi, Pasar AbstractThe progress of the times requires everything to continue to change, including the People's Economic Bank industry. With the growth of digitalization in all sectors, this is no exception in the banking industry, and especially in the People's Economic Bank. The digitalization industry requires strong capital funding sources that correlate with the need for computerized system equipment and interconnection service system networks from various networks. Digitalization is of course closely related to the feasibility of the system and is of course very related if the BPR industry is involved in the capital markets industry and is related to Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, one of the provisions of which is that the BPR Industry is allowed to make offers. shares publicly in the capital market industry. The capital market industry in the current era certainly demands capable system capabilities for all industries registered on the capital market. This is because when an industry participates as an actor in the capital market, that industry will of course be widely monitored by the global market. Of course, this is still an obstacle for the Rural Bank industry, most of which still run a traditional banking system. Keywords: Bank, Digitalization, Market
PROBLEMATIKA PENETAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA PADA PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Setiyono, Setiyono; Supartono, Sugeng; Keumala, Dinda; Bakri, Khairani
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7714

Abstract

AbstractOne of the problems that arise in the law enforcement process in the field of eradicating criminal acts of corruption is the problem related to determining the status of a suspect or defendant as a witness to a cooperating perpetrator. These problems stem from unequal understanding or lack of policy unification in determining the status of perpetrators as perpetrator witnesses who cooperate with law enforcers. The formulation of the problem in this paper is how the problems arise in the regulation of the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption and how to reconstruct the policy for determining cooperating witnesses in cases of criminal acts of corruption which is based on the principles of mutual coordination, aspects of legal certainty and aspects of usefulness in an integrated criminal justice system. The type of research used is normative, using an approach to laws and other regulations. In practice, there are various kinds of regulations that regulate policies for determining perpetrator witnesses who cooperate in corruption cases. Therefore, with the emergence of the problem of the diversity of regulations regarding the determination of cooperating witnesses, an integrated policy reconstruction is needed in the form of the formation of new legal norms in the form of a law which becomes an integrative guideline.  Keywords : Justice Collaborator, Corruption Case, Integrated Criminal Justice System. AbstrakSalah satu dari problematika yang muncul dalam proses penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah problematika yang terkait dengan penetapan status tersangka atau terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Problematika tersebut bersumber dari adanya ketidaksamaan pemahaman atau tidak adaya unifikasi kebijakan dalam menetapkan status pelaku sebagai saksi pelaku yang bekerjasama oleh para penegak hukum. Rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana problematika yang muncul dalam pengaturan tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimana rekonstruksi terhadap kebijakan penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi yang didasarkan pada asas saling koordinasi, aspek kepastian hukum dan aspek kemanfaatan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan regulasi lainnya. Pada prakteknya terdapat berbagai macam regulasi yang mengatur tentang tentang kebijakan penetapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dengan munculnya problematika keanekaragaman pengaturan tentang penetapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut maka diperlukan sebuah rekonstruksi kebijakan yang terintegrasi berupa pembentukan norma hukum baru dalam bentuk Undang-Undang yang menjadi pedoman yang bersifat integratif   Kata kunci: Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010, KUH PERDATA DAN TEORI KEADILAN Lisasih, Nin Yasmine
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7283

Abstract

AbstractThis writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. This research was written using normative research methods or better known as library research, because the author did not conduct interviews or search for other primary data in completing this article or research. In this research, what will be discussed is first, how is the analysis of the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code? And secondly, we will discuss how problematic the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence is in terms of the theory of justice? The research results show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so it cannot be done. The forced DNA test does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice. Keywords: illegitimate children, DNA testing, theory of justice AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif atau lebih dikenal juga dengan istilah library research atau penelitian kepustakaan, karena penulis tidak melakukan wawancara atau pencarian data primer lainnya dalam menyelesaikan tulisan atau penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai pertama, Bagaimana analisis terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata? Dan kedua akan dibahas mengenai Bagaimana problematic terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti test DNA ditinjau dari teori keadilan?Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan. Kata kunci : anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan
PROBLEMATIK UPAH PEKERJA PASCA KEPMEN ESDM NO. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 DARI PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN suprayogi, agus; Samusamu, Elbert Iven Christian; Muliawan, Anatomi
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7270

Abstract

AbstrakJurnal ini membahas tentang problematik Upah Pekerja pasca terbitnya KEPMEN ESDM  Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 yang mengakibatkan kenaikan biaya hidup Pekerja sebagai dampak adanya  kenaikan harga bahan bakar minyak  dari perspektif Hukum Ketenagakerjaan. Dengan batasan Rumusan Masalah : 1.            Apakah Pekerja berhak menuntut kenaikan Upah pasca Pemerintah menaikkan harga BBM di Indonesia melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan ? 2.     Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Pekerja pasca Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 berdasaarkan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dalam menggunakan motode analisis yang di gunakan dalam menghimpun seluruh data menggunakan penelaahan bahan kepustakaan (library legal study) data kualitatif yaitu yuridis normatif yang di sajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi kenaikan biaya hidup secara signifikan sebagai dampak kebijakan Pemerintah maka Pekerja berhak menuntut kenaikan Upah agar kelayakan hidup Pekerja dapat dinormalkan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pekerja diawali dengan proses Perundingan Bipartit, Mediasi hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kata Kunci : Upah, Hak Pekerja, Ketenagakerjaan  AbstractThis journal discusses the problems of Workers' Wages after the issuance of the ESDM Decree Number 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 which resulted in an increase in the cost of living for workers as a result of the increase in fuel prices from the perspective of Labor Law. With limitations Problem Formulation: 1. Whether workers have the right to demand a wage increase after the Government increases fuel prices in Indonesia through the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 About Assignment Specific Fuel Oil Types ? 2. What legal remedies can be taken by Workers after the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 37.K / HK.02 / MEM. M/2022 based on the provisions of the Manpower Law? In using the analysis method used in collecting all data using library legal study, qualitative data is juridical normative which is presented descriptively. The results of the study show that in the event of a significant increase in the cost of living as a result of government policies, the worker has the right to demand an increase in wages so that the worker's living standards can be normalized again. Legal remedies that can be taken by workers begin with the process of Bipartite Negotiations, Mediation up to the Industrial Relations Court.Keywords : Wages, Workers' Rights, Employment
INDIKASI PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKATNYA Slamet, Sri Redjeki; Judge, Zulfikar; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7254

Abstract

Praktik pinjam meminjam nama (Nominee) oleh orang  asing agar dapat  memiliki hak atas tanah di Indonesia  atau pinjam nama  untuk kepemilikan saham  dalam penanaman modal, di mana  pinjam  nama ini  (Nominee) adalah untuk mensiasati  pembatasan kepemilikan bagai warga negara. Untuk itu penilitian ini bertujuan untuk  dapat memperoleh jawaban atas permasalahan, apakah perjanjian Nominee  dalam sistem hukum perjanjian  diidentifikasikan sebagai penyelundupan hukum  dan bagaimana  keabsahan dan kekuatan mengikat  perjanjian  Nominee  tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan konsep perjanjian  Nominee.  Penelitian menggunakan alat  pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder  yang  bersumber dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier terkait perjanjian  Nominee,  di mana data  penelitian dianalisa secara kualitatif.  Hasil penelitian  adalah bahwa perjanjian  Nominee    diidentifikasikan  sebagai penyelundupan hukum  perjanjian karena  bukan merupakan perjanjian  yang  sebenarnya (simulasi), di mana  perjanjian  ini  merupakan penyimpangan dari maksud  tujuan menimbulkan akibat hukum yang  berkaitan dengan kepemilikan yang  dilarang oleh peraturan perundangan  dan perjanjian  Nominee  tidak  sah karena memenuhi syarat kausa/sebab yang  halal yang  mengakibatkan perjanjian  Nominee  tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Page 45 of 52 | Total Record : 519

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue