cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Deportation Policy for Foreign Citizens: The Case of Eight Vietnamese Citizens in Samarinda Aldo Sausele; Roberto Seba; Christian Fretes
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3018

Abstract

Indonesia faces increasing challenges in immigration management due to the rising number of foreign nationals, including violations of residence permits and transnational crimes. This study aims to analyze the effectiveness of the deportation policy, focusing on the case of eight Vietnamese nationals in Samarinda. Employing a qualitative case study approach, the research involved interviews, observations, and document analysis. The population comprised all foreign nationals deported from Samarinda in 2023, with purposive sampling of eight Vietnamese individuals and key informants from relevant agencies. Data were analyzed thematically to identify patterns and factors influencing policy implementation. The results show that deportation is an effective legal instrument for addressing illegal activities and safeguarding national sovereignty, but its impact is limited by uneven local capacity and a lack of preventive measures. The conclusion highlights the need for integrated strategies, including digital surveillance, legal education, and regional cooperation, to enhance the sustainability and fairness of immigration enforcement in Indonesia.
Hubungan Kualitas Layanan Administrasi dengan Tingkat Kepuasan Siswa Pendidikan Dasar di UPT SDN Karanganyar Kota Pasuruan Tahun Ajaran 2024/2025 Febhy Dwi Rachmanda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3019

Abstract

This study aims to analyze the influence of the quality of educational administration services on the satisfaction of fourth, fifth, and sixth-grade students at UPT SDN Karanganyar, Pasuruan City, in the 2024/2025 academic year. Service quality was measured using five SERVQUAL dimensions (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), while student satisfaction was measured through indicators of expectation fulfillment, accessibility, service speed, staff attitude, and overall satisfaction. A sample of 101 students was drawn using simple random sampling from a population of 135 students. Data analysis included validity and reliability tests, classical assumption tests, and simple linear regression. The results showed that the quality of educational administration services had a positive and significant effect on student satisfaction, with the regression equation Y = 15.322 + 0.768X
Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang di Kota Pekanbaru Haura Zikra; Nurlaila Meilani; Khairul Amri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3020

Abstract

Penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 90 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan gudang di kota. pekanbaru. Latar belakang penelitian ini membahas mengenai banyaknya gudang. Di Kota Pekanbaru yang belum memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG), meskipun kebijakan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) di Kota Pekanbaru serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori Thomas B. Smith dengan empat indikator utama yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, faktor lingkungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan TDG di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perencanaan Pembangunan Kalurahan Petir (Studi Kasus Padukuhan Ngurak-Urak, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul) Heri Roh Pujiati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat Padukuhan Ngurak-Urak dalam perencanaan pembangunan Kalurahan Petir, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang peningkatan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif dan wawancara semi-terstruktur terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung dalam berbagai bentuk, baik formal melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan, maupun informal melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa. Namun, partisipasi masih bersifat konsultatif dan belum mencapai tingkat kemitraan. Faktor penghambat antara lain adalah migrasi tenaga kerja, terbatasnya akses informasi, serta minimnya keterlibatan pemuda dalam forum resmi. Meski demikian, terdapat indikasi positif berupa keterlibatan dalam kerja bakti, inisiatif Karang Taruna, serta penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah kalurahan. Kesimpulannya, partisipasi masyarakat di Padukuhan Ngurak-Urak menunjukkan tren positif, namun belum optimal secara substantif. Diperlukan strategi kelembagaan yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan ruang dialog yang inklusif, serta mekanisme pendanaan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan pemuda.
Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Windi Olivia Hutagalung; Fajriani Ananda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3022

Abstract

Sebagai pusat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Dalam konteks tersebut, retribusi jasa umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah, sehingga pemerintah kota perlu mengoptimalkan potensi yang tersedia, khususnya dari sektor parkir. Pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan kewenangan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tarif parkir oleh pemerintah kota serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori manajemen Henry Fayol yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjuk kan bahwa pengelolaan tarif parkir belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya patroli di beberapa pasar, serta belum konsistennya penerapan tarif sesuai ketentuan. Walaupun beberapa indikator manajemen telah terpenuhi, hambatan tersebut mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar pengelolaan tarif parkir dapat berfungsi maksimal dalam mendukung ketertiban pasar dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Collaborative Governance dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kota Pekanbaru Azizah Nefida Aulia; Mimin Sundari Nasution
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3023

Abstract

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kota Pekanbaru menjadi tantangan sosial yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Masih banyak ditemukan gelandangan psikotik akut berkeliaran, keterbatasan fasilitas penampungan pasca pemulihan, serta tingginya jumlah pasien yang tidak dapat direunifikasi sehingga menimbulkan overload di RSJ Tampan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi antar instansi dalam upaya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dengan menyoroti bentuk kerja sama, peran masing-masing pihak serta hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya penanganan ODGJ terlantar, dengan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash(2008) yang dilihat dari Face to face dialog (Dialog Tatap Muka), Trust Building (Membangun Kepercayaan), Commitment to process (Komitmen Terhadap Proses), Shared Understanding (Saling Memahami), Intermediate Outcome (Hasil Sementara). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara RSJ Tampan, Dinas Sosial Provinsi Riau dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Panti Kehidupan Insan Produktif, serta Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau sudah terbentuk namun belum berjalan secara optimal, masih banyaknya ODGJ terlantar berkeliaran disekitaran Kota Pekanbaru. Hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas dan daya tampung, minimnya pengetahuan masyarakat, stigma negatif dari masyarakat dan keluarga, keterbatasan sumber daya manusia. Saran dari penelitian ini adalah mempercepat pembangunan daya tampung untuk pasien perempuan di UPT Bina Laras, menambah dan meratakan tenaga kesehatan jiwa, memperkuat sistem penjangkauan dan pendataan ODGJ secara berkelanjutan serta memperkuat edukasi dan literasi kesehatan jiwa di masyarakat
Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Praktik Waralaba di Indonesia: Antara Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum Mirza Pramesti; Fadia Puspitasari; Fendi Setyawan; Firman Adorana
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3026

Abstract

Waralaba menjadi Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam penyusunan perjanjian waralaba sekaligus memberikan gagasan arah pengembangan hukum perjanjian waralaba demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian waralaba termasuk sebagai perjanjian tidak bernama. Dalam pembentukan perjanjian waralaba haruslah menerapkan asas proporsionalitas sebagai salah satu asas umum hukum perjanjian. Karakteristik asas proporsionalitas dalam perumusan klausul perjanjian waralaba adalah terjadinya pertukaran hak dan kewajiban secara seimbang. Kriteria asas proporsionalitas adalah kesetaraan kedudukan, prinsip kebebasan, distribusi hak dan kewajiban yang adil, dan penyelesaian sengketa secara adil. Akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak menerapkan asas proporsionalitas adalah perjanjiannya tetap sah dan mengikat secara hukum karena asas proporsionalitas tidak termasuk syarat sahnya perjanjian. Arah pengembangan hukum perjanjian waralaba ialah membentuk undang-undang waralaba sebagai lex specialis dimana di dalamnya memuat pengaturan asas proporsionalitas guna membatasi implementasi asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi franchisee.
Tinjauan Hukum Bagi Nasabah Atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn.Yyk) Jeaneta Cahyaningsih; Yunita Pramesti Ardi Nurva; Fendi Setyawan; Firman Floranta Adonara
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3027

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of legal protection for customers against unilateral account blocking by banks based on the perspective of prudence and to determine the legal consequences of agreements between banks and customers regarding such legal actions. This type of research uses a normative juridical approach, which means that it examines and analyzes the relationship between one law and another by considering the starting point of the research analysis of laws and regulations, using a legislative and conceptual approach. The results of this study indicate that legal protection for customers can be achieved through transparency and credibility of information, implementation of the principle of bank secrecy, and optimization of the role of the Deposit Insurance Corporation (LPS), as stated in the Banking Law. In addition, banks must adhere to the implementation of the principle of prudence so that the implementation of legal protection for customers is realized properly, thereby maintaining customer trust. The legal consequence of this action is that the bank's actions fall under the category of unlawful acts, thereby obligating the bank to compensate the customer
Strategi Gerakan Sosial Politik Masyarakat terhadap Tambang Pasir di Desa Sejagung Kabupaten Banyuasin Putri Puspita Sari; Reni Apriani; Ainur Ropik
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3038

Abstract

Sand mining in Sejagung Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency, has caused significant social and environmental impacts, ranging from riverbank erosion, water pollution, and machine noise to the loss of community comfort. This study aims to analyze the strategies of community socio-political movements in responding to sand mining activities. Using a qualitative case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation involving community leaders, village officials, and affected residents. The findings reveal that the community movement emerged from disappointment toward the company and the village government, both perceived as neglecting residents’ interests. Through the forum Masyarakat Sejagung Bersatu (United Sejagung Community), residents employed demonstrations, deliberations, and media as their main strategies to fight for the right to a healthy environment. An analysis using Alain Touraine’s theory shows that the movement was shaped through the dimensions of identity, opposition, and totality, signifying both ecological and political resistance against corporate dominance and the village government’s lack of transparency. This study concludes that the socio-political movement strategies of Sejagung villagers represent a collective struggle that not only addresses local issues but also connects with broader concerns of environmental sustainability, social justice, and natural resource governance.
Mc Sebagai Sutradara Emosi: Meningkatkan Kesan Dramatis pada Acara Pernikahan Ana Nafisa
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3039

Abstract

This study examines the essential role of the Master of Ceremony (MC) in creating and enhancing the dramatic effect of a wedding ceremony by examining the MC as an “emotional director.” The background to this study is the lack of understanding and application of dramaturgy techniques by MCs, which results in wedding ceremonies feeling flat and unimpressive. The objectives of this study are to analyze the strategies used by MCs in applying dramaturgical techniques to create dramatic impressions, identify effective MCs as “emotional directors,” and improve the quality of the emotional experience for the bride and groom and their guests. This study adopts a qualitative approach with a case study design. Informants were selected through purposive sampling, including brides and grooms, wedding organizers, professional MCs, and guests, with the number determined until data saturation was reached. Primary data was collected through in-depth interviews and field observations, while secondary data was obtained from event documentation and academic literature. Data analysis used thematic analysis methods, including transcription, pattern identification, coding, and data synthesis. The results showed that professional MCs had a significant influence on the smooth running and emotional atmosphere of the event, with a very high success rate (90-95%). The MC's public speaking, rhetoric, and impression management skills proved crucial in orchestrating the audience's emotions. In conclusion, the MC acts as a flow controller and emotional facilitator who ensures a memorable and dramatic wedding experience, although the urgency of its use is contextual.