cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Marsiadapari dan Inkarnasi Iman Kristen: Pendekatan Kontekstual Berdasarkan Pemikiran Helen Rhee Tentang Kristus Dan Kebudayaan Silaen Cross; Riris Siagian
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3125

Abstract

Tulisan ini mengkaji konsep Marsiadapari dalam budaya Batak Toba sebagai wujud inkarnasi iman Kristen dalam konteks budaya lokal dengan menggunakan kerangka pemikiran Helen Rhee tentang perjumpaan Kristus dan kebudayaan. Dalam refleksi teologis Rhee, gereja mula-mula hidup di tengah pluralitas dan ketegangan budaya, namun mampu menghidupi iman yang relevan tanpa kehilangan identitas Kristiani. Perspektif ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana iman Kristen berinkarnasi dalam budaya Batak Toba melalui praktik Marsiadapari, yang menekankan solidaritas, partisipasi, dan kasih dalam kehidupan komunal.  Analisis difokuskan pada prinsip-prinsip perjumpaan iman dan budaya, termasuk dialog, inkulturasi, dan transformasi budaya, untuk memahami bagaimana nilai-nilai Marsiadapari solidaritas, kebersamaan, tolong-menolong, dan partisipasi dapat dimaknai sebagai ekspresi nyata dari kasih Kristus yang berinkarnasi dalam kehidupan komunal masyarakat Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marsiadapari bukan sekadar praktik sosial, melainkan ruang teologis di mana iman Kristen diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal ini selaras dengan prinsip-prinsip Kristen yang dihidupi gereja mula-mula, seperti yang dijelaskan Rhee, sehingga praktik Marsiadapari dapat dibaca sebagai bentuk inkarnasi Kristus yang relevan, kontekstual, dan berakar pada tradisi iman. Temuan ini menegaskan pentingnya dialog kreatif antara iman Kristen dan budaya lokal sebagai strategi untuk memperluas relevansi gereja di Indonesia yang majemuk, sekaligus memperkaya pemahaman teologis tentang bagaimana kasih Allah hadir dalam tindakan nyata umat beriman. Praktik budaya seperti Marsiadapari menunjukkan bahwa iman Kristen dapat berinteraksi secara harmonis dengan nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensi teologisnya, membuka peluang bagi gereja untuk mengembangkan model kontekstualisasi yang kritis, kreatif, dan berlandaskan Alkitab.
Ekologi: Basis Konseptual Menjaga dan Melindungi Alam Sebagai Pilar Pelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan Gomgom Simorangkir; Martin Hasonangan Silaen; Silaen Grace Lizs Cross; Junita Batubara
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3129

Abstract

Tulisan ini mengkaji ekologi sebagai basis konseptual dalam menjaga dan melindungi alam sebagai pilar pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dengan pendekatan teologis dan ekologis. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi hubungan antara nilai-nilai spiritualitas ekologi dan tindakan nyata dalam menjaga alam. Spiritualitas ekologi mendorong manusia hidup selaras dengan ciptaan melalui prinsip kesakralan alam, keadilan ekologis, dan kesederhanaan hidup. Implementasinya terlihat dalam praktik liturgi ramah lingkungan, pendidikan dan katekese ekologis, aksi komunitas, dan advokasi publik terhadap kebijakan lingkungan. Integrasi spiritualitas ekologi dengan kearifan lokal, seperti sistem hutan larangan, sasi, dan subak, memperkuat kesadaran ekologis yang kontekstual, menghubungkan iman, budaya, dan lingkungan. Pelestarian alam bukan hanya tanggung jawab ekologis, tetapi juga panggilan iman untuk mewujudkan keutuhan ciptaan dan keberlanjutan bumi bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat paradigma keberlanjutan yang berlandaskan nilai teologis, etis, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekologi sebagai basis konseptual dalam menjaga dan melindungi alam sebagai pilar pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dari perspektif teologis dan ekologis.
Pemenuhan Hak Sosial dan Ekonomi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Keadilan Sosial Nunung Kasriah; Muhammad Nur; Komarudin Komarudin; Rizka Okta Anggraini; Tomi Kowira; Rudy Kurniawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3131

Abstract

Pemenuhan hak sosial dan ekonomi bagi Penyandang Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Namun, ODGJ masih menghadapi stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, yang menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud di bidang kesehatan jiwa dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan teori keadilan distributif John Rawls dan teori keadilan pengakuan Nancy Fraser, penelitian konseptual ini menganalisis bagaimana keadilan harus mencakup distribusi sumber daya yang adil serta pengakuan terhadap martabat dan kesetaraan. Berdasarkan kajian literatur dan analisis kebijakan, ditemukan bahwa meskipun terdapat kemajuan melalui program kesehatan jiwa dan perlindungan sosial, implementasinya masih terhambat oleh ketimpangan struktural dan keterbatasan kelembagaan. Pencapaian keadilan sosial bagi ODGJ memerlukan perpaduan antara pendekatan distributif dan pengakuan, yaitu dengan menjamin akses yang setara terhadap sumber daya, menghapus stigma, serta mendorong inklusi sosial. Penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, kebijakan ketenagakerjaan inklusif, dan koordinasi lintas sektor menjadi strategi penting untuk membangun sistem kesejahteraan yang manusiawi, bebas stigma, dan berkeadilan di Indonesia.
Strategi Patroli Tim Maung dalam Pencegahan Tindak Pidana Jalanan: Tinjauan Yuridis Berdasarkan konsep Politik Kriminal Moch Suryana; Rusman; Aji Mulyana; Kuswandi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3138

Abstract

Tindak pidana jalanan adalah tindakan kriminal yang terjadi di tempat umum atau di jalanan, yang umumnya melibatkan tindak pidana ringan hingga berat. Penelitian ini bertujuan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis dalam menganalisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis-sosiologis. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta data primer yang dihimpun melalui wawancara. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dan teknik analisisnya bersifat kualitatif. Kepolisian Resor Cianjur melakukan langkah strategis dengan membentuk satuan khusus bernama Tim Maung, yang bertujuan untuk meningkatkan respons kepolisian terhadap tindak pidana jalanan di wilayah hukumnya. Langkah strategis tersebut sejalan dengan konsep politik kriminal, yang secara garis besar menekankan bahwa penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal lebih menitikberatkan pada penegakan hukum secara represif, sedangkan upaya non-penal difokuskan pada tindakan pencegahan melalui tindakan preemtif dan preventif.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Jasa Promosi Delis Nadiyana; Amani Sabila; Alif Firmansyah; Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jasa promosi, khususnya pada bidang promosi digital yang berkembang pesat di era modern. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya penggunaan jasa promosi digital yang kerap menimbulkan permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh salah satu pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait tanggung jawab kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi yang umum terjadi meliputi keterlambatan, kegagalan, atau ketidaksesuaian hasil promosi dengan perjanjian. Upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat ditempuh melalui mekanisme ganti rugi, pembatalan perjanjian, serta penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif terhadap isi kontrak dan pelaksanaan kewajiban para pihak merupakan faktor penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi serta mewujudkan kepastian hukum dalam praktik jasa promosi digital.
Penegakan Hukum Terhadap Lokalisasi Prostitusi dalam Perspektif Sosiologi Hukum Aqbil Hasya; Mia Amalia; Aji Mulyana; Tanti Utami
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3142

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan peraturan daerah terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Cianjur, yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran. Dengan pendekatan sosiolegal, penelitian ini menelaah hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas implementasi peraturan, khususnya perlawanan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas yang berkaitan dengan prostitusi. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data lapangan dan dokumen hukum. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya sanksi hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta norma budaya yang permisif menjadi tantangan utama dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus didukung oleh strategi berbasis masyarakat yang sensitif terhadap konteks budaya lokal. Efektivitas norma hukum akan meningkat jika dibangun di atas sinergi antara norma hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dalam kerangka sosiolegal yang terpadu.
Gangguan Berbahasa pada Kreator TikTok Mustofa: Kajian Psikolinguistik Dessy Saputry; Dyah Pramesti; Sri Imayani; Putri Anjani; Ilham Cahyandi; Nofemi Saputra
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3144

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis gangguan berbahasa yang dialami oleh kreator TikTok, Mustofa, seorang pengidap labioschisis (bibir sumbing), dengan perspektif psikolinguistik. Metode penelitian yang diterapkan merupakan kualitatif, pada menggunakan teknik analisis isi terhadap sebuah video TikTok karya Mustofa yang berjudul "Menyanyikan lagu Nenekku Pahlawanku - Wali". Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mengalami berbagai bentuk perubahan fonem, meliputi substitusi (misalnya fonem /r/ menjadi "l" pada kata "jujur"), omisi (hilangnya fonem /k/ pada kata "aku" menjadi "a'u"), dan adisi. Beberapa konsonan seperti /k/, /p/, /m/, /t/, dan /r/ mengalami gangguan artikulasi, sementara konsonan lain dapat diucapkan dengan tepat. Gangguan ini menyebabkan kata-kata terdengar berbeda dari pengucapan baku, sehingga berpotensi menghambat kejelasan komunikasi, terutama dalam konteks media digital. Penelitian ini menyoroti kompleksitas gangguan artikulasi akibat faktor fisiologis serta implikasinya terhadap interaksi sosial di ruang digital.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana: Tinjauan UU Kesehatan Jiwa Emirza Nur Wicaksono
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3147

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak asasi orang dengan gangguan jiwa yang terlibat tindak pidana merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan dan penghormatan martabat manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa memberikan kerangka normatif untuk perlindungan hak-hak orang dengan gangguan jiwa, namun implementasinya dalam proses hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam UU tersebut, mengidentifikasi kelemahan normatif, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang ideal berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun UU Kesehatan Jiwa sudah mengatur perlindungan dasar, terdapat kekosongan norma dan mekanisme implementasi yang belum optimal, sehingga berisiko menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran hak orang dengan dalam proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, mengedepankan non-diskriminasi, keadilan restoratif, serta akses rehabilitasi yang memadai. Kajian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan khusus orang dengan gangguan jiwa di Indonesia.
Disrupsi Quo Vadis Sistem Proporsional Terbuka terhadap Legitimasi Rakyat dan Fragmentasi Politik Sobyan Akhmad; Kholil Muhammad; Putriani Meylinda; Elviandri Elviandri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3148

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi disrupsi sistem proporsional terbuka terhadap legitimasi rakyat, mengevaluasi kelemahan regulasi dan praktik politik elektoral, serta merumuskan arah reformasi hukum dan kelembagaan guna memperkuat representasi demokratis di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doctrinal yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum positif, teori hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks sistem pemilihan umum. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disrupsi terhadap sistem proporsional terbuka telah menimbulkan paradoks demokrasi, dimana keterbukaan partisipasi rakyat yang luas yang awalnya memiliki cita-cita dalam memberikan kesempatan legitimasi rakyat justru tergantikan oleh dominasi oligarki partai dan praktek politik transaksional. Realitas tersebut, melemahkan representasi substantif dan memperburuk keberadaan fragmentasi politik yang berdampak pada stagnasi konsolidasi demokrasi sesuai amanat konstitusi negara Indonesia, serta berkurangnya efektivitas pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan secara transparan maupun berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi progresif yang berkelanjutan dan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan partai politik, transparansi pendanaan kampanye, serta rekonstruksi regulasi pemilu yang menegaskan kembali nilai-nilai keadilan representatif pada sistem proporsional terbuka. Reformasi tersebut, diharapkan mampu mengembalikan sistem proporsional terbuka pada esensinya, yakni menjamin kedaulatan rakyat melalui proses politik yang lebih akuntabel, inklusif, dan berintegritas tinggi, sehingga dapat memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia
Peran Dinas Sosial Provinsi Banten Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memberikan Pelayanan Masyarakat Mohamad Machrus; Efriza Efriza
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3153

Abstract

Keterbukaan informasi merupakan implementasi dari prinsip good governance yang menjadi indikator penting dalam menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga publik, Dinas Sosial Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi yang mudah dan terbuka kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Banten telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam menyediakan akses informasi, baik melalui media digital maupun layanan langsung. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi, serta belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat mendukung transparansi secara maksimal.