cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edisah Putra Nainggolan
Contact Email
jurnalstigma@gmail.com
Phone
+6282165975455
Journal Mail Official
jurnalstigma@gmail.com
Editorial Address
Jl. Karya Jaya Perumbahan Taman Karya Jaya Indah Blok C.15 Medan-Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Published by Yayasan Mentari Meraki Asa
ISSN : -     EISSN : 29637228     DOI : https://doi.org/10.59086/stigma
Core Subject :
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka multidisiplin berskala nasional yang menggabungkan kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Semua artikel yang diterbitkan melalui proses penelaahan yang ketat dan cepat untuk memenuhi standar kualitas jurnal. Artikel berorientasi teori, juga dinyatakan secara praktis untuk meningkatkan penelitian di bidang sosial, politik, hukum, dan humaniora. Stigma juga mengatur relevansi kelayakan dan naskah yang akan diterbitkan. Jurnal diterbitkan oleh Lembaga Riset Ilmiah. Stigma terbit dengan frekuensi 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Kualitas Pelayanan Pelaksanaan Program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Cut Putri Ellyana
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh memiliki tugas pelayanan publik dalam penanganan sampah, tetapi permasalahan sampah sampai saat ini belum sepenuhnya teratasi. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kualitas pengelolaan sampah pada pelaksanaan program Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian didapatkan kualitas pelaksanaan program K3 cukup memuaskan, akses pengaduan masyarakat melalui web, telepon, email dan sosial media. DLHK3 Kota Banda Aceh memberikan jaminan pelayanan kebersihan dengan menempatkan petugas yang memiliki pengetahuan dan etika. DLHK3 menyediakan wadah komunal dan kontainer di beberapa lokasi strategis. Pengelolaan sampah dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah dengan tiga zona jam operasional pada pukul 06.00-10.00 wib (zona I), 08.00-12.00 wib (zona II) dan 20.00-24.00 wib (zona III). Pemilahan dilakukan dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pengelolaan sampah dilakukan dengan membedakan sampah organik dan organik dengan metode Waste Collecting Point mencakup pemilahan sampah dari sumber, jadwal pengumpulan, pengawasan, pembinaan petugas serta pengangkutan. Disarankan DLHK3 dapat mengembangkan pengelolaan sampah agar bernilai ekonomis serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara berkelanjutan
Implikasi Politik Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Negara di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Lasma Sinambela; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan dokumen negara dalam konteks kasus yang terjadi di Imigrasi Polonia, Medan. Dokumen negara, sebagai instrumen resmi yang memiliki kekuatan hukum, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan yang tidak sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji regulasi hukum yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendekatan empiris melalui studi kasus di Kantor Imigrasi Polonia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dokumen negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melibatkan pemalsuan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran prosedural. Pelaku penyalahgunaan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen atau pasal lain yang relevan, tergantung pada konteks kasus. Studi kasus di Imigrasi Polonia mengungkap adanya kelemahan dalam pengawasan internal dan kurangnya pemahaman petugas terhadap prosedur yang benar, yang berkontribusi pada terjadinya penyalahgunaan dokumen.Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan internal, peningkatan pelatihan petugas imigrasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, integritas dokumen negara dapat terjaga, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat ditingkatkan.
Peran Politik dalam Pembentukan Hukum Kaaisar Romolus Deo Sianipar; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme politik yang memengaruhi pembentukan hukum dan faktor-faktor politik yang signifikan dalam proses legislasi. Hukum dipahami sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen dan literatur untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam inisiasi, negosiasi, dan pengesahan undang-undang, di mana proses legislasi mencerminkan dinamika kekuasaan antara berbagai fraksi politik. Selain itu, ideologi politik, meskipun perannya semakin terbatas, tetap memengaruhi cara rezim politik menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan. Intervensi politik juga berpengaruh terhadap penegakan hukum, dengan konfigurasi politik suatu rezim menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, dan hubungan saling seimbang antara keduanya. Kesimpulannya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik dan hukum saling memengaruhi dalam konteks kebangsaan.
Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Ryan fadli; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pembentukan UU Cipta Kerja telah ditetapkan serangkaian asas baik secara formil maupun materil. Pembentukan UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik asas formal maupun asas materil. Politik hukum merupakan instrumen strategis dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan negara. Artikel ini berdasarkan secara yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas dan independensi proses legislasi serta penegakan hukum akibat intervensi politik. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik dalam politik hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan akuntabel. Penambahan Metode Omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Untuk mengatasi jumlah peraturan perundang-undangan yang berlebihan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan langkah langkah untuk memangkas peraturan yang tumpang tindih dan menyelaraskan aturan yang menghambat pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Salah satu jalan yang dipilih oleh pemerintah yaitu memasukan metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundangundangan yang memiliki karakteristik multisektor dan melibatkan banyak pasal atau peraturan dengan tema yang sama atau korelasi yang erat.
Strategi Dalam Meningkatkan Hafalan Santri Tahfidz Al Qur’an Akhodhatun Nikmah
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap proses pembelajaran pasti menghadapi berbagai kendala yang menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pondok Pesantren Dhiyaul Qur’an di Dukuh Dombo, Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, memiliki metode tahfidz yang cukup baik. Namun, rendahnya semangat dan minat santri dalam menghafal Al-Qur’an menyebabkan proses penyelesaian hafalan menjadi cukup lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran Tahfidzul Qur’an di pondok pesantren tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Dhiyaul Qur’an menerapkan beberapa strategi utama, yaitu: 1) pembentukan Majelis Tahfidz dengan metode tartilan, 2) intensifikasi setoran ziyadah, 3) setoran muroja’ah untuk hafalan terbaru, serta 4) pemberian motivasi, arahan, dan nasihat yang membangun pemahaman serta semangat santri dalam menghafal Al-Qur’an. Strategi-strategi tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan santri dan menjadi langkah konkret dalam mengatasi hambatan dalam proses pembelajaran tahfidz di pondok pesantren. Every learning process inevitably faces various challenges that serve as evaluation material to improve the quality of education. Pondok Pesantren Dhiyaul Qur’an, located in Dukuh Dombo, Banjarsari Village, Sayung Subdistrict, Demak Regency, has a fairly good tahfidz method. However, the lack of enthusiasm and interest among students in memorizing the Qur’an causes the completion time of memorization to be relatively long. This study aims to identify the strategies implemented to enhance the effectiveness and efficiency of the Tahfidzul Qur’an learning process at the pesantren. The research employs a qualitative method with a phenomenological approach. The findings show that the pesantren applies several key strategies: 1) forming a Majelis Tahfidz using the tartilan method, 2) intensifying ziyadah (new memorization submission), 3) conducting regular muroja’ah (review of recent memorization), and 4) providing motivation, guidance, and advice related to Qur’anic memorization. These strategies are considered effective in improving the quality of students’ memorization and serve as concrete steps to overcome obstacles in the tahfidz learning process at the pesantren.  
Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Partisipasi Masyarakat pada Program Pemberdayaan Desa Meilani Nur; Dayyinah Ayunda Rahmawati
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran komunikasi interpersonal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di Desa Nanggerang, Sumedang. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa, namun dalam pelaksanaannya sering kali menemui kendala komunikasi antara pemerintah daerah dengan warga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana komunikasi interpersonal mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pemberdayaan. Metode kuantitatif melibatkan 35 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis dengan SPSS 24 melalui uji validitas, reliabilitas, linearitas, multikolinearitas, diskriminan, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Temuan ini menyoroti pentingnya komunikasi yang transparan, empatik, dan suportif antara pejabat desa dan warga masyarakat. Pemerintah desa disarankan untuk berinvestasi dalam pelatihan komunikasi interpersonal bagi para pemimpin daerah dan mengintegrasikan dialog partisipatif ke dalam implementasi kebijakan untuk mendorong pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.   This study examines the role of interpersonal communication in increasing community participation in village empowerment programs, with a focus on Nanggerang Village, Sumedang. Community participation is a key factor in the success of rural development. However, its implementation often encounters communication barriers between local governments and residents. The aim of this research is to determine the extent to which interpersonal communication influences community involvement in empowerment initiatives. A quantitative approach was employed, involving 35 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using a structured questionnaire and analyzed using SPSS 24 through tests of validity, reliability, linearity, multicollinearity, discriminant validity, and multiple linear regression. The results revealed that interpersonal communication has a positive and significant effect on community participation. These findings underscore the importance of transparent, empathetic, and supportive communication between village officials and residents. It is recommended that village governments invest in interpersonal communication training for local leaders and integrate participatory dialogue into policy implementation to foster sustainable community development.  
Muhammadiyah Dan Konstruksi Moderasi Islam Dalam Konteks Demokrasi Indonesia Aris Munandar; Fadhilah Faiqoh
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi moderasi Islam dalam Muhammadiyah dalam konteks demokrasi Indonesia. Moderasi Islam menjadi isu penting di tengah meningkatnya radikalisme, intoleransi, dan polarisasi keagamaan yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammadiyah mengonstruksi moderasi Islam melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Moderasi tidak hanya diwujudkan dalam bentuk wacana keagamaan, tetapi juga dilembagakan melalui amal usaha seperti pendidikan dan pelayanan sosial. Dalam konteks demokrasi, Muhammadiyah berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan partisipasi publik. Namun, terdapat berbagai tantangan, seperti menguatnya radikalisme, kesenjangan antara wacana dan praktik, serta dinamika era digital. Penelitian ini menegaskan bahwa moderasi Islam merupakan proses yang dinamis dan memerlukan penguatan berkelanjutan agar tetap relevan dalam mendukung demokrasi di Indonesia.   This study aims to analyze the construction of Islamic moderation within Muhammadiyah in the context of Indonesian democracy. Islamic moderation has become a crucial issue amid increasing radicalism, intolerance, and religious polarization that may threaten democratic stability. This research employs a qualitative approach using a literature review method and is analyzed through Berger and Luckmann’s social construction theory. The findings reveal that Muhammadiyah constructs Islamic moderation through three stages: externalization, objectification, and internalization. Moderation is not only expressed in religious discourse but also institutionalized through social services such as education and healthcare. In the context of democracy, Muhammadiyah contributes to strengthening values of tolerance, pluralism, and public participation. However, several challenges remain, including the rise of radicalism, the gap between discourse and practice, and the dynamics of the digital era. This study concludes that Islamic moderation is a dynamic process that requires continuous reinforcement to remain relevant in supporting democracy in Indonesia.
Analisis Wacana Kritis Dalam Ceramah Ning Umi Laila: Suami Pelit, Kdrt Atau Bukan? Endang Sriwahyuni
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the women's issues that is continuously brought up to the public sphere is domestic violence, which commonly exists in a patriarchal society. This research aims to find women's representation who experience economic violence in religious discourse. The research object is a television program entitled “TEGA BANGET!! Suami PELIT Pada Istri Itu KDRT Gak Sih??” by a religious preacher, Ning Umi Laila.  This descriptive analytic study uses Sara Mills's feminist stylistic discourse analysis. The method focuses on how women are constructed in a text or discourse, especially religious discourse. Furthermore, the study highlights how a religious authoritative figure portrays women in a television program, particularly when discussing economic domestic violence.  Based on the analysis, the result shows that Ning Umi Laila, as the subject, articulates the rights of wives to economic justice, while framing the figure of a stingy husband as a perpetrator of economic domestic violence. Her discourse challenges patriarchal norms. However, her narrative remains rooted in traditional religious values, particularly the belief that a wife should not work without her husband’s permission. It illustrates the complex negotiation of female agency in religious discourse, like Islamic preaching.  Isu KDRT merupakan isu yang kerap dibahas dalam ranah publik dan terbalut oleh sistem patriarki yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini berupaya melihat representasi perempuan yang mengalami KDRT ekonomi dalam wacana keagamaan. Wacana keagamaan yang diteliti adalah program ceramah agama di televisi dengan judul “TEGA BANGET!! Suami PELIT Pada Istri Itu KDRT Gak Sih?? Dengan penceramah Ning Umi Laila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan feminisme kritis. Pendekatan yang digunakan adalah analisis wacana feminis oleh Sara Mills yang melihat bagaimana perempuan dikonstruksi dalam teks dan wacana. Lebih jauh lagi, analisis akan berpusat pada bagaimana seorang figur otoritas agama menarasikan perempuan dalam program televisi yang membahas isu KDRT ekonomi. Berdasarkan analisis wacana, Ning Umi Laila sebagai subjek merepresentasikan istri sebagai individu yang berhak atas keadilan ekonomi dan suami pelit sebagai pelaku KDRT ekonomi. Ning Umi menyampaikan wacana yang membongkar patriarki namun tetap berkiblat pada nilai tradisional relijius yang melarang istri bekerja jika tidak mendapat ijin dari suami. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas negosiasi terhadap agensi perempuan dalam wacana keagamaan seperti ceramah agama  
Dinamika Perundingan Damai: Efektivitas Mediasi Internasional Dalam Konflik Sudan Selatan Hesti Rosdiana; Vania Zahra Nathania; Irwansyah Irwansyah
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca referendum kemerdekaan, Sudan Selatan berada dalam kondisi destabilisasi politik yang membawanya kembali ke dalam suatu konflik. Konflik ini diawali dengan adanya rasa ketidakpuasan terhadap elit politik pemerintahan oleh suatu kelompok etnis yang berada di Sudan Selatan. Namun, seiring berjalannya waktu konflik ini kemudian menyebar menjadi konflik terbuka hingga memicu terjadinya perang saudara. Hal ini membuat komunitas internasional seperti PBB, IGAD dan beberapa negara memberikan keterlibatannya guna menemukan upaya damai di konflik Sudan Selatan. Penelitian ini akan menganalisis peran PBB, IGAD dan beberapa negara dalam menemukan resolusi konflik dalam konflik Sudan Selatan. Dengan menggunakan kerangka pemikiran konflik, institusionalisme liberal dan pembangunan perdamaian, penelitian memperlihatkan bahwa suatu konflik akan menemukan solusi damai bila kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik terwadahi secara baik. Dalam hal ini peran mediator dari IGAD terutama, memiliki peran kunci di konflik Sudan Selatan. After the independence referendum, South Sudan was in a state of political destabilization that brought it back into conflict. This conflict began with a sense of dissatisfaction with the political elite of the government by an ethnic group in South Sudan. However, over time this conflict then spread into open conflict until it triggered a civil war. This made the international community such as the United Nations, IGAD and several countries provide their involvement to find peaceful efforts in the South Sudan conflict. This research will analyze the role of the UN, IGAD and several countries in finding conflict resolution in the South Sudan conflict. By using the framework of conflict, liberal institutionalism and peacebuilding, the research shows that a conflict will find a peaceful solution if the interests of the parties involved in the conflict are well accommodated. In this case, the mediator role of IGAD in particular, has a key role in the South Sudan conflict.  
Kampanye Gerakan Sosial Terhadap Isu Kesetaraan Gender Melalui Film Di Amerika Serikat Periode 2019 -2021 Raden Maisa Yudono; Andrea Rine Kristy
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memaparkan kampanye isu kesetaraan gender dalam film Amerika Serikat melalui observasi film dengan menggunakan gender sebagai sudut pandang dalam hubungan internasional, menggunakan tiga film yakni Captain Marvel (2019), Wonder Woman 1984 (2020) dan Reign of Superwomen (2021) sebagai film yang mengandung representasi isu gender dalam film Amerika Serikat periode 2019-2021. Kajian gender dan teori film memberikan kerangka kerja untuk menganalisis representasi gender dalam film dan memahami signifikansinya. Berdasarkan isu kesetaraan gender yang terjadi di Amerika Serikat mendorong adanya gerakan sosial yang tertuang dalam sudut pandang maupun perspektif perempuan yang bertindak dibalik layar pembuatan film yang mencakup pengalaman perempuan terkait ketidakadilan sosial gender.   This study presents a campaign on gender equality issues in American films through film observation using gender as a perspective in international relations, focusing on three films: Captain Marvel (2019), Wonder Woman 1984 (2020), and Reign of Superwomen (2021) as films that contain representations of gender issues in American cinema during the period of 2019-2021. Gender studies and film theory provide a framework for analyzing gender representations in films and understanding their significance. Based on the gender equality issues occurring in the United States, this drives a social movement reflected in the perspectives of women who work behind the scenes in filmmaking, encompassing women's experiences related to gender social injustices.  

Page 2 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 1 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022