cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edisah Putra Nainggolan
Contact Email
jurnalstigma@gmail.com
Phone
+6282165975455
Journal Mail Official
jurnalstigma@gmail.com
Editorial Address
Jl. Karya Jaya Perumbahan Taman Karya Jaya Indah Blok C.15 Medan-Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora
Published by Yayasan Mentari Meraki Asa
ISSN : -     EISSN : 29637228     DOI : https://doi.org/10.59086/stigma
Core Subject :
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora adalah jurnal akses terbuka multidisiplin berskala nasional yang menggabungkan kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora. Semua artikel yang diterbitkan melalui proses penelaahan yang ketat dan cepat untuk memenuhi standar kualitas jurnal. Artikel berorientasi teori, juga dinyatakan secara praktis untuk meningkatkan penelitian di bidang sosial, politik, hukum, dan humaniora. Stigma juga mengatur relevansi kelayakan dan naskah yang akan diterbitkan. Jurnal diterbitkan oleh Lembaga Riset Ilmiah. Stigma terbit dengan frekuensi 3 kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Melalui Tata Kelola Adaptif: Wawasan dari Lembaga Manajemen Aset Negara Republik Indonesia Reza Pranata Putra
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi stategi kelembagaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menjalankan status ganda sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sekaligus Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasar perspektif adaptive governance. Di tahun 2022, LMAN telah dikukuhkan oleh kementerian keuangan sebagai organisasi berstatus PKP. Perubahan status ini menandai pergeseran administrasi, dari organisasi yang berorientasi utama pada pengelolaan aset publik menjadi entitas yang turut mengelola prinsip perpajakan sebagaimana sektor bisnis. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan observasi, dokumentasi serta wawancara mendalam terhadap sembilan informan kunci internal dan eksternal. Berdasarkan temuan penelitian, tata Kelola adaptif yang dilakukan oleh LMAN merupakan instrumen penting yang menjembatani kompleksitas kelembagaan publik dan kewajiban fiskal yang melekat pada organisasi. Strategi tata kelola adaptif diwujudkan lima dimensi utama yang memungkinkan LMAN tetap menjalankan mandat pelayanan publiknya secara berkelanjutan di tengah kompleksitas kewajiban fiskal yang melekat. Penelitian ini memberikan kerangka kerja strategis bagi regulator, khususnya Kementerian Keuangan untuk memperhatikan dimensi kelembagaan adaptif dalam merestrukturisasi entitas sektor publik dibawahnya untuk memenuhi tuntutan fiskal yang terus berkembang. This study aims to explore the institutional strategy of the State Asset Management Agency (LMAN) in implementing its dual status as a Public Service Agency (BLU) and Taxable Entrepreneur (PKP) based on an adaptive governance perspective. In 2022, LMAN was confirmed by the Ministry of Finance as an organization with PKP status. This status change marks an administrative shift, from an organization primarily focused on public asset management to one that also manages tax principles similar to the business sector. The study was conducted using qualitative methods through observation, documentation, and in-depth interviews with nine key internal and external informants. Based on the research findings, LMAN's adaptive governance is a crucial instrument for bridging the complexity of public institutions and the inherent fiscal obligations of the organization. The adaptive governance strategy embodies five key dimensions that enable LMAN to sustainably carry out its public service mandate amidst the complexity of inherent fiscal obligations. This study provides a strategic framework for regulators, particularly the Ministry of Finance, to consider the adaptive institutional dimension in restructuring public sector entities under its purview to meet evolving fiscal demands.  
Analisis Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Etos Kerja Perangkat Desa Nasir
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i1.619

Abstract

Kepala desa memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas pelayanan publik di tingkat desa, termasuk dalam hal meningkatkan etos kerja perangkat desa. Etos kerja yang tinggi sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam meningkatkan etos kerja perangkat desa di Desa Bulu Kamase, Kecamatan Sinjai Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala desa dan perangkat desa sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan aktif dalam membentuk etos kerja yang positif melalui gaya kepemimpinan partisipatif, pembinaan rutin, pemberian motivasi, serta pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tugas. Lingkungan kerja yang kondusif, sistem pembagian tugas yang jelas, dan apresiasi terhadap kinerja juga menjadi faktor pendukung dalam peningkatan semangat dan tanggung jawab kerja perangkat desa. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar kepala desa terus mengembangkan kompetensi kepemimpinan yang responsif dan humanis, memperkuat sistem manajemen sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat dalam pembangunan desa. Dukungan pelatihan dan pengawasan dari pemerintah daerah juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.   The village head plays a strategic role in shaping the quality of public services at the village level, including in improving the work ethic of village officials. A strong work ethic is essential for creating effective, transparent, and accountable village governance. This study aims to analyze the role of the village head in improving the work ethic of village officials in Bulu Kamase Village, South Sinjai District. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The research subjects included the village head and village officials as key informants. The results show that the village head plays an active role in shaping a positive work ethic through a participatory leadership style, regular coaching, motivation, and direct supervision of task implementation. A conducive work environment, a clear task division system, and appreciation for performance are also supporting factors in improving the work enthusiasm and responsibility of village officials. The recommendations from this study are for the village head to continue developing responsive and humanistic leadership competencies, strengthening the human resource management system, and encouraging the active participation of all officials in village development. Training and supervision support from the local government are also needed to continuously improve the capacity of village officials.  
Dinamika Elektabilitas dan Strategi Komunikasi Politik Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 Rashda Bintang Muhammad
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i1.647

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika elektabilitas dan strategi komunikasi politik pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Fokus utama studi ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi elektabilitas serta mengevaluasi efektivitas strategi kampanye digital dan tradisional yang digunakan. Metode penelitian menggabungkan pendekatan kualitatif (analisis framing media dan wawancara dengan tim sukses) serta kuantitatif (pengolahan data survei dan big data dari media sosial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan elektabilitas pasangan ini dipengaruhi oleh (1) penggunaan konten populis dan gaya komunikasi "gemoy" di platform TikTok dan Instagram, (2) konsolidasi dukungan partai koalisi, serta (3) resonansi narasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi. Namun, tantangan muncul terkait polarisasi publik akibat isu kontroversial seperti latar belakang HAM Prabowo dan status Gibran sebagai putra presiden. Studi ini memberikan wawasan tentang pergeseran tren komunikasi politik di era digital dan implikasinya terhadap demokrasi elektoral di Indonesia.   This study analyzes the dynamics of electability and political communication strategies of the candidate pair Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka during the 2024 Presidential Election (Pilpres). The main focus of this study is to identify factors that influence electability fluctuations and evaluate the effectiveness of the digital and traditional campaign strategies used. The research method combines qualitative approaches (media framing analysis and interviews with the campaign team) and quantitative (survey data processing and big data from social media). The results of the study show that the increase in the electability of this pair was influenced by (1) the use of populist content and the "gemoy" communication style on the TikTok and Instagram platforms, (2) the consolidation of coalition party support, and (3) the resonance of the narrative of the continuity of the Jokowi government. However, challenges arise related to public polarization due to controversial issues such as Prabowo's human rights background and Gibran's status as the president's son. This study provides insight into the shifting trends in political communication in the digital era and its implications for electoral democracy in Indonesia.
Ketidaksetaraan Perlakuan Hukum terhadap Rakyat Biasa dan Elit Politik dalam Sistem Peradilan Indonesia Deasry Nurwahid
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v3i1.1131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena perlakuan tidak setara di bawah hukum antara warga negara biasa dan elit politik dalam konteks Pasal 3 KUHP (KUHP Indonesia) dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum, namun dalam praktiknya, penerapan prinsip ini belum dilakukan sesuai dengan idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utamanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan legislatif dan konseptual. Data diperoleh melalui studi literatur bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, dan budaya hukum feodal di dalam masyarakat. Untuk mencapai kesetaraan hukum substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.   This study aims to comprehensively analyze the phenomenon of unequal treatment under the law between ordinary citizens and political elites in the context of Article 3 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Article 4(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority. Both provisions normatively guarantee the principle of equality before the law, but in practice, the application of this principle has not been carried out in accordance with the idealism of Indonesian law, which places justice as its main objective. This study uses a normative (doctrinal) legal research method with a legislative and conceptual approach. Data was obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively and descriptively to assess the conformity between legal norms and their application in society. The results of the study show that legal inequality in Indonesia is caused by the weak independence of judicial institutions, the influence of political and economic power, the low integrity of law enforcement officials, and a feudal legal culture within society. To achieve substantive legal equality, structural and moral reforms are needed through the strengthening of judicial independence.
Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional terhadap Penjualan Minuman Tradisional di Kalimantan Tengah Yasmin Nor Jannah
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v3i1.1132

Abstract

Fenomena disharmoni hukum antara pengakuan hukum adat dan larangan undang-undang terhadap penjualan minuman keras di Kalimantan Tengah mencerminkan benturan antara kepentingan pelestarian tradisi dengan tuntutan penegakan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar konflik norma antara hukum adat masyarakat Dayak yang mengakui peredaran minuman tradisional seperti baram dan tuak sebagai bagian dari ritual budaya, dengan hukum positif yang secara tegas melarang penjualan serta peredaran minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta wawancara dengan tokoh adat dan aparat daerah. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan resistensi sosial terhadap kebijakan pelarangan. Oleh karena itu, diperlukan model harmonisasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai kultural masyarakat adat tanpa mengabaikan tujuan hukum nasional dalam menjaga ketertiban dan kesehatan publik.   The phenomenon of legal disharmony between the recognition of customary law and statutory prohibition on the sale of alcoholic beverages in Central Kalimantan reflects a conflict between the preservation of tradition and the enforcement of national law. This study aims to analyze the root causes of normative conflict between the Dayak customary law, which acknowledges the circulation of traditional drinks such as baram and tuak as part of cultural rituals, and positive law that strictly prohibits the sale and distribution of alcohol. The research employs a normative juridical method with qualitative descriptive analysis through the examination of legal regulations, legal literature, and interviews with customary leaders and regional authorities. The findings indicate overlapping regulations that create legal uncertainty and social resistance toward the prohibition policy. Therefore, a harmonization model is needed to accommodate the cultural values of indigenous communities while maintaining the national legal objectives of public order and health protection.
Analisis Politik dalam Persaingan Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara Tahun 2020-2024 M Arief Kurniawan; Pratiwi Irsan; Habibi Irsan
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v4i2.1578

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial-politik terhadap peta persaingan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Sumatera Utara. Di tengah saturasi lembaga pendidikan tinggi, strategi kompetisi tidak lagi terbatas pada aspek akademik, melainkan bergeser pada penguatan modal sosial dan jaringan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa PTS di wilayah Medan dan sekitarnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTS yang berafiliasi kuat dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar dan aktor politik lokal memiliki daya tahan serta tingkat pertumbuhan jumlah mahasiswa yang lebih stabil dibandingkan PTS independen. Hal ini disebabkan oleh kemampuan lembaga dalam mengonversi identitas primordial dan akses birokrasi menjadi legitimasi sosial di mata masyarakat. Namun, ketergantungan pada patronase politik berisiko memicu komodifikasi pendidikan yang mengabaikan peningkatan kualitas riset dan inovasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun faktor sosial-politik menjadi variabel penentu keunggulan kompetitif di Sumatera Utara, keberlanjutan institusi dalam jangka panjang tetap memerlukan integrasi antara kekuatan jaringan dengan tata kelola akademik yang transparan. Rekomendasi penelitian diarahkan pada pentingnya kemitraan strategis lintas sektor untuk mengurangi ketergantungan pada politik praktis. This study aims to analyze the influence of socio-political dynamics on the competitive landscape of Private Higher Education Institutions (PTS) in North Sumatra Province. Amidst the saturation of higher education institutions, competitive strategies are no longer limited to academic aspects, but have shifted to strengthening social capital and political networks. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach at several private higher education institutions in Medan and its surrounding areas. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and analysis of local policy documents. The results show that private higher education institutions strongly affiliated with large religious community organizations (ormas) and local political actors have more resilience and a more stable student growth rate than independent private higher education institutions. This is due to the institution's ability to convert primordial identity and bureaucratic access into social legitimacy in the eyes of the community. However, dependence on political patronage risks triggering the commodification of education that neglects improving the quality of research and innovation. This study concludes that although socio-political factors are determining variables for competitive advantage in North Sumatra, long-term institutional sustainability still requires integration between network strength and transparent academic governance. Research recommendations are directed at the importance of strategic cross-sector partnerships to reduce dependence on practical politics.
Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Andy Mulia; Yusmidar Harahap
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v3i1.1581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian terdiri atas pelaku UMKM, pihak kelurahan, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sei Putih Timur II. Keberadaan UMKM mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih produktif, mandiri, dan berdaya saing. Namun demikian, pengembangan UMKM masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, jaringan usaha yang belum luas, serta persaingan usaha yang semakin ketat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung pengembangan UMKM. This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in improving community welfare in Sei Putih Timur II Village, Medan Petisah District. MSMEs play a strategic role in the local economy because they drive economic growth and improve people's standard of living. This study used a qualitative approach, collecting data through interviews and observations. Informants in the study consisted of MSME owners, village officials, and the local community. The results show that MSMEs have a positive impact on community welfare in Sei Putih Timur II Village. The presence of MSMEs can create jobs for local residents, reduce unemployment, and encourage the creation of a more productive, independent, and competitive society. However, the development of MSMEs still faces several obstacles, such as limited access to capital, limited business networks, and increasingly fierce competition. This research is expected to provide a deeper understanding of the role of MSMEs in improving community welfare and serve as a consideration for the government and business actors in supporting MSME development.
Penegakan Hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan Pelanggaran Hukum dalam Mewujudkan Good Governence Muhammad Ansori Lubis lubis
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v3i2.1636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme implementatif dalam penyelenggaraan good governance, meningkatkan pemahaman stakeholder tentang pemerintahan yang baik, serta realitas penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan studi kasus, serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance membutuhkan legitimasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan pemahaman stakeholder dilakukan melalui reformasi birokrasi, partisipasi masyarakat, dan penguatan sistem pemerintahan demokratis. Penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan clean and good governance. This study aims to analyze the procedures and implementation mechanisms in the implementation of good governance, improve stakeholders' understanding of good governance, and the reality of law enforcement against State Civil Apparatus who commit violations of the law. The study uses an empirical juridical method with primary data through interviews and case studies, and secondary data through literature studies. The results show that the implementation of good governance requires legitimacy, accountability, transparency, effectiveness, and efficiency in governance. Improving stakeholder understanding is carried out through bureaucratic reform, public participation, and strengthening the democratic government system. Law enforcement against ASN who commit violations is an important part of realizing clean and good governance.  
Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Hukum Pidana: Transformasi Penanggulangan Kejahatan di Era Modern M Arief Kurniawan
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i1.1642

Abstract

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang dijalankan melalui upaya penal (hukum pidana) dan non-penal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan fungsional antara kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana serta tantangan implementasinya dalam sistem peradilan pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (hukum pidana) harus melewati tiga tahap strategis: Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif), Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudisial), dan Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif). Di era kontemporer, kebijakan hukum pidana Indonesia dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada retributif (pembalasan), melainkan bertransformasi menuju keadilan restoratif (restorative justice) dan adaptif terhadap kejahatan berbasis siber. Integrasi antara kebijakan penal dan non-penal menjadi pilar utama demi mencapai kesejahteraan sosial (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence).   The problem of crime prevention in society cannot be separated from criminal policy implemented through penal (criminal law) and non-penal efforts. This study aims to analyze the functional relationship between criminal policy and criminal law policy and the challenges of its implementation in the modern criminal justice system. The research method used is normative juridical with a library approach. The results of the analysis indicate that crime prevention with penal (criminal law) means must go through three strategic stages: the Formulation Stage (Legislative Policy), the Application Stage (Judicial Policy), and the Execution Stage (Executive Policy). In the contemporary era, Indonesian criminal law policy is required to not only be retributive (revenge) oriented, but also transform towards restorative justice and be adaptive to cyber-based crimes. The integration of penal and non-penal policies is a key pillar for achieving social welfare and community protection (social defense).
Penguatan Harmoni Sosial melalui Pendidikan Pra Nikah Berbasis Moderasi Beragama Ali Azis Usman Harahap
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v3i1.1648

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan kursus pra nikah berbasis moderasi beragama sebagai upaya menangkal radikalisme. Hal ini didasarkan bahwa keluarga menjadi lembaga terkecil dari sebuah negara, sehingga sangat penting untuk menanamkan sikap moderat. Kementerian Agama sebagai ujung tombak dalam kebijakan ini memiliki tujuan tersendiri dalam merealisasikan kebijakan ini. Salah satu tujuanya adalah bagaimana sebenarnya mencegah mafsadat sejak dini. Konsep mencegah mafsadat ini dalam kajian ushul fiqh dan fiqih (hukum Islam) dikenal dengan metode sadd al-żarī'ah. Kajian ini berbasis data primer dari peraturan-peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Sementara data sekunder diambil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan tema kajian ini. Metode konten analisis digunakan untuk menarik kesimpulan. Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa kursus pra nikah berbasis moderasi beragama sebagai upaya menangkal sikap radikalisme adalah model kursus yang memberikan pembekalan bagi calon pasangan suami istri untuk bersikap moderat. Sementara itu dalam perspektif sadd al-żarī'ah, kursus pra nikah berbasis moderasi beragama merupakan langkah untuk mencegah terjadinya mafsadat. This study aims to analyze the policy of religious moderation-based premarital courses as an effort to counter radicalism. This is based on the fact that the family is the smallest institution in a state, so it is crucial to instill a moderate attitude. The Ministry of Religious Affairs, as the spearhead of this policy, has its own objectives in realizing this policy. One of these objectives is how to actually prevent malice from an early age. The concept of preventing malice in the study of ushul fiqh and fiqh (Islamic law) is known as the sadd al-żarī'ah method. This study is a literature review based on primary data from regulations regarding the implementation of premarital courses. Meanwhile, secondary data is taken from research related to this study's theme. The content analysis method is used to draw conclusions. The findings in this study indicate that religious moderation-based premarital courses as an effort to counter radicalism are a course model that provides provisions for prospective married couples to adopt moderate attitudes. Meanwhile, from the perspective of sadd al-żarī'ah, religious moderation-based premarital courses are a step to prevent malice.

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026 Vol. 5 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Maret 2025 Vol. 3 No. 3 (2024): November 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 1 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 1 No. 2 (2022): Juli 2022