cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Faqih
Contact Email
jurnaljhusum@gmail.com
Phone
+6281324616616
Journal Mail Official
jurnaljhusum@gmail.com
Editorial Address
Perum GIS No. 16 Desa Sampih Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Location
Kab. pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Published by PT. Darul Faizin Publishing
ISSN : 31249973     EISSN : 31249981     DOI : -
Core Subject :
JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian dan kajian akademik di bidang hukum umum, hukum ekonomi syariah, sosial, dan humaniora. Jurnal ini berfokus pada pengembangan teori, analisis kritis, serta praktik keilmuan yang berkaitan dengan dinamika hukum umum, hukum ekonomi syariah, kehidupan sosial, dan kajian humaniora dalam berbagai konteks. JHUSUM menjadi wadah ilmiah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mendiseminasikan gagasan, temuan riset, dan pemikiran kritis yang berkontribusi terhadap penguatan keilmuan, keadilan sosial, dan pembangunan masyarakat. Seluruh artikel yang diterbitkan melalui proses penelaahan sejawat (peer review) yang ketat dan mengacu pada standar etika publikasi ilmiah guna menjamin kualitas, objektivitas, dan integritas akademik.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Dinamika Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Berdasarkan UU No. 20/2016: Antara Proteksi Ekonomi dan Pelestarian Identitas Komunal Rekha Supriyadi
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i2.182

Abstract

Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk rezim hak kekayaan intelektual yang berperan penting dalam menjaga reputasi, mutu, dan ciri khas suatu produk yang berasal dari daerah tertentu. Di Indonesia, perlindungan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat utama lahirnya perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016, mekanisme pendaftarannya, serta urgensinya dalam meningkatkan nilai ekonomi dan melindungi produk lokal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum indikasi geografis bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui proses pendaftaran, pemeriksaan administratif dan substantif, serta pengumuman permohonan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui sanksi pidana dan gugatan perdata terhadap setiap bentuk pelanggaran. UU Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis karena indikasi geografis mampu meningkatkan nilai tambah, memperluas akses pasar, dan menjaga warisan lokal. Dengan demikian, pendaftaran indikasi geografis bukan sekadar instrumen legalitas, melainkan juga sarana pemberdayaan masyarakat dan perlindungan komunal terhadap produk unggulan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum indikasi geografis bersifat dualistik (preventif dan represif). Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kompleksitas penyusunan Buku Persyaratan dan lemahnya peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi perlindungan hak komunal. Penelitian ini berkontribusi dalam memetakan bahwa pendaftaran bukan sekadar legalitas, melainkan instrumen legal empowerment yang krusial untuk mencegah komersialisasi tidak adil terhadap warisan budaya
Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perikanan: Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk Eddy Sumartono; Aturkian Laia
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i2.188

Abstract

Artikel ini menganalisis keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana perikanan melalui Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/2025/PN Ptk tentang penyelundupan 5.400 butir telur penyu oleh Mauliza Utari alias Liza. Perkara ini penting karena pembuktian tidak hanya bertumpu pada barang bukti fisik berupa telur penyu, tetapi juga pada bukti digital berupa video, foto, tangkapan layar,telepon genggam, dan flashdisk. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki peranan penting dalam memperkuat konstruksi pertanggungjawaban pidana apabila cara perolehan, penyimpanan, dan penyajiannya memenuhi prinsip keaslian, integritas, relevansi, dan rantai penguasaan barang bukti. Putusan ini juga memperlihatkan peningkatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan hukum perikanan serta pentingnya kapasitas digital forensik dalam perkara lingkungan dan perikanan. Namun, perkara ini tetap menyisakan catatan kritis mengenai proporsionalitas pemidanaan, efek jera, dan perlunya standar prosedural yang lebih kuat dalam pengelolaan bukti elektronik pada tindak pidana perikanan.
Strategi Crisis Leadership dan Manajemen Risiko dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pasca Perubahan Struktural Organisasi X : Sebuah Studi Literatur Andini Nurhayati Dewi; Luthfia Khairunnisa Hutami; Aos Kuswandi
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i2.192

Abstract

Perubahan struktural organisasi sering kali memicu kerentanan operasional dan krisis komunikasi internal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) untuk menganalisis strategi crisis leadership berbasis manajemen risiko dalam memandu pengambilan keputusan strategis pasca-perubahan struktur. Analisis disintesis dari berbagai literatur ilmiah bereputasi terkait model perubahan Kotter, Situational Crisis Communication Theory (SCCT), dan manajemen risiko. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kepemimpinan empatik, jaminan keselamatan psikologis, dan integrasi instrumen risiko (Risk Register) sangat krusial dalam meredakan resistensi transisi. Penelitian ini menghasilkan model integratif sirkular sebagai panduan praktis pengambilan keputusan saat transisi organisasi.
Ketahanan Sosial Mahasiswa INSIP Pemalang dalam Menghadapi Disrupsi Digital: Perspektif Sosiologi Pendidikan Kontemporer Ridwan
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i1.175

Abstract

Dalam perspektif sosiologi pendidikan, bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah media pembelajaran saja, tetapi juga mentransformasikan struktur sosial di lingkungan kampus, sehingga mahasiswa dituntut untuk memiliki ketahanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketahanan sosial mahasiswa INSIP Pemalang terbentuk dalam menghadapi disrupsi digital berdasarkan perspektif sosiologi pendidikan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa yang memiliki jejaring sosial yang baik, aktif dalam kegiatan akademik dan organisasi, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana menunjukkan tingkat ketahanan sosial yang lebih tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketahanan sosial mahasiswa INSIP Pemalang dalam menghadapi disrupsi digital terbentuk melalui interaksi yang sinergis antara modal sosial, budaya akademik, literasi digital, dan nilai-nilai religius. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian sosiologi pendidikan kontemporer melalui pengembangan pemahaman mengenai ketahanan sosial mahasiswa sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh modal sosial, budaya akademik, literasi digital, dan nilai religius.
Peran Fatwa sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Peradilan Agama Mohamad Ade Yusup; Nayli Ridla Rahmani; Dwi Marsya Nur Izzatie Ena
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i1.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi serta fungsi fatwa sebagai salah satu referensi yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Walaupun fatwa tidak dikategorikan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, praktik peradilan menunjukkan bahwa fatwa, terutama yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bidang hukum keluarga, kerap dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maupun perkara yang berkaitan dengan status keperdataan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formil yang mengikat hakim, melainkan berfungsi sebagai pendapat keahlian (expert opinion) yang dapat dijadikan dasar untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur suatu persoalan secara memadai. Oleh karena itu, daya ikat fatwa lebih bersifat moral dan persuasif daripada yuridis yang bersifat imperatif. Konsekuensinya, penerapan fatwa dalam pertimbangan putusan sangat ditentukan oleh konstruksi penalaran hukum (legal reasoning) serta independensi hakim dalam melakukan ijtihad peradilan (ijtihad qadha'i). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menyusun pedoman teknis yang mengatur mekanisme penggunaan fatwa sebagai bahan pertimbangan hukum guna mewujudkan konsistensi dan keseragaman putusan di lingkungan Peradilan Agama.
Pendekatan Sosiologis dalam Pengembangan Kurikulum PAI untuk Mencegah Tawuran Pelajar Muhammad Reza Mahendra
Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora (JHUSUM) Vol. 1 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : Darul Faizin Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67755/jhusum.v1i1.226

Abstract

Fenomena tawuran pelajar masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia karena mencerminkan lemahnya internalisasi nilai sosial dan karakter peserta didik dalam lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih adaptif terhadap realitas sosial peserta didik. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi pendekatan sosiologis dalam pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai strategi preventif untuk mencegah tawuran pelajar. Topik ini dipilih karena meningkatnya kompleksitas persoalan sosial remaja yang menuntut pembelajaran agama tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial dan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan melalui analisis berbagai artikel ilmiah, buku akademik, dan dokumen kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis dapat diimplementasikan melalui integrasi nilai toleransi, rekonsiliasi, musyawarah, pembelajaran kontekstual berbasis kasus sosial, kegiatan kolaboratif, serta evaluasi autentik yang menekankan perilaku sosial peserta didik. Pendekatan ini terbukti mampu memperkuat karakter sosial dan membangun budaya damai di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis pendekatan sosiologis menjadi solusi strategis dalam upaya pencegahan tawuran pelajar secara berkelanjutan.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2026): Juli 2026 Vol. 1 No. 1 (2026): Januari 2026