Articles
1,565 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELANGGARAN MEREK TERKENAL PRADA PADA PRODUK FASHION DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bernadetta Ides Bidhari, Etty Susilowati*, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.551 KB)
<![CDATA[Brand is the symbol in the form of pictures, names, words, letters, numbers, color composition, or the combination of those elements having distinguishing features and used in the commercial activities of goods and services. Then, famous brand is the trade mark commonly recognized and used to the traded goods by someone or institution, both in Indonesia and other countries. Brand is closely related to unfair business competition in the form of famous brand violation, which is the imitation of famous brand.This legal research was conducted with the aims to recognize the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia in which the brand registration is misused to imitate the existing famous brand. This research was conducted by adjusting the case occurred with the existing laws in the Act No. 15, 2001 on Brand referring to the decision of Judicial Review on the Dispute of Prada Brand. Based on the research results, it is found that the legal causes of the violation against Prada famous brand in fashion products in Indonesia (the Commercial Court Decision in Central Jakarta No. 200/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. and the Judicial Review Decision No. 274 PK/Pdt/2003) are that the legal protection for the fashion products committing brand violation against Prada brand is over after the Judicial Review Decision and the ownership returns to the original owner of Prada brand. ]]>
<![CDATA[PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN TERHADAP DEBITUR YANG MENGALAMI KREDIT MACET (WANPRESTASI) DENGAN JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS ]]>
<![CDATA[Shavira Ramadhanneswari*, R. Suharto, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.496 KB)
<![CDATA[Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor. Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan menurut perundang-undangan, serta untuk mengetahui apakah perusahaan pembiayaan dalam praktik penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi di lapangan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut perundang-undangan dapat langsung dilakukan, serta PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA METRO JAYA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA ]]>
<![CDATA[Ruth Pryscilla*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.785 KB)
<![CDATA[Fenomena penyalahgunaan narkoba bukan hal baru lagi di Indonesia, bahkan meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Jakarta sebagai ibukota dan pusat negara Indonesia juga menjadi sorotan karena tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak bisa ditangani oleh BNN saja namun para penegak hukum lainnya juga harus turun tangan. Direktorat Reserse (Dires) Narkoba Polda Metro Jaya sebagai penegak hukum mempunyai pengaruh besar dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Jakarta dan sekitarnya.Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba dan faktor-faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum Dires Narkoba terhadap penyalahgunaan narkoba.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data obyektif yang merupakan data primer.Berdasarkan penelitian dapat diketahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Dires Narkoba merupakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Upaya ini merupakan cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba menggunakan jalur penal (represif). Dalam melakukan kegiatan penegakan hukum Dires Narkoba juga mengalami hambatan-hambatan yang mempengaruhi kinerja Dires Narkoba dalam pengungkapan kasus seperti kepemilikan peralatan yang belum memadai, jumlah personil yang masih sedikit, modus operandi kejahatan yang selalu berubah-ubah, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN CAMPURAN PRIA WARGA NEGARA ASING (WNA) MENIKAH DENGAN WANITA WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 ]]>
<![CDATA[Ade Nurhidayat*, Herni Widanarti, Kashadi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (870.59 KB)
<![CDATA[Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan, Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis kemudian tertarik untuk menjadikan tema penulisan hukum ini adalah “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (WNA) Menikah dengan Wanita Warga Negara Indonesia (WNI) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”(Studi Kasus)]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 ]]>
<![CDATA[Rahmad Riyan Choiruddin*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.961 KB)
<![CDATA[Putusan MK No.21/PUU-XII/2014, pada dasarnya telah mencerminkan penjaminan hak asasi tersangka atau terdakwa dengan dimasukkannya sah tidaknya penetapan status tersangka, penyitaan, dan penggeledahan sebagai objek yang dapat diajukan praperadilan. Dalam putusan MK No.21/PUU-XII/2014 juga memperjelas mengenai frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP ditambah keyakinan penyidik secara objektif. Namun demikian, mengenai Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 yang menyatakan memperluas objek Praperadilan tidak dapat diartikan begitu saja menjadi kepastian hukum bahwa pasal 77 KUHAP telah berubah. Walaupun putusan MK bersifat final and binding namun tidak secara otomatis merubah KUHAP, oleh karena itu perlu diadakannya revisi KUHAP.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XIV/2016 TERHADAP DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEGAL ]]>
<![CDATA[Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.622 KB)
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2016 mempertegas agar pengelolaan pendidikan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Lampiran Angka 1 Huruf A Nomor 1 disebutkan bahwa pendidikan menengah adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak lagi berwenang mengurusi pendidikan tingkat menengah (SMA/SMK). Pengelolaan pendidikan menengah di wilayah Kabupaten Tegal sendiri sebelumnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tegal, namun saat ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ditunjukkan dengan adanya Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) yang terletak di Pekalongan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Bagi Pemerintah Daerah, anggaran pendidikan dapat dialokasikan dan dioptimalkan ke tingkat pendidikan lain. Bagi lembaga pendidikan yaitu munculnya beberapa kebijakan yang kurang sesuai dan pengalihan data-data serta aset yang membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat lebih diuntungkan karena dana yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal lainnya akan lebih banyak, namun hal ini juga dapat menimbulkan kerugian berupa kerancuan dan kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan yang berubah-ubah.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PEMBOBOLAN INTERNET BANKING MELALUI METODE MALWARE ]]>
<![CDATA[Budiharto, Rinitami Njatrijani, Ferry Satya Nugraha*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.621 KB)
<![CDATA[Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi turut memicu perkembangan dalam transaksi perbankan, yang ditandai dengan munculnya layanan perbankan yang berupa internet banking. Layanan internet banking di satu sisi memang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan, namun di sisi lain mengandung risiko. Dalam praktek internet banking terdapat berbagai macam serangan atau ancaman bagi pihak pengguna dan penyedia layanan internet banking. Salah satu contoh ancaman tersebut ialah dalam bentuk malware. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembobolan internet banking melalui metode malware serta tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadi pembobolan internet banking melalui metode malware. Mengingat banyaknya risiko yang mungkin akan ditimbulkan dalam kegiatan internet banking, terutama dengan adanya modus malware yang baru-baru ini digunakan dalam membobol rekening nasabah, maka perlu dilakukan pengembangan atas pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun pembuatan peraturan lain yang serupa (Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dsb) yang mengatur hal-hal tentang dunia cyber secara lebih mendetail, sehingga regulasi terkait yang mengatur akan hal tersebut dituntut unuk terus diperbarui dari waktu ke waktu sehingga tidak ada lagi celah yang memungkinkan untuk timbulnya kegiatan yang merugikan dan bersifat melawan hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SERTIPIKASI MASSAL UKM DALAM UPAYA PENGEMBANGANYA DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Nurdin Fuady Endang Sri Santi,Sri Sudaryatmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.642 KB)
<![CDATA[Land is very important for every individual in the society, because in addition to having a close relationship with the individual existence and survival in the environment, the land also has economic value. One cause of the problem is not registered all the existing plots of land so that the State can not guarantee the legal certainty of the rights of the public lands. This is in accordance with the provisions of Article 19 of the Basic Agrarian Law No.5 of 1960, which requires the Government of the Republic of Indonesia to host the Land Registry throughout the territory of the Republic of Indonesia the provisions stipulated in Government Regulation no. 24 of 2004 on Land Registration. The purpose of this research study is to determine in detail the implementation of UKM certificate programs in the Holy Land as well as the agency's office to find out the problems that arise and attempt to resolve the solution to a problem in the implementation process of land registration certificate program through mass. The method used in this paper is an empirical and systematic sociological juridical approach through primary data collection and secondary data. Data collection legal research that emphasizes the steps of observation and analysis conducted by interviewing informants whom the Holy District BPN Year 2011.Sedangkan secondary data obtained through the study of literature as well as legislation and literature. To draw conclusions from the results of research conducted by the method of qualitative analysis. Bulk certificate UKM Implementation Efforts Pengembanganya In less successful in the Holy District. Because the issues raised in the Holy ie no budget from the Government so that the implementation of the bulk UKM certificate has not been done.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA MENGGUNAKAN ASAS ULTRA PETITA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.5K/TUN/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/PTUN.SMG) ]]>
<![CDATA[Elisabeth Putri Hapsari*, Lapon Tukan Leonard,Ayu Putriyanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.597 KB)
<![CDATA[Secara Das Sollen Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak boleh menggunakan asas ultra petita yaitu memutus hal yang melebihi atau hal yang tidak dituntut oleh penggugat. Sedangkan secara Das Sein, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kasus hanya dapat diselesaikan dengan menggunakan asas ultra petita. Penggunaan asas ultra petita merupakan konsekuensi dari penerapan asas hakim aktif (domini litis principle). Penelitian Hukum ini akan membahas mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menggunakan asas ultra petita dalam putusan dan dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan asas ultra petita. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.]]>
<![CDATA[WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM POLRESTABES (PRIMKOPOL) SEMARANG ]]>
<![CDATA[Dewi Asri Yuniawati*, Dewi Hendrawati, Yuli Prasetyo Adhi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.455 KB)
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPOL Polrestabes Semarang dilakukan dengan akta dibawah tangan dan Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPOL Polrestabes Semarang melakukan penagihan dengan cara pemotongan gaji. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi koperasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota.(2)Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian jika terdapat anggota yang wanprestasi pada Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi koperasi untuk kesejahteraan angggota sangat beragam, yaitu pensiun, meninggal dunia, disersi atau pemecatan, gaji anggota telah habis dipotong, musibah atau kecelakaan. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi adalah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan dicari kesepakatan atas pembayaran pinjamannya. Pihak koperasi juga memberi keringanan dengan perpanjangan waktu pembayaran. Untuk anggota yang meninggal dunia maka akan penyelesainnya dengan dana asuransi atas nama si peminjam, sedangkan untuk penyelesaian anggota yang mempunyai itikad buruk diselesaikan dengan dana cadangan koperasi atau menyita agunan milik si peminjam sesuai dengan yang diperjanjikan.]]>
