cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 113   114   115   116   117 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI) PT. PHINISI SUMBER DAYA SEMARANG Chikita Kintan Susdavie Berliani; Sonhaji Sonhaji; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.892 KB)

Abstract

Penelitian dari pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang muncul serta upaya apa yang dilakukan PT. Phinisi Sumber Daya Semarang dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah pelatihan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja termasuk calon pekerja migran indonesia sebelum bekerja ke luar negeri. Pelatihan kerja bagi  calon pekerja migran indonesiadi PT. Phinisi Sumber Daya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER 23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri. Hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran indonesia PT. Phinisi Sumber Daya Semarang yaitu kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dari setiap calon pekerja migran indonesia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan sosialisasi mengenai manfaat dari pelatihan kerja yang sejatinya sangat berguna di negara penempatan.  
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH ALAT BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH ANTARA PT.MALIGI PERMATA INDUSTRIAL ESTATE DENGAN PERORANGAN (Studi Kasus di Desa Margakaya, Kabupaten Karawang) Asri Artariana*, Ana Silviana, Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.854 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tumpang tindih alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan jalur litigasi berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan MA Nomor : 125PK/Pdt/2002 dan jika ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penyelesaian sengketa tumpang tindih alat bukti kepemilikan tanah dilakukan melalui jalur litigasi sampai ke upaya hukum peninjauan kembali dengan keputusan bahwa Agus dan Aja merupakan pemilik sah hak atas tanah girik dengan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki yaitu Akta Jual Beli tanah girik yang asli sebagai bukti. Sedangkan, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara MA nomor : 125PK/Pdt/2002 sudah sesuai dengan peraturan hukum agraria dalam pembuktian hak lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti kepemilikan tanah girik yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa putusan Majelis Hakim MA pada tahap peninjauan kembali telah memutus dengan hukum tanah yang berlaku yang melindungi pemilik tanah sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang termuat dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf f, tentang pembuktian hak-hak lama.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Aji Prasetyo, , Pujiyono*), Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.868 KB)

Abstract

Forest is a natural resources having highly strategic position as it contains abundant natural wealth. The forest devastation causing the worst damage is forest fire. In East Kotawaringin District, Central Kalimantan, forest fires occurs each year. The law enforcement for criminal case of forest fire is required to minimize forest fires caused by humans.            The aims of this research were to recognize the law enforcement for criminal case of forest fire occurred in East Kotawaringin District and what obstructions emerged in the law enforcement of such crime. This research used the method of normative juridical approach. The research specification used in this research was analytical descriptive which describes all symptoms and facts as well as analyzing present problems in relation with the law enforcement for criminal case of forest fire in East Kotawaringin District.
MEKANISME ALOKASI DANA DESA DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) Dikky Damara*, Eko Sabar Prihatin, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.647 KB)

Abstract

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Terkait operasinalnya Desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli Desa demi tercapainya  keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan Desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagagan, pariwisata, dan lain lain. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat diartikan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu Desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan Desa.Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimana mekanisme Alokasi Dana Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) terhadap penduduk selain itu rumusan masalah mengenai kendala dalam operasionalisasi nya.Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam mekanismenya,  penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tambakrejo berasal dari Pemerintah Pusat dan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dalam mekanismenya penyaluran dana dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan surat pertanggungjawaban tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi dikecamatan. Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa di kabupaten Kendal yang sudah mempunyai kegiatan usaha melalui BUM Desa yang dalam prakteknya yang masih beroperasi yakni BUM Desa “Air bersih Pamsimas”. BUM Desa Pamsimas bergerak dibidang penyediaan sarana air bersih yang diperuntukan kepada warga desa Tambakrejo. Secara operasional dalam BUM Desa Pamsimas terdapat susunan organisasi sebagai penanggungjawab dan dalam prakteknya terdapat suatu pengawas yakni Pemerintah Desa dan BPD (badan permusyawaratan desa). Kendala yang terjadi terdapat warga yang menunggak pembayaran atas sarana air bersih Pamsimas yang berakhibat perputaran uang BUM Desa tidak berjalan lancar. Maka perlu suatu control untuk menjaga kestabilan perputaran ekonomi terkait BUM Desa Pamsimas.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENYEDIAAN TRANSPORTASI UDARA MELALUI CARA CARTER PESAWAT ANTARA CV. SAKA EXPORT DENGAN PT. LION AIR Achmad Busro, Dewi Hendrawati, Dwi Setiya Arumnandiya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.461 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan  perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat dan akibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi  perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat. Dalam penulisan hukum ini ditemukan bahwa dalam tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat harus sesuai dengan prinsip tanggung jawab carter pesawat udara, yaitu: absolute liability, presumption of liability, presumption of non liability dan limitation of liability dan akibat hukum yang terjadi dalam wanprestasi  perjanjian penyediaan transportasi udara melalui cara carter pesawat antara CV. Saka Export dengan PT. Lion Air adalah PT. Lion Air harus menggati kerugian kepada CV. Saka Export. 
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PATI Okta Pradita Kusuma Putra*, Amiek Soemarmi, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.935 KB)

Abstract

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Pati) tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Permasalahan yang diteliti ini, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara mendalam dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati dan membuat program dan strategi yang tepat, sebagaimana hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengolahan hasil perikanan adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha kecil yang kurang kooperatif. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan diperlukan kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, Pengusaha, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat.
PENGATURAN LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SEBAGAI PERWUJUDAN PERSAINGAN USAHA SEHAT Ellyana Santi*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.345 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah merupakan bentuk campur tangan pemerintah secara normatif untuk mengatur kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dimana kegiatan usaha akan berimplikasi terhadap maju mundurnya neraca keseimbangan perekonomian Indonesia, terkait dengan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu perwujudan persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa adalah sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, dan sebagai perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam persaingan usaha. Peneliti melakukan studi pustaka dalam penulisan hukum ini, yaitu tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai langkah pemerintah untuk mewujudkan persaingan usaha sehat. Peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah telah mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku agar terwujudnya persaingan usaha sehat. 
BENTUK TANGGUNG JAWAB PT WAHANA PRESTASI LOGISTIK CABANG SEMARANG TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGIRIMAN BARANG Arie Maulana; Hendro Saptono; Budiharto Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.707 KB)

Abstract

Kegiatan pengiriman barang sangat penting di era modern saat ini dalam memperlancar arus perdagangan. Pelaksanaan pengiriman barang pada kenyataannya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengirim barang berupa barang kiriman mengalami keterlambatan dari waktu yang diperjanjikan, barang hilang ataupun mengalami kerusakan. PT Wahana Prestasi Logistik merupakan perusahaan ekspedisi dalam menyelenggarakan pengiriman barang seharusnya bertanggung jawab dan memberikan jaminan kepada konsumen atas segala kerugian yang timbul dalam pengiriman barang.  Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai bentuk tanggung jawab Wahana dalam penyelenggaraan pengiriman barang beserta penyelesainnya. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan cara wawancara. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) Bentuk tanggung jawab Wahana terhadap kerugian konsumen terhadap kehilangan atau kerusakan barang adalah dengan mengganti senilai harga barang tersebut dan tidak ada ganti kerugian atas keterlambatan pengiriman barang. (2) Penyelesaian tanggung jawab Wahana selesai setelah pencairan klaim dilakukan. Kesimpulan yang diperoleh: (1) Bentuk tanggung jawab Wahana telah sesuai dengan aspek perposan, aspek hukum perjanjian, dan aspek hukum perlindungan konsumen. Ketiga aspek ini menghimbau perusahaan ekspedisi untuk memberikan ganti kerugian terhadap konsumen dalam pengiriman barang. (2) Penyelesaian tanggung jawab selesai setelah Wahana memberikan ganti kerugian sebesar ketentuan yang sudah ditetapkan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA/BURUH WANITA DI PT. PURA NUSAPERSADA KUDUS Solechan, Suhartoyo, Ilham Yahya*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.1 KB)

Abstract

Perlindungan terhadap pekerja wanita secara keseluruhan terkait dengan perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Dalam lingkup perlindungan ekonomisnya di antaranya menyangkut upah dan tunjangan lainya. pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh wanita dan Kendala-Kendala apakah yang dihadapi oleh PT. Pura Nusapersada Kudus.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN MENGENAI DAMPAK PEMBANGUNAN VILLA TERHADAP LINGKUNGAN Teguh Andenoworeh, R.B Sularto, Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.134 KB)

Abstract

Bogor regency government uses preventive and repressive efforts to overcome the establishment of illegall villa. Preventive effort in the form of counseling, unannounced inspections (Sidak), and the provision of warning letters are kind of these efforts, while repressive effort is by wrecking the illegal villa. The necessity of criminal law policy is as a means to overcome the environmental crime. The policy of criminal law in the enforcement of environmental law, namely the necessity for criminal law policy as a means to overcome the environmental crime. The use of criminal law is as a part of a policy or political criminals which is adopted and used in Indonesia and also as the ground of an integral part to protect the society and to achieve the welfare society. Also it needs an improvement in environmental law, especially in the local regulations. In this study, the author gives a case of establishment of illegal villa which was occurred in Bogor regency and was processed by the court

Page 115 of 157 | Total Record : 1565

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue