cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 47   48   49   50   51 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NO. 06 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK (DALAM PEMILU 2014) Dannial Virgandino*, Fifiana Wisnaeni, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.788 KB)

Abstract

Partai politik merupakan pilar dalam suatu ketatanegaraan yang salah satunya berfungsi menghubungkan negara dengan rakyatnya. Partai politik bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan negara, yang menghubungkan antar warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan dan menerjemahkan kepentingan dan nilai masyarakat ke dalam legalisasi dan kebijakan publik yang mengikat. Adapun untuk melaksanakan semua fungsinya, partai politik memerlukan dana yang diantaranya melalui APBN/APBD. Begitu pula dengan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik melalui APBD di Kabupaten Kendal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 terhadap penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta hambatan-hambatan dalam penghitungannya.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengambil data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang pada akhirnya akan di cross check dengan hasil wawancara terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal.Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 06 Tahun 2010 masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2014. Terkait dengan hambatan penerimaan bantuan keuangan Partai Politik terdiri dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang keduanya berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Adapun hambatan internal tersebut adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang seringkali tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban atau membuat dalam format yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga hal tersebut juga memberi dampak pada kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengaudit penggunaan bantuan keuangan Partai Politik yang akan muncul sebagai hambatan eksternal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM HAL TERJADI INVESTASI ILEGAL (STUDI KASUS PT GOLDEN TRADERS INDONESIA SYARIAH) Fitria Rahmadani*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.16 KB)

Abstract

Maraknya Lembaga Jasa Keuangan yang menawarkan investasi ilegal kepada konsumen dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Salah satu contohnya adalah PT Golden Traders Indonesia Syariah yang menawarkan investasi emas. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor pada investasi-investasi tidak langsung dalam mengantisipasi investasi ilegal dan kedua bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap investor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktek-praktek investasi ilegal pada PT Golden Traders Indonesia Syariah.Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil peneilitian yang dilakukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor untuk mengantisipasi investasi ilegal adalah melalui instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan adanya Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang bertugas untuk memberikan pengetahuan dan perlindungan kepada masyarakat serta adanya Layanan Sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan (Financial Customer Care System) yang menerima pengaduan dari masyarakat melalui email, faksimili maupun telepon. Otoritas Jasa Keuangan juga mengeluarkan cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Penyelesaian kasus investasi ilegal PT Golden Traders Indonesia Syariah dilakukan melalui Satuan Tugas Waspada Investasi yang pembentukannya digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
TINJAUAN TERHADAP SISTEM PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI Yohanes Putra Pamungkas; Lita Tyesta Addy Listya Wardhani; Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.179 KB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada perubahan signifikan berdasarkan ketiga unsur dalam pengaturan sistem Pemilu era Orde Baru. Praktis, hanya pengaturan tentang kuota kursi, kampanye, tentang panitia pemilihan umum, aturan terkait calon, serta sanksi, yang mana hal tersebut tidak merubah secara fundamental unsur sistem Pemilu secara langsung. Era Reformasi menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam sistem Pemilu. Contohnya diterapkannya sistem proporsional terbuka membuat cara pemberian suara berubah. Dalam pembagian daerah pemilihan (dapil) serta formula pemilihan juga terjadi perubahan, yang semuanya bermuara pada peningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
PENERAPAN DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012) Nyoman Serikat Putrajaya, Umi Rozah, Raymond Joshua Marudut Sibarani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.322 KB)

Abstract

Bagaimanakah apabila wajib pajak badan yang dalam hal ini adalah korporasi melakukan suatu penghindaran pajak yang dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan pajak? Dalam hal bagaimana suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana?  Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan salah satu doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu doktrin Vicarious Liability dalam suatu tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2239K/PID.SUS/2012 dan bagaimana pemidanaan terhadap penerapan Pertanggungjawaban Vicarious Liability dalam putusan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.  Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perbuatan terpidana berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan, dan pertimbangan majelis hakim yaitu bahwa sekalipun secara individual perbuatan terpidana terjadi karena mens rea dari terpidana, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terpidana adalah dikehendaki atau mens rea dari 14 (korporasi) yang diwakilinya. Dalam hal ini diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya. Lalu berdasarkan penelitian diketahui dalam perkara a quo majelis hakim menerapkan pidana bersyarat kepada terpidana yang mana syarat khusus yang ditetapkan oleh majelis hakim bukan sebagai syarat khusus penjatuhan pidana bersyarat terhadap individu.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PUBLIK TERHADAP TINDAK PIDANA KEBOHONGAN PUBLIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN Taufiq Tri Adi Sunarko, I Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.717 KB)

Abstract

Public Information on the other hand leads to a fear of when the information is received by the public is the public information that is false or misleading, and may be referred to the Public Lies. Public Lies can be made by anyone, including the public officials themselves. Public officials who make Public Lies need to get tough sanctions such as criminal sanctions, for acts committed public officials has the emergence of a reason kriminogen other crimes, thus need for the criminal responsibility of they are Public Lies done.
IMPLIKASI YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL (STUDI KOMPARASI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA) Axel Yohandi*, Nanik Trihastuti, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.543 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi sejalan dengan berkembangnya e-commerce, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat pembayaran. Bitcoin sebagai salah satu mata uang virtual berbasis kriptografi yang digunakan sebagai alat pembayaran oleh komunitas tertentu mengalami perkembangan yang sangat signifikan sejak kemunculannya tahun 2009. Di Indonesia bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial, akan tetapi belum ada regulasi yang mengatur penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan hukum, antara lain terkait aspek perlindungan hukum, pengawasan pemerintah terhadap penggunaan bitcoin di Indonesia dan penerimaan negara. Skripsi ini membahas mengenai implikasi dari tidak adanya pengaturan mengenai bitcoin di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pengguna mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan prinsip tanggung jawab negara untuk melindungi sebagai pisau analisis. Perkembangan bitcoin di Indonesia berimplikasi kepada perlunya pemerintah untuk mengambil sikap berupa pengakuan terhadap penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia mengingat Indonesia selaku negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman yang dapat ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan bitcoin di Indonesia.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG POLRI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK EKS TIMOR TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Citra Dewi Sunjaya Putri*, Retno Saraswati, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.963 KB)

Abstract

Penduduk Eks Timor Timur kurang lebih sebanyak 300.000 jiwa masuk ke wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Timur Leste yang sekarang berdiri sebagai sebuah Negara sendiri. Hal tersebut menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi antar penduduk yang dipicu oleh kesenjangan sosial antara penduduk setempat dengan penduduk Eks Timor Timur, tradisi meminum minuman keras, banyaknya pengangguran dan adanya stereotype dari penduduk setempat bahwa penduduk Eks Timor Timur hanya menambah masalah bagi mereka dan menambah beban bagi pemerintah. Maka, perlindungan hukum harus diberikan dari berbagai lembaga, salah satunya adalah dari lembaga Polri. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda NTT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penduduk eks timor timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam memberikan perlindungan hukum, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan tindakan preventif dan melakukan tindakan represif, seperti mengerahkan segala kekuatan baik dari dari Polsek, Polres, Polda setempat, serta meminta bantuan kepada brimob dan TNI untuk melakukan perlindungan dan pengamanan di lokasi pengungsian serta menindak hukum bagi setiap penduduk yang melakukan tindakan melanggar hukum.
KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 363 K/MIL/2017) Jeremy Emmanuel; Nyoman Serikat Putra Jaya; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.202 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI pelaku tindak pidana korupsi, serta mengalanisa penerapan pidana oleh hakim dalam putusan suatu kasus tindak pidana korupsi oleh anggota TNI.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota TNI tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), kebijakan pertanggungjawaban anggota TNI dalam tindak pidana korupsi sama seperti masyarakat sipil, yang membedakan ialah sanksi tambahan berupa penurunan pangkat atau pemecatan dari militer. Dalam analisa kasus hakim memutuskan bahwa Terdakwa memenuhi unsur – unsur Pasal 2 UU PTPK, namun terdapat permasalahan dalam alat bukti yang menjadi keberatan dari pihak Terdakwa.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH Dwina Yoganingrum Widiasputri*, Nur Rochaeti, A.M. Endah Sri .A.
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.16 KB)

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuatitatif maupun kualitatifnya pada dasawarsa terakhir ini. Tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi dikota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan formulasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Jawa Tengah.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti namun juga meneliti bagaimana implementasi diundangkannya suatu undang – undang.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dari instrumen internasional dan instrumen nasional Pelaksanaan perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah adalah bersifat sebagai rujukan dari beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah melibatkan pastisipasi masyarakat dalam melakukan pecegahan kekerasan seksual terhadap anak dan Adanya peningkatan kualitas dari personil di BP3AKB dengan cara melakukan pelatihan, dan menambah wawasan.
PEKSANAAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN WARALABA VIDEO EZY DI JAKARTA Jessica Amelinda*, Ery Agus Priyono, Budiharto
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.523 KB)

Abstract

Franchising is one of the alternative options to develop business rapidly because it is issuing capital, which is cheaper than expand the business with their own capital, but sometimes conflict happens between franchisor and franchisee on cooperation in franchising. The franchise agreement is a testament to the cooperation in the field of franchising, however there are several clauses in the franchise agreement that do not comply with the principle of proportionality, because in general, franchise agreement is a standard agreement which is the product of the principle of freedom of contract. Frequently, the debtor is in a weak position because it has a lower economic position than creditors. An agreement that has the principle of proportionality substance is an agreement that give rights, opportunities, and equal opportunity to the parties to determine the fair exchanges for both of them.The author examines the implementation or application of the proportionality principle in the formation of Video Ezy franchise agreement in Jakarta because the author found some clauses that are less in accordance with the principle of proportionality, especially regarding the rights and obligations of the parties as well as the distribution of profits and fees. In examining the agreement, the author refers to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 about Franchise, Permendag Nomor 53 Tahun 2012 about Franchise Operation. The Keywords:  Principle of Proportionality and Franchise Agreement     

Page 49 of 157 | Total Record : 1565

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue