Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENGARUH DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TERHADAP CARA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DI KELURAHAN PADURAKSA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG ]]>
<![CDATA[Nabila Nurul Aliya*, Sri Sudaryatmi, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.873 KB)
<![CDATA[Sejak zaman dahulu pengangkatan anak dilakukan masyarakat Indonesia dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat dan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, pengangkatan anak dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai, tidak terang artinya proses pengangkatan anak hanya diketahui oleh dua keluarga yang bersangkutan, tidak tunai artinya dalam proses pengangkatan anak tersebut tidak ada mahar atau uang ganti sebagai simbol anak angkat pindah ke keluarga baru. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terhadap cara pengangkatan anak yang masih dilakukan secara adat oleh masyarakat Paduraksa setelah peraturan tersebut diundangkan, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pengangkatan anak masih dilakukan secara adat di Paduraksa. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder (data yang diperoleh dari sumber hukum tertulis) untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer (data yang diperoleh langsung dari narasumber) yang ada di lapangan. Dari penelitian di Kelurahan Paduraksa Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, didapatkan hasil bahwa masih ada masyarakat di Paduraksa yang melakukan pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan dan tidak melalui jalur pengadilan, hal tersebut dikarenakan pengaruh Hukum Adat yang masih kuat pada kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak masih belum berlaku secara efektif terhadap pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat kelurahan Paduraksa dan diperlukan adanya sosialisasi secara menyeluruh oleh pemerintah dan instansi terkait kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, sehingga masyarakat sadar hukum dan mengetahui keuntungan bagi semua pihak apabila pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PRIVASI BAGI KONSUMEN YANG MEMBERIKAN RATING KEPADA TRANSPORTASI (GOJEK) BERBASIS APLIKASI MOBILE ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono, Mega Clara A. S*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (552.566 KB)
<![CDATA[Di zaman yang semakin modern ini, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik dalam kegiatan perdagangan maupun pengangkutan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Melihat peluang tersebut, PT.GoJek Indonesia mecoba menawarkan jasa pengangkutan yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam pengangkutan hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai dengan berakhirnya pengangkutan. Dalam hal kegiatan pengangkutan terdapat tanggung jawab antara pihak pengangkut terhadap penumpang apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pengangkut mempunyai peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang maupun barang, dimana tanggung jawab pengangkut ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pengguna jasa yang menderita kerugian sebagai akibat dari hak-hak konsumen yang telah dilanggar, sehingga dapat ditentukan seberapa besar ganti rugi yang akan diberikan kepada konsumen.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KUPANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Sujud Rudolf Manoe*, Ratna Herawati, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.475 KB)
<![CDATA[Masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud apabila dilakukan pembangunan oleh Bangsa Indonesia dalam segala kehidupan. Setiap daerah harus bisa mencermati sektor yang dapat menopang pembangunan di daerahnya masing-masing.Sektor Pariwisata di Kota Kupang merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, hal ini dikarenakan letak Kota Kupang yang strategis dan memiliki banyak daerah perairan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum, dengan perumusan masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor pariwisata? 2). Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta dihubungkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis, maka : 1). Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Pengaturan tentang pariwisata di Kota Kupang melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang. Pengaturan pengembangan pariwisata di Kota Kupang adalah Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Kupang Nomor : Disbudpar. 050/60/XII/2012 tentang Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang tahun 2013-2017. 2). Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kupang meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Meningkatkan koordinasi antar dinas di lingkungan Kota Kupang serta dinas diluar Kota Kupang untuk mengadakan promosi pariwisata, bertujuan untuk menarik investor. Mengoptimalkan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai objek wisata agar mampu bersaing.Meningkatkan promosi dari mulut ke mulut atau melalui website.Mengadakan kegiatan pembinaan pada masyarakat.Melakukan peningkatan dan perbaikan untuk sarana dan prasarana pariwisata seperti aksesbilitas dan akomodasi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANGUNAN APARTEMEN UTTARA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Amarendra S.*, Aminah, R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.399 KB)
<![CDATA[Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan terpenting manusia. Apartemen atau rumah susun menjadi jalan keluar bagi kepadatan penduduk yang sangat tinggi yang tidak sebanding dengan luasan lahan yang tersedia. Pembangunan Apartemen Uttara di Yogyakarta tidak disetujui oleh warga Karangwuni karena ketakutan akan dampak-dampak yang terjadi selama pembangunan apartemen maupun saat apartemen telah berdiri. Kasus penolakan tersebut akan ditinjau dengan menggunakan instrumen yuridis Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI PT. ASURANSI MITRA MAPARYA CABANG SEMARANG TERHADAP KLAIM KEBAKARAN YANG MENIMPA CV. INDOPRINTING SEMARANG ]]>
<![CDATA[Satriyo Bagus Pamungkas*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.238 KB)
<![CDATA[Asuransi dalam kenyataannya telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dan berfungsi untuk mengalihkan resiko yang timbul dari suatu peristiwa atau keadaan yang belum tentu akan terjadi. Tidak hanya jiwa yang dapat diasuransikan tetapi juga rumah, perusahaan, barang dagangan dan lain sebagainya. Disini dapat diformulasikan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan asuransi PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang terhadap ganti rugi klaim kebakaran pada CV. Indoprinting Semarang. Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi klaim kebakaran dan cara penyelesaiannya pada CV. Indoprinting SemarangMetodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktifHasil penelitian yang diperoleh : 1) Tanggungjawab perusahaan asuransi PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang terhadap ganti rugi klaim kebakaran pada CV. Indoprinting Semarang sudah sesuai dikarenakan tertanggung memperoleh ganti kerugian setelah memenuhi semua dokumen klaim yang harus dilengkapi dan CV. Indoprinting Semarang memperoleh ganti kerugian yang diderita. Upaya hukum yang dilakukan PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang dalam penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung maupun pihak ketiga, penyelesaian tersebut menggunakan jalan negosiasi atau perundingan. 2) Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan ganti rugi klaim kebakaran dan cara penyelesaiannya pada CV. Indoprinting Semarang yaitu hambatan bersifat Internal yaitu faktor sumber daya manusia dan hambatan kebijakan dan koordinasi. Sendangkan hambatan eksternal yaitu kurang efektifnya prosedur pelaksanaan Klaim ganti kerugian pada PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang dan kurangnya sarana dan prasarana kerja. Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan Klaim Ganti Kerugian pada PT. Asuransi Mitra Maparya Cabang Semarang yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja, kebijakan dan koordinasi dengan meningkatkan pelayanan publik, selain itu pembuatan Buku Panduan, Brosur, Leaflet dan sosialisi melalui media cetak dan media elektronik]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT DALAM KASUS PEMBERIAN LABEL “WARNING” PADA PRODUK PT. SIDO MUNCUL ]]>
<![CDATA[Karina Imasepti*, Darminto Hartono Paulus, FX. Joko Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.956 KB)
<![CDATA[Penulisan hukum ini membahas tentang Implementasi Technical Barriers to Trade Agreement dalam Kasus Pelabelan “Warning” pada produk PT. Sido Muncul mengingat sebenarnya dalam perdagangan internasional hambatan teknis merupakan hal yang dilarang karena dapat menimbulkan persaingan yang tidak fair. Namun terdapat beberapa pengecualian dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) dan secara lebih khusus diatur dalam Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement). Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh negara anggota WTO yang ingin menerapkan hambatan teknis. Termasuk dalam hal ini California yang menerapkan kebijakan pelabelan “Prop 65 Warning”. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang telah didapatkan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah sehingga data-data yang terkumpul dapat disajikan dalam sistematika uraian yang teratur. Pengecualian yang memperbolehkan penerapan hambatan teknis tercantum pada Pasal XX(b) GATT. Hambatan teknis yang dimaksut dalam kasus ini adalah Peraturan Teknis dan diatur dalam pasal II TBT Agreement. Pembuktian kandungan logam berat dalam produk Tolak Angin PT. Sido Muncul dapat dipermudah melalui pemenuhan prinsip-prinsip yang tercantum dalam TBT Agreement. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN OLAHAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Dian Lestari Hura*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (522.618 KB)
<![CDATA[Konsumen dihadapkan pada pilihan terhadap berbagai barang dan jasa yang sangat beragam. Pelaku usaha berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah terdorong untuk menetapkan dan menerapkan ketentuan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai perwujudan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah dengan adanya larangan mengedarkan makanan olahan mengandung bahan berbahaya. ]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA CYBERSEX DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Eko Soponyono, Laila Mulasari, Muhamad Mahrus S.W.*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (603.391 KB)
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam menanggulangi cybersex pada saat ini, dijelaskan secara rinci dalam berbagai rujukan, antara lain fiqh Jinayah, Hadist Rasulullah SAW terkait dengan cybersex, Qanun Hukum Jinayat Aceh, dan  Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Adapun Kontribusi hukum pidana Islam dalam menanggulangi  cybersex dapat dijumpai dalam RUU KUHP 2015 dan sesuai dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Dalam Kajian perbandingan dengan Negara Islam seperti Nigeria, Malaysia, dan Kelantan juga memaknai cybersex sebagai perbuatan mendekati zina dengan menggunakan paradigma fungsional, yang berarti memaknai perbuatan sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi fungsi yang sama dengan bentuk perbuatan fisiknya, menariknya dalam Negara Armenia ketentuan tersebut masih dilengkapi dengan formulasi pasal terkait dengan kejahatan Komputer. Sehingga dengan wacana perubahan undang-undang hukum pidana nasional, hukum pidana Islam senantiasa mampu memberikan konsep-konsep yang menjadi solusi dalam memberikan keadilan hukum.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP KASUS SUSU KEMASAN (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK. MELAWAN RINI TRESNA SARI) ]]>
<![CDATA[Jannette Agustine Subandi*, Suradi, Aminah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.002 KB)
<![CDATA[Penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya suatu produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamaan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen. Seperti halnya kasus sengketa yang baru – baru ini terjadi terkait produk olahan pangan di Kota Bandung dimana terdapat endapan di dalam susu kemasan yang diproduksi oleh PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. yang mengakibatkan anak dari Rini Tresna Sari mengalami keracunan makanan setelah mengkonsumsi susu kemasan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam melindungi konsumen terhadap susu kemasan yang tercemar ialah mengganti kerugian berupa uang serta bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK antara konsumen dan pelaku usaha dalam sengketa susu kemasan yang tercemar adalah dengan upaya mediasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (STUDI PUTUSAN NO.228/PID.B/2015/PN.PGP) ]]>
<![CDATA[Cindy Eka Febriana*, Pujiyono, AM. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.136 KB)
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi dan komputer yang sangat pesat melahirkan internet sebagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet memberi berbagai macam kemudahan bagi manusia, namun disisi lain internet juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yaitu dengan berkembangnya kejahatan yang dapat dilakukan didalam dunia maya yang berkembang seiring dengan perkembangan pola hidup masyarakat yang semakin canggih, bentuk kejahatan yang muncul salah satunya yaitu prostitusi online. Prostitusi online marak terjadi karena internet memberi kemudahan bagi mucikari untuk melakukan penawaran jasa seks oleh PSK kepada pengguna jasa seks. kebijakan hukum pidana untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana prostitusi online di Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana prostitusi online. Oleh karena itu dalam upaya menanggulangi maraknya prostitusi online, harus dilihat aturan hukum pidana yang berlaku yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana prostitusi online sebagai sarana penjatuhan pidana.]]>
