cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 46   47   48   49   50 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Rahma Aulia*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.575 KB)

Abstract

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan daerah dan lembaga legislatif daerah “melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”. Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.DPRD Propinsi Jawa Tengah sebagai lembaga legislatif daerah,  pada tahun 2015 telah menetapkan program legislasi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 19 Raperda. Hingga Tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 10 (sepuluh) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda dengan perincian : 4 Perda Merupakan inisiatif DPRD dan 6 Perda merupakan usulan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah?, dan 2) Bagaimana fungsi legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam Pembentukan Perda?Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berpegang pada segi yuridis dengan metode pendekatan diskriptif analitis dan eksploratif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Data – data yang dibutuhkan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode penyajian data dilakukan pemeriksaan terhadap data-data sekunder yang telah diperoleh. Setelah melalui proses pemeriksaan data-data yang terpilih akan disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.Hasil penelitian dapat disimpulkan. Pertama : Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan baik ditinjau dari aspek materiil maupun aspek formil. Dari aspek materiil telah mencerminkan materi baik yang mencakup isi, bentuk maupun susunan yang di disertai dengan penjelasan atau keterangan serta Naskah Akademik. Adapun dari aspek formil telah dilakukan pembahasan melalui dua tingkat pembicaraan dan disetujui secara musyawarah mufakat oleh seluruh komisi dan fraksi DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui rapat paripurna. Kedua : DPRD Provinsi Jawa Tengah didalam menjalankan fungsi legislasi melalui Pembentukan Peraturan Daerah pada tahun 2015 telah menetapkan program legislasi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sebanyak 19 Raperda telah ditetapkan dan hingga Tanggal 31 Desember 2015 hanya 10 (sepuluh) Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda dengan perincian : 4 Perda Merupakan inisiatif DPRD dan 6 Perda merupakan usulan dari Pemerintah Daerah.
PELAKSANAAN ASURANSI SYARIAH UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN RUMAH PADABANK MUAMALAT OLEH PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA DI SEMARANG Ganis Akbar S; Agus Sarono; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.807 KB)

Abstract

Adanya lembaga perasuransian syariah diharapkan dapat menunjang kegiatan lembaga keuangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah pula selain itu menurut fungsinya lembaga asuransi syariah ini juga diperlukan oleh masyarakat yang semakin menyadari berbagai macam resiko dalam kehidupan keluarga namun dari pengamatan terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia nampak bahwa baik pertumbuhan industri ini maupun rasio pemegang polis asuransi dibandingkan jumlah penduduk di Indonesia masih jauh di bawah kemajuan yang dicapai oleh negara lain hal ini karena adanya pendapat bahwa usaha asuransi tersebut tidak sesuai dengan syariat. Pelaksanaan pembiayaan pembelian rumah secara murabahah di Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang diawali dari permohonan anggota masyarakat untuk mengajukan pembiayaan untuk keperluan pembelian rumah dan tanahnya ke bank. Bank Muamalat Indonesia kemudian mengharuskan nasabah memberi kuasa kepada bank selaku kreditur untuk membeli rumah dan tanah yang dikehendaki nasabah. Kemudian debitur wajib membayar pembiayaan yang diterimanya ditambah  margin keuntungan dan biaya-biaya lainnya secara mengangsur.Pelaksanaan asuransi takaful pembiayaan untuk pembelian rumah di BMI terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu : proses penerimaan peserta asuransi takaful pembiayaan untuk nasabah pembiayaan pembelian rumah di BMI, jangka waktu pertanggungan,jumlah pertanggungan, proses klaim asuransi, pembatalan akad dan cara penghidupan kembali akad serta Sengketa dan upaya penyelesaiannya
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA IMPOR TANPA DISERTAI KARTU GARANSI TERKAIT KEWAJIBAN PENCANTUMAN KARTU GARANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/ M-DAG/ PER/ 5/ 2009 Bambang Eko Turisno, Suradi, Angela Hutagaol*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.499 KB)

Abstract

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap produk telematika impor mengakibatkan para pelaku usaha melakukan segala cara untuk menarik minat  konsumen, untuk menhindari adanya cacat tersembunyi maka diperlukan garansi pada produk, garansi ini dapat diklaim apabila ada kartu garansi. Mengingat pentingnya kartu garansi maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009  pada Pasal 2 ayat (1) yang mengatur kewajiban pencantuman kartu garansi pada produk telematika yang dijual di pasar dalam negeri. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan faktor penyebab masih beredarnya produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi pada pasar dalam negeri serta  menganalisis dan merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor penyebab masih beredarnya produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi adalah sikap konsumen yang kurang kritis dan peduli, permintaan yang banyak dari konsumen dengan harga yang murah, pelaku usaha cenderung ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pelaku usaha yang tidak patuh pada peraturan, pengawasan dan sumber daya yang kurang dari pemerintah. Kedua, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk telematika impor tanpa disertai kartu garansi yaitu dengan tanggung jawab untuk melakukan penggantian barang sejenis, penerapan sanksi bagi pelaku usaha, penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.
PENERAPAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERKARA YANG PARA PIHAKNYA WNI KETURUNAN TIONGHOA Niko Siahaan*, Yunanto, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.939 KB)

Abstract

Beragamnya Undang-undang Perkawinan di Indonesia seringkali menimbulkan multitafsir pada putusan yang dihasilkan oleh para Hakim, terutama menyangkut hal harta kekayaan perkawinan bagi WNI keturunan tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar Hakim memutus perkara kasus tentang harta benda dalam perkawinan dengan menggunakan UUP / KUH.Perdata bagi WNI keturunan tionghoa dan landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus sengketa tersebut.                Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar hakim dalam memutus sengketa harta perceraian bagi golongan tionghoa menggunakan UUP ialah karena hakim menganggap UUP adalah pegganti yang sepadan atas KUH.Perdata, dan juga dengan memakai asas lex posteriori derogat lex periori sebagai dasarnya. Hal ini terkait juga dengan kedudukan asas ini di dalam Peraturan Perundang-undangan berada diatas SEMA. Dan hal itu juga didukung oleh terbitnya Undang-undang Kewarganegaraan yang dalam hal ini secara langsung meniadakan ketentuan tentang golongan tionghoa dalam perundang-undangan.
PERAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944 Ika Wahyuni*, H.M Kabul Supriyadhie, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.585 KB)

Abstract

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan, khususnya ketentuan yang termuat dalam Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago 1944) maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana di dalamnya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut kemudian  Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
PROBLEMATIKA INVENTARISASI DATA YURUDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN KLUSTER DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKALONGAN Faiz Rizki Rivaldy; Nur Adhim; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.066 KB)

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan klasifikasi kluster dalam PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, mengetahui faktor-faktor  yang  menjadi problematika, dan solusi mengatasi problematika.Penelitian adalah penelitian hukum Yuridis Empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui hasil wawancaradidukung dengan kepustakaan. Objek di dalam penelitian ini  adalah  Kelurahan Jenggot. Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif.Target program PTSL 2018 Kota Pekalongan Tahun 2018 adalah 6000 bidang tanah. Kelurahan Jenggot memiliki jumlah potensi terbesar dengan jumlah 2409 bidang tanah yang dikelompokkan menjadi 4 kluster. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik meski masih dijumpai kendala. Dalam mengatasi problematikakurangnya SDM dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan bantuan tenaga ukur dari Kantor Pertanahan Kota lain, kurangnya partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan musyawarah yang baik, persoalan PPh dan BPHTB dapat dilakukan dengan zero taxdan membuat kebijakan sistem satu atap.Persoalan pembuktian hakdibuktikan dengan pemohon telah melakukan itikad baik dalam memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PIDANA MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 37 PK/PID.SUS/2011) Michael Thomson*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.765 KB)

Abstract

Hukum juga identik dengan pidana yang berarti penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan berat ringan kejahatan yang dilakukan demi memenuhi keadilan yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Permasalahan muncul mengenai kebijakan formulasi pidana dalam penjatuhan sanksi pidana mati yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dengan melakukan pengujian atau eksaminasi terhadap putusan pengadilan, yakni (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011). Analisis digunakan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative. Penggunaan metode dan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi pidana mati dalam (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011) , Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada pasal 82 Ayat (3) huruf a dan pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 1997. Kebijakan formulasi pidana mati tercantum dalam Undang-undang Narkotika No.22 Tahun 1997, pada pasal 82 ayat (3) terdapat pemberatan sanksi pidana atas ayat (1), dimana apabila perbuatan dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. (Putusan Nomor : 37 PK/PID.SUS/2011) dinyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan yang serius yang merupakan kejahatan yang terorganisir dan bersifat internasional, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana mati. 
TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD DI KABUPATEN BEKASI JURNAL ILMIAH Fajar Bayu Suseto , Untung Dwi Hananto *), Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.295 KB)

Abstract

Monitoring functions Bekasi Regency Council is one of the three functions of the Council in addition to the legislation and budget functions.  Monitoring functions more  focused  on  the  function  of  Parliament  in  monitoring  local  regulation  and Budget  (APBD).  In  performing  this  function,  the  Council  collaborates  with  the regents in conducting the discussion. Approved or not a draft budget in the future is a decision of the Council it self. Duties  and  powers  of  Council  in  monitoring  the  implementation  of  the  Bekasi Regency,  regulated  in  Bekasi  Council  Regulation  No.  1  of  2010  about  Bekasi Regency Council rule’s in controlling the budget is not only limited to the aspects ofthe use of funds, but also on the income and revenue.  And monitoring performed by Council  not  only  to  the  Council  budget,  but  also  the  implementation  of  local regulation and decree. From the implementation of the monitoring function, it can be seen clearly the impact of the delivery of local government and regional development. All that perform supervisory duties is a commission by the commission fields each. The internal barriers about monitoring of management factors in Bekasi budget are education,  experience,  human  resources  regulations   and  programs,  while  the external  resistance  is  change  legislation,  recruitment  of  political  parties,  public participation and the media.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS DI KOTA SEMARANG Dhita Asri Aryani Putri*, Indarja, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.011 KB)

Abstract

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di dalamnya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penulisan bertujuan mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melaksanakan tugas dalam menangani anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dan hambatan serta upaya penanganan hambatan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, serta analisa data secara kualitatif, dan hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menyebutkan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Saat pelaksanaan ditemukan faktor penghambat eksternal seperti  pemikiran menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan suatu profesi, terdapat perlawanan dari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ketika akan diamankan, sedangkan faktor penghambat internal ialah keterbatasan jumlah aparat. Guna meningkatkan keberhasilan dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya menambah anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan operasi rutin yang bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Kepolisian.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 287/PID.SUS/2014/PT.PBR) Purwoto, AM. Endah Sri Astuti, Dwi Fajriyah Suci Anggaraini*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.043 KB)

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin mengkhawatirkan. Salah satu akibat dari kerusakan lingkungan adalah pencemaran udara karena kabut asap. Penyebab utama dari adanya kabut asap itu adalah Kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kebanyakan pelaku pembakaran hutan adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas area perkebunan mereka. Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.  Kerap kali korporasi melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang menyimpang dari hukum yang berlaku, atau melakukan kejahatan dengan berbagai modus operandi. Oleh karena itu kedudukan korporasi sebagai subjek hukum perdata telah bergeser menjadi subyek tindak pidana dalam hukum pidana. Seiring dengan meningkat perannya korporasi disamakan derajatnya seperti subjek hukum manusia dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana 

Page 48 of 157 | Total Record : 1565

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue