Articles
1,565 Documents
<![CDATA[KRITERIA MEREK TERKENAL DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM KASUS SKYWORTH GROUP LTD DAN LINAWATY HARDJONO BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH RI NOMOR 32 PK/Pdt.Sus-HKI/2018 ]]>
<![CDATA[Alya Nuzulul Qurniasari]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.417 KB)
<![CDATA[Pemalsuan merek berimbas pada aspek ekonomi makro. Negara akan kehilangan sektor pajak penjualan dan banyak modal terbang ke luar negeri. Merek tidak hanya sebagai pembeda, namun juga berfungsi sebagai aset perusahaan khususnya merek terkenal. Oleh karenanya, merek terkenal merupakan performance bisnis yang handal dalam meraih keuntungan dan persaingan.Permasalahan penelitian ini yakni seperti apa kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan peraturan internasional, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek Skyworth dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini.Skyworth merupakan perusahaan terkenal.Untuk melindungi mereknya, Perusahaan Skyworth melakukan pendaftaran untuk kelas 16 pada tahun 2004. Namun pada tahun 2016, Skyworth melakukan pendaftaran untuk barang/jasa kelas 7, 9 dan 11 ditolak oleh Ditjen HKI karena Pihak Linawaty Hardjono telah mendaftarkan merek barang/jasa dengan kelas yang sama tanpa izin Perusahaan Skyworth pada tahun 2006. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif.Spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian Merek Skyworth masuk dalam kriteria merek terkenal menurut UU Merek dan peraturan internasional (Konvensi Paris, TRIPs, WIPO). Perlindungan hukum yang digunakan adalah perlindungan hukum preventif dan represif.Dasar Pertimbangan hakim yaitu adanya kekhilafan hakim saat memutus perkara dan pada saat hakim menolak gugatan Penggugat.Saran yang diberikan adalah segera dibuat suatu register merek-merek terkenal sesuai kriteria dalam undang-undang maupun permenkumham, Ditjen HKI harus lebih tegas dalam bertindak terhadap pelaku pelanggaran merek dan sanksi pidana yang dijatuhkan harus setimpal dan sesuai udang-undang.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PELAKSANAAN REFERENDUM DI CRIMEA DALAM HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.144 KB)
<![CDATA[Negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi (supreme authority) bebas dari kekuasaan negara lain, bebas dalam arti seluas luasnya baik kedalam maupun keluar. Negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. Crimea adalah sebuah wilayah otonomi khusus yang merupakan bagian dari sebuah semenanjung di selatan Ukraina. Wilayah Crimea terdiri dari Republik Otonom. penduduk Republik Otonom Crimea berjumlah 1.967.119 jiwa dengan komposisi lebih dari 50 persen merupakan orang Rusia, 24 persen orang Ukraina, dan sekitar 12 persen orang Tatar yang merupakan penduduk asli dari wilayah Crimea.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang negara, proses terbentuknya negara dan tata cara perolehan wilayah negara. Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Legalitas pelaksanaan referendum yang dilakukan warga Crimea tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam hukum internasional, Pengakuan dunia internasional atas hasil referendum Crimea terbagi menjadi pihak menolak maupun pihak mengakui. Sebagai pihak yang mengakui pun mereka hanya menggunakan pengakuan dalam bentuk tersirat atau implied recognition]]>
<![CDATA[TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH BERKAITAN DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH ( JAMKESDA ) ]]>
<![CDATA[Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati*), Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (210.619 KB)
<![CDATA[Law Number 32 Year 2004 on Regional Government Article 22 and Article 167 letter h have established regional obligations and expenditures priorotas to develop a social security system in this regard include guarantees for health services. It is therefore the responsibility as mandated by these regulations is positively captured by the Central Java Provincial Government to immediately improve health financing systems through the development of programs Jamkesda Central Java Province. Central Java Provincial Health Office is one of the institutions that support efforts to realize development and was instrumental in the organization of health Jamkesda Central Java Province. On the basis that the authors wanted to examine the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda Central Java program and the obstacles that occur. This legal research using normative juridical approach, the specification of descriptive analytical study. Data collection methods used are literature study that focuses on the primary legal materials and secondary legal materials. From the results of this research note that there are four aspects of the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda program that includes aspects of the organization's Central Java Provincial Health Office as a member of the Executive Team Jamkesda Central Java province, the monitoring aspect of membership participation Jamkesda Java middle, financing aspects and aspects of health care. The barriers of Central Java Provincial Health Office in the performance of duties and functions related to program Jamkesda include external barriers and internal barriers that the dual role of the Central Java Provincial Health Office as a regulator and operational. Support ideas from various stakeholders for program development Jamkesda Central Java Province is required. Since the development Jamkesda Central Java will not work when executed by one Unit (SKPD) only. Key to the success of this program is a shared responsibility that can ultimately be shared also by all the people, especially in the province of Central Java. ]]>
<![CDATA[PROFESIONALISME BIROKRAT DALAM IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME (KKN) DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Bethari Destianingrum*, Untung Dwi Hananto, Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (725.632 KB)
<![CDATA[Peranan profesionalisme birokrat sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan aparat birokrasi yang tercermin dari cara mereka melakukan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemampuan memberikan pelayanan publik mengarah pada pencapaian tujuan yang telah di cita-citakan oleh bangsa Indonesia. Selain itu, reformasi merupakan syarat yang sangat diperlukan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi dilakukan guna menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas serta bebas dan bersih dari praktik KKN dan tentu saja mampu melayani publik dan memegang teguh nilai kode etik aparatur negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profesionalisme birokrat dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat Kota Semarang, serta mengetahui bagaimana reformasi birokrasi yang terjadi di Kota Semarang. Mengetahui ada atau tidaknya hambatan dalam proses implementasi good governance di Kota Semarang dan bagaimana cara meminimalisir hambatan yang muncul.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis langsung dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profesionalisme birokrat dalam implementasi good governance telah berjalan dengan cukup baik namun memang belum maksimal. Hal ini ditunjukan dengan masih terdapat beberapa hambatan yang muncul baik dari aspek reformasi birokrasi maupun aspek pelayanan publik seperti kurangnya tanggapan dari masyarakat. Ada pula hambatan dalam proses rekrutmen dan hambatan mengenai minimnya gaji pegawai negeri yang juga masih menjadi sedikit kendala Oleh karena itu diperlukan pengawasan dalam upaya meningkatkan prinsip-prinsip good governance dalam segala aktifitas terkait dengan penyelenggara pemerintahan. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai pentingnya good governance dan bagi birokrat diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dalam kegiatan pemerintahan agar terciptanya praktik good governance sesuai dengan apa yang di harapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Kota Semarang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Pujiyono, Umi Rozah, Karina Natalia*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (717.946 KB)
<![CDATA[Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia berkembang dengan cepat, besarnya perana korporasi dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, namun sulitnya mengidentifikasi keterlibatan korporasi merupakan kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang, akibatnya Indonesia tidak pernah menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang perlu memertajam pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah : Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 dan bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan di masa yang akan datang selayaknya dapat memperbaiki kelemahan dalam pengaturan yang terdapat saat ini, diperlukan adanya pembaharuan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi.]]>
<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG KANTOR IMIGRASI KELAS II PATI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Dede Rizky Setiawan*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.407 KB)
<![CDATA[Kantor Imigrasi Kelas II Pati merupakan instansi yang baru dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.05-PR.07.04 Tahun 2002 yang mempunyai tugas dan fungsi yang dilaksanakan berdasarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Keimigrasian. Permasalahan ekonomi yang memprihatinkan, pendapatan atau gaji yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kurangnya hak dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, dan tidak mempunyai keterampilan khusus serta pendidikan yang rendah di Kabupaten Pati menyebabkan banyak penduduk atau warga di Kabupaten Pati yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kantor Imigrasi Kelas II Pati dalam upaya perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tersebut. Serta apa saja hambatan yang timbul dalam melakukan tugas dan kewenangannya dalam membuat paspor bagi TKI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tujuan permasalahan pada penelitian ini dapat dijawab dengan menekankan pada ilmu hokum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Kantor Imigrasi dalam memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri bertugas dan berwenang sebagai pembuat dan memberikan dokumen yang berupa paspor kepada calon TKI. Paspor tersebut berisi identitas TKI. Identitas yang baik menyebabkan calon TKI aman dalam bertugas. Karena rasa aman merupakan salah satu bentuk perlindungan. Hambatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam membuat paspor tersebut adalah pada saat proses pembuatan paspor, yaitu persyaratan yang digunakan dalam membuat paspor kurang lengkap, data yang satu berbeda dengan data yang lain, dan lupa membawa persyaratan yang asli saat proses wawancara.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Margaretha Rosa Anjani*, Lapon Tukan Leonard, Ayu Putriyanti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.477 KB)
<![CDATA[Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang telah diperiksa harus melewati setiap tahap hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan hakim yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yang berarti tidak terdapat upaya hukum lanjutan untuk perkara tersebut.Tetapi dalam praktiknya masih banyak putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan pihak yang menang tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dari penilitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa kurangnya upaya paksa yang mengikat pihak yang kalah agar mau melaksanakan putusan pengadilan.Walaupun telah diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang tentang Administratif Pemerintahan namun belum dapat memberikan keefektifan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Dita Hapsari]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[Herni Widanarti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.985 KB)
<![CDATA[Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. Transaksi elektronik diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis.Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer dan data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui kuesioner dan studi kepustakaan.Penelitian ini dilakukan dengan menetapkan responden yang berjumlah enam orang, meliputi tiga segmentasi e-commerce yaitu business to business, business to consumer dan consumer to consumer yang masing-masing terdiri dari pelaku usaha/penjual dan konsumen/pembeli.Kedudukan e-commerce dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adanya pengakuan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembuktian terhadap transaksi elektronik yang terdapat pada penambahan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak konsumen yang dilanggar oleh penjual adalah barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.Sebagai alat bukti yang sah, Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat digunakan oleh konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada penjual.Sesuai pasal 7 UU Perlindungan Konsumen tahun 1999, tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan pengembalian uang atau pengiriman barang yang kurang dengan membebaskan ongkos kirim kepada konsumen setelah konsumen mengirimkan bukti-bukti berupa dokumen atau foto yang menerangkan jumlah barang yang seharusnya diterima oleh konsumen.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLIANCE OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ro’fah Setyowati, Islamiyati, Alfina Damayanti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (461.47 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan dalam implementasi shariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan meneliti perkembangan hukum serta permasalahan dalam pengawasan shariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan analisis teori pendekatan efektivitas yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis, didapati data di lapangan antara lain: a. DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi shariah compliance (resource approach); b. DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasai implementasi shariah compliance (process approach); c. Pencapaian output yang dihasilkan DPS cukup efektif pada bank syariah sudah sesuai dengan shariah compliance (goals approach). Pada perkembangan hukum pengawasan dalam implementasi shariah compliance oleh DPS diketahui tiap periode mengalami perkembangan dan perubahan termasuk perkembangan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab oleh DPS. Begitu juga pada permasalahan dalam mengimplementasikannya, selama ini pemerintah sudah mengupayakan solusi dengan mengeluarkan regulasi, membangun sarana dan prasarana yang mendukung terimplementasikannya shariah compliance  pada bank syariah. ]]>
<![CDATA[Sertipikasi Massal Swadaya (Sms) Sebagai Usaha Mempercepat Pensertipikatan Tanah Dan Menciptakan Tata Tertib Pertanahan Di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ]]>
<![CDATA[Eko Rizky Pribadi, Hj. Endang Sri Santi, Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.372 KB)
<![CDATA[This thesis is titled "Governmental certificate Bulk (SMS) For Accelerating Business Pensertipikatan Creating Code Land And Land In Rural District Lebosari Kangkung Kendal". Given the importance of soil for human life, naturally the regulation of land is set in such a way, so as to minimize the problems in the field of land and land to create order. One important thing to realize orderly in land is the legal certainty of land title deed by way of creation. Making land certificate aims to provide legal protection to the certificate holder. As per article 19 paragraph 1 of the BAL, the registration certificate is to realize "Chess Rules of Land" that is orderly land law, land administration order, orderly use of land, and the orderly maintenance of the land and the environment. Bulk certificate Governmental Studies (SMS) as an attempt to speed up land and creating persertifikatan order of land in the Village District Lebosari Kangkung Kendal aims to determine the implementation of Governmental certificate Bulk (SMS), especially in the publishing sertipikatnya know the procedure, the role of the head of the village, as well as effective implementation of SMS and obstacles that arise in the process of registration. The method used is the juridical empirically using primary data and secondary data. Purposive sampling is done non-random sampling. While the village is the village sample Lebosari, Watercress District, Kendal. Implementation of mass self certificate in Kendal called collective self-certificate can be made at any time without being tied to a particular fiscal year, a special committee was formed by decree of the Head of BPN and performed as the implementation of land registration individually. The Village is as a facilitator and decision maker to mass land registration organizations. While the mediator between the participants with the Land Office by a non formal called Conscious Discipline of Community Land (POKMASDARTIBNAH). The fact proves that the implementation of a mass land registration organizations are very effective in order to expedite the orderly chess program in the land sector. Obstacles in the implementation of land registration can be solved thanks to massive governmental coordination undertaken by the POKMASDARTIBNAH. The conclusion of this research is the implementation of land registration mass organizations in the Village District Lebosari Kangkung Kendal has different stages compared with similar enrollment in other areas, but the results do not diminish legal certainty to land ownership.]]>
