cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 60   61   62   63   64 
PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT KOMERSIL OLEH PIMPINAN BANK (KASUS PADA PT. BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE) Maristella Pratiwi Damanik*, Budiharto, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.933 KB)

Abstract

Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Namun pada kenyataanya bank juga tidak luput dari adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ialah pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh pimpinan bank dalam penyaluran kredit komersil yang terjadi pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe telah melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian yaitu berupa pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pimpinan bank juga harus senantiasa bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Bank Aceh akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukannya.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI ATAS KETERLAMBATAN ANGKUTAN UDARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Keterlambatan Angkutan Udara Luar Negeri Pesawat Udara Boeing 777-300 Garuda Indonesia GA088 Cengkareng-Amsterda Puspa Amelia*, Kabul Supriyadhie, Agus Pramono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.59 KB)

Abstract

Masalah keterlambatan dalam suatu pengangkutan adalah hal yang mungkin terjadi, ini dapat terjadi pada penerbangan domestik maupun Internasional. Keterlambatan pesawat Boeing 777-300 penerbangan GA088 Garuda Indonesia dengan rute Cengkareng-Amsterdam tahun 2015 mengalami keterlambatan penerbangan selama kurang lebih 6 (enam) jam dari jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket.Penelitian ini mengambil permasalahan bagaimana bentuk Tanggung Jawab pengangkut dalam persepektif Hukum Internasional atas keterlambatan penerbangan berjadwal dan Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia dalam menyelesaikan ganti rugi pada kasus keterlambatan penerbangan 777-300 Garuda Indonesia GA088 rute Cengkareng-Amsterdam tahun 2015.Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada Konvensi-Konvensi Internasional dan Peraturan Nasional mengenai Keterlambatan penerbangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT.Garuda Indonesia tidak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap keterlambatan penerbangan yang terjadi. Hal ini dikarenakan adanya alasan force majeure yang tidak dapat dihindari. Mengenai upaya yang telah dilakukan oleh PT.Garuda Indonesia dalam mengatasi keterlambatan penerbangan yang terjadi, sudah sesuai dengan peraturan yang ada, baik dikaji dari Konvensi Internasional maupun peraturan Nasional yang mengaturnya, yaitu berupa pemberian kompensasi.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI PRODUK ONLINE SHOP ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL Mirza Rahmaniar; Hendro Saptono; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.459 KB)

Abstract

Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya Hak Cipta terlebih lagi perlindungan Hak Cipta di bidang Karya Fotografi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta pada karya fotografi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana pengaturan hukum atas tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk online shop untuk kepentingan komersial, serta cara mencegah tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dengan memadukanbahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dan data primer yangdiperoleh di lapangan, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di  Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  Jawa Tengah dan beberapa Pemilik Online Shop di Instagram. Seluruh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Karya fotografi merupakan obyek dari hak cipta, tercantum di dalam Pasal 40 ayat 1 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas karya fotografi. Mengambil tanpa izin sebuah gambar atau foto dari internet untuk diunggah di media sosial untuk didistribusikan atau digunakan kepentingan komersial merupakan tindakan pelanggaran hak cipta (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Terdapat beberapa langkah – langkah pencegahan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk yakni pemberian watermark pada foto produk, pemberian ciri khas pada foto produk, memberikan peringatan pada deskripsi akun online shop atau foto produk, memperhatikan syarat ketentuan penggunaan (terms of use) pada media sosial, menyimpan dengan aman file High Resolution dari sebuah foto, mengajukan permohonan Judicial Review agar perlindungan Hak Cipta terkait Fotografi diperluas tentang Fotografi Produk. Dibutuhkan kesadaran hukum sebagai pemilik hak cipta, pengguna media sosial dan peran pemerintah serta Ditjen KI memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat agar masyarakat meningkat kesadaran hukumnya terkait perlindungan Hak Cipta.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) Talita Ambaranti*, R.Suharto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.821 KB)

Abstract

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya untuk memberikan keringanan kepada konsumen dalam menyelesaikan sengketa mereka. Permasalahan dengan eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pasal 56 Ayat (2) UUPK memberikan kesempatan mengajukan keberatan, dapat disimpulkan bahwa putusan BPSK tersebut masih belum final yang berarti eksekusi dari putusan BPSK ini tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan eksekusi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan mengetahui efektivitas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk dilaksanakan eksekusinya.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan hukum dan putusan BPSK itu pada dasarnya nonyudisialPeran BPSK adalah sebatas memberikan putusan dan tidak ada wewenang untuk memaksa pihak-pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan BPSK terutama putusan yang dibuat melalui konsiliasi dan mediasi. Sedangkan untuk putusan arbitrase, BPSK juga tidak mampu untuk memaksa pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan yang dibuat di BPSK namun hasil putusan arbitrase tersebut dapat dimintakan pengesahan kepada Pengadilan Negeri untuk kemudian eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan Negeri dengan penetapan untuk eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK.
WORKING CAPITAL LOANS WITH FIDUCIARY IN PT. RURAL BANK BANK SURYA YUDHA BANJARNEGARA Ibnu Jodik Prakoso*, Kashadi, Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.841 KB)

Abstract

ABSTRACT Working capital loans is a facilities owned by PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara. Working capital loans can be collateralized by fiduciary. Fiduciary arranged in Ordinance Number 42, 1999 year about Fiduciary.The Purpose of the research is to investigate the implementation of a working capital loan with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara. As well to know how exeution fiduciary when debitor do wanprestatie.This legal research use empirical judicial approximation. This research based on research in the practice to understand symptoms legal which includes legal principles, legal norms, and legislation. This research associated with working capital loans with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara.Based on research in the practice can be seen that the implementation of a working capital loans with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara based on credit agreement between creditors and debitor. Fiduciary can be use a guarantee in credit agrement a working capital loans. Fiduciary can be use guarantee of principal, and additional collateral. Not all deed fiduciary registered to fiduciary registration office in KEMENKUMHAN regional office. Execution fiduciary with selling fiduciary object by deal the parties between creditors and debtior Keyword : Working capital loans, Fiduciary  
PENERAPAN DOKTRIN PROMISSORY ESTOPPEL DALAM PEMENUHAN PRESTASI SEBAGAI AKIBAT ADANYA PERJANJIAN ANJAK PIUTANG DI INDONESIA Magnis Florencia Butar- Butar*, R. Suharto, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (708.708 KB)

Abstract

Perjanjian anjak piutang (factoring) merupakan kelanjutan dari lembaga cessie, sebab, berdasarkan Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 jis. Nomor 448/KMK.017/2000, pengertian anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Berangkat dari pengertian anjak piutang itu lah, maka piutang yang dialihkan harus dibuatkan sebuah akta cessie, sebagai cara untuk memindahkan hak atas piutang yang semula milik Klien menjadi milik Factor, agar Factor dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas piutang yang telah dialihkan, hal ini sejalan dengan Pasal 613 KUH Perdata. Promissory Estoppel adalah sebuah doktrin yang berasal dari Negara Common Law yang memberikan perlindungan hukum  kepada pihak yang dirugikan apabila pihak lainnya menghindar dari apa yang telah dijanjikannya kepada pihak yang dirugikan itu, perlindungan hukum ini juga diberikan pada fase pra- kontrak, sehingga apabila Factor tidak mendapatkan hak atas piutang yang telah dialihkan kepadanya, maka Factor dapat mengajukan tuntutan kepada Pengadilan berupa ganti rugi out of pocket, di samping itu perlindungan hukum lainnya dapat diberikan secara preventif dan/atau represif.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti, Bungsu Arief Budi Darmawan*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.488 KB)

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang hak-haknya harus dilindungi. Namun dalam perkembangannya anak juga dapat menjadi pelaku dari sebuah kejahatan yang membawa mereka harus berkonflik dengan hukum sebagai pelaku.Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, seharusnya lebih diutamakan penerapan sanksi hukum yang bersifat non penal daripada yang bersifat penal serta mengacu pada prinsip terbaik untuk anak. Penulisan hukum ini meneliti mengenai perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, serta perbandingan pengaturan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di negara lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi dokumen dan penelusuran literatur. Data dan analisisnya bersifat kualitatif. Data dianalisis kemudian dilaksanakan interpretasi atau pemaknaan data sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia cenderung meninggalkan stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana anak, masih belum terpenuhi sepenuhnya, karena Undang-Undang yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak, belum mengatur secara penuh mengenai hukum acara anak, sehingga masih menggunakan aturan yang tedapat dalam KUHAP.
PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN JASA PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GENERAL AGREEMENT ON TRADES IN SERVICES (GATS) Ramadhan, Idam Cahaya; Priyono, Joko; Trihastuti, Nanik
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.075 KB)

Abstract

Ratifikasi Indonesia atas Agreement Establishing WTO membawa Indonesia menjalankan General Agreement on Trade in Services (GATS). Salah satu sektor yang masuk ke dalam mekanisme GATS adalah jasa pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Muncul perdebatan mengenai mekanisme perdagangan jasa pendidikan tinggi dalam GATS, yang mana Indonesia belum mengajukan schedule of commitment (SOC), namun terkait penerapan syarat pengoperasian perguruan tinggi asing dalam aturan hukum Indonesia sudah mengarah ke dalam prinsip market access dan national treatment yang terkandung di dalam SOC. Hal ini membawa dampak ketidak sesuaian antara aturan nasional dengan mekanisme prinsip perdagangan jasa internasional dalam GATS.
PERAN BADAN MEDIASI DAN ARBITRASE ASURANSI INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI JIWA ATAS BUKTI KLAIM “APA ADANYA Wahyu Eko Nugroho*, Rinitami Njatrijani, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.094 KB)

Abstract

Fungsi dasar asuransi ialah suatu upaya untuk menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus untuk kerugian-kerugian murni dan bukan kerugian yang bersifat spekulatif, sehingga pengertian risiko dapat diberikan sebagai ketidakpastian tentang terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Perkembangan asuransi di Indonesia sudah cukup prospektif, hingga perusahaan asuransi saling berlomba mendapatkan lebih banyak konsumen, namun tidak disertai dengan citra yang positif. BMAI adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang independen dan imparsial untuk memberikan representasi yang seimbang antara Tertanggung dan Penanggung. Kegiatan penyelesaian sengketa asuransi yang dilakukan oleh BMAI mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
PENYELESAIAN SENGKETA PENCATATAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH YANG SEDANG DIBLOKIR Hot Asih Hadi Wijaya, Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.622 KB)

Abstract

Issues concerning common ground in people's lives, so that the problem of land disputes and eventually causes a lot of conflicts of interest among individuals. In Act No.5 of 1960 the Government instructed the registering of land to create legal certainty for the owner of the certificate of ownership of land.   The purpose of this study was to determine why the Land Office issued a Record of Surakarta on land inbetween being blocked consideration of judges and the Administrative Court in deciding the case if it is in accordance with the applicable national law of the land in Indonesia or not.   The method used is an empirical juridical approach, an approach that examines secondary data first, followed by studies of primary data in the field. Juridical factors are regulatory issues, especially land title deed and registration. Empirical factor is that people's behavior with regard to land registration and multiple certificates that occurred in the city of Surakarta. Analyzed descriptively to know the reason of the Land Office issued a Record Transition on land that is in a state judge blocked and consideration of the Administrative Court in deciding the case according to the law applicable national soil.   Results of research conducted to explain that the Land Office inaccurate in calculating the period of time that unblocking transition Registration issued when the land was still in a state judge blocked and consideration in issuing the decision was based on Article 126 item 2 PMA / Ka BPN on the ground blocking period.   The conclusion of this research is the Land Office land in violation of Article 126 block PMA / Ka BPN 3, 1997 regarding the blocking of the grace period time Padalah 30 (thirty) days after written request received by the Land Office block and the decision of the Administrative Court State for the actions of the Land Office was ordered to revoke the Land Office Records Letter No. Transitional Property Rights. 4045 Village Nusukan for violating the provisions of the national law of the land as set out in Article 126 item 2 PMA / BPN No Ka. 3 In 1997 the term of the ground blocking the blocking period.

Page 62 of 157 | Total Record : 1565

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue