cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 62   63   64   65   66 
PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Galih Hartanto Putro, Sukinta, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (433.595 KB)

Abstract

Corruption   in   Indonesia   is   still   going   and   continues   to   increase. Development continues to increase from year to year, both in number of cases and the amount of financial loss  to the state and in terms of the quality of criminal offenses committed more systematic and  scope to enter all aspects of society. Corruption in Indonesia has also been extended to  various sectors. The human body is like a "cancer" malignant corruption continue to undermine vital nerves in the body so that the country of Indonesia institutional crisis. Cases of corruption are not just happening at the national level only, in the areas of corruption cases is almost the same as it did at the central level. There needs to be a serious treatment of the law enforcement officers  in his special anti-corruption that occurred in Central Java. From the background that has been submitted, it can be drawn a problem of how  coordination between the police, prosecutors, and the Commission in handling corruption cases, how the implementation of the prosecution case in the prosecution  of  corruption  high  central  java,  and  what  obstacles  are  occurred during the prosecution of corruption cases.  From research conducted aimed to determine the handling of corruption cases, and coordination among its agents, as well as any obstacles that occur during the examination process. From the research that has been done can be drawn a conclusion: (1) The partnership between the police, prosecutors, and the Commission can basically be divided into two terms, namely the functional and institutional relationships. (2) The prosecution of criminal cases is a very important part in the criminal justice system  as  a  "bridge"  that  connects  the  investigation  stage  to  the  stage  of examination in court. In addition, the objectives of the prosecution is a "filter" or filters to a case file is whether it deserves to be transferred to the  court. (3) Obstacles encountered in the prosecution of corruption cases were divided into 2 obstacles that are non judicial and juridical obstacles.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN Elita Inas Putrihartiwi*, Amiek Soemarmi, Sekar Anggun Gading P.
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.324 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan serta hambatan-hambatan yang timbul dan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan didukung wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, perlindungan perempuan dan anak juga dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT). Hubungan koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta PPT di Kota Semarang tidak jelas. Tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut saling tumpang tindih. Pelaksanaan perlindungan hukum tehadap perempuan dan anak memiliki hambatan substansi hukum, hambatan struktural, dan hambatan kultural, dimana telah dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MADU KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Fivi Merita Nugraheni*, Indarja, Eko Sabar Prihatin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.44 KB)

Abstract

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Mutinghe, seorang Belanda  anggota Raad Van indie Pada masa penjajahan Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni “Swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai desa perlu kita lihat dari aspek historis berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang desa. Pengaturan mengenai desa di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial.Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum Desa Madu Kabupaten Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan bagaimana susunan organisasi dan tata kerja desa di Desa Madu Kabupaten Boyolali  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Metodologi penelitian merupakan usaha memperoleh fakta atau prinsip dengan cara mengumpulkan data dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan jelas, teliti, sistematik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan baik bidang akademis maupun bidang lainnya.Hasil penelitian Kebijakan penyeragaman yang telah dibangun sejak Undang-undang tentang Pemerintahan Desa berlanjut hingga Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintah Desa, kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain (Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014). Walaupun Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa (Pasal 34 (1) pengesahan Pasal 37 (5) dan pelantikan Pasal 38 (1) Kepala Desa dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Posisi Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Adanya otonomi daerah, membuat desa diberikan keleluasaan guna mengatur rumah tangganya sendiri, memberikan kesempatan kepada desa untuk memunculkan ciri khasnya. Masa Jabatan Kepala Desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode jabatan adalah 6 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali masa jabatan. Susunan organisasi pemerintahan desa Madu terdiri dari pemerintah desa dan BPD, Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TERTANGGUNG PT MAA GENERAL ASSURANCE DALAM HAL DICABUTNYA IZIN USAHA PERUSAHAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Fadhli Dzil Ikram*, Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.021 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan OJK dalam hal mencabut izin usaha PT MAA General Assurance dan perlindungan hukum bagi tertanggung PT MAA General Assurance berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setiap perusahaan perasuransian wajib memenuhi ketentuan perundangan-undangan tentang perasuransian, apabila terdapat pelanggaran maka menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi usaha, sedangkan para tertanggung PT MAA sudah dijamin hak-haknya menurut undang-undang yang berlaku. OJK mencabut izin usaha PT MAA karena PT MAA tidak dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian, para tertanggung PT MAA memiliki posisi sebagai kreditor yang pembayaran hak-haknya didahulukan dibandingkan dengan kreditor lainnya, guna melindungi lebih lanjut para tertanggung, pemerintah harus secepatnya membentuk peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian mengenai program penjaminan polis.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BENDA WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 393/PDT/2014/PT.MDN) Alton Digo Reza Pratama*, Muhyidin, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.056 KB)

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.  Tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya setempat. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan tanah wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis.  Sumber penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui literature dan studi pustaka.  Metode penyajian data melalui deskriptif, yang diolah dengan cara editing,  coding, reconstructing dan sistematizing. Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis kualitatif.Hasil penelitian meguraikan bahwa : Proses pendaftaran tanah wakaf pada kasus putusan banding Nomor 393 / PDT/2014/PT.MDN tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan. Tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.Pada kasus Putusan No.393/PDT/2014/PT.MDN, pelaksanaan wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal demikian,disebabkan antara lain Penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan setelah diteliti surat pengesahan nadzir No.KK.02.03/TW.01/2007 ditemukan pemalsuan tanda tangan.
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG Zulqa, Ihdaa; Herawati, Ratna; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.964 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19777

Abstract

Kota Semarang secara geografis  terbagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas dibagian selatan yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan, dan Semarang bawah dibagian utara yang merupakan daerah dengan dataran yang lebih rendah. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kota Semarang sering dilanda bencana terutama bencana alam seperti banjir rob pada daerah dataran rendah dan tanah longsor pada daerah dataran tinggi. Berdasarkan kondisi geografis Kota Semarang yang rawan terhadap bencana terutama bencana alam maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat sampai tahap pascabencana, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
PELAKSANAAN TUGAS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Gerry Graharinanda*, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.319 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tugas dari Kementerian Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintah dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kementerian Sekretariat Negara dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptifBerdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil, yaitu: Pertama, pelaksanaan tugas Sekretariat Negara adalah menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan pelaksanaan tersebut melahirkan beberapa wujud nyata sesuai dengan visi misi Sekretariat Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik indonesia. Kedua, Kendala yang dihadapi antara lain terlihat belum maksimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kinerja setiap bidang, kemudiankendala birokrasi, dankendala institusional, serta yang terakhir kendala lingkungan.
PEMBENTUKAN KELURAHAN KUTOWINANGUN LOR KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA Dimas Faizal Anwar*, Indarja, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.826 KB)

Abstract

Tujuan dari pembentukan Kecamatan Kutowinangun Tingkir Salatiga adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, melaksanakan fungsi pemerintah, dan masyarakat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan Pembentukan Kecamatan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Salatiga adalah bahwa Pembentukan Desa Kutowinangun berdasarkan pembangunan sosial, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya permintaan untuk layanan publik sangat kompleks, Salatiga pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat telah membuat pembentukan Desa Kutowinangun Kecamatan Tingkir Salatiga. Dapat disimpulkan bahwa Pembentukan Desa Kutowinangun Tingkir Kecamatan Salatiga sudah mengacu pada Peraturan No.31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Sub. Kendala yang dihadapi adalah kepadatan penduduk desa Kutowinangun relatif tinggi akan mempengaruhi pelayanan publik kurang maksimal baik kualitas dan kuantitas yang menjangkau seluruh masyarakat desa Kutowinangun.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT EFISIENSI PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SEMARANG (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 474/K/PDT.SUS-PHI/2013) Sonhaji, Solechan, Ayu Ratna HariPutri*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.832 KB)

Abstract

Bagi Pekerja masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan masalah yang kompleks, karena karena pekerja akan kehilangnya pendapatan. Penelitian ini mengangkat permasalahan PHK di PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG tanggal 4 Juni 2013 yang dalam amar putusannya mensahkan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT Semesta Media Pratama dan menghukum tergugat konvensi untuk membayar hak-hak para penggugat konvensi berupa uang pesangon dan penggantian hak sesuai aturan yang berlaku. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 04/G/2013/ PHI.SMG kemudian diperkuat dengan putusan MA dengan nomor register 474 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang menolak permohonan kasasi PT Semesta Media Pratama. Majelis Hakim memerintahkan PT Semesta Media Pratama membayar hak-hak normatif Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adil untuk kedua belah pihak yang berperkara dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
“UNUS TESTIS” DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM PN. LUBUK BASUNG) Marwa, Syifa Nabilah; Baskoro, Bambang Dwi; Sukinta, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.723 KB)

Abstract

Dalam proses pembuktian KDRT, korban kerap kesulitan dalam membuktikan kekerasan secara seksual karena ketika kekerasan ini terjadi, hanya korban yang mengetahui bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan tanpa adanya orang lain yang mengetahui karena biasanya kekerasan seksual dilakukan di tempat yang sepi. Dalam hal ini hakim sering mengkaitkan adanya asas “Unus Testis Nullus Testis” yang berlaku dalam sistem acara pidana yang menjelaskan bahwa bagi setiap peristiwa dari tuduhan harus ada minimum dua orang saksi. Kondisi inilah yang menjadi persoalan bagi hakim dalam memutus perkara KDRT dengan adanya perbedaan antara asas “Unus Testis Nullus Testis” yang berlaku dalam sistem acara pidana dengan doktrin pembuktian dalam tindak pidana KDRT yang menyatakan bahwa satu saksi saja cukup (Unus Testis). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan meneliti bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, teori hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini, yakni dapat diketahui: 1. Asas unus testis tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian karena diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berarti dalam hal ini berlaku ketentuan “Lex specialis derogat legi generali” ; 2. Asas unus testis dalam doktrin pembuktian tindak pidana KDRT tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian selama ini, terbukti dengan adanya Putusan No.104/Pid.B/2013/PN.LB.BS.

Page 64 of 157 | Total Record : 1565

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue