cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 63   64   65   66   67 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Tantry Hapsari Hardiyani*, Indarja, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.54 KB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: a. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)  b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD)  c. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.
Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang Elisa Andriyani, Kashadi*), Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.188 KB)

Abstract

Granting credit is one of the Government's efforts to support the rate of development is that development results that must include a program to provide the opportunity for more to the community to be able to develop the business get the fulfillment of his needs through the wisdom of granting credit. To provide convenience for society in terms of credit submission, then the PT Bank CIMB Niaga Tbk of Semarang Branch provided credit without Collateral, credit is given without any guarantee of goods that can be given to anyone, in the sense not constrained in certain economic sectors, particular, membership of certain groups of people, all the prospective customer in question has complied with all its terms and conditions. In practice occasionally occurred the debtor was unable to pay his debts, thus causing the occurrence of bad credit.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang) Syailendra Anantya Prawira*, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.335 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengelola keuangan Daerah. Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan mendanai pelaksanaan otonomi daerah.
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT. GUDANG GARAM TBK) Fakhrusy Taufiqul Hafiz*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.751 KB)

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk misi baru agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencari laba atau keuntungan semata, namun dapat pula membagi sejumlah persentase keuntungan yang didapatkan dari produksi dan penjualan untuk dapat dimanfaatkan dalam bidang pemberdayaan lingkungan dan masyarakat. PT. Gudang Garam Tbk adalah perusahaan yang bergerak di industri rokok yang melaksanakan Corporate Social Responsibility. Gudang Garam melaksanakan CSR untuk mematuhi perintah Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program-program CSR Gudang Garam yaitu program pembangunan dan/atau perbaikan fisik, program bantuan sosial, program perayaan hari besar dan kegiatan keagamaan, program lingkungan hidup, dan program olahraga serta pendidikan. Program-program CSR tersebut diimplementasikan dan mendapat persetujuan dari jajaran organ perusahaan.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 28/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Immanuel Anthony Tri Prakoso*, Fifiana Wisnaeni, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.501 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945. Dalam menegakkan konstitusi dan prinsip Negara Hukum Indonesia yang demokratis sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, maka dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hal tersebut dengan salah satu kewenangannya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa menjadi latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan untuk mengetahui apa yang menjadi Implikasi terhadap koperasi dari Putusan tersebut.Metode yang digunakan adalah  Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder, data yang dimaksud ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Spesifikasi Penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analisis.Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, permohonan  yang diajukan oleh pemohon salah satunya adalah tentang pengertian koperasi yang menurut Mahkamah merupakan jantung dari koperasi. Sehingga Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan  dalil pemohon yang berupa frasa “orang-perseorangan” saja, melainkan mempertimbangkan keseluruhan materi muatan yang ada didalam pengertian koperasi tersebut. Sehingga menimbulkan putusan ultra petita dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan implikasi bagi koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 maupun Undang-Undang yang sebelumnya pernah berlaku. Koperasi harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan melakukan perubahan  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara menyeluruh berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Sejak diucapkannya putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk mengisi kekosongan hukum Mahkamah Kontitusi memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu sampai dengan dibentuknya undang-undang yang baru.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN E-PROCUREMENT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG – SOLO (RUAS BAWEN – SOLO SEKSI 2) Agung Basuki Prasetyo, Rinitami Njatrijani, Chrisna Dayanti*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.304 KB)

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat demi peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut. E-procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web internet). E-procurement pada kenyataannya masih memiliki beberapa hambatan serta permasalahan dalam pelaksanaannya menyebabkan perlunya untuk mengetahui apakah penerapan atau E-procurement dalam hal tender secara elektronik terhadap Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 dan apakah pelaksanaan E-Procurement dalam hal tender elektronik terhadap Pembangunan Jaln Tol Semarang – Solo (Ruas Bawen – Solo Seksi 2) ini sudah sesuai dengan prinsip – prinsip pengadaan barang /jasa pada umumnya.
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH Sihombing, Andre Evan; Soemarmi, Amiek; Setyawanta, Lazarus Tri
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.569 KB)

Abstract

Pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sudah merancang regulasi perihal Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses perubahan dikarenakan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang provinsi Jawa Tengah mengatur rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta prosedur hukum yang dilakukan oleh provinsi Jawa Tengah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut menurut pedoman teknis penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbagi menjadi dua bagian yaitu: Pertama Persiapan Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan Kedua, Penyusunan Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan ini adalah belum bisa beraktifitasnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil disekitarnya akibat izin yang belum keluar dari pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan
HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN BAGI PERWAKILAN TETAP ASEAN DI JAKARTA SUATU KAJIAN YURIDIS Rifkita Arianawan*, Muchsin Idris, Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.074 KB)

Abstract

ASEAN lahir sebagai organisasi internasional yang utuh akibat munculnya Piagam ASEAN menimbulkan perubahan dalam hal kekuatan mengikat hukum bagi para anggotanya. Dalam kebiasaan masyarakat internasional, organisasi internasional dan pejabat organisasi internasional mendapatkan hak kekebalan dan hak istimewa untuk memudahkan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan.Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah pengakuan hak istimewa dan hak kekebalan bagi Perwakilan Tetap dan pejabat diplomatik yang berada di Sekretariat ASEAN serta bagaimanakah tanggung jawab negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik di Sekretariat ASEAN.Metode  yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal yang bertujuan untuk mencari taraf sinkronisasi antara ketentuan-ketentuan yang ada dengan implementasinya dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu suatu telaah deskriptis analitis. Melalui studi kepustakaan, Penulis memperoleh bahan hukum berdasarkan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara kualitatif.Pengakuan mengenai hak kekebalan dan hak istimewa Perwakilan Tetap serta pejabat diplomatik di Sekretariat ASEAN didasarkan pada Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN 2009 yang di dalamnya mengacu kepada Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Dan dalam pertanggungjawaban negara penerima apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa pejabat ASEAN, maka penyelesaiannya dengan cara kebiasaan internasional. Diantaranya dengan cara restitusi, kompensasi dan satisfaction. Dalam perkembangannya International Law Commision membuat draf mengenai tanggung jawab negara yaitu ILC Draft on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, berisikan kebiasaan-kebiasaan internasional dalam menyelesaikan masalah tanggung jawab negara dan draf tersebut menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia internasional.
PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI KOTA SEMARANG Pujiyono, Henny Juliani, Devananda Wahyu Kusumawardhana,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.198 KB)

Abstract

Prostitution becomes a problem in Semarang city. There is lots of pro contra that occurred due to the existence of prostitution being a complicated and difficult to solve. Need a clear policy on prostitution, especially to eliminate women and girls trafficking for sexual exploitation purpose. The approach method that is used in this research is a normative-empirical approach. Approach to this research and writing begins by explaining and describing the phenomena and then analyzed both normatively and socially. The population that was appointed to be representative samples: the chief of prostitution prevention institutions, the public figures around the prostitution area, and the commercial sex workers that caught on sweeping. Prostitution tackling is done by 4 elements: 1) Public Health Service, by an appeal to public either in the form of socialization and provide counseling and also conduct programs that aimed to sex workers by holding special clinics to perform a series of events that lead to physical and health factors, 2) Department of Social Welfare, the efforts to tackle a prostitution by giving coaching and training skills in order to the sex workers have provision to face the life feasibility and can detached from prostitution life, 3) Police, with intensively conducted Cipta Kamtibmas Operation with a code “Operasi Pekat” or society diseases includes alcohol, gambling, prostitution and thuggery, 4) Civil Service Police Unit that was an agencies of Semarang City Government who active in tackling the prostitution problem in Semarang city in accordance to the Regulation No. 10 of 1965 about Bank Street Prostitution and about Closing of Prostitution Houses Place. Prostitution tackling should be established to maintain a public tranquility and maintenance the society peace. Prostitute is acts that cause many troubles such as safety, orderliness, and even lead to society diseases.
KAJIAN HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA CV. SAUDAGAR KOPI DAN PEMILIK TEMPAT USAHA PERORANGAN (STUDI KASUS : MAL AMBASADOR, JAKARTA) Chrystofer*, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.66 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, diatur mengenai kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebagai konsekuensi sistem terbuka dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Kebebasan berkontrak ini membuat bentuk perjanjian diluar KUH Perdata berkembang sangat cepat dan beranekaragam sesuai dengan kepentingan para pihak, Salah satu perkembangan jenis perjanjian diluar KUH Perdata tersebut adalah Perjanjian Kerjasama antara CV Saudagar Kopi dan Martin Suharlie dalam menjalankan kegiatan usaha Restoran Ratio Specialty Coffee di Mal Ambassador, Jakarta, namun dalam perlaksanaan perjanjian kerjasama ini  masih terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, yaitu dalam pembagian keuntungan dan kewenangan pengelolaan operasional usaha. Hendaknya negosiasi ulang perlu dilakukan dan dirumuskan bersama serta disepakati oleh kedua belah pihak agar kegiatan operasional usaha terus berjalan baik dan memberikan keuntungan kepada dua pihak.

Page 65 of 157 | Total Record : 1565

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue