Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM HUMANITER TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERANG (STUDI KASUS PERANG SAUDARA DI SUDAN SELATAN) ]]>
<![CDATA[Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono, Mujadidah Aslamiyah*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.46 KB)
<![CDATA[Perang saudara biasa terjadi akibat perbedaan paham antar kedua pihak, bahkan sampai konflik antar agama dan etnis yang tidak mampu hidup harmonis bersama dalam sebuah negara. Konflik internal yang terjadi di Sudan Selatan juga merupakan konflik antar agama, sekaligus ras. Kekerasan seksual terhadap wanita terjadi di dalam perang saudara Sudan Selatan ini, keberadaan wanita yang lemah dalam perang seolah memberikan peluang tentara perang melakukan kekerasan seksual.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana ketentuan perlindungan Hukum Humaniter mengenai korban kekerasan seksual terhadap wanita dalam perang saudara Sudan Selatan? dan bagaimana implementasi perlindungan Hukum Humaniter Internasional mengenai kekerasan sesksual terhadap wanita terhadap kasus perang saudara Sudan selatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 49-50 Konvensi Jenewa I, Pasal 27 (2) Konvensi Jenewa IV, dan Pasal 4 (C) Protokol Tambahan I. Bahwa Sudan Selatan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya. Sebagaimana diketahui Sudan Selatan telah meratifikasi Konvensi Jenewa I hingga Konvensi Jenewa IV, serta Protokol Tambahan I dan II pada tanggal 25 Januari 2013.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS OLEH PETANI TEBU TRADISIONAL DI DESA PASUCEN KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI ]]>
<![CDATA[Aditama, Handoyo Mukti]]>;
<![CDATA[Hendrawati, Dewi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Agung Basuki]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.502 KB)
<![CDATA[Manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hubungan antar manusia ini perlu diatur agar tidak terjadi perselisihan. Cara yang dilakukan untuk mengatur hubungan tersebut adalah dengan membuat sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian inilah yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukannya. Para petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati juga menggunakan perjanjian untuk melakukan kegiatan pertaniannya sehari-hari. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun mengikuti kebiasaan yang berlaku. Petani tebu sendiri oleh masyarakat sekitar dibagi menjadi dua yaitu petani tebu anggota dan petani tebu bebas, yang tentunya dengan mekanisme perjanjian yang berbeda pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengetahui bagaimana para pihak dalam perjanjian ini menjamin perjanjian tersebut agar tidak terjadi adanya wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Perjanjian yang dilakukan petani tebu tradisional di Desa Pasucen, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati ini merupakan perjanjian tidak tertulis yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan turun-temurun tetapi memenuhi keempat syarat sah yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak mempunyai cara sendiri dalam menjamin terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya wanprestasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN BOYOLALI MENURUT UU NO. 29 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Nandra Adi Perdana*, Untung Sri Hardjanto, Fifiana Wisnaeni]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.427 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 4 UU No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, transmigrasi merupakan model pembangunan komunitas masyarakat dengan perencanaan kerja sama antar daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan menumbuh kembangkan wilayah lokasi transmigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi dan langkah serta solusi yang diambil jika terjadi wanprestasi pelaksanaan transmigrasi yang berbasis kerjasama antar daerah.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Boyolali melaluiperencanaan Program Transmigrasi dengan kerja sama antar daerah antara Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Rapak Lambur, Kutai Kartanegara.Berdasarkan hasil penelitian, jika terjadi wanprestasi, Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali terkesan lepas tangan dan menyerahkan pada warga sendiri.Solusi yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Boyolali untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemantauan danpembinaan terhadap warga di lokasi transmigrasi ]]>
<![CDATA[Kewarisan Anak dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Islamiyati, Adhiya Kennanda, Rofaah Setyowati,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.643 KB)
<![CDATA[Manusia mempunyai keterbatasan waktu untuk menjalani hidupnya. Apabila telah sampai pada  kematian, maka urusan keduniawian manusia tidak berakhir begitu saja. Sebuah kematian pada satu sisi telah mengakhiri urusan duniawi dari seseorang, namun di sisi lain, juga menimbulkan akibat hukum yang melibatkan orang-orang yang ditinggalkannya. Penelitian ini membahas kewarisan yang mempunyai objek mengenai anak dalam kandungan dan bentuk-bentuk kemajuan teknologi yang mengakibatkan definisi anak dalam kandungan semakin meluas antara lain adalah bayi tabung dan sewa rahim dari perpektif hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif guna menemukan sumber-sumber dari peraturan-peraturan yang medukung penelitian ini.Anak dalam kandungan mempunyai hak waris sebagaimana ahli waris lainya, namun pesatnya teknologi membuat adanya cara-cara untuk memperoleh keturunan yaitu bayi tabung dan sewa rahim yang memperluas definisi anak dalam kandungan,Dari keadaan anak tersebut adanya syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu tanda-tanda kehidupan yang jelas, batas maksimal dan minimal kandungan yang digunakan untuk membuktikan hubungan darah dengan ayahnya.Terkait dengan sewa rahim, keberadaan proses tersebut masih menjadi perdebatan para pakar hukum Islam, ada yang menghalalkan dan mengharamkan proses tersebut. Namun melalui rapat para ulama yang dilakukan di Kuait guna membahas sewa rahim didapatanya suatu putusan di mana sewa rahim tidak dibenarkan keberadaanya. Oleh sebab itu kewarisan anak hasil sewa rahim tidak dapat dibenarkan karena kerancuan yang disebabkan oleh nasab dari anak tersebut mengikuti ibu yang memberikan sel telurnya atau ibu yang menahan segala resiko dalam mengandung.Pembagian kewarisan anak dalam kandungan dapat dilakukan melalui 2 cara. Pertama dilakukan setelah anak tersebut lahir, cara ini memudahkan pembagian warisan di mana anak tesebut sudah jelas keberadaanya. Kedua, dilakukan ketika anak tersebut masih dalam kandungan, cara ini digunakan ketika ahli waris yang lain menghendaki pembagian seketika pewaris meninggal. Dari paparan diatas dapat diketahui bahwasanya hukum Islam telah mengatur mengenai kewarisan anak dalam kandungan secara jelas dan terperinci sesuai dengan aspek-aspek dalam asas-asas hukum kewarisan Islam.Kata kunci : Kewarisan, anak dalam kandungan, sewa rahim*) Penanggung Jawab Penulis]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DI WILAYAH JAWA TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Hirda Rahmah*, Purwoto, Indarja]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.923 KB)
<![CDATA[Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah didasari atas amanat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terdapat 21 Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Pilkada serentak di tahun 2015. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana. Penelitian ini mencoba mencari tau bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana yang dilakukan baik dari aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilahan Umum Kepala Daerah, maupun bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh para lembaga terkait, apabila terjadi pelanggaran terhadap delik pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilukada. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui Penegakan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari aspek hukum pidana telah mengatur mengenai Tindak Pidana yang terjadi pada saat Pemilukada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mengenai Tindak Pidana dalam Pemilukada dalam BAB XXIV Pasal 177 hingga Pasal 198. Sedangkan proses penegakan hukum pidana terkait adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah diawali dengan koordinasi Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan. Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilukada di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara maksimal, namun koordinasi anatar elemen dalam Sentra Gakumdu sebagai suatu sistem penegakan hukum sangat lah penting untuk ditingkatkan dalam rangka menjalankan Pemilukada yang jujur dan adil.]]>
<![CDATA[PERAN NCB-INTERPOL INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN PEREDARAN OBAT DAN KOSMETIK ILEGAL DALAM OPERASI PANGEA ]]>
<![CDATA[Riviera Jesica Manurung*, Nuswantoro Dwiwarno, Joko Setiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.635 KB)
<![CDATA[Kejahatan transnasional semakin berkembang di kehidupan masyarakat internasional. Salah satu unsur dari kejahatan transnasional adalah adanya lintas batas negara, maka diperlukan kerjasama antarnegara untuk membantu proses penegakan hukum kepada para pelaku kejahatan tersebut. Peredaran obat dan kosmetik terlarang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi. Interpol melakukan Operasi Pangea dalam rangka memberantas kejahatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran NCB-Interpol Indonesia dalam pelaksanaan Operasi Pangea di Indonesia adalah sebagai koordinator, fasilitator, dan pemberi informasi kepada instansi terkait lainnya. Pelaksanaan peran tersebut dilaksanakan melalui suatu mekanisme dan metode kerjasama tertentu antara NCB-Interpol Indonesia dengan instansi-instansi yang terkait.]]>
<![CDATA[PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TANGERANG ]]>
<![CDATA[Aulia Fitri Rahdania*, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (465.106 KB)
<![CDATA[Penerbitan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak pada dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah. Bertambahnya jenis Pajak Daerah berpengaruh terhadap jumlah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, adanya peningkatan penerimaan pajak daerah maka penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bertambah. Kota Tangerang menetapkan peralihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah sejak Januari 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kota tangerang dan untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota Tangerang.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP NASABAH PENYIMPAN BILYET DEPOSITO AKIBAT LIKUIDASI BANK ]]>
<![CDATA[Hendro Saptono, Siti Mahmudah, Sarasdewi Febryanti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (596.557 KB)
<![CDATA[Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Eksistensi dari Lembaga Penjamin Simpanan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan, hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan. Di dalam prakteknya Lembaga Penjamin Simpanan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kasus mengenai penjaminan simpanan nasabah penyimpan bilyet deposito, dalam hal ini merupakan nasabah deposito berjangka yang menyimpan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank. Hasil Penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan bilyet deposito diberikan secara implisit melalui Undang-Undang Perbankan, perlindungan secara eksplisit diwujudkan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi jika memenuhi persyaratan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, penjaminan simpanan diberikan bersamaan dengan likuidasi bank.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7 / PID. SUS - TPK / 2015 / PN DPS.) ]]>
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya, Budi Wisaksono, Lastiar Rudi H B*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (790.234 KB)
<![CDATA[Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini telah berjalan dalam suatu koridor kebijakan yang komprehensif dan preventif. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyentuh tahapan pemberian dalam arti yang luas (gratifikasi) dari seseorang (pihak lain) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai suatu tindak pidana (suap). Undang-undang korupsi saat ini telah memperkenalkan istilah "gratifikasi" sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang merupakan suatu pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat berpotensi kearah suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban aparatur negara.Namun dalam penegakan dan penerapan hukumnya cenderung menghadapi hambatan/kendala. Oleh karena itu, pengaturan masalah gratifikasi sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, memerlukan pengaturan yang bersifat komprehensif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer tersebut.Hasil yang diperoleh adalah terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengaturan gratifikasi saat ini yang memerlukan pengaturan yang bersifat menyeluruh. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (re-formulasi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (STUDI KASUS PT MNC INVESTAMA Tbk.) ]]>
<![CDATA[Dzakky Hussein*, Budiharto, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.299 KB)
<![CDATA[Pembelian kembali saham (share/stock buyback) merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada di tangan pemegang saham publik. Dalam Kondisi pasar normal pembelian kembali saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, namun untuk kondisi pasar berpotensi krisis hanya diwajibkan untuk melakukan disclosure. PT MNC Investama Tbk. (BHIT) merupakan induk MNC Group yang bergerak pada sektor media, jasa keuangan, properti, serta investasi. Group President & CEO PT MNC Investama Tbk. Hary Tanoesoedibjo mengatakan perseroan telah menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas rencana buyback saham senilai maksimal 10% dari modal disetor atau maksimum 3,78 miliar lembar. Hal tersebut dilakukan karena harga saham perseroan saat ini jauh di bawah nilai wajar gejolak yang saat ini terjadi di pasar saham memberikan kesempatan kepada perseroan untuk berinvestasi ke dalam saham BHIT. Rencana Pembelian Kembali (Buy Back) Saham yang dilakukan oleh PT MNC Investama Tbk mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.]]>
