cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 72   73   74   75   76 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN Nyoman Serikat P, A.M Endah Sri A., Raditya Ermana H*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.836 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (abortus) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hak-hak korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (abortus) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHAP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.
PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN TERBUKA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM PUBLIK MINORITAS (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011) M Syaban Husein*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.464 KB)

Abstract

Pemegang saham minoritas, umumnya berada pada posisi yang lemah, dan kepentingannya dalam suatu perusahaan, seringkali diabaikan, dan bahkan dirugikan, karena kedudukannya yang demikian dibutuhkan suatu perlindungan, salah satunya melalui Good Corporate Governance (GCG). Salah satu Perusahaan Terbuka yang tidak melindungi pemegang saham minoritasnya  dan tidak menerapkan GCG ialah PT. Sumalindo Lestari Jaya (PT. SLJ). Penelitian ini bertujuan untuk Pertama mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan PT. SLJ, Kedua mengetahui bagaimana prinsip-prinsip GCG dapat melindungi pemegang saham minoritas, dan Ketiga mengetahui kendala penerapan GCG pada perusahaan terbuka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, PT. SLJ telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan PT. SLJ tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik yang dapat melindungi pemegang saham minoritas yaitu : Keadilan (Fairness), Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), dan Responsibilitas (Responsibility). Penerapan GCG pada perusahaan terbuka terdapat beberapa kendala yaitu, Organ perusahaan yang tidak memiliki independensi, Penegakkan hukum yang masih tidak tegas, serta maraknya praktek KKN menjadi penghambat penegakkan GCG.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN PANGAN TAHU BERFORMALIN DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN Nizar Cahya Sakti Sambodo; Hendro Saptono; Aminah Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.781 KB)

Abstract

Produk yang menjadi kebutuhan primer kita sebagai makhluk hidup adalah pangan, karena pangan ini yang paling banyak memengaruhi fisik kita, karena kesehatan fisik kita salah satunya ditunjang dari asupan gizi yang didapatkan dari makanan yang kita cerna. Namun di pasaran masih beredar bahan pangan tahu yang mengandung formalin yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia khususnya para konsumen tahu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, serta pertanggungjawaban pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisa wawancara secara terbuka (open interview). Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap bahan pangan tahu berformalin di Kota Semarang, seharusnya selaras dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa bekerjanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal melindungi konsumen dari peredaran bahan pangan tahu berformalin. Peran pemerintah dalam mengawasi bahan pangan tahu berformalin juga sudah maksimal, namun masih ada pelaku usaha yang lolos dari pengawasan.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) TERHADAP LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. MARIMAS SEMARANG) Aminah, Herni Widanarti, Anita Oktaviana Sibuea*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.642 KB)

Abstract

Pelaksanaan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Marimas belum maksimal dan belum menjadi prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Kepedulian PT. Marimas terhadap lingkungan terutama dalam hal pengolahan limbah masih sangat kurang sebab masalah limbah dari hasil usaha PT. Marimas hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik sehingga warga sekitar PT. Marimas masih merasa dirugikan. Untuk itu, konsep tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) harus lebih ditekankan lagi oleh PT. Marimas terutama terhadap lingkungan hidup agar tidak merugikan warga disekitarnya.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009 -2011 Hasan, Amiek Soemarmi, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.846 KB)

Abstract

Law Number 32 Year 2004 Article 42 paragraph (1) of Local Government, confirmed that the Council has the duty and authority to discuss and approve the draft law on budget in conjunction with the Regional Head. It is included in one of the functions of the Council are set out in the budget function Act No. 32 of 2004 Section 41. Such provisions also apply to the Central Java Provincial Parliament. This research was conducted in the Central Java Provincial Parliament in order to determine the duties and authority of legislatures in the budget to carry out the functions of the local budget (Budgets) and Central Java province to find out the problems faced in carrying out the functions of Council budget for the Central Java provincial budget as well as efforts to overcome these problems. Data collection method used is the study of legislation, books, papers, and other referansi related problems, namely data collection and interviews by asking questions verbally guided by the principle of non-respondents, namely leadership of Parliament and Secretary of the Central Java Provincial Parliament Povinsi Central Java. Analysis of the data from this study will be analyzed by descriptive qualitative analysis is based on the potential validity or quality data kaitanya closely with the object of research. Based on these results, the authors concluded that the duties and functions of the authority of Parliament in the implementation of the budget to the local budget (budget) of Central Java Province Period 2009-2011 is very big and important as the Central Java Provincial Parliament in carrying out the functions of the budget to budget not only limited work together with the local government in preparing budget then menetapkanya, but also to supervise the implementation of the budget, so without the intervention of Parliament in the budget of the budget function invalid and unenforceable because it means there is no executive agreement with the legislature. Hindrances faced by the legislature in the budget to carry out the functions of the local budget (budget) of the province of Central Java is the Period 2009-2011: Plans for Local Government Unit Budget less innovative and less well delivered, time sometimes delayed discussion of of schedule because the mechanism does not meet quorum, the incompatibility of local fiscal capacity, Increased Expenditure, exceptional circumstances / emergency financing policy. The Parliament attempts to resolve the problem are: Appealing Local Government Unit (SKPD), suspended the meeting to be continued the following day without closing tightly so quorum mechanism to streamline budgets are met and if possible, then made changes to the budget.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BIDANG PARIWISATA DI KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA Rita Sihombing*, Amalia Diamantina, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.162 KB)

Abstract

Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan daerah perekonomiannya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pembangunan kepariwisataan dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan, serta memperkenalkan nilai budaya bangsa. Pengembangan kepariwisataan berada pada era tatanan wilayah administrasi pemerintah daerah yang memiliki Otoritas serta Otonomi Daerah yang mempunyai implikasi luas terhadap pengembangan kepariwisataan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan usaha pengembangan kepariwisataan sebagai salah satu upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab
ANALISA YURIDIS KASUS GUGATAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ( PPJB ) TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 280 K /Pdt/2006) Andhita Mitza Dwitama*, Suradi, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.439 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung No. 280 K/Pdt/2006 tentang PT. Pertamina dan PT. Patra jasa yang melakukan wanprestasi dan bentuk perlindungan kepada PT. Pulau Seribu Paradise sebagai penerima secara cessie tagihan piutang yang gugatannya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan permohonan kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Patra Jasa tidak melakukan wanprestasi terhadap PPJB dengan Benny Sumampouw dan PT. Pertamina melakukan suatu perbuatan melawan hukum dimana PT. Pertamina dengan aktif menarik obyek jual beli tanah dari penyertaan modalnya, sedangkan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengeluarkan putusan seharusnya mempertimbangkan dengan benar status tanah pada saat pembuatan PPJB dan mempertimbangkan prinsip unjustified enrichtment, asas nemo plus, dan kedudukan para pihak agar putusan yang dikeluarkan tidak menimbulkan suatu kerugian besar bagi satu pihak.
UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM LINGKUP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR) Natalia Nababan; R.B. Sularto; Ani Purwanti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.604 KB)

Abstract

Berbagai permasalahan yang memerlukan  perhatian dari pemerintah, diantaranya adalah Perdagangan Orang, hal tersebut menimbulkan banyaknya korban-korban  kejahatan dan berbagai permasalahan maupun kekhawatiran yang terjadi dimasyarakat pada umumnya, baik korban ataupun pihak korban. Dalam penulisan ini penulis menyoroti kasus Perdagangan Orang dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk mengetahiu bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar terkait Restitusi Korban. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder seperti Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum beserta buku-buku atau literatur-literatur karya ilmiah. Hasil yang penulis dapat dari penelitian ini adalah bahwa semua peraturan dalam kebijakan formulasi mengenai perlindungan korban sudah ada di Indonesia yang mengamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi. Namun disamping itu masih saja terjadi kekosongan hukum khususnya pada kasus ini, dimana Hakim memberikan Putusan alternatif antara pidana kurungan atau membayar Restutusi seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 4 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikarenakan pidana kurungan yang begitu singkat, terpidana lebih memilih untuk pidana kurungan sehingga perlidungan korban untuk mendapatkan Restutusi tidak tercapai.  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PENYALAHGUNAAN DEPOSITO BERJANGKA (STUDI KASUS COMMONWEALTH BANK CABANG PALEMBANG PUTUSAN NOMOR 59/Pdt.G/2013/PN.PLG) Budiharto, Rinitami Njatrijani, Sri Magfirah Indriani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.916 KB)

Abstract

Bank sebagai lembaga keuangan ternyata tidak selalu mengikuti prosedur yang benar dan terkadang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kesalahan yang dilakukan salah satunya merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang seharusnya diterapkan dengan baik guna menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank dan mencegah timbulnya kerugian nasabah atas tindakan atau perbuatan melawan hukum dari pihak bank itu sendiri serta mencegah menurunnya tingkat kesehatan bank.Dari metode penelitian dalam penulisan ini yang melalui pendekatan yuridis normatif dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan, disimpulkan bahwa sebagai konsumen, nasabah bank berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk melindugi kepentingan nasabah dan melindungi nasabah dari segala kerugian yang dirasakan oleh nasabah akibat kelalaian bank dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencapai tujuan perbankan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan tercapainya tujuan pembagunan nasional. 
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA Mahadika Tegar Deritasari, Untung Dwi Hananto, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.993 KB)

Abstract

ABSTRAKUntuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan dalam segala bidang kehidupan. Setiap daerah harus bisa mencermati sektor yang dapat menopang pembangunan di daerahnya masing-masing. Di Kabupaten Banjarnegara sesuai yang telah digariskan dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), sektor pariwisata secara riil merupakan salah satu sektor strategis penggerak pembangunan perekonomian daerah dan pengembangan wilayah, karena posisi strategis yang dimiliki Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan latar belakang tersebutlah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul “UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANJARNEGARA”.Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara? Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan bagaimana mengatasi kendala yang ada?. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan pengaturan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan Yuridis Normatif Kualitatif yang penyajiannya berpangkal pada azas-azas, teori, doktrin serta perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta dihubungkan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : bahwa strategi dan pengembangan pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup optimal namun hasilnya belum begitu baik. Pengaturan pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Banjarnegara adalah Peraturan Daerah Nomor 163 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara. Untuk mengatasi kendala yang ada, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata. Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan birokrasi untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan serta pengembangan pariwisata pada masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Kata Kunci:Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, Pariwisata.Abstrak InggrisABSTRACTTo create a society that is fair and equitable prosperous material and spiritual according to Pancasila and The 1945 Constitution that the construction carried out by the Indonesian nation is development in all areas of life. Each area should be able to look at the sector that can sustain development in their respective regions. In accordance Banjarnegara District which has been outlined in the Regionl Development Program (PROPEDA), in real terms the tourism sector is one of the strategic sectors driving regional economic development and regional development, because of the strategic position held Banjarnegara district. Based on the background is exactly what makes the writer interested to take the title “ REVENUE IMPROVEMENT EFFORTS THROUGH THE TOURISM SECTOR IN DISTRICT BANJARNEGARA “.The problem formulation in this paper is how the rourism development strategy and arrangements to increase regional income in Banjarnegara? What are the constraints faced by the department of culture and tourism and how to overcome existing constraints?. Thus the purpose of this study is to determine the strategy and development settings to improve the revenue of tourism in Banjarnegara District, to know the constraints faced by the department of culture and tourism in increasing revenue in Banjarnegara District and how to overcome these obstacles.In this study the method used is the Method Of Qualitative Normative Juridical approach that stems presentations on the principles, theory, doctrine and applicable legislation. Specifications of the research is descriptive analysis. In this study, the data used is primary data and secondary data. After the primary data and secondary data collected, then analyzed the data qualitatively.Based on the research and analysis of the data and is connected with the problems posed by the authors in this study, the conclusions can be drawn as follows : that the tourism development strategy and to increase regional income in the district is quite optimal Banjarnegara but the results are not so good. Arrangements for the development of tourism is Banjarnegara Regional Regulation No. 163 Of 2009 on Main Duties and Job Description Posirion and Function at the Department Of Culture and Tourism Banjarnegara District. To overcome the existing obstacels, The Department Of Culture and Tourism Banjarnegara promote cooperation among tourism stakeholders. Government gives easiness bureaucracy toattract investors to invest their capital. Increasing awareness and responsibility in protecting the environment as well as the development of tourism on society Banjarnegara Diatrict.KEYWORDS : REGIONAL REVENUE ( PAD ) , DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM , TOURISM . 

Page 74 of 157 | Total Record : 1565

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue