Articles
1,565 Documents
<![CDATA[KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ratih Y Situngkir*, Eko Soponyono, Laila Mulasari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.372 KB)
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dipandang sebagai suatu permasalahan yang harus ditanggulangi oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Penanggulangan itu diwujudkan dengan membentuk suatu kebijakan formulasi hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika serta melaksanakan tindakan-tindakan represif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Dengan demikian permasalahan yang diteliti yaitu tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika dalam hukum positif saat ini dan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan No.50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan, Konvensi Internasional tentang Narkotika, Konsep KUHP 2015, dan kajian perbandingan dengan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Filipina. Hasil dari penelitian bahwa dalam UU Narkotika terdapat tumpang tindih pasal pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dan tidak adanya pengaturan batas daluwarsa yang jelas bagi penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi. Berdasarkan kajian perbandingan dengan Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Filipina ditemukan beberapa hal yaitu: sanksi yang diancamkan tegas yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda bagi yang memiliki narkotika secara melawan hukum. Konsep KUHP 2015 mengatur tentang narkotika, namun tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU Narkotika. Dengan demikian perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang rumusan delik penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PUNGUTAN LIAR OLEH KEPALA PASAR TERHADAP PEDAGANG PASAR SURYOKUSUMO KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Fitri Lestari]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Suhartoyo Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.935 KB)
<![CDATA[Perkembangan masyarakat diikuti juga peningkatan kejahatan atau kriminalitas, seperti halnya pungutan liar. Perlunya penegakan hukum terhadap pungutan liar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebab pungutan liar terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat termasuk sektor perdagangan yang juga meliputi perdagangan yang ada di pasar tradisional yang dapat melibatkan pedagang dan pegawai negeri sipil. Pemidanaan terhadap pungutan liar terbatas pada pelakunya, sehingga tidak semua pelaku dapat dijerat dan dihukum atas perbuatan pungutan liar, karena hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat diberikan pidana atas pungutan liar yang dilakukannya. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar yang terjadi di Pasar Suryokusumo yang dilakukan oleh Kepala Pasar yang merupakan seorang Pegawai Negri Sipil beserta faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Sehingga dalam penelitian hukum ini mengkaji mengenai perilaku masyarakat khususnya pedagang akan kesadaran mereka terhadap perbuatan pungutan liar dengan metode pengumpulan data primer dan data sekunder melalui kepustakaan dan studi lapangan. Metode penyajian data secara kualitatif dalam suatu uraian mengenai pungutan liar dan metode analisis data dengan menggunakan metode diskriptif analisis.Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap kepala Pasar Suryokusumo melalui beberapa bagian yang merupakan suatu sisitem yaitu penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta peradilan. Dalam sistem tersebut Kejaksaan Negeri Semarang sebagai pihak yang menerima langsung laporan dari pelapor, segera melakukan tindakan dengan melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah terbukti adanya perbuatan pungutan liar setelah itu dilakukannya penyelidikan untuk menetapkan tersangka setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh untuk mencegah terjadinya pungutan liar lagi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelanggara negara.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM TERBENTUKNYA PT HOTEL INDONESIA NATOUR ]]>
<![CDATA[Hendro Saptono, Siti Mahmudah, R Giovanni Kristantyo*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.692 KB)
<![CDATA[Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh salah dua atau lebih perusahaan guna meningkatkan perekonomian maupun perkembangan perusahaan. Salah satunya dengan cara penggabungan atau merger, seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh PT Hotel Indonesia Natour.Tujuan dari penyusunan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour dan untuk mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab Direksi pada proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pengumpulan data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis yang dipakai adalah Deskritif Analisis dan penyajian datanya dalam bentuk uraian yang sitematis berupa skripsi.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam proses terbentuknya PT Hotel Indonesia Natour dan tugas dan tanggung jawab Direksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga berdirinya PT, tunduk pada peraturan yang diatur dalam UUPT. Hal ini dikarenakan dalam UU BUMN belum diatur secara khusus mengenai penggabungan atau merger.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA MANGGIHAN, KECAMATAN GETASAN, KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Katherine Candra Dewi*, Agung Basuki Prasetyo, Tri Laksmi Indreswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.864 KB)
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang- Undang Perkawinan mengatur batas umur minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan yakni pihak pria harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita harus sudah mencapai 16 tahun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan umur minimal tersebut dapat dilakukan dengan meminta dispensasi usia perkawinan kepada Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, akibat dari dilangsungkannya perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, serta Implementasi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan faktor- faktor yang menyebabkan warga di Desa Manggihan melangsungkan perkawinan dibawah umur, akibat- akibat yang timbul dari perkawinan dibawah umur, serta diketahui pula bahwa implementasi Undang- Undang Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh aparat pelaksana hukum, namun Undang- undang Perkawinan tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat di Desa Manggihan, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dan mengerti betul mengenai Undang- Undang Perkawinan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN OPERATION SOVEREIGN BORDERS AUSTRALIA DALAM PENANGANAN MANUSIA PERAHU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Christy Debora Elizabeth*, L.Tri Setyawanta, Nanik Trihastuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.615 KB)
<![CDATA[Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat dan memaksa sebagian warga negaranya melarikan diri ke luar negaranya guna mendapat perlindungan. Pergerakan tersebut menyebabkan Australia sebagai salah satu negara tujuan para pengungsi maupun pencari suaka, membuat kebijakan Operation Sovereign Borders guna memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana upaya penanganan manusia perahu sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional dalam pelaksanaan kebijakan Operation Sovereign Borders.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia dalam pelaksanaannya telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dan menodai prinsip bertetangga yang baik (good neighborliness), kebijakan tersebut juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yakni prinsip non refoulement yang bersifat ius cogens yang tercantum dalam Konvensi 1951 serta instrument-instrumen HAM internasional.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Avita Nendy Falief Yolanda]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>;
<![CDATA[Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.622 KB)
<![CDATA[Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, serta didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka perjanjian jual beli tanah harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam kenyataannya di Desa Sugiwaraw Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo masih terdapat warga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan yang dilakukan tidak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab warga masyarakat masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan dan untuk memahami perlindungan hukum yang didapat pihak pembeli dalam transaksi jual beli tanah di bawah tangan. Hasil penelitian menunjukan faktor-faktor penyebab warga masyarakat desa sugihwaras masih melakukan transaksi jual beli tanah dengan cara di bawah tangan karena proses jual beli yang dianggap mudah tanpa melibatkan pejabat yang berwenang , biaya yang dikeluarkan oleh para pihak tidak banyak dank arena para pihak sudah saling percaya antara satu sama lain. Perlindungan hukum yang didapat oleh pembeli tanah dengan cara dibawah tangan apabila transaksi jual beli tanah tersebut sudah memenuhi syarat materiil jual beli .]]>
<![CDATA[AKUNTAN PUBLIK ASING DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES ]]>
<![CDATA[FX Joko Priyono Darminto Hartono P., Chaerul Tri Rizki*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.291 KB)
<![CDATA[Akuntan publik sebagai jasa profesional pada dunia Internasional ditempatkan di dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), sehingga perlu penempatan dan pengaturannya pada hukum nasional agar berjalan semestinya. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk membantu meningkatkan pengetahuan pengaturan jasa akuntan publik baik internasional maupun nasional dan komitmen dalam pengaturan jasa akuntan publik tersebut. Metode penelitian yang digunakan Yuridis-Normatis yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, dalam konteks ini yang dimaksud adalah GATS dan juga peraturan nasional yang berlaku dan terkait terutama UU nomor 5 tahun 2011. Hasil dari penelitian yakni GATS dengan perlunya pengaturan secara spesifik jasa profesional khusus, kemudian pada jasa profesional akuntan publik disusun Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector sebagai pedoman dasar negara dalam pembuatan aturan mengenai akuntan publik. Selain itu juga adanya Schedule of Commitment negara yang merangkum komitmen negara secara khusus mengenai jasa akuntan publik.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Adhitya Pradhana NP, Eko Soponyono*), R.B.Sularto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Criminal service order is an alternative short-term imprisonment. that arise due to public discontent against imprisonment and criminal regarded as less effective. Imprisonment also cause negative impacts such as over capacity, dehumanization, educational crime by criminals. Therefore, look for alternative short-term imprisonment, criminal, one of which social work as deemed appropriate by the sentencing not only protect the interests of the community but also protect the interests of individual convicts As for the problems in this paper are: First, how the system of policy formulation punishment for criminal juvenile social work as an alternative to short prison term in the context of criminal law reform in Indonesia. Secondly, What is the policy formulation criminal system against criminal sanctions of social work as an alternative short-term imprisonment in Indonesia in comparative studies.The study used the normative juridical approach is also equipped with juridical comparative historical and juridical approach. Data were analyzed descriptively include historical and comparative analysis. Data collection use with library research and overall the data were analyzed qualitatively.The results showed that: 1) criminal sanctions policy of social work as an alternative to short-term imprisonment in the penal code in force in the territory of the Republic of Indonesia no. Social work criminal policies contained in Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. Criminalization use social sanctions for child labor use certain terms in accordance with legal regulations. 2) forms an alternative to imprisonment continue to be pursued so that eventually formed the Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) in which there are criminal social work (community service orders) as a form of witness to the non-custodial. In criminal law reform in Indonesia's criminal social work adopted and then encapsulated in the current Criminal Code Bill 2012. Based on the comparison with foreign countries, namely Malaysia Penal Code and Philippine criminal system towards the formulation of social work criminal sanctions as an alternative to short prison term in Indonesia in the legislation in Indonesia is currently no. Criminal formulation work should be applied throughout the territory of Indonesia, such as the formulation contained in Negara Malaysia and the Philippines. Suggestions can be submitted to the government for formulation of policies of social work in the criminal laws and regulations in Indonesia (The concept of the new Penal Code) should consider the advantages and disadvantages/successful application of criminal social work in other countries, so the criminal can be applied to social work effectively as alternative short-term criminal in Indonesia]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN SUKARELA FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADING (FLEGT-VPA) ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERHADAP KAYU DAN PRODUK KAYU INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sugandi, Muhammad Husni]]>;
<![CDATA[Priyono, FX, Joko]]>;
<![CDATA[Samekto, FX. Adji]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.172 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2017.19773
<![CDATA[Perjanjian Kemitraan Sukarela Forest Law Enforcement, Governance, and Trading (FLEGT-VPA) merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang penegakan hukum, peningkatan tata kelola, dan perdagangan kayu dan produk kayu, yang merupakan respon terhadap aksi pembalakan liar di negara-negara produsen kayu. Di mana fokus dari perjanjian ini adalah perdagangan kayu dan produk kayu legal. Dalam kerangka perdagangan WTO, negara-negara anggota harus tunduk terhadap aturan perdagangan GATT/WTO. permasalahan yang hukum yang timbul adalah bagaimana implikasi hukum FLEGT-VPA terhadap aturan perdagangan WTO dan ketentuan-ketentuan dalam GATT 1994 serta apakah pemberlakuan EU Timber Regulation yang melegitimasi aturan peredaran kayu dan produk kayu legal sebagai suatu hambatan teknis dalam aturan perdagangan WTO. Hasil penelitian menunjukan bahwa FLEGT-VPA tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT maupun ketentuan perdagangan WTO, kedua ditemukan bahwa EU Timber Regulation bukanlah merupakan suatu hambatan teknis.]]>
<![CDATA[PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI NIGERIA ]]>
<![CDATA[Muchsin Idris, Nuswantoro Dwiwarno, Safira Nur Halima*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (441.987 KB)
<![CDATA[Kejahatan perang yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram dalam konflik bersenjata non internasional di Nigeria terhadap Pemerintahnya dalam rangka ingin mendirikan Negara Islam yang bebas dari pengaruh budaya Barat telah menimbulkan ancaman keamanan dunia. Oleh karena itu Dewan Keamanan PBB sebagai badan organisasi internasional yang bertugas untuk menjaga kestabilan perdamaian dunia. mengupayakan cara untuk mengatasi konflik tersebut dengan penindakan yang berkaitan dengan Regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pelanggaran hukum perang. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bentuk peranan Dewan Keamanan PBB berkenaan dengan tindak kejahatan perang dalam suatu konflik bersenjata non internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang dikaitkan dengan resolusi yang berhubungan dengan Boko Haram, mengirim pasukan penjaga perdamaian, memberikan sanksi, serta memberikan mandat bagi Uni Afrika untuk pembentukan pasukan militer gabungan untuk melawan Boko Haram.]]>
