Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA KULUR KECAMATAN TEMON KABUPATEN KULON PROGO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA ]]>
<![CDATA[Antonius Yuwono Adi Putro*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (495.647 KB)
<![CDATA[Desa merupakan bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Idealnya dalam memilih calon kepala desa harus selektif dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa di desa Kulur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh dilapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pelanggaran, diantaranya adanya pelanggaran berupa politik uang (money politics) dan tidak tegasnya Panitia, Pengawas, dan Pembina Pelaksana Pilkades. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan terdapat kekurangan seperti halnya di atas, namun kesadaran masyarakat desa Kulur untuk berpartisipasi dalam memilih calon kepala desa menjadi nilai positif tersendiri dalam Pilkades. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi kepada warga masyarakat terutama lansia tentang tata cara pencoblosan dalam Pilkades di Desa Kulur. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN ]]>
<![CDATA[Candrika Nanda Sasmita]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.987 KB)
<![CDATA[Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP & AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu contohnya pada waktu lebaran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan lebaran AKAP & AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, pada pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang Tetapi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan sebuah penegakkan terhadap perusahaan otobus yang melanggar. Kesimpulan dalam kasus ini, belum terciptanya perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan dalam penyimpangan tarif tersebut. Seharusmya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM MENDIRIKAN BANGUNAN TANPA IZIN DI ATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 3028K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[R.Suharto, Sukirno, Hanung Aninditya*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (595.818 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan kapal guna memperoleh modal usaha perikanan, serta mengetahui akibat yang timbul bila terjadi perubahan regulasi sehingga nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit pada bank dilakukan melalui prosedur dengan tahapan-tahapan dan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Permohonan kredit setiap pemberian kredit baru dan atau perubahan-perubahannya harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah permohonan disetujui oleh pihak bank, maka pemohon dapat menerima pinjaman yang dimohonkan. Sedangkan, akibat yang timbul bila nelayan tidak memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa alternatif dan langkah hukum yang ditempuh, yaitu somasi, penjualan agunan dan penjaminan lagi. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pengaturan mengenai alat tangkap menjadi permasalahan bagi nelayan maupun pemilik kapal dalam mengembangkan usaha perikanannya, khususnya dalam penyaluran kredit diharapkan pihak investor selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perbankan.]]>
<![CDATA[LEGAL ACTIONS VERZET AGAINTS EXECUTION CONFISCATION IN CIVIL CASE AT DISTRICT COURT SEMARANG (CASE STUDY COURT DECISION NO. 152/Pdt.Plw/2006/PN.SMG) ]]>
<![CDATA[Ahmad Nurhuda, R. Benny Riyanto*), Marjo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.617 KB)
<![CDATA[ Plaintiff fears that the defendant would transfer the objects that result in execution cases can not be implemented because the object does not exist to make plaintiffs laying sequestration, but the problem is what if the object that is placed arresting turns of a third party.The purpose of this research is to find out how a third-party opposition procedure (Derden verzet) in the examination of civil cases in the District Court of Semarang and submission of the third party against Sita execution in Relation to Delay Execution.Method of approach used in this research, according to the type of research that studies the normative legal (juridical normative), it can be used more than one approach.Based on this research, that the data provided by the plaintiff must be able to be verified, but in this case the judge error in relying only on data provided by the plaintiff. The existence of a third party Resistance (Derden verzet) does not delay the execution, but it is possible to delay the execution during there are reason legally allowed to delay the execution. The decision which legally binding, the judge issued a Letter Withdrawal of Sita execution and ordered court clerks and the bailiff to immediately revoke the object of placing confiscated from verdict of execution confiscation.]]>
<![CDATA[LEGALITAS USAHA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd) YANG BELUM BERBADAN HUKUM DI KABUPATEN KENDAL ]]>
<![CDATA[Radityo Muhammad Harseno*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.005 KB)
<![CDATA[Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dalam perjalanannya PNPM-MPd dihentikan oleh Pemerintah Pusat, oleh karenanya hal tersebut berdampak pada legalitas usaha yang dijalankan UPK serta upaya mewujudkan bentuk usaha badan hukum UPK yang belum berbadan-hukum salah satunya di Kabupaten Kendal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas usaha UPK eks PNPMMPd yang belum berbadan-hukum di Kabupaten Kendal dan untuk mengetahui hambatan dalam upaya mewujudkan badan hukum usaha UPK eks PNPM-MPd di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data primer dengan wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa legalitas usaha UPK eks PNPM-MPd yang belum berbadan-hukum di Kabupaten Kendal belum dapat dipenuhi. Hal itu terlihat melalui belum terpenuhinya unsur-unsur menjalankan perusahaan yang dilakukan UPK dan belum adanya dokumen legalitas usaha. Hambatan dalam upaya mewujudkan badan hukum usaha UPK eks PNPM-MPd terletak pada ketidak-pastian peraturan perundang-undangan yang mengatur keberlanjutan program PNPMMPd, sehingga hal tersebut menghambat stakeholder UPK dalam mewujudkan badan hukum usaha UPK eks PNPM-MPd yang belum berbadan-hukum di Kabupaten Kendal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PERUSAHAAN JAMU PT SIDO MUNCUL SEMARANG ]]>
<![CDATA[Aminah, Titi Wahju Setiawati, Ayuning*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (399.672 KB)
<![CDATA[Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh Perusahaan sesuai dengan pasal 74 UU.Nomor 40 tahun 2007 (UUPT). Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan CSR sesuai dengan filosofi dan konsep CSR yang sejati.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan CSR dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris.Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya, PT Sido Muncul melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kendala-kendala yang dirasakan oleh PT Sido Muncul dalam mengimplementasikan CSR-nya adalah berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dari perusahaan.Diharapkan dalam pelaksanaan CSR, PT Sido Muncul Semarang dapat melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat memonitor kegiatan CSR. selain itu perlu adanya campur tangan dari pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR serta perlu adanya sanksi yang tegas jika suatu perusahaan tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan CSR.]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN UANG JAMINAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IUU FISHING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (STUDI TERHADAP KASUS VOLGA, PROMPT RELEASE) ]]>
<![CDATA[L. Tri Setyawanto, Nanik Trihastuti, Kevin Vilio Parasian*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.972 KB)
<![CDATA[Penangkapan ikan illegal adalah masalah yang telah menjadi perhatian penting bagi banyak negara karena berdampak besar terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi negara pantai. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus Volga yang terjadi antara Rusia dan Australia. Permasalahan yang di bahas dalam penulisan ini adalah Apakah tindakan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal Volga yang berbendera Rusia di wilayah ZEE Australia melanggar ketentuan-ketentuan mengenai IUU Fishing dalam Hukum internasional dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa melalui pembayaran uang jaminan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan IUU Fishing yang dilakukan oleh Rusia di dalam wilayah ZEE Australia menurut UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari sumber-sumber hukum yang antara lain adalah prinsip hak berdaulat di wilayah ZEE dari negara pantai dan prinsip pelepasan segera dengan uang jaminan yang layak. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penangkapan ikan yang dilakukan Kapal Volga yang berbendera Rusia di ZEE Australia adalah tindakan IUU Fishing dan penyelesaian sengketannya melalui pembayaran uang jaminan terkait pelepasan segera (Prompt Release). Penentuan jumlah uang jaminan yang tidak diatur dalam UNCLOS membuat penentuan jumlah dari uang jaminan tersebut menjadi sengketa diantara Rusia dan Australia dan akhirnya diselesaikan di ITLOS.]]>
<![CDATA[FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KESEHATAN DALAM KONTEKS GATT ]]>
<![CDATA[Stephanie Apsari Putri*, Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (529.325 KB)
<![CDATA[Penulisan hukum ini membahas tentang Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang ditujukan sebagai upaya perlindungan kesehatan dilihat dari konteks General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1994).Kesehatan manusia semakin memburuk karena dampak buruk rokok yang peredarannya tidak terkendali.Untuk mengatasi hal ini dibentuklah suatu ketentuan yang bersifat global sebagai upaya perlindungan kesehatan manusia, yang disebut dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).Lahirnya FCTC disambut baik oleh para ahli kesehatan masyarakat karena FCTC diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalahan kesehatan akibat rokok.Namun, FCTC juga menuai protes keras dari berbagai kalangan seperti dari para pelaku industri rokok.Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak FCTC sehingga tidak meratifikasinya.Selain itu, pokok- pokok kebijakan FCTC dianggap mengancam kelangsungan industri rokok.Penelitian hukum ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif.Bahan hukum yang dikumpulkan merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Bahan hukum tersebut diinventarisir, dikategorikan, dan di sistematisir untuk kemudian dianalisis dengan interpretasi teleologis atau sosiologis.Bahan- bahan hukum yang telah dianalisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk laporan skripsi (penulisan hukum).Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa penolakan ratifikasi FCTC oleh Indonesia didasari oleh perdebatan yang panjang antara pihak yang pro dan kontra terhadap FCTC. Menurut GATT 1994, FCTC dapat dikategorikan sebagai hambatan. Hambatan ini dapat dibenarkan selama diterapkan secara non- diskriminatif.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAHAN TERBUKA HIJAU KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011– 2031 ]]>
<![CDATA[Ari Mahardika]]>;
<![CDATA[Henny Juliani]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.427 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Berdasarkan hasil penelitian, Kota Semarang Kota Semarang sudah membuat kebijakan tentang lahan terbuka hijau, yaitu dengan menerapkan kawasan penyangga di 3 Kecamatan yaitu di Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngaliyan. Kawasan penyangga selain bertujuan untuk menyediakan lahan terbuka hijau tetapi juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk mewujudkan Kota Semarang yang hijau, berwawasan ekologi, lingkungan dan berkelanjutan serta bermanfaat sosial ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga melakukan kebijakan dalam penyediaan lahan terbuka hijau di Kota Semarang, diantaranya yaitu dengan penyediaan ruang terbuka (Open Space) dan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan pihak swasta untuk membuat perjanjian kerjasama pembangunan yang disertai dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.Beberapa hambatan yang dijumpai dalam penyediaan lahan terbuka hijau di antaranya alokasi pendanaan Pemerintah yang terbatas dan Ruang Terbuka Hijau belum menjadi program prioritas dalam pembangunan kota. Dalam penelitian ini juga dijabarkan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BAPAS KELAS I SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nur Rochaeti, Endah Sri, Lisda Dina Uli P*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.55 KB)
<![CDATA[Fenomena kejahatan yang sekarang menjadi perhatian khusus oleh pemerintah hingga masyarakat umum adalah kejahatan oleh dan kepada Anak. Balai Pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam setiap perkara yang dilakukan oleh anak. BAPAS diharapkan dapat menjadi pemantau serta pendamping bagi Anak Berhadapan dengan Hukum. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum Anak Berhadapan dengan Hukum menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kelas I Semarang. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empiris. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu BAPAS Kelas I Semarang dan LPAS Jawa Tengah.Hasil penelitian dalam pelaksanaan tugas BAPAS di lapangan akan dilaksanakan oleh Petugas Kemasyarakatan yang dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan pembimbingan dari tahap pra-ajudikasi hingga post-ajudikasi bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, dan juga bekerjasama dengan LPAS, LPKS dan LPKA pada regional kerja BAPAS. Tugas pertama Pembimbing Kemasyarakatan adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan yang akan menjadi pedoman penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap Pelaku Anak. Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menjalankann tugasnya selalu berpedoman dengan isi dari Pasal 65 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
