cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 101 Documents
 2   3   4   5   6 
Quo Vadis: Harmonisasi Sistematika Pengaturan Pilkades pada UU Desa terhadap Kedudukan Pancasila sebagai Philosophische Gronslag Brillian Feza Eryan Prasetya; Nunik Nurhayati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bingkai negara hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu gagasan konseptual yang dapat digunakan untuk menjangkau nilai luhur Pancasila selaku philosophische grondslag atau dasar falsafah bagi bangsa Indonesia. Hal tersebut secara prinsipal diperlukan untuk memudahkan tercapainya tujuan nasional melalui peneguhan harmonisasi nilainilai Pancasila terhadap konstruksi hukum dan konsep kedaulatan rakyat di Indonesia. Adanya upaya demokratisasi yang integralistik di Indonesia nampak pada diregulasinya asas penyelenggaraan pemilihan umum (langsung, umum, bersih, jujur, dan adil) terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta pemilihan kepala desa (Pilkades). Hal tersebut berarti pula bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Pilkades itu dilakukan dengan cara voting atau pemungutan suara, yang notabene merupakan konsep demokrasi Barat dengan hasil akhir berupa kemenangan dan kekalahan. Hal tentu berpotensi menimbulkan konflik identitas pada pluralitas masyarakat di daerah. Sedangkan jika bercermin pada histori pengaturan hukum pemilihan kepala daerah yang masih menyisakan kondisi onrechtszekerheids, tentu harapannya Pilkades tidak bernasib sama terhadap hal tersebut. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menerapkan metode yuridis-normatif. Hal itu pada prinsipnya dilakukan melalui pendekatan secara historis, konseptual, dan yuridis, yang berkaitan dengan problematika a quo. Sehingga dalam menjangkau solusinya akan dianalisis berdasarkan kajian yang bersifat literature research.
Model Ideal Suksesi Kepemimpinan dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia M. Junaidi; Diana Setiawati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujua untuk mengetahui model ideal suksesi kepemimpian nasional dalam demokrasi di Indonsia. Hal didasarkan bahwasanya Kontinuitas atau suksesi dalam kepemimpinan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, karena suksesi tersebut akan menentukan keberlangsungan hidup mereka, Dari banyaknya kasus hukum yang menjerat para pemimpin dalam pemerintahan negara Indonesia, serta didapatinya pemimpin yang tidak kompeten dan hanya bermodalkan relasi dan uang saja, dapat disadari bahwa ternyata Indonesia secara keseluruhan belum dapat mempersiapkan penerus melalui perencanaan suksesi untuk memimpin atau mewakili rakyat, Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan suksesi kepemimpinan yang ada dan dibutuhkan di Indonesia. Dimulai dari berbagai kelemahan dan persoalan muncul dalam sistem pemilihan umum yang berlaku di Indonesia saat ini, mulai dari partisipasi politik berbiaya tinggi hingga lemahnya sistem kaderisasi kepemimpinan, Penelitian ini dilakukan dengan studi menggunakan metode kajian pustaka dengan fokus pembahasan pada pemahaman mengenai suksesi secara kesluruhan, Pandangan islam dalam kepemimpinan, pemilihan pemimpin dengan mengembalikan prinsip musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi pancasila; dan berlangsungnya kaderisasi para pemimpin.
Implementasi Crowdfunding dalam Rangka Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila demi Mencapai Kesejahteraan Sosial Iramadya Dyah Marjanah; Wardah Yuspin
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi ekonomi menjadi salah satu faktor dalam pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pemanfaat teknologi finansial atau fintech memiliki peran penting dalam membantu memfasilitasi UMKM pada akses pembiayaan. Salah satu bentuk alternatif pembiayaan adalah crowdfunding yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.2018 tentang Equity Crowdfunding lalu diperluas menjadi POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Securities Crowdfunding. Terdapat berbagai bantuan dari Pemerintah kaitannya dengan pembiayaan yaitu dengan adanya KUR. Namun KUR belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM karena berbagai alasan. Sehingga kesejahteraan belum tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merujuk pada data sekunder seperti peraturan perundangundangan, buku, jurnal akademik, dan artikel opini yang mendukung proses analisis. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pembiayaan dengan skema crowdfunding ini memiliki relevansi terhadap sila-sila yang ada dalam Pancasila. Skema yang digunakan dalam crowdfunding adalah gotong royong yang secara inklusif merupakan inti dari Pancasila. Dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Urgensi perda Jaminan Produk Halal di Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Demokrasi berdasarkan Nilai Pancasila Sakina Yeti Kiptiyah; Rohmad Suryadi; Nunik Nurhayati
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan pengambilan data primer melalui wawancara dengan narasumber dan pengambilan data sekunder melalui study pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan usulan Perda jaminan Produk Halal di Kota Surakarta sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih penuh dinamika dan sampai saat ini belum menemui titik temu. Selain itu, di satu sisi permasalahan maraknya warung makan yang menjual daging anjing semakin marak dan menimbulkan protes dari komunitas warga. Oleh karena itu penting untuk Kota Surakarta segera membahas Perda jaminan Produk Halal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang berkualitas, bergizi, bermutu dan tidak menimbulkan masalah kesehatan. Setidaknya terdapat tiga urgensi perda jaminan halal untuk diimplementasikan di Kota Surakarta. Pertama, secara demografis dan sosiologis mayoritas masyarakat muslim di Kota Surakarta mempunyai pandangan memegang adab hanya mengkonsumsi yang halal. Kedua, Perlindungan konsumen menjadi hal penting yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ketiga, Dengan adanya peraturan daerah jaminan halal membantu operasional mekanisme perijinan di tingkat lokal semakin jelas. Mekanisme pengusulan Raperda jaminan produk halal secara demokratis berdasarkan nilai Pancasila terbuka lebar bagi elemen masyarakat namun sangat tergantung political will dari stakeholder pengampu kebijakan.
Aktualisasi Dasar Negara Pancasila dalam Perubahan Hukum Dasar Negara Konstitusi UUD 1945 di Indonesia Peggy Dian Septi Nur Angraini; Aidul Fitriciada Azhari
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penelitian ini mengetahui hubungan dasar negara dengan konstitusi negara dan kesepakatan dasar serta fungsi perubahan dalam konstitusi. Metode Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah membuktikan suatu negara berdiri karena adanya pondasi dasar negara dan pilar konstitusi yang dapat melindungi serta menjamin tujuan negara. Keduanya mempunyai keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara di pembukaan UUD 1945 yakni hubungan formal dan UUD 1945 sebagai kaidah hukum negara yang seluruh unsur bersumber pancasila yakni hubungan material. UUD 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan amandemen pada tahun 1999-2002 oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) periode UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945, dan kemudian UUD 1945 yang diamandemen I, II, III, dan IV. Sebagai wujud demokrasi suatu negara maksud perubahan konstitusi ialah mengubah pasal yang tidak jelas dan tidak tegas dalam memberikan aturan, mengubah dan menambah aturan yang singkat, tidak lengkap, terlalu banyak mendelegasikan aturan terhadap Undang-Undang dan suatu ketetapan lain, memperbaiki kesenjangan dasar, dan memperbarui ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan politik dan ketatanegaraan. Sehingga pembentuk konstitusi dihadapkan dengan mengubah konstitusi tanpa harus mengubah identitasnya Pancasila.
Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Prinsip Keempat Pancasila Pilkada di Indonesia Faris Anand Fatah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Universal umum merupakan penerapan sistem demokrasi yang pada hakekatnya membolehkan seluruh masyarakat negeri buat berpartisipasi dalam menduduki struktural pemerintahan. Kenyataannya negara Indonesia sepanjang ini belum seluruhnya mencerminkan pandangan hidup yang diciptakan oleh bangsa Indonesia. Isu yang diteliti berkaitan dengan demokrasi selaku pengejawantahan nilai- nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan anggota parlemen Indonesia. Perihal ini cocok dengan kewajiban konstitusional Indonesia buat jadi negeri hukum dan demokrasi. Sila Keempat Pancasila mencerminkan prinsip- prinsip demokrasi. Selaku asas hukum, Indonesia menganut demokrasi dalam melakukan proses berbangsa serta bernegara dalam melakukan sistem referendum. Kedatangan demokrasi selaku bentuk nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan anggota parlemen sangat berarti untuk bangsa Indonesia selaku negeri hukum. Oleh sebab itu, selaku negara yang taat hukum, kita pula harus menjunjung besar prinsip- prinsip demokrasi. Pilkada Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai- nilai yang tercantum dalam demokrasi yang berpedoman pada sila keempat Pancasila, musyawarah ataupun musyawarah dalam perwakilan.
Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Ishviati Joenaini Koenti; Takaria Dinda Diana Ethika; Rendradi Suprihandoko
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan negara dituntut untuk mewujudkan tujuan negara. Penyelenggara negara dijalankan oleh pejabat negara. Dalam jabatan menempel wewenang. Dalam menjalankan wewenangnya, acapkali pejabat negara membuat suatu keputusan dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan yang menimbulkan kerugian negara. Trend kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi (2017-2021) meningkat. Praktik korupsi tidak hanya dilakukan sendiri tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha, kolega, anak buah dan lainnya, Jadi korupsi terkait kolusi dan nepotisme (KKN). Penegakan hukum selama ini belum mampu mengatasi. Oleh karennya penegakan etika bernegara diperlukan. Membangun sistem etika bernegara, sudah diawali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan menerbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/ MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersin Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, mengingat kelemahan yang ada pada pendekatan yuridis selama ini maka perlu dikembangkan pendekatan baru yaitu pendekatan etika. Penegakan pendekatan etika sangat relevan dibangun untuk memberantas KKN, Etika profetik dapat dikembangkan sejalan dengan sila 1 Pancasila. Implementasi etika akan berbentuk sikap/perbuatan/perilaku yang baik . Penyusunan etika pejabat publik yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, perlu diperkuat dengan Institusi penegak etika penyelenggara negara.
Aktualisasi Pancasila dalam Pembentukan Etika Bernegara I Istani
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bermula saat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 guna membahas dasar negara di Gedung Chuo Sangi In, Sejarah lahirnya Pancasila pun dimulai. Setelah mengetahui dan memahami sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 serta perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia oleh Para Tokoh Bangsa Indonesia, maka sebagai penerus Bangsa wajib untuk mengaktualisasikan Pancasila. Makalah ini akan menggali lebih lanjut mengenai Aktualisasi Pancasila terutama dalam pembentukkan etika bernegara.
Keadilan Sosial dalam Ketentuan Kecelakaan Lalu Lintas yang Ditimbulkan oleh Kerusakan Jalan di Indonesia Ikhwanul Muslim; Bayu Prasetyo; Rio Arif Pratama
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan di Indonesia merupakan suatu fenomena yang secara hukum menjadi tanggungjawab penyelenggara negara berdasarkan amanat Pasal 273 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang apabila tidak dipenuhi maka akan memberikan konsekuensi pidana bagi penyelenggara negara. Dengan adanya ketentuan ini, bangsa Indonesia telah menempatkan warga negara dan penyelenggara negaranya secara adil di hadapan hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan segala bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian yang dalam hal ini ialah kecelakaan lalu lintas. Fakta hukum ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tulisan ini juga akan mengulas konsep hukum yang ada pada negara Malaysia sebagai bentuk perbandingan normatif bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang baik bagi seluruh warga negaranya atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan analisis konsep keadilan sosial yang diimplementasikan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yang kemudian dilakukan pengumpulan data berdasarkan studi pustaka dan pada akhirnya dilakukan analisis secara deskriptif.
Pancasila sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Perekonomian yang Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Fernanda Januar Yudiyanto
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara harus memiliki sebuah landasan atau sumber dalam menyusun suatu negara. Landasan atau sumber dari segala sumber hukum yang menjadikan sebuah pedoman visi misi dan cita cita bangsa atau negara. Dalam membangun bangsa atau negara dengan tujuan yang jelas harus memiliki landasan atau dasar. Dasar Negara atau Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila juga sebagai pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan cita citanya di berbagai bidang salah satunya ekonomi. Ekonomi adalah dasar alokasi sumber daya, barang dan jasa suatu negara. Dasar inilah yang terdapat pada dasar negara Indonesia pada sila yang ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan hasil pembahasan Pancasila sebagai pedoman berpandangan hidup dalam perekonomian. Pancasila terdapat tujuan bangsa dan negara dalam menciptakan Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Keadilan ekonomi dalam arti Pancasila merupakan suatu kondisi dimana terdapat kesamaan dalam pengendalian ekonomi Negara Indonesia.

Page 4 of 11 | Total Record : 101

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus] 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum