cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yasir Sidiq
Contact Email
lppi@ums.ac.id
Phone
+6282134901660
Journal Mail Official
lppi@ums.ac.id
Editorial Address
Gedung Induk Siti Walidah Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Surakarta
ISSN : 28302699     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum merupakan salah satu kegiatan yang membantu mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang hukum. Selain itu kegiatan ini merupakan implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
Arjuna Subject : -
Articles 101 Documents
 3   4   5   6   7 
Inclusive Education: The Rights of People with Disabilities Fina Nusa Puspa
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus]
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengakui dan menghormati hak asasi manusia penyandang disabilitas merupakan elemen integral dari masyarakat demokratis. Menempatkan penyandang disabilitas individu sebagai individu yang memiliki pengecualian dan terpisah dari partisipasi Publik. Disabilitas dipandang sebagai masalah kesehatan, dimana Penyandang Disabilitas dianggap sebagai orang yang sakit dan harus disembuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas. Nilai-nilai Pancasila yang menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia perlu mengikutsertakan penyandang disabilitas agar dapat mensejahterakan diri.
Anomali Perilaku Pemilih Generasi Z di Kabupaten Kulon Progo Anom Bagaskoro
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku pemilih menjadi kajian yang sudah sering dibahas dengan berbagai pendekatan. Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia sangat penting untuk mengetahui perilaku pemilih. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena perilaku pemilih akan menentukan strategi ataupun perlakuan khusus guna menanggulangi tidakan pemilih yang menyimpang. Terkhusus bagi lembaga yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu seperti KPU. Data mengenai perilaku pemilih akan menentukan sikap dan kebijakan KPU guna mengontrol partisipasi pemilih di pemilihan umum. Disisi lain partai politik sebagai peserta pemilihan juga memerlukan informasi mengenai perilaku pemilih guna pemetaan kampanye yang strategis. Kajian ini mengangkat tema mengenai perilaku pemilih dengan pendekatan metode penelitian deskriptif statistik untuk memperoleh data yang terukur. Namun metode ini hanya terbatas pada satu varibel sehingga tidak mampu menjabarkan hasil penelitian. Sehingga perlu pendekatan lebih dalam dengan metode penelitian kualitatif, berbasis wawancara. Hasil penelitian berupa data numerik dan hasil wawancara. Dari data tersebut terjadi anomali ataupun penyimpangan fenomena perilaku pemilih Generasi Z yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Akan tetapi anomali ini tidak dapat diintepretasikan sebagai Tindakan penyimpangan dan negatif pemilih generasi Z.
Implementasi Penerapan E-Voting dalam Rangka Transformasi Digital pada Manajemen Pemilihan Umum di Indonesia
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia merupakan proses krusial dalam demokrasi, dan transformasi digital dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam hal ini. Paper ini membahas implementasi e-voting sebagai bagian dari transformasi digital pada manajemen pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, manfaat, dan tantangan dalam implementasi e-voting, serta merujuk pada pengalaman negara lain yang telah mengimplementasikan e-voting. Selain itu, paper ini akan membahas konteks hukum dan regulasi terkait pemilihan umum di Indonesia, serta tantangan hukum dalam mengimplementasikan e-voting. Transformasi digital memiliki peran krusial dalam pemilihan umum, di mana penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi penghitungan suara dan memperluas partisipasi pemilih. Implementasi e-voting dalam proses pemilihan umum di Indonesia memiliki dampak sosial yang signifikan. Kerangka hukum yang jelas dan regulasi yang memadai perlu disusun untuk mengatur implementasi e-voting dan melindungi keamanan serta integritas pemilihan. Implementasi e-voting juga dihadapkan pada tantangan teknis, seperti infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan personel, keamanan suara, dan komunikasi efektif. Strategi yang matang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan suksesnya implementasi e-voting. Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk implementasi e-voting di Indonesia, di antaranya yaitu penyusunan kerangka hukum yang jelas, perencanaan infrastruktur yang komprehensif, pelatihan dan kesadaran masyarakat, penguatan keamanan suara, serta sosialisasi dan komunikasi efektif.
Keluarga Ramah Anak: Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak di Surakarta
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peristiwa hukum mengenai kekerasan anak di Indonesia belum sepenuhnya teratasi dengan baik. Adapun langkah mitigasi atau sebagai wujud penanggulangan kekerasan terhadap anak dari pemerintah sendiri dengan mengadakan program kota layak anak, khususnya di kota Surakarta. Penelitian ini dikaji menggunakan metode pendekatan non-doktrinal kualitatif, dengan menggunakan sumber utama berupa wawancara dengan narasumber terkait dalam penelitian ini, serta menyertakan berbagai sumber data dari literatur-literatur yang berkaitan. Penelitian ini akan menyajikan langkah-langkah penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surakarta dan peran keluarga ramah anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam perspektif islam.
Pendidikan Politik bagi Masyarakat oleh Partai Politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik di Kabupaten Bangka Y Yandi; Eko Riyadi; Arifin Faqih Gunawan; Enny Agustina
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Partai Politik dalam Negara Demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang partai politik yang ada melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Politik? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan norma-norma yang sudah diidentifikasi sebagai norma hukum. Hasil penelitian pengaturan fungsi partai politik sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan kepada anggota dan masyarakat luas dengan mengacu kepada program masing-masing partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan RT), dengan bentuk kegiatan seperti sosialisasi, diskusi, seminar, kegiatan sosial, dengan materi tentang aturan dan konstitusi partai untuk anggota partai atau kader partai dan peran penting masyarakat dalam berpolitik.
Hubungan Politik Hukum dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum di Indonesia Marita Fatimah
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Filsafat hukum dan politik hukum merupakan bidang disiplin hukum yang saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri yang berarti satu disiplin hukum tidak akan memiliki makna tanpa melibatkan disiplin hukum lainnya dalam konteks pembangunan hukum, agar semua produk hukum yang dibuat dapat berjalan efektif yang dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan atau tool of analysis. Tujuan dari penelitian ini adalah suatu tinjauan adanya hubungan yang saling berkaitan antara politik hukum dengan filsafat hukum. Metode penelitian merupakan penelitan yuridis normative dengan pendekatan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Sebagai suatu kesimpulan bahwa politik hukum merupakan kebijakan tentang hukum untuk mencapai tujuan politik hukum yaitu tujuan negara dengan menentukan arah, bentuk dan isi hukum meliputi penerapan, pembentukan dan penegakan hukum sedangkan filsafat hukum dalam politik hukum berperan untuk memperoleh hakikat hukum dan mengkajinya secara mendalam mengenai hukum dan menerapkan hukum untuk kepentingan masyarakat.
Pentingnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia Noor Rahmad
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep politik negara Indonesia, pemilu salah satu proses yang diselenggarakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota DPRD ataupun DPRI, maupun untuk memilih anggota eksekutif 9Presiden dan wakil Presidn. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemulu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang. Negara yang demokratis negara yang mementingkan dan mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi maupun golongan dan dalam setiap pengambilan kebijakan selalu melihat aspirsi masyarakat. Masyarakat adalah pemeran utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang penting. peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah turut serta dan berpartisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan pemilihan wakil rakyatbaik eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu perlunya meyelenggarakan pendidikan politik yang harus diketahui oleh masyarakat agar pada saat pelaksaan pesta demokrasi tidak asal pilih dan hanya ikutikutan saja. Dengan mengadakan Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak lagi mengalami ketidaktahuan terhadap calon wakil rakyat yang memreka pilih \. Dengan demikian apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Pancasila dan Piagam Madinah: Relevansi dan Implementasinya dalam Pembentukan Etika Berbangsa dan Bernegara Rio Pradita Wibowo; Berliana Anggita Putri; Sandya Mahendra; Ade Nur Rizal Lul Huda
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Piagam Madinah, yang merupakan perjanjian luhur (high agreement) untuk mengabadikan negara Madinah, adalah konstitusi tertulis pertama yang pernah dibuat. Piagam Madinah berisi gagasan-gagasan dari budaya dunia kontemporer yang prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada etika nasional dan pemerintahan. Berbeda dengan pengertian rechtsstaat, atau negara hukum, yang bersumber dari gagasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya negara hukum Pancasila, negara Indonesia lebih sesuai dengan pengertian negara hukum baru. Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kadang dikenal dengan istilah “penelitian hukum”. Ciri-ciri Hukum Pancasila Negara menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk analisis data. Menurut temuannya, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepastian dan keadilan, bangsa yang religius, adanya kerjasama hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dan hukum, serta dasar pembuatan dan pembentukan hukum berdasarkan asas-asas hukum yang netral dan universal. Penggunaan Piagam Madinah dan Pancasila, sangat diperlukan dalam penerapan aturan etika dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan haruslah mendasar dalam tatanan Negara Indonesia supaya melahirkan etika berbangsa dan bernegara yang baik untuk masyarakat Indonesia.
Pembebasan Lahan Guna Pembangunan Jalan Tol (Tax on Location) dalam Pengaruh Ekosistem Lingkungan Lingkup Hukum Agraria Anissa Nur Zahrani; Saffa Abdullah Abdad; Moh. Indra Bangsawan
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia hidup di dunia selalu berhubungan dengan tanah dalam berkegiatan. Tanah tersebut dijadikan tempat yang ditinggali serta dibangun guna menunjang kegiatan. Dahulu di Indonesia masih menggunakan peraturan agraria dari hukum barat. Namun dirasa masih mengandung dualisme hukum, maka diperlukan Reformasi agraria ini memiliki tujuan untuk masyarakat. Tujuannya untuk menumpaskan permasalahan agraria, mensejahterakan masyarakat melalui sektor pangan, mengentaskan kemiskinan dengan pembukaan lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi yang mendorong pemerintah membuat undang-undang agraria. Di tahun 1960, dibentuklah UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Untuk memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan kegiatan agar mendapatkan upah sebagai bayaran dari pekerjaannya. Dalam kegiatan masyarakat, diperlukan kemudahan guna pendistribusian dan mengurangi jarak tempuh waktu yang diperlukan. Maka dari itu dibangun jalan tol yang dirasa memudahkan masyarakat. Namun dalam pembangunan jalan tol ini menimbulkan dampak di masyarakat seperti dampak terhadap lingkungan maupun lalu lintas di masyarakat.
Tinjuan Yuridis Kampanye yang Dilakukan Secara Online pada Kampanye Pemilu 2024 Danang Sugihardana; Muhammad Hamam Firdaus; Nabila Rahmawati Rama
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wadah platform online saat ini menjadi sarana komunikasi berbagai pihak, media sosial pun memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat. Platform online menjadi salah satu strategi dalam aktivitas berkampanye dengan memanfaatkan literasi digital sebagai tujuan mengedukasi masyarakat secara kolektif terhadap wawasan dalam berpolitik. Metode pada penelitian ini menggunakan hukum normatif yang dikaitkan oleh studi kepustakaan dengan mengumpulkan data yang ada di masyarakat menjadi satu argument yang efektif, dengan didukung oleh berbagai sumber literasi hukum. Membahas berbagai aturan hukum dalam berkampanye online serta berkolaborasi dengan berbagai pihak pengawasan kampanye seperti Bawaslu dan KPU, akibat hukum yang dapat terjadi karena hal tersebut dapat berupa sanksi administrative dari mulai teguran hingga diskualifikasi selai itu dapat juga mendapat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 492 dan 521 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diakamodir pada pasal UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. agar dapat meminimalisir terjadinya chaos atau perang tidak sehat antar sesama partai maka dibutuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar berbagai aturan yang dibentuk oleh pemerintah.

Page 5 of 11 | Total Record : 101

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue 2025: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2024: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2023: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum [Edisi Khusus] 2022: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum