cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2024): June" : 7 Documents clear
Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) di Wilayah Pulau Jawa Magdalena, Magdalena; Ainy, Asmaripa
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90408

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan merupakan program pemerintah Indonesia sebagai upaya menuju Universal Health Coverage (UHC). Jaminan kesehatan nasional ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kepatuhan peserta JKN Non PBI dalam pembayaran iuran JKN adalah penting, guna keberlanjutan pembiayaan program JKN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepatuhan membayar iuran JKN peserta Non PBI di enam provinsi di wilayah Pulau Jawa sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yakni data profil kabupaten/kota meliputi jumlah penduduk, penduduk usia produktif, status pekerjaan penduduk, penduduk tamatan SMA/sederajat, pendapatan per kapita penduduk dan data kepatuhan membayar iuran JKN dari website sistem monitoring evaluasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Analisis data secara univariat yang disajikan melalui tabel, grafik dan peta digital. Didapatkan hasil bahwa provinsi Jawa Barat di tahun 2022 memiliki jumlah penduduk terbanyak. Penduduk berusia produktif, memiliki pekerjaan, dan tamatan SMA/sederajat terbanyak juga berada di provinsi Jawa Barat. Sedangkan pendapatan per kapita tertinggi ditemukan di provinsi DKI Jakarta. Trend kepatuhan membayar iuran JKN pada peserta Non PBI di Indonesia selama tahun 2018-2022 adalah fluktuatif. Penurunan kepatuhan selama terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga 2021 dan kembali naik di tahun 2022 setelah pandemi Covid-19 berakhir. Pada tahun 2022, lebih dari separuh wilayah kabupaten/kota di Pulau Jawa menunjukkan persentase kepatuhan membayar iuran JKN di bawah persentase nasional (73,7%). 
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pelunasan Tunggakan Iuran Peserta PBPU Mandiri yang Beralih Segmen Kepesertaan menjadi PBPU Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu Fitria, Adian; Puspandari, Diah Ayu
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.90904

Abstract

Dalam rangka menjamin keberlanjutan, status kepesertaan PBPU Mandiri menunggak dapat dialihkan ke segmen kepesertaan yang lain namun tidak menghapus kewajiban untuk melunasi tunggakan iuran selambatnya 6 bulan setelah beralih. Adanya tren peningkatan peserta dengan tunggakan PBPU Mandiri yang beralih ke segmen lain di Kota Bengkulu terutama ke segmen PBPU Pemda namun belum melakukan pembayaran tunggakan iuran. Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yaitu Peserta PBPU Pemda yang memiliki tunggakan iuran PBPU Mandiri, Pemerintah Kota Bengkulu dan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil: Terdapat 202 jiwa (4% dari 5.362 jiwa) yang telah melakukan pelunasan tunggakan iuran PBPU Mandiri setelah beralih segmen kesepesertaan menjadi PBPU Pemda di Tahun 2022 dengan 1,6 % kolektibilitas piutang. Faktor yang mempengaruhi pelunasan tunggakan iuran terdiri dari faktor predisposisi yaitu pengetahuan dan sikap; faktor enabling yaitu pendapatan, jumlah tunggakan pembayaran bertahap dan bantuan pendanaan; dan faktor reinforcing yaitu pelaksanaan program UHC PBPU Pemda langsung aktif, himbauan Pemda untuk pembayaran tunggakan, penagihan oleh BPJS Kesehatan dan tidak adanya sanksi. Kesimpulan: Penelitian ini menyarankan adanya intervensi berupa sosialisasi intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder JKN; meningkatkan peran Pemda, Perusahaan, dan lembaga filantropi dalam bantuan pendanaan; pengembangan mekanisme cicilan pada program REHAB yang fleksibel sesuai keinginan dan kemampuan peserta; pengembangan strategi penagihan khusus kepada Peserta PBPU menunggak yang sudah beralih segmen, menjadikan keikutsertaan program REHAB atau cicilan pelunasan tunggakan sebagai prasyarat pendaftaran peralihan segmen; pengembangan kebijakan insentif dan sanksi terkait pelunasan tunggakan setelah beralih segmen.
Tinjauan Etik dalam Pelaporan dan Penindakan Kasus Perundungan di Pendidikan Kedokteran Sudarmanto, Alif Muhammad; Wisnuwardhana, Aldi Maheswara; Aufa, Ilma Mufidatul; Adiwijaya, Janice Nathania; Ricardo, William; Bhima, Sigid Kirana Lintang; Hartiana, Kristianti
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.91740

Abstract

Perundungan dapat terjadi di dunia pendidikan kedokteran. Studi yang melibatkan 6084 mahasiswa kedokteran menemukan bahwa pelaku perundungan adalah konsulen (43,1%), residen (35,7%), perawat (12,4%), dan mahasiswa kedokteran lainnya (8,8%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan etik yang tersedia untuk melindungi koas dan residen dari perundungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data berupa data sekunder, seperti peraturan, buku, dan jurnal penelitian. Landasan etik yang tersedia dari organisasi profesi adalah berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 044/PB/K/MKEK/03/2022. Landasan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait perundungan, tetapi tidak mengikat koas. Landasan etik yang tersedia dari perguruan tinggi dapat berupa Kode Etik Mahasiswa dan Dosen, sedangkan dari rumah sakit dapat berupa Pedoman Perilaku. Dari 5 perguruan tinggi, 3 institusi secara eksplisit mencantumkan kata perundungan, dengan 1 perguruan tinggi memiliki aturan tambahan perihal mekanisme pelaporan dan penindakan yang spesifik. Dari 5 rumah sakit yang berafiliasi dengan perguruan tinggi tersebut, hanya 3 institusi yang memiliki Pedoman Perilaku yang tersedia secara digital, dengan 1 institusi tanpa Pedoman Perilaku memiliki peraturan bersama yang mengatur perundungan. Dengan demikian, landasan etik yang bersumber dari organisasi profesi telah cukup jelas dan mengikat. Akan tetapi, landasan etik yang bersumber dari perguruan tinggi dan rumah sakit masih belum tegas, dengan beberapa Kode Etik Mahasiswa, Dosen, dan Pedoman Perilaku Pegawai masih menyikapi perundungan secara tersirat.
Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur Ibrahim, Siti Noor Khatija; Leus, Jeronimo Da Cruz Neno; Dewi, Maya Puspita
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.92992

Abstract

Meskipun telah dilakukan berbagai program intervensi untuk mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur, angka prevalensi stunting masih belum mencapai target 10% pada tahun 2023. Salah satu tantangan adalah kurang keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan stunting. Padahal, intervensi stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk bersinergi dalam optimalisasi program. Penelitian ini membahas tentang collaborative governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lima Tenaga Kesehatan dan dua Kader Pembangunan Masyarakat menjadi informan penelitian yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles B. Huberman. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukan penerapan collaborative governance dengan model penta helix yakni pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat madani, dan media massa menjadi solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi stunting. Kelima pemangku kepentingan utama dalam model collaborative governance penta helix dapat bekerja sama secara sinergis guna mencapai hasil yang optimal dalam mengatasi permasalahan stunting.
Analisis Kasus Malapraktik di Rumah Sakit di Indonesia Dhamanti, Inge; Rachman, Taufik; Amiati, Mia
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.93363

Abstract

Malapraktik medis merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas di seluruh dunia. Selama rentang tahun 2010-2015, Persatuan Perawat Nasional Indonesia memperkirakan adanya sekitar 485 kasus malapraktik dalam praktik keperawatan di Indonesia, terdiri dari 357 kasus malapraktik administratif, 82 kasus malapraktik sipil, dan 46 kasus malapraktik kriminal yang melibatkan unsur kelalaian.Tujuan dari studi ini adalah melakukan pemetaan terhadap kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia.Peneliti melakukan penelusuran kasus malapraktik pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2021. Semua kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit masuk dalam kriteria inklusi. Setelah itu, dilakukan analisis deskriptif terkait kategori insiden, tenaga kesehatan yang terlibat, jenis dan status akreditasi rumah sakit.Hasil analisis terdapat 24 kasus malapraktik yang memenuhi kriteria inklusi. Berdasarkan hasil penelitian, kasus malapraktik di Indonesia menyebabkan kecacatan permanen (37,5%), melibatkan dokter (95,8%), terjadi di rumah sakit swasta (75%), terjadi di rumah sakit tipe B (79,2%), dan terjadi di rumah sakit terakreditasi paripurna (70,4%).Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, masih banyaknya kasus malapraktik yang terjadi di rumah sakit di Indonesia. Studi ini juga menunjukkan bahwa tingginya status akreditasi rumah sakit belum tentu memberikan jaminan tidak terjadinya insiden.
Analisis Kebijakan RAD Membangun Generasi Unggul melalui 8000 HPK di Kota Yogyakarta Siswati, Tri; Tjaronosari, Tjaronosari; Susilo, Joko; Sujiyatini, Sujiyatini; Wuryaningsih, Dewanti Evita Julian Wulandari; Utami, Siti Budi
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.94906

Abstract

Sasaran percepatan penurunan stunting meliputi periode kehamilan hingga remaja, dimana setiap periode kehidupan mempunyai peluang untuk memperbaiki kegagalan pertumbuhan masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil evaluasi implementasi kebijakan Rencana Aksi Daerah (RAD) membangun generasi unggul melalui 8000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) tahun 2021-2025 Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mix method, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan desain cross sectional meliputi analisis situasi kesehatan dan faktor yang berkaitan serta capaian program. Sumber data diperoleh dari dokumen laporan data rutin dan web resmi lainnya. Data dianalisis dengan cara deskriptif dengan menyajikan proporsi, trend, narasi, tabel dan gambar. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan dengan desain rapid assessment procedures (RAP) melalui FGD dan in depth interview serta dianalisis secara manual berdasarkan tema dan sub-sub tema. Instrumen penelitian ini adalah panduan wawancara, panduan FGD dan recorder. Hasil penelitian menyatakan bahwa prevalensi stunting di Kota Yogyakarta telah mengalami penurunan. Hingga akhir tahun 2023, evaluasi penanggulangan stunting dilakukan dengan menggunakan indikator sesuai Perpres tahun 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, namun evaluasi dengan indikator yang tertera dalam RAD 8000 HPK belum dilaksanakan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mendukung penurunan prevalensi stunting adalah komitmen pimpinan daerah, tata kelola stunting yang baik, capaian program yang tinggi/diatas target, indeks pembangunan manusia (IPM) dan rata-rata lama sekolah (RLS) yang tinggi. Sedangkan faktor penghambat penurunan stunting adalah kesenjangan ekonomi, pengetahuan, partisipasi masyarakat ke Posyandu, perilaku buang sampah sembarangan dan akses layanan jaminan kesehatan bagi penduduk non KTP Kota Yogyakarta.
Penanganan Stunting di Tingkat Desa: Perlunya Pengembangan Kegiatan yang Tepat dari Dana Desa Purwaningrum, Digna Niken; Sapardi, Harumanto; Wahab, Abdul
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 13, No 2 (2024): June
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.96669

Abstract

Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah gizi dari level pusat hingga daerah. Salah satu kebijakan yang saat ini diintensifkan adalah Dana Desa untuk menangani stunting secara langsung di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pendekatan strategis untuk mengoptimalkan penanganan stunting melalui penggunaan Dana Desa.Penelitian kualitatif ini menggunakan desain participatory action research. Tim peneliti melibatkan pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kader kesehatan, perwakilan masyarakat, staf Puskesmas dan tokoh setempat dalam diskusi kelompok terarah dan wawancara mendalam. Penelitian dilaksanakan di dua kecamatan (disebut “kapanewon” di Daerah Istimewa Yogyakarta), yaitu kecamatan Dlingo (Kabupaten Bantul) dan kecamatan Patuk (Kabupaten Gunung Kidul). Serangkaian kegiatan berlangsung dari bulan November 2021 hingga Juli 2022.Hasil penelitian menunjukkan bahwa staf pemerintah desa membutuhkan dukungan dalam menentukan kegiatan nyata yang tepat sesuai dengan menu yang terdapat dalam penggunaan Dana Desa untuk mengatasi stunting. Dukungan dibutuhkan tidak hanya saat menerjemahkan kegiatan, namun juga dalam pengelolaan kegiatan. Koordinasi antara pemerintah desa, Puskesmas setempat, kader pembangunan manusia, kader kesehatan dan pihak lain perlu ditingkatkan, terutama untuk mendiskusikan akar penyebab permasalahan stunting di desa tersebut dan mengidentifikasi intervensi yang tepat sesuai konteks lokal. Penerjemahan program ke dalam aktivitas yang sesuai dengan konteks desa setempat perlu dilakukan melalui musyawarah desa dengan memperhatikan siklus perencanaan yang berlaku.Dana Desa untuk menangani stunting memungkinkan perencana di tingkat desa untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam merencanakan dan mengelola kegiatan spesifik lokal yang mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat. Pengembangan kegiatan penanganan stunting perlu disesuaikan dengan alur perencanaan di tingkat desa, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 4 (2025): December Vol 14, No 3 (2025): September Vol 14, No 2 (2025): June Vol 14, No 1 (2025): March Vol 13, No 4 (2024): December Vol 13, No 3 (2024): September Vol 13, No 2 (2024): June Vol 13, No 1 (2024): March Vol 12, No 4 (2023): December Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023): June Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 3 (2022): September Vol 11, No 2 (2022): June Vol 11, No 1 (2022): March Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013): December Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue