cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Legal Opinion
Published by Universitas Tadulako
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 30   31   32   33   34 
PERTANGGUNGJAWABAN SOSIO YURIDIS ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT AMIRUDDIN, AMIRUDDIN
Legal Opinion Vol 5, No 5 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini membahas mengenai pertanggungjawaban Advokat yang merintangi penegakan hukum tindak pidana korupsi, Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah kedudukan dan fungsi Advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi dan bagaimanakah pertanggungjawaban sosio yuridis terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi, penulis mempergunakan penelitian normatif.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, kedudukan dan fungsi Advokat adalah sejajar dengan klien dan penegak hukum lainnya, fungsi Advokat mendampingi klien, memberikan nasehat hukum, serta semua kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum, tugas dan tanggungjawab advokat yaitu mewakili klien, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, serta membantu hakim dalam proses penegakan kebenaran dan keadilan. Proses penegakan hukum terhadap advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi sangat jelas bertentangan dengan etikat baik dalam menjalankan tugas profesinya atau dengan etikat tidak baik atau melanggar hukum, pembelaan tersebut menghalangi proses penegakan hukum, sehingga hak imunitas tidak berlaku.Disarankan hendaknya Advokat dalam menjalankan profesinya harus berpedoman pada kede etik profesi Advokat dan mengutamakan menegakkan hukum dan tidak membela dan mendapangi klien dengan merintangi proses peradilan korupsi.
TINJAUAN YURIDIS AHLI AHLI WARIS AB INTESTATO MENURUT HUKUM PERDATA Hasanah, Uswatun
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut pasal 832 KUH Perdata yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang – undang maupun diluar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama. Undang – undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang – undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah ia meninggal dunia, akan tetapi apabila ternyata seseorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang – undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.Kata kunci : penggolongan pewarisan ab intestato, pewarisan langsung dan tidak langsung.
PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN ATAS PERIZINAN MIGAS DI KABUPATEN BANGGAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MS. KONO, NIZLAWATI
Legal Opinion Vol 4, No 6 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masuknya kegiatan usaha perusahaan PT. DS-LNG (Donggi-Senoro Liquid Natural Gas) di Kecamatan Batui kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mampu mendorong peningkatan pendapatan regional maupun nasional. Pembangunan proyek pengembangan Gas itu dibagi dengan dua konsep yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Adapun dalam penulisan ini, penulis mengangkat judul “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Atas Perizinan Migas Di Kabupaten Banggai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.TerkaitUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup di mana UU tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum, khususnya  kegiatan usaha yang dilakukan oleh DS-LNG yang akan menimbulkan risiko positif ataupun negatif.Dari uraian di atas, penulis mencoba mangangkat masalah: (1) Apakah kegiatan pengolahan proyek pengembangan Gas DS-LNG berisiko menimbulkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat; (2) Bagaimana pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan atas pengolahan Gas oleh DS-LNG menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian ini mengkaji asas-asas hukum dan sistematika hukum. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Semua data kepustakaan dikumpulkan, kemudian dianalisis dan hasilnya dituangkan dalam bentuk deskriptif.Jadi berdasarkan hasil analisis penulis, maka dapat ditarik satu benang merah bahwa proyek pengembangan Gas DS-LNG dapat menimbulkan risiko negatif maupun positif. 
TINJAUAN YURIDIS PENGECUALIAN ABORSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MORDEKAI, RONALD
Legal Opinion Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tanggal 21 juli 2014 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.Dalam PP tersebut dilegalkan aborsi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis atau hamil akibat perkosaan sesuai Pasal 32 sampai pasal 38.Dalam PP No.61 Tahun 2014,ada 9 pasal yang mengatur soal aborsi dengan indikasi kedaruratan medis atau aborsi pada korban perkosaan tersebut pegakhiran kehamilan secara segaja (aborsi) alias membunuh janin di perbolehkan dengan beberapa kentuan antara lain untuk kedaruratan medis misalnya nyawa ibu atau janin terancam,serta pengecualian kedua untuk korban perkosaan.Syarat dilakukannya aborsi berdasarkan Pasal 31 yang isinya menyatakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi atas dua alasan itu hanya bisa dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari pertama haid terakhir.Pemaksaan kepada korban perkosaan untuk melan jutkan kehamilan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi sang korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan.Sejumlah kelompok yang tidak setuju mempermasalahkan legalisasi praktik aborsi.Aborsisama saja menghilangkan hak hidup seseorang (anak) yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak khususnya hak hidup anak yang masih dalam kandungan.Sehingga alasan menggugurkan kadungan atau aborsi karena korban perkosaan,tidak bisa menjadi legitimasi bagi tindakan aborsi.PP No. Tahun 2014 ini justru bisa berpotensi menjadi celah untuk melakukan aborsi dengan alasan atu berpura-pura sebagai korban pemerkosaan.Karena itu,legalisasi aborsi bagi wanita pemerkosaan kurang tepat.Pengaturan itu mengacu pada UU No.36 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 yang menyebutkan,setiap orang dilarang melakukan aborsi dan Pasal 346 dengan Pasal 349 KUHP yang melarang melakukan tindakan aborsi dan UU No.23 tentang Perlindungan Anak.PP No.61 Tahun 2014 yang memperbolehkan aborsi telah banyak menuai kotroversi di masyarakat indonesia terutama tentang hukum aborsi dalam KUHP dan hukum islam itu sendiri.Masalah aborsi ini mulai menimbulkan berbagai pendapat dalam masyarakat.Di satu pihak ada kelompok masyarakat yang setuju dilaksanakan aborsi sepanjang adanya indikasi medis.Di pihak lain ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dilaksanakanya pengguguran kandungan apapun alasannya,karena tindakan pengguguran kandungan adalah tindakan yang bertentangandengan agama,moral,dan kesusilaan. Dengan berlakunya PP No.61 Tahun 2014,bukan menyelesaikan masalah dan pertentangan mengenai aborsi sesuai dengan latar belakang dikeluarkannya aturan tersebut,tetapi semakin menimbulkan pertentangan dan perdebatan yang semakin panjang.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR MENYERANG KEHORMATAN DALAM PASAL 310 AYAT (1) KUHP (Studi kasus putusan No. 152/Pid.B/2015/PN Pal) SANJAYA, MELKI
Legal Opinion Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyerang kehormatan dan (2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyerang kehormatan dalam putusan No. 152/Pid.B/2015/PN Pal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber data adalah yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.            Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik adalah telah sesuai berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik adalah didasarakan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan proses pemeriksaan keterangan saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti sehingga terdakwa di vonis bersalah oleh hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK PERUSAHAAN YANG DI MERGER MENURUT KONSEPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK FITRIANINGSI, DEWI
Legal Opinion Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang amat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Kepemilikan merek dapat beralih, salah satunya karena penggabungan atau pengalihan suatu perusahaan yang semula merupakan pemilik merek.Dengan demikian, dengan penggabungan perusahaan tersebut, kepemilikan merek dapat beralih kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki modal pada perusahaan tersebut. Penggabungan perusahaan atau juga di kenal dengan istilah merger merupakan suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antara dua atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang relatif seimbang, karena mereka memiliki sumber daya dan kualitas yang secara bersama-sama dapat menciptakan keunggulan yang relatif lebih kuat. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Merger.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE Studi Kasus SENGKETA JEMBATAN PONULELE PALU Utomo, Moh Akbar
Legal Opinion Vol 4, No 5 (2016)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Studi Kasus Sengketa Jembatan Panulele”. Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Kota Palu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam kasus sengketa jembatan Ponulele dan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase.Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang digunakan penelitian adalah data primer dan data data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data tersier adalah dsumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, buku-buku ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.Kata Kunci : Putusan Arbitrase dan Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENCABUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES SIGI) MAHMUD, APRISAL; TAHIR, RIDWAN; AWALIAH, AWALIAH
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang perbedaan pelaporan dan pengaduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang orang tertentu yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu, sementara laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkan, dan semua tindak kejahatan atau tindak pidana, melihat fenomena pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi khususnya di wilayah kabupaten sigi penulis mengumpulkan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yakni menguraikan fakta-fakta lapangan serta kajian-kajian teoritis, yang kemudian disimpulkan secara induktif. data kasus pengaduan KDRT di polres sigi  yang terjadi di wilayah kab.sigi ( data tahun 2015 – 2016) cenderung dan di dominasi dengan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. dimana seringkali proses hukum tidak dilanjutkan keproses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan( dalam pasal 51 dan 52 UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT jelas di sebutkan merupakan delik aduan. Kesepakatan damai atau pencabutan pengaduan KDRT antara korban dan pelaku seringkali didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke pengadilan dapat melahirkan perceraian, serta membahas akibat hukum  pencabutan pengaduan kasus KDRT.
KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ALHAM, ALHAM
Legal Opinion Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang di dalamnya di warnai dengan praktik maladministrasi. Sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, Ombusman dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki keterkaitan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, akibat adanya tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Maka perlu untuk mengetahui apakah urgensi pemberian kewenangan pengawasan kepada lembaga Ombudsman dan apakah hubungan antara Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga perlindungan hukum bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum tertentu.Keberadaan Ombudsman diperlukan untuk menghadapi penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara sekaligus membantu aparatur negara melaksanakan penyelenggaraan negara secara efisien dan adil serta menjadi harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi negara. Ombudsman sebagai lembaga pengawas dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan putusan tersebut tidak dilaksanakan maka Ombudsman memberikan rekomendasi agar putusan tersebut segara dilaksanakan yang diawali pengaduan/laporan dari masyarakat.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI JEJARING SOSIAL Anugrah, Andi Reza
Legal Opinion Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Jejaring Sosial di dalam dunia maya, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. ketika masyarakat berada didalamnya maka masyarakat tersebut harus punya etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena kesalahan berinteraksi berakibat sanksi pidana. Negara telah menjamin melalui undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, termasuk pencemaran nama baik,  baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.  Skripsi ini berjudul “ Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial “ Dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan tentang penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui jejaring social. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif  dengan dan menganalisa bahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder. Dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi pelaku pencemaran nama baik menggunakan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE serta pasal 45 ayat (1) UU ITE, Dalam penelitian ini. penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum secara gramatikal.

Page 32 of 39 | Total Record : 386

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2013 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue