cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 2 (2021)" : 11 Documents clear
Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam Asa’ari, Asa’ari; Zufriani, Zufriani; Arzam, Arzam; Witro, Doli
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13818

Abstract

Abstract: Maqasid sharia is still one of the exciting study themes to be studied. Because of its development, the study of maqasid discourse is still in an effort to find the ideal form of the conceptual formulation. For this reason, this study will review the correlation between the understanding of maqasid sharia and social change as a necessity in an effort to do istinbath al-ahkam. This article uses a qualitative research method that uses authoritative references as primary sources and scientific publications as secondary sources of references which are then analyzed using descriptive-analytical methods. Three main points can be concluded from this article, namely: 1) the development of thought and social change influences the istinbath al-ahkam method of cases that are waqi’iyah; 2) understanding of social changes in society based on socio-anthropological aspects both in the Nubuwwah era and today is significant in maqasidi reasoning; 3) understanding maqashid sharia and social change is very urgent (essential) for a jurist, especially for the purposes of istinbath al-ahkam so that the legal conclusions drawn do not depend on a literal understanding of the text alone; Moreover, this legal case never happened in the time of the Prophet Muhammad p.b.u.h. is still alive, and it is difficult to find the text explicitly, and the resulting law can carry the spirit of the maqasid itself, namely masalih lil ‘ibad.Keywords: Maqashid Sharia; Social Change; Istinbath al-Ahkam.Abstrak: Maqasid al-syari’ah menjadi salah satu tema kajian yang menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkembangannya, kajian diskursus maqasid masih dalam upaya mencari bentuk rumusan konsepsi yang ideal. Untuk itu, kajian ini akan mengulas korelasi antara pemahaman atas maqasid al-syari’ah dan perubahan sosial sebagai sebuah keharusan dalam upaya melakukan istinbath al-ahkam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjadikan rujukan-rujukan otoritatif sebagai sumber primer dan publikasi-publikasi ilmiah sebagai sumber sekunder referensinya yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif-analitis. Ada tiga poin utama yang dapat menjadi kesimpulan artikel ini yaitu: 1) perkembangan pemikiran dan perubahan sosial mempunyai pengaruh terhadap cara istinbath al-ahkam atas kasus-kasus yang bersifat waqi’iyah; 2) pemahaman atas perubahan sosial masyarakat yang berbasis pada aspek sosio-antropologis baik pada masyarakat era nubuwwah maupun saat ini sangat penting dalam nalar maqasidi; 3) memahami maqashid al-syari’ah dan perubahan sosial menjadi sesuatu yang sangat urgen (penting) bagi seorang ulama ahli hukum terutama bagi keperluan istinbath al-ahkam sehingga kesimpulan hukum yang diambil tidak bergantung pada pemahaman nash secara literal semata; apalagi kasus hukum tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah masih hidup, dan sulit dicari nash-nya secara eksplisit, serta hukum yang dihasilkan dapat membawa ruh dari maqasid itu sendiri yaitu masalih lil ‘ibad.Kata Kunci: Maqashid al- Syari’ah; Perubahan Sosial; Istinbath al-Ahkam.
“Fikih Wabah”: Menimbang Ulang Dilema Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Libur Hari Raya Tahun 2020-2021 Anshor, Ahmad Muhtadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.12779

Abstract

Abstract: This study aims to dicribe the dilemma of the Indonesian government's policy regarding the prohibition of going home the fiqh wabah approach. The existence of this policy dilemma is caused by the many different perceptions and understanding about the pandemic amongst the community. The difference in people's perceptions and understandings led to controversy about the existence of the homecoming ban policy. Based on the problems above, this literature-based study aims to describe and answer the dilemma of the prohibition of going home through the fiqh wabah approach. The fikih wabah is a new fiqh design with dimensions on a mashlahah-based approach model. Through in-depth discussion and analysis, this study found that the policy for the prohibition of going home for Eid in 2021 is the actualization of the concept of fiqh wabah, because the policy is based on prioritizing mafsadat prevention and subsequently taking mashlahah.Keywords: Fikih Wabah; Government Policy; Prohibition of Homecoming for Eid.Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adanya dilema kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan fikih wabah. Dilema kebijakan ini disebabkan oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat tersebut menimbulkan kontroversi tentang adanya kebijakan pelarangan mudik lebaran. Berdasarkan problematika di atas, kajian berbasis pustaka ini ingin menguraikan dan menjawab dilema kebijakan pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan fiqih wabah. Fikih wabah adalah sebuah desain fikih baru yang berdimensi pada model pendekatan berbasis mashlahah. Melalui diskusi dan analisa yang mendalam, kajian ini menemukan bahwa kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 merupakan aktualisasi dari konsep fikih wabah, karena kebijakan tersebut didasarkan pada pengambilan prioritas pencegahan mafsadat dan selanjutnya pengambilan mashlahah.Kata Kunci: Fikih Wabah; Kebijakan Pemerintah; Hari Raya.
Kontestasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Polemik Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh Karim, Zahlul Pasha; Akbar, Khairil; Makinara, Ihdi Karim
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13876

Abstract

Abstract: This article tries to trace the steps of the House of Representatives which revoked two articles in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance, namely Article 57 and Article 60 paragraph (1), (2) and (4), which relate to the Aceh election institution through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Later, the Constitutional Court's action was annulled by the Constitutional Court because it violated the formal procedure for amending the Aceh Governance Law. The research method was carried out normatively with two problem formulations, why did the House of Representative revoke two articles of the Aceh Governance Law related to election management institutions in Aceh without complying with and even violating the procedures regulated by the Aceh Governance Law as a special law? Why did the Constitutional Court annulled the revocation of the two articles and consider them unconstitutional? The result showed that the revocation of the two articles was carried out by the House of Representative for several reasons, namely removing the dualism of the election supervisory agency in Aceh and tidying up the structure of the election management body in Indonesia to comply with the provisions of Article 22E paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia. In 1945 and strengthening election administration institutions in the face of simultaneous elections in 2019. Meanwhile, the steps were taken by the Constitutional Court to cancel the revocation of the two articles and judge them as unconstitutional because the House of Representative did not conduct consultations and asked the Aceh People's Representative Council for consideration in the revocation process.Keywords: Aceh Election Commission; Election Supervisory Committee; Aceh Governance Law; Election Law.Abstrak: Artikel ini bertujuan menelusuri langkah DPR yang mencabut dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4), yang berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Belakangan, pencabutan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai inkonstitusional. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan dua rumusan masalah, mengapa DPR mencabut dua pasal UUPA terkait lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tanpa mematuhi tata cara yang telah diatur oleh UUPA sebagai undang-undang khusus? Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional? Adapun metode penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, dan historis. Hasilnya diperoleh bahwa pencabutan kedua pasal tersebut dilakukan DPR karena beberapa alasan, yakni menghapus dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh dan menertibkan struktur lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional dikarenakan DPR tidak melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA dalam proses pencabutan.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Konstitusi; Lembaga Pemilu Aceh; Undang-undang Pemilu.
Quo Vadis Pengecualian Kebijakan Dari Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Pandemi Covid-19 Ubaiyana, Ubaiyana; Falah, Fajrul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.12901

Abstract

Abstract: The issuance of Perppu Number 1 of 2020 in the midst of the Covid-19 pandemic, has invited a number of controversies. One of the articles that also received criticism was Article 27 paragraph (3). Article a quo negates every action, including decisions, is not the object of the PTUN lawsuit. This is clearly contrary to the principle of the rule of law which guarantees the protection of the law and human rights. PTUN is one of the means of legal protection and human rights for people who are harmed by decisions or actions of state administration. By examining library materials or secondary data and using legislation, concepts, and historical approaches, this article will focus on two problem formulations, namely whether all actions and decisions according to the Perppu are included in the object of the PTUN lawsuit? and why are these actions and decisions excluded from the object of the Administrative Court lawsuit? After conducting an in-depth investigation, the actions and decisions based on the Perppu are indeed the objects of the PTUN lawsuit, but theoretically-juridically the exceptions from the object of the lawsuit mandated by the Perppu are justified.Keywords: Policy; lawsuit; covid-19Abstrak: Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, mengundang sejumlah kontroversi. Salah satu pasal yang turut mendapat kecaman adalah Pasal 27 ayat (3). Pasal a quo menegaskan setiap tindakan termasuk keputusan bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia. PTUN menjadi salah satu sarana perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan administrasi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan dan keputusan yang dapat dikecualikan dari objek gugatan kepada PTUN adalah yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sejarah, artikel ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu apakah segala kebijakan dan keputusan menurut Perppu termasuk dalam objek gugatan PTUN? dan mengapa tindakan dan keputusan tersebut dikecualikan dari objek gugatan PTUN? Setelah melakukan penelusuran mendalam, tindakan dan keputusan berdasarkan Perppu memang merupakan objek gugatan PTUN, namun secara teoritis-yuridis pengecualian dari objek gugatan yang diamanatkan Perppu dibenarkan keberadaannya.  Kata Kunci: kebijakan; gugatan, covid-19.
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah Yasin, Noer
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.14462

Abstract

Abstract: The fulfillment of the rights of persons with disabilities is a public concern. Various regulations have been issued to guarantee the rights of persons with disabilities. One of them is the right to have a body in the public space. However, the implementation of these regulations has not run optimally. This article aims to analyze the implementation of the policy on the religious rights of persons with disabilities and the factors that hinder its fulfillment. In addition, this article also describes what solution steps need to be taken in order to provide legal protection for the fulfillment of the right of worship accessibility for persons with disabilities in Malang City from a maqashid sharia perspective. This article is a doctrinal law research with a sociological approach. Primary data were obtained directly through interviews, while secondary data were obtained through documentation. The results of this study indicate that the state has protected the rights of persons with disabilities through Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 2016, Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2014, Regional Regulation Number 4 of 1997. However, the implementation of this regulation encountered obstacles. because of the lack of socialization and coordination between the government and the community. The fulfillment of the right of accessibility for persons with disabilities in carrying out worship at the Malang City Mosque is part of the primary sharia maqashid, in particular maintaining religion (hifz al-din) and honoring persons with disabilities as human beings.Keywords: disabilites; religious right; maqashid syariah.Abstrak: Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak beribadan di ruang public. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan maksimal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanakaan kebijakan hak beragama penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat pemenuhannya. Selain itu, artikel ini juga mendeskripsikan langkah solutif apa yang perlu diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas di Kota Malang perspektif maqashid syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis.  Data-data yang bersifat primer diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997. Namun implementasi regulasi ini menemui kendala karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah di Masjid Kota Malang adalah merupakan bagian dari maqashid syariah primer, khususnya memelihara agama (hifz al-din) dan kehormatan penyandang disabilitas sebagai manusia.Kata Kunci: disabilitas; hak beragama; maqashid syariah.
Retracted : Kritik Hukum Alasan Poligami dan Perceraian Sebab Istri Tidak Dapat Memberikan Keturunan Anggraeni, Leni; Badruzaman, Dudi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RETRACTION TO:Leni Anggraeni and Dudi Badruzaman. “Kritik Hukum Alasan Poligami dan Perceraian Sebab Istri Tidak Dapat Memberikan Keturunan.” De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah 13, no. 2 (2021). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.12905.This article has been retracted by Publisher based on the following reason:Based on an investigation from the editorial team, the author has committed an ethical violation by publishing articles with similar content in other journals. this article has publised in:Anggraeni, Leni. “Kritik Hukum Terhadap Alasan Perceraian Dan Poligami Kaitannya Dengan Pihak Istri Yang Tidak Dapat Memberikan Keturunan.” Al-Intifa’ : Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah 3, no. 1 (July 5, 2021): 33–44. http://jurnal.staisabili.net/index.php/Alintifa/article/view/17 One of the conditions of submission of a paper for publication in this journal is that authors declare explicitly that their work is original and has not appeared in a publication elsewhere. Re-use of any data should be appropriately cited. As such this article represents a severe abuse of the scientific publishing system. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process.
Kontruksi Hukum Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Milik Negara Melalui Skema Non-APBN Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional Karsayuda, M. Rifqinizamy; Fadli, Moh; Kusumaningrum, Adi; Nurjannah, Nurjannah
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.14533

Abstract

Abstract:Indonesia needs a huge investment in infrastructure. Of the total funding needs for strategic infrastructure from year 2019 to 2024, it is projected that the country is only able to provide less than half. Hence, Indonesia needs to seek another source to finance its infrastructure. This research aims to review and provide input to the government on the construction of state-owned infrastructure financing policies to realize national economic resilience. Through legal construction methods using a statutory approach, a conceptual approach, and a multidisciplinary approach. The results of this study show that the right state-owned infrastructure financing model to realize national economic resilience is with the Non-APBN scheme, which is a cooperation between the government and all stakeholders. The infrastructure development is supported by the VfM (Value for Money) method, with a new financing scheme in the form of participation of the entire community through the issuance of securities by the sharia-based government. The development of infrastructure with the Non-State Budget scheme will maintain the country's financial stability and reduce the burden of dependence on foreign debt.Keywords: Infrastructure, Financing, Non-APBNAbstrak:Indonesia membutuhkan investasi Infrastuktur yang sangat besar. Dari total pendanaan ivestasi strategis infrastruktur untuk kurun waktu 2019 sampai dengan. 2024, pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya saja. Pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendanaan lain guna mendanai kebutuhan infrastrukturnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan masukan kepada pemerintah terhadap konstruksi kebijakan pembiayaan infrastruktur milik negara untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. Melalui metode konstruksi hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan multidisipliner. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan infrastruktur milik negara yang tepat untuk mewujudkan ketahanan ekonomi nasional adalah dengan skema Non-APBN, yang merupakan kerjasama antara pemerintah dan seluruh stakeholders. Pembangunan  infrastruktur tersebut didukung dengan metode VfM (Value for Money), dengan skema pembiayaan baru berupa partisipasi seluruh masyarakat melalui penerbitan surat berharga oleh pemerintah yang berbasis syariah. Penerpan pembanguan infrastruktur dengan skema Non-APBN akan menjaga stabilitas keuangan negara dan mengurangi beban ketergantungan terhadap hutang luar negeri.Kata Kunci: Infrastruktur, Pembiayaan, Non-APBN
Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang dalam Mendukung Sektor Pertanian di Indonesia Hidayah, Khoirul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13137

Abstract

Abstract: The Warehouse Receipt System (WRS) is a form of state protection for farmers in Indonesia. Through WRS, farmers can access capital and obtain proper selling prices of agricultural commodities. The implementation of WRS is still interesting to study, especially in Malang Regency. This article aims to analyze the factors of the ineffectiveness of WRS in Malang Regency in terms of legal benefit theory. This article is based on empirical law research with a sociological approach. The results showed that the implementation of WRS in Malang Regency has not been able to provide solutions to farmers' problems. The policies issued by the Ministry of Agriculture are easier and less costly. This study can be used as a recommendation for the government to review the WRS arrangements so that the legal objective of WRS to provide maximum benefit to farmers and society in general can be achieved.Keywords: warehouse receipt system; farmer; agriculture; policy.Abstrak: Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap petani di Indonesia. Melalui SRG petani dapat mengakses modal dan mendapatkan harga penjualan komiditas pertanian secara layak implementasi SRG masih menarik untuk dilakukan kajian, khususnya di Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan menganalisis factor kurang efektifnya SRG di Kabupaten Malang ditinjau dari teori kemanfaatan hukum. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SRG di Kabupaten Malang belum mampu memberikan solusi bagi persoalan petani. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian lebih memudahkan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kajian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi pemerintah untuk mengkaji ulang pengaturan SRG sehingga tujuan hukum SRG untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi petani dan masyarakat pada umumnya dapat tercapai.Kata Kunci: sistem resi gudang; petani; pertanian; kebijakan.
Maqāṣid Sharī'ah Flexibility to Overcome COVID-19 in Indonesia: From Government Policies to Fatwā of Council of Indonesian Ulema (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah Mashuri, Mashuri; Nur, Iffatin; Muttaqin, Muhammad Ngizzul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13280

Abstract

Abstract: Since its first appearance in Wuhan, China, the COVID-19 has become a worldwide concern, and now its impact as a pandemic has been felt globally. The number of cases, the death tolls, the steps that each country’s government must take, and the activities of social life that must be practiced by all people, among others, are interesting phenomena to study. This paper tries to examine from the Islamic perspective, regulations issued by the Indonesian Government and edicts issued by religious institutions and organizations in Indonesia, especially of the Indonesian Council of Ulema (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah, in response to the COVID-19 outbreak in Indonesia. This study is qualitative research with a discourse analysis that discusses the legal-socio-contextual aspects of the rules and fatwās/edicts with the maqāṣid sharī'ah (purposefulness of Islamic law) approach. The results show that the regulations and edicts are in accordance with fundamental values in the discourse of obtaining the objectives of Islamic law (maqāṣid sharī’ah), and the necessity to preserve one’s soul is prioritized over preserving one’s religion since practicing religious teachings can only be conducted whenever one’s soul is preserved.Keywords: Pandemic; COVID-19; Fatwā; Indonesian Regulation; Maqāṣid Sharī'ah. Abstrak: Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China, COVID-19 telah menjadi perhatian dunia dan kini dampaknya sebagai pandemi sudah terasa secara global. Banyaknya kasus, jumlah korban meninggal, langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah masing-masing negara, dan aktivitas kehidupan sosial yang harus dilakukan oleh semua orang menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini mencoba mengkaji, dari perspektif Islam, peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga dan organisasi keagamaan di Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, dalam menyikapi mewabahnya COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis wacana yang membahas aspek legal-sosio-kontekstual terhadap aturan dan fatwa dengan pendekatan maqāṣid syari'ah (tujuan hukum Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan fatwa tersebut sesuai dengan nilai-nilai fundamental dalam wacana pencapaian tujuan hukum Islam (maqāṣid syari'ah) dan keharusan memelihara jiwa lebih diutamakan daripada memelihara agama karena mengamalkan ajaran agama hanya dapat dilakukan manakala jiwa seseorang terpelihara.Kata Kunci: Pandemi; COVID-19; Fatwa; Peraturan Indonesia; Maqāṣid Sharī'ah.
Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi Lutfi, Mustafa; Supriyadi, Aditya Prastian
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.10384

Abstract

Abstract :The Covid-19 pandemic has slowed the pace of economic growth in Indonesia. As a result, several business sectors in the community experienced a decline, so the state issued a legal policy to take steps to resolve it. Legal politics as a form of government policy in an effort to restore the national economy is a necessity. This article uses a type of normative juridical research method, with a statutory and conceptual approach, legal materials (primary, secondary, tertiary) are analyzed using the content analysis method. This article shows and emphasizes the urgency of the government's legal politics in efforts to recover the national economy due to the Covid-19 pandemic. In the process of its formation, it certainly requires a comprehensive, integrated and targeted policy set. The 1945 Constitution Article 22 paragraphs (1-3) provides space for the government to stipulate Perpu No. 1 of 2020 becomes Law No. 2 of 2020 as a legal umbrella in an effort to maintain the resilience of all elements of the nation from all threats that endanger the safety of the people of the nation and state. The role of the government's legal policy in national economic recovery has a central position in anticipating a fragile "system" and management. The national economic recovery policy cannot be separated from the legal politics policy itself, of course by taking into account the principles of prudence, good faith and full integrity and remains based on the principles of good governance, accountability, and transparency.Keyword: Legal Politics, Economic Recovery, Covid-19, Economic Constitution.Abstrak :Pandemi Covid-19 memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akibatnya beberapa sektor usaha bisnis di masyarakat mengalami penurunan, sehingga negara mengeluarkan kebijakan hukum untuk mengambil langkah penyelesaian. Politik hukum sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi keniscayaan. Artikel ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dianalisis menggunakan metode content analysis. Artikel ini menunjukan dan menekankan urgensi politik hukum pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Dalam proses pembentukannya tentu membutuhkan perangkat kebijakan yang komprehensif, terintegrasi dan tepat sasaran. Konstitusi UUD 1945 Pasal 22 ayat (1-3) memberikan ruang bagi pemerintah menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 menjadi UU No. 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum dalam upaya dan menjaga ketahanan seluruh elemen bangsa dari segala ancaman yang membahayakan keselamatan masyarakat bangsa dan negara. Peran kebijakan hukum pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, memiliki kedudukan sentral guna mengantisipasi “sistem” dan manajeman yang rapuh. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak lepas dari kebijakan politik hukum itu sendiri, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, itikad baik dan penuh integritas serta tetap berlandaskan pada asas tata kelola yang baik, akuntabilitas, dan transparansi.Kata Kunci : Politik Hukum, Pemulihan Ekonomi, Covid-19, Konstitusi Ekonomi.Abdullah, Irwan. “COVID-19: Threat and Fear in Indonesia.” Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12, no. 5 (July 2020): 488–90. https://doi.org/10.1037/tra0000878.Adhe, Kartika Rinakit, Rohmatul Maulidiya, Muchamad Arif Al Ardha, Wulan Patria Saroinsong, and Sri Widayati. “Learning During the Covid-19 Pandemic: Correlation Between Income Levels And Parental Roles.” Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 5, no. 1 (June 8, 2020): 293-302–302. https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.554.Ali, Imran, and Omar M. L. Alharbi. “COVID-19: Disease, Management, Treatment, and Social Impact.” The Science of the Total Environment 728 (August 1, 2020): 138861. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138861.Altig, Dave, Scott Baker, Jose Maria Barrero, Nicholas Bloom, Philip Bunn, Scarlet Chen, Steven J. Davis, et al. “Economic Uncertainty before and during the COVID-19 Pandemic.” Journal of Public Economics 191 (November 1, 2020): 104274. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104274.Asshiddiqie, Jimly. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi.” Jurnal Hukum PRIORIS 3, no. 2 (May 17, 2016): 1–26.Astomo, Putera. “Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 11, no. 3 (May 20, 2016): 577–99. https://doi.org/10.31078/jk%x.Bhuiyan, A. K. M. Israfil, Najmuj Sakib, Amir H. Pakpour, Mark D. Griffiths, and Mohammed A. Mamun. “COVID-19-Related Suicides in Bangladesh Due to Lockdown and Economic Factors: Case Study Evidence from Media Reports.” International Journal of Mental Health and Addiction, May 15, 2020, 1–6. https://doi.org/10.1007/s11469-020-00307-y.Bonal, Xavier, and Sheila González. “The Impact of Lockdown on the Learning Gap: Family and School Divisions in Times of Crisis.” International Review of Education, September 15, 2020. https://doi.org/10.1007/s11159-020-09860-z.Burhanuddin, Chairul Ihsan, and Muhammad Nur Abdi. “KRISIS EKONOMI GLOBAL DARI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19).” AkMen JURNAL ILMIAH 17, no. 1 (March 31, 2020): 90–98.Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: Islamic Foundation, 2003.Coccia, Mario. “The Relation between Length of Lockdown, Numbers of Infected People and Deaths of Covid-19, and Economic Growth of Countries: Lessons Learned to Cope with Future Pandemics Similar to Covid-19 and to Constrain the Deterioration of Economic System.” The Science of the Total Environment 775 (June 25, 2021): 145801. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145801.Dewantara, Reka, and Dien Nufitasari. “POLITIK HUKUM PENGATURAN MENGENAI TINDAKAN PENCEGAHAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK DALAM MASA PANDEMIK DENGAN PENDEKATAN KONSEP BIFURKASI HUKUM.” Jurnal Bina Mulia Hukum 6, no. 1 (September 30, 2021): 66–83. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176.Fitria, Tira Nur. “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 2, no. 03 (November 19, 2016). https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3.Friedman, Lawrence M. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Translated by Wisnu Basuki. Jakarta: PT. Tatanusa, 2001. http://books.google.com/books?id=0Bg7AQAAIAAJ.Gupta, Anubhab, Heng Zhu, Miki Khanh Doan, Aleksandr Michuda, and Binoy Majumder. “Economic Impacts of the COVID−19 Lockdown in a Remittance-Dependent Region.” American Journal of Agricultural Economics 103, no. 2 (2021): 466–85. https://doi.org/10.1111/ajae.12178.Hermanto, Asep Bambang. “Pandangan Tentang Apakah Politik Hukum Itu?” Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik) 5, no. 2 (December 31, 2019): 31–43. https://doi.org/10.35814/selisik.v5i2.1687.Indaryanto, Wisnu. “DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (September 30, 2021): 309–23. https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.777.“Indonesia: Expanding Access to Islamic Finance for SMEs.” Accessed December 31, 2021. https://www.firstinitiative.org/stories/indonesia-expanding-access-islamic-finance-smes.KAHF, Monzer. Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.Kurniawan, Muhamad Beni. “Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan.” Jurnal HAM 12, no. 1 (April 22, 2021): 37–56. https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56.Mahfud MD", Moh. Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.Masoed, Mochtar. Ekonomi-politik internasional dan pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.MD, Mahfud, and Abdul Gani. “Membangun Politik Menegakkan Konstitusi.” In Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.Mikhael, Lefri. “Covid-19 Vaccination as Part of The Basic Right to Health, Should It Be Mandatory During The Covid-19 Pandemic.” SASI 27, no. 4 (November 27, 2021): 423–29. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.682.Otoritas Jasa Keuangan. “Syariah.” Accessed December 31, 2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx.Radjagukguk, Erman. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia. Jakarta: UI Press, 1997. http://lib.ui.ac.id.Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.“Resesi Ekonomi Indonesia: Pemerintah Disarankan Fokus ‘menangani Pandemi’ Demi Perbaikan Ekonomi - BBC News Indonesia.” Accessed December 31, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994.Sadeq, AbulHasan Muhammad. Development Issues in Islam. Kuala Lumpur: Research Centre IIUM, 2006.Santoso, Yusuf Imam. “Ini Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Wabah Virus Corona.” Accessed December 31, 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona.Satria, Adhi Putra. “Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Di Indonesia.” Indonesian State Law Review (ISLRev) 2, no. 2 (May 28, 2020): 111–18. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317.Sen, Amartya Kumar. Beyond the Crisis: Development Strategies in Asia. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000.Silva Neto, Raimundo Monteiro da, Cicero Jonas Rodrigues Benjamim, Poliana Moreira de Medeiros Carvalho, and Modesto Leite Rolim Neto. “Psychological Effects Caused by the COVID-19 Pandemic in Health Professionals: A Systematic Review with Meta-Analysis.” Progress in Neuro-Psychopharmacology Biological Psychiatry 104 (January 10, 2021): 110062. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2020.110062.Simanjuntak, Rico Afrido. “Pemerintah Tak Ingin Tiru Italia Dan India Gagal Dengan Lockdown.” Accessed December 31, 2021. https://nasional.sindonews.com/berita/1575424/15/pemerintah-tak-ingin-tiru-italia-dan-india-gagal-dengan-lockdown.Soemitro, Ronny Hanitijo. Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum. Semarang: CV. Agung, 1989.Sudirman, Sudirman, Ramadhita Ramadhita, Syabbul Bachri, Erfaniah Zuhriah, and Zaenul Mahmudi. “The Family Corner for the Post-COVID 19 Revitalization of Family Function.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 1 (June 30, 2021): 88–107. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9122.Sugianto, Danang. “Seberapa Dahsyat Efek Corona Ke Ekonomi RI?” Accessed December 31, 2021. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5055905/seberapa-dahsyat-efek-corona-ke-ekonomi-ri.Vago, Steven, and Steven E Barkan. Law and Society. Milton: Taylor Francis Group, 2021. http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6507082.Wang, Chunlei, Dake Wang, Jaffar Abbas, Kaifeng Duan, and Riaqa Mubeen. “Global Financial Crisis, Smart Lockdown Strategies, and the COVID-19 Spillover Impacts: A Global Perspective Implications From Southeast Asia.” Frontiers in Psychiatry 12 (2021): 1099. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.643783.Wildan, Muhammad. “Pertumbuhan Ekonomi Global Diprediksi -2,2 Persen Bagaimana Dampaknya Ke RI?” Accessed December 31, 2021. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200414/9/1226850/pertumbuhan-ekonomi-global-diprediksi-22-persen-bagaimana-dampaknya-ke-ri.Zuraya, Nidia. “Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI | Republika Online.” Accessed December 31, 2021. https://republika.co.id/berita/qdgt5p383/tiga-dampak-besar-pandemi-covid-19-bagiekonomi-ri.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue