cover
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 318 Documents
Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan: Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Prakmatis/The Implementation of Margondang Customs at Weddings: The Struggle between Cultural Noble Values and Practical Demands Hamzah, Ali; Efyanti, Yasni; Rasidin, Mhd.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.9864

Abstract

Abstract: The custom of margondang is commonly carried out in traditional marriages of the South Tapanuli people. Margondang is a ceremony that has noble cultural values. However, the current implementation is inserted with things that erode these cultural values. This study aims to describe the cultural values of the margondang custom and to analyze the law of the implementation of the margondang custom at the wedding ceremony of the people of South Tapanuli. Doctrinal law research with a sociological approach. The results showed that the margondang custom is a means of transforming moral messages such as procedures for forming a happy family in the world and endings. The implementation of the margondang custom in South Tapanuli is not prohibited in the texts or the opinions of the scholars. Based on this provision, the jumhur ulama allows the implementation of traditional wedding ceremonies that are clean from the elements of immorality.Keywords: margondang; music; Islamic law.Abstrak: Adat margondang lazim dilaksanakan dalam perkawinan adat masyarakat Tapanuli Selatan. Margondang merupakan upacara yang memiliki nilai budaya luhur. Namun, pelaksanaannya saat ini disisipi dengan hal-hal yang menggerus nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya adat margondang dan menganalisis hukum pelaksanaan adat margondang pada pesta pernikahan masyarakat Tapanuli Selatan. Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat margondang merupakan sarana transformasi pesan moral seperti tata cara membentuk keluarga bahagia di dunia dan akhiran. Pelaksanaan adat margondang di Tapanuli Selatan tidak terdapat larangan dalam nash maupun pendapat para ulama. Berdasakan ketentuan ini jumhur ulama memperbolehkan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersih dari unsur kemaksiatan atau kemunkaran.Kata Kunci: margondang; musik; hukum Islam.
Soul Shaking as Reason for Criminal Abolition: The Dilemma Between Legal Certainty and Justice/Keguncangan Jiwa Sebagai Alasan Penghapus Pidana: Dilema Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Gumelar, Krishna
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.12056

Abstract

Abstract: The forced defense that goes beyond the limits (Noodweer Exces) is still interesting to study. Criminal law experts still debate criteria for a mental shock that cause excessive defense. This study aims to describe the criteria for acts that can be referred to as noodweer exces in criminal cases and analyze the meaning of mental shock in noodweer exces so that there are no multiple interpretations. This article is the result of doctrinal legal research with a statutory approach. The results of this study indicate that a person's behavior is called a noodweer exces if it begins with an immediate attack that is against the law and the victim feels the need to defend himself. The grammatical interpretation of Article 49 of the Criminal Code shows that feelings of discomfort, anger, confusion, and fear that result in great mental shock in a person can be a reason for someone to carry out an excessive forced defense. However, severe mental agitation must get information from a psychologist.Keywords: noodweer exces; shock of the soul; criminal offenses.Abstrak: Pembelaan terpaksa (Noodweer Exces) akibat kegoncangan jiwa masih menarik untuk dilakukan kajian. Kriteria keguncangan jiwa yang menyebabkan pembelaan berlebihan masih diperbedatkan oleh para pakar hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kriteria perbuatan yang dapat disebut sebagai noodweer dalam perkara tindak pidana dan menganalisis terkait makna keguncangan jiwa dalam noodweer exces sehingga tidak terjadinya multitafsir. Artikel ini adalah hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa perilaku seseorang disebut sebagai noodweer jika diawali dengan serangan seketika yang bersifat melanggar hukum dan korban merasa perlu melakukan pembelaan. Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 49 KUHP menunjukkan bahwa perasaan tidak nyaman, amarah, bingung, dan ketakutan sehingga berakibat pada kegoncangan jiwa yang hebat pada diri seseorang dapat menjadi sebab pembenar seseorang melakukan pembelaan terpaksa secara berlebihan. Meskipun demikian, kegoncangan jiwa yang hebat harus mendapat keterangan dari psikolog.
Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi Mahfiana, Layyin; Lisma, Lisma
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11574

Abstract

AbstractThe guarantee of citizens' constitutional rights is one of the conditions for realizing an excellent legal state. However, several studies show that there is no precise mechanism for filing constitutional complaints. Although since 2003, a Constitutional Court has been established. This article aims to describe the problems of filing a constitutional complaint in Indonesia. This article is based on doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is no regulation that authorizes the handling of constitutional complaint cases to the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court are rigid in examining cases under their authority and have never exercised discretion over them. This condition has the potential to ignore the constitutional rights of citizens. So there is a need for an amendment to the 1945 Constitution and a revision to the Constitutional Court Law. However, this change requires political will from the authorities.Keywords: constitusional complaint; constitutional court; discretion.Abstrak Jaminan hak konstitusi warga negara merupakan salah satu syarat terwujudnya negara hukum yang baik. Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang jelas pengajuan constitutional complain. Meskipun sejak tahun 2003 telah dibentuk Mahkamah Konsititusi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan problematika pengajuan constitutional complain di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang memberikan kewenangan penanganan perkara constitutional complaint kepada Mahkamah Konsitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi rigid dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan tidak pernah melakukan diskresi terhadapnya. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan ini membutuhkan political will dari penguasa.Kata Kunci: constitutional complaint; mahkamah konstitusi; diskresi.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Parkir Terhadap Kehilangan Barang Konsumen Dalam Kendaraan/Legal Responsibilities of Parking Business Actors Against Loss of Consumer Goods in Vehicles Zuhairi, Ahmad; Nurbani, Erlies Septiana; Putro, Widodo Dwi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10437

Abstract

Abstract: Parking area is a type of strategic business needed by the community. however, one obstacle that often arises is security disturbances such as loss of consumer goods in vehicles. It is not uncommon for parking land owners to be reluctant to take responsibility for this loss. The purpose of this study was to describe the legal relationship between parking managers and consumers and to analyze the responsibilities of parking managers in the event of loss of goods in the vehicle. This article is based on doctrinal law research with statutory regulations approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the legal relationship between the parking manager and the owner's consumer is an agreement for storing goods, not renting land. The legal consequence of the goods storage agreement in the parking agreement is to impose responsibility on the parking manager for the loss of the vehicle and the items in the vehicle.Keywords: parking area; agreement; legal responsibilityAbstrak Lahan parkir merupakan jenis usaha strategis yang dibutuhkan oleh masyarakat. namun, salah satu kendala yang sering muncul adalah gangguan keamanan seperti hilangnya barang konsumen di kendaraan. Tidak jarang pemilik lahan parkir enggan bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan hukum pengelola parkir dengan konsumen dan menganalisis tanggung jawab pengelola parkir dalam hal terjadinya kehilangan barang di dalam kendaraan. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekaran peraturan perundang undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik adalah perjanjian penitipan barang, bukan sewa-menyewa lahan. Konsekuensi hukum dari perjanjian penitipan barang dalam perjanjian parkir adalah membebankan tanggung jawab kepada pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan beserta barang yang terdapat di dalam kendaraan.Kata Kunci : lahan parkir; perjanjian; tanggung jawab hukum.
Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an Sholehudin, Miftahus
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.8790

Abstract

Abstract: The sakinah family is the ideal marriage destination according to the Koran. Various ways were taken to achieve this goal. However, people understand the concept of the Sakinah family differently. Differences in views on the concept of the sakinah family are also found in the thoughts of experts in the commentator of the Koran. This article is the result of doctrinal law research with historical approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the meaning of the sakinah concept cannot be separated from the socio-cultural background of the interpreters. Imam Qurtuby and Ibn Kathir represent the context of fiqh in interpreting the sakinah family. The concept of the sakinah family tends to be interpreted as a process of realizing the biological function of the family. Imam Thabaryy became a specific commentator adding social functions in realizing the Sakinah family not only a biological function.Keywords: sakinah conception; exegesis; mufassirAbstrak: Keluarga sakinah merupakan tujuan perkawinan yang ideal menurut Al Quran. Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, masyarakat memahami konsep keluarga sakinah secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan terhadap konsep keluarga sakinah juga ditemukan dalam pemikiran para ahli tafsir Al Quran. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemaknaan konsep sakinah tidak terlepas dari latar sosio kultural dari para ahli tafsir. Imam Qurtuby dan Ibnu Kathir menjadi representasi konteks fikih dalam memaknai keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah cenderung dimaknai sebagai proses realisasi fungsi biologis keluarga.  Imam Thabaryy menjadi mufasir yang spesifik menambahkan fungsi sosial dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya fungsi biologis.Kata Kunci: konsep keluarga sakinah; tafisr; ahli tafsir.
Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam Asa’ari, Asa’ari; Zufriani, Zufriani; Arzam, Arzam; Witro, Doli
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13818

Abstract

Abstract: Maqasid sharia is still one of the exciting study themes to be studied. Because of its development, the study of maqasid discourse is still in an effort to find the ideal form of the conceptual formulation. For this reason, this study will review the correlation between the understanding of maqasid sharia and social change as a necessity in an effort to do istinbath al-ahkam. This article uses a qualitative research method that uses authoritative references as primary sources and scientific publications as secondary sources of references which are then analyzed using descriptive-analytical methods. Three main points can be concluded from this article, namely: 1) the development of thought and social change influences the istinbath al-ahkam method of cases that are waqi’iyah; 2) understanding of social changes in society based on socio-anthropological aspects both in the Nubuwwah era and today is significant in maqasidi reasoning; 3) understanding maqashid sharia and social change is very urgent (essential) for a jurist, especially for the purposes of istinbath al-ahkam so that the legal conclusions drawn do not depend on a literal understanding of the text alone; Moreover, this legal case never happened in the time of the Prophet Muhammad p.b.u.h. is still alive, and it is difficult to find the text explicitly, and the resulting law can carry the spirit of the maqasid itself, namely masalih lil ‘ibad.Keywords: Maqashid Sharia; Social Change; Istinbath al-Ahkam.Abstrak: Maqasid al-syari’ah menjadi salah satu tema kajian yang menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkembangannya, kajian diskursus maqasid masih dalam upaya mencari bentuk rumusan konsepsi yang ideal. Untuk itu, kajian ini akan mengulas korelasi antara pemahaman atas maqasid al-syari’ah dan perubahan sosial sebagai sebuah keharusan dalam upaya melakukan istinbath al-ahkam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjadikan rujukan-rujukan otoritatif sebagai sumber primer dan publikasi-publikasi ilmiah sebagai sumber sekunder referensinya yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif-analitis. Ada tiga poin utama yang dapat menjadi kesimpulan artikel ini yaitu: 1) perkembangan pemikiran dan perubahan sosial mempunyai pengaruh terhadap cara istinbath al-ahkam atas kasus-kasus yang bersifat waqi’iyah; 2) pemahaman atas perubahan sosial masyarakat yang berbasis pada aspek sosio-antropologis baik pada masyarakat era nubuwwah maupun saat ini sangat penting dalam nalar maqasidi; 3) memahami maqashid al-syari’ah dan perubahan sosial menjadi sesuatu yang sangat urgen (penting) bagi seorang ulama ahli hukum terutama bagi keperluan istinbath al-ahkam sehingga kesimpulan hukum yang diambil tidak bergantung pada pemahaman nash secara literal semata; apalagi kasus hukum tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah masih hidup, dan sulit dicari nash-nya secara eksplisit, serta hukum yang dihasilkan dapat membawa ruh dari maqasid itu sendiri yaitu masalih lil ‘ibad.Kata Kunci: Maqashid al- Syari’ah; Perubahan Sosial; Istinbath al-Ahkam.
“Fikih Wabah”: Menimbang Ulang Dilema Kebijakan Pemerintah Tentang Larangan Libur Hari Raya Tahun 2020-2021 Anshor, Ahmad Muhtadi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.12779

Abstract

Abstract: This study aims to dicribe the dilemma of the Indonesian government's policy regarding the prohibition of going home the fiqh wabah approach. The existence of this policy dilemma is caused by the many different perceptions and understanding about the pandemic amongst the community. The difference in people's perceptions and understandings led to controversy about the existence of the homecoming ban policy. Based on the problems above, this literature-based study aims to describe and answer the dilemma of the prohibition of going home through the fiqh wabah approach. The fikih wabah is a new fiqh design with dimensions on a mashlahah-based approach model. Through in-depth discussion and analysis, this study found that the policy for the prohibition of going home for Eid in 2021 is the actualization of the concept of fiqh wabah, because the policy is based on prioritizing mafsadat prevention and subsequently taking mashlahah.Keywords: Fikih Wabah; Government Policy; Prohibition of Homecoming for Eid.Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adanya dilema kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan fikih wabah. Dilema kebijakan ini disebabkan oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat tersebut menimbulkan kontroversi tentang adanya kebijakan pelarangan mudik lebaran. Berdasarkan problematika di atas, kajian berbasis pustaka ini ingin menguraikan dan menjawab dilema kebijakan pelarangan mudik lebaran melalui pendekatan fiqih wabah. Fikih wabah adalah sebuah desain fikih baru yang berdimensi pada model pendekatan berbasis mashlahah. Melalui diskusi dan analisa yang mendalam, kajian ini menemukan bahwa kebijakan larangan mudik lebaran tahun 2021 merupakan aktualisasi dari konsep fikih wabah, karena kebijakan tersebut didasarkan pada pengambilan prioritas pencegahan mafsadat dan selanjutnya pengambilan mashlahah.Kata Kunci: Fikih Wabah; Kebijakan Pemerintah; Hari Raya.
Kontestasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Polemik Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh Karim, Zahlul Pasha; Akbar, Khairil; Makinara, Ihdi Karim
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13876

Abstract

Abstract: This article tries to trace the steps of the House of Representatives which revoked two articles in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance, namely Article 57 and Article 60 paragraph (1), (2) and (4), which relate to the Aceh election institution through Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Later, the Constitutional Court's action was annulled by the Constitutional Court because it violated the formal procedure for amending the Aceh Governance Law. The research method was carried out normatively with two problem formulations, why did the House of Representative revoke two articles of the Aceh Governance Law related to election management institutions in Aceh without complying with and even violating the procedures regulated by the Aceh Governance Law as a special law? Why did the Constitutional Court annulled the revocation of the two articles and consider them unconstitutional? The result showed that the revocation of the two articles was carried out by the House of Representative for several reasons, namely removing the dualism of the election supervisory agency in Aceh and tidying up the structure of the election management body in Indonesia to comply with the provisions of Article 22E paragraph (5) of the Constitution of the Republic of Indonesia. In 1945 and strengthening election administration institutions in the face of simultaneous elections in 2019. Meanwhile, the steps were taken by the Constitutional Court to cancel the revocation of the two articles and judge them as unconstitutional because the House of Representative did not conduct consultations and asked the Aceh People's Representative Council for consideration in the revocation process.Keywords: Aceh Election Commission; Election Supervisory Committee; Aceh Governance Law; Election Law.Abstrak: Artikel ini bertujuan menelusuri langkah DPR yang mencabut dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yakni Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4), yang berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Belakangan, pencabutan itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai inkonstitusional. Metode penelitian dilakukan secara normatif dengan dua rumusan masalah, mengapa DPR mencabut dua pasal UUPA terkait lembaga penyelenggara pemilu di Aceh tanpa mematuhi tata cara yang telah diatur oleh UUPA sebagai undang-undang khusus? Mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional? Adapun metode penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori, dan historis. Hasilnya diperoleh bahwa pencabutan kedua pasal tersebut dilakukan DPR karena beberapa alasan, yakni menghapus dualisme lembaga pengawas pemilu di Aceh dan menertibkan struktur lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara langkah Mahkamah Konstitusi membatalkan pencabutan kedua pasal tersebut dan menilainya sebagai tindakan inkonstitusional dikarenakan DPR tidak melakukan konsultasi dan meminta pertimbangan DPRA dalam proses pencabutan.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat; Mahkamah Konstitusi; Lembaga Pemilu Aceh; Undang-undang Pemilu.
Quo Vadis Pengecualian Kebijakan Dari Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Era Pandemi Covid-19 Ubaiyana, Ubaiyana; Falah, Fajrul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.12901

Abstract

Abstract: The issuance of Perppu Number 1 of 2020 in the midst of the Covid-19 pandemic, has invited a number of controversies. One of the articles that also received criticism was Article 27 paragraph (3). Article a quo negates every action, including decisions, is not the object of the PTUN lawsuit. This is clearly contrary to the principle of the rule of law which guarantees the protection of the law and human rights. PTUN is one of the means of legal protection and human rights for people who are harmed by decisions or actions of state administration. By examining library materials or secondary data and using legislation, concepts, and historical approaches, this article will focus on two problem formulations, namely whether all actions and decisions according to the Perppu are included in the object of the PTUN lawsuit? and why are these actions and decisions excluded from the object of the Administrative Court lawsuit? After conducting an in-depth investigation, the actions and decisions based on the Perppu are indeed the objects of the PTUN lawsuit, but theoretically-juridically the exceptions from the object of the lawsuit mandated by the Perppu are justified.Keywords: Policy; lawsuit; covid-19Abstrak: Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, mengundang sejumlah kontroversi. Salah satu pasal yang turut mendapat kecaman adalah Pasal 27 ayat (3). Pasal a quo menegaskan setiap tindakan termasuk keputusan bukan merupakan objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia. PTUN menjadi salah satu sarana perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi masyarakat yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan administrasi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan dan keputusan yang dapat dikecualikan dari objek gugatan kepada PTUN adalah yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan sejarah, artikel ini berfokus pada dua rumusan masalah yaitu apakah segala kebijakan dan keputusan menurut Perppu termasuk dalam objek gugatan PTUN? dan mengapa tindakan dan keputusan tersebut dikecualikan dari objek gugatan PTUN? Setelah melakukan penelusuran mendalam, tindakan dan keputusan berdasarkan Perppu memang merupakan objek gugatan PTUN, namun secara teoritis-yuridis pengecualian dari objek gugatan yang diamanatkan Perppu dibenarkan keberadaannya.  Kata Kunci: kebijakan; gugatan, covid-19.
Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah Yasin, Noer
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.14462

Abstract

Abstract: The fulfillment of the rights of persons with disabilities is a public concern. Various regulations have been issued to guarantee the rights of persons with disabilities. One of them is the right to have a body in the public space. However, the implementation of these regulations has not run optimally. This article aims to analyze the implementation of the policy on the religious rights of persons with disabilities and the factors that hinder its fulfillment. In addition, this article also describes what solution steps need to be taken in order to provide legal protection for the fulfillment of the right of worship accessibility for persons with disabilities in Malang City from a maqashid sharia perspective. This article is a doctrinal law research with a sociological approach. Primary data were obtained directly through interviews, while secondary data were obtained through documentation. The results of this study indicate that the state has protected the rights of persons with disabilities through Law Number 39 of 1999, Law Number 8 of 2016, Regional Regulation of Malang City Number 2 of 2014, Regional Regulation Number 4 of 1997. However, the implementation of this regulation encountered obstacles. because of the lack of socialization and coordination between the government and the community. The fulfillment of the right of accessibility for persons with disabilities in carrying out worship at the Malang City Mosque is part of the primary sharia maqashid, in particular maintaining religion (hifz al-din) and honoring persons with disabilities as human beings.Keywords: disabilites; religious right; maqashid syariah.Abstrak: Pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi perhatian masyarakat. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak beribadan di ruang public. Namun, implementasi peraturan tersebut belum berjalan maksimal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanakaan kebijakan hak beragama penyandang disabilitas dan faktor-faktor penghambat pemenuhannya. Selain itu, artikel ini juga mendeskripsikan langkah solutif apa yang perlu diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas ibadah bagi penyandang disabilitas di Kota Malang perspektif maqashid syariah. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis.  Data-data yang bersifat primer diperoleh secara langsung melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa negara telah melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997. Namun implementasi regulasi ini menemui kendala karena kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan ibadah di Masjid Kota Malang adalah merupakan bagian dari maqashid syariah primer, khususnya memelihara agama (hifz al-din) dan kehormatan penyandang disabilitas sebagai manusia.Kata Kunci: disabilitas; hak beragama; maqashid syariah.