cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 318 Documents
 17   18   19   20   21 
The Interpretation of Misconduct Act as A Reason to Dismiss President: An Ethical Approach Antari, Putu Eva Ditayani
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.12122

Abstract

Abstract: The President of Indonesia gets the supervision of the Senate as regulated by the constitution. The Senate has the authority to dismiss the president at the recommendation of the House of Representatives if the president is deemed to have committed treason against the state, corruption or bribery, serious crimes, and misconduct acts or is deemed no longer eligible for president. Misconduct act is a reason for dismissing a president does not have legal certainty because the constitution does not limit the intent of the misconduct act itself. At the same time, the Constitutional Court Act in Indonesia has extended the meaning of this misconduct act. This paper will discuss the meaning of the misconduct act from an ethical perspective and comparative study. Furthermore, it also describes the appropriateness of the limits on misconduct as regulated in the Constitutional Court Act with the intention of constitution drafting for amendment. These legal problems will then be studied using normative methods through historical, comparative, and interpretation approaches then presented on a descriptively-analysis paper. The results of the study indicate that a misconduct act is an act that degrades the dignity of the position as president. Misconduct acts have a broader meaning than criminal acts but can also violate unwritten norms that are determined as law in society.Keywords: dismissal of president; interpretation; misconduct act.Abstrak: Presiden Indonesia mendapat pengawasan dari Senat sebagaimana diatur dalam konstitusi. Senat memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden atas rekomendasi DPR jika presiden dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, kejahatan berat, dan tindakan tidak senonoh atau dianggap tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Perbuatan tercela menjadi alasan memberhentikan seorang presiden yang tidak memiliki kepastian hukum, karena konstitusi tidak membatasi maksud dari perbuatan tercelaitu sendiri. Padahal UU MK di Indonesia telah memperluas makna dari maksud perbuatan maksiat ini. Makalah ini akan membahas tentang pengertian perbuatan salah dari sudut pandang etika. Lebih lanjut, juga menggambarkan kesesuaian batasan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam UU MK dengan maksud penyusunan konstitusi untuk diubah. Permasalahan hukum tersebut kemudian akan dikaji dengan menggunakan metode normatif melalui pendekatan historis, komparatif, dan interpretasi, kemudian disajikan dalam makalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tercela merupakan perbuatan yang merendahkan martabat jabatan sebagai presiden. Perbuatan tercela memiliki makna yang lebih  luas dari tindak pidana, namun bisa juga pelanggaran atas norma-norma tak tertulis yang berlaku sebagai hukum di masyarakat.Kata Kunci: Interpretasi, pemberhentian presiden; perbuatan tercela.
Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City Harry, Musleh; Jannani, Nur
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10497

Abstract

Abstract:Agricultural land is a vital object in fulfilling food in Indonesia. However, economic interests have reduced agricultural land. This article aims to describe the role of the Malang City Land Agency in controlling the conversion of agricultural land in order to create sustainable food land. This article is based on doctrinal legal research with a sociological approach. The results of this study indicate that the monitoring of agricultural land conversion has not been running optimally. The unavailability of data on agricultural land in Malang City is because most of them do not have clear ownership status. The reasons for unclear ownership status are due to administrative costs and the lengthy process for obtaining land title certificates.Keywords: agrarian law; agricultural land; food security.Abstrak:Lahan pertanian merupakan objek vital dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Namun, kepentingan ekonomi menjadikan lahan pertanian semakin berkurang. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan peran Badan Pertanahan Kota Malang dalam mengendakinah alih fungsi lahan pertanian dalam rangka mewujudkan lahan pangan berkelanjutan. Artikel ini bedasarkan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap konversi lahan pertanian belum berjalan secara maksimal. Tidak tersedianya data lahan pertanian yang berada di wilayah Kota Malang disebabkan karena sebagian besar belum memiliki status kepemilikan yang jelas. Alasan tidak jelasnya status kepemilikan karena biaya administrasi dan lama proses pengurusan sertifikat hak milik atas tanah.Kata Kunci: hukum agrarian; lahan pertanian; ketahanan pangan.
Urgency of Legal Pluralism Study for Students of Sharia and Law Faculty After Changes of Academic Degree Sopyan, Yayan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10186

Abstract

Abstract: Changes in Academic Degrees through Regulation of the Minister of Religion No. 33 of 2016 from Bachelor of Islamic Law to Bachelor of Law must be taken seriously by making concrete efforts to improve the quality of graduates. This regulation responds to the demands of a competitive job market. The consequence is that graduates of the Faculty of Sharia and Law have just not academic skills in the fields of Sharia and law at the same time but also have legal proficiency in the form of sensitivity to the value of justice that lives in society. Globalization accelerates social interaction. Indonesia is inevitably a plural country in which various legal systems are practiced, from customary law, religious law, national law, and international law. This study aims to analyze the reasons for the importance of legal pluralism studies taught to students of the Faculty of Sharia and law. This type of research is explanative and exploratory research. The results of this study indicate that the study of legal pluralism in the Faculty of Sharia and Law is still minimal and only inserted in certain sub-subjects. Even though the existence of this legal pluralism course is very urgent so that students have a sensitivity to the sense of justice that is the essence of law graduates, the implementation of it, legal pluralism must be an independent course or inserted into several relevant subjects.Keywords: Legal-Pluralism; Change of Bachelor's Degree; improving the quality of graduatesAbstrak: Perubahan Gelar Akademik melalui Peraturan Menteri Agama No 33 tahun 2016 dari Sarjana Hukum Islam menjadi Sarjana Hukum harus ditangapi dengan serius dengan melakukan upaya kongkret untuk meningkatkan mutu lulusan. Peraturan ini merespon dari tuntutan pasar kerja yang kompetitif. Konsekuensinya adalah lulusan Fakultas Syariah dan Hukum bukan saja memiliki kemampuan akademik dibidang ilmu Syariah dan ilmu hukum sekaligus, tetapi juga memiliki kemahiran hukum berupa kepekaan terhadap nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Globalisasi mempercepat terjadinya interaksi sosial.  Tidak dapat dielakkan bahwa Indonesia merupakan negara plural yang didalamnya dipraktikkan berbagai system hukum mulai dari hukum adat, hukum agama, hukum nasional, dan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya kajian pluralism hukum diajarkan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kajian pluralism hukum di Fakultas Syariah dan Hukum masih minim dan hanya disisipkan dalam sub-matakuliah tertentu. Padahal keberadaan matakuliah legal pluralism ini sangat urgen agar mahasiswa memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan yang menjadi esensi dari sarjana hukum. Dalam implementasinya, pluralism hukum harus menjadi matakuliah yang mandiri, atau disisipkan pada beberapa matakuliah yang relevan. Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Perubahan Gelar Sarjana, peningkatan mutu lulusan.
Implementation of the Minority Fiqh Concept for the Papuan Muslim Community/Implementasi Konsep Fikih Minoritas Bagi Komunitas Muslim Papua Wahib, Moh.
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11930

Abstract

Abstract:The discussion about fiqh minority is the new matter in the Islamic world. This idea blowed up after many imigran were came to many countries in European and American territory. In the term of Arabic, fiqh minority was called fiqh al-aqalliyyat. This article aims at describing the substansion and fatwa product of fiqh minority and it relevansion with Papua Muslims. The study used the qualitative method with the normative dan sociological approach. The technical of collecting data by searching library literature, observation and interviews. The results reveal that fiqh minority is the law islamic that implemented by minorities of muslim who live in majority non muslim areas. Fiqh minority is fiqh taysir because it is attenting the muslim difficult condition. The implementation of fiqh minority that related on muslim Papua are related to the impurity of dog fur, saying Merry Christmas, and marrying women of the Ahl al-Kitāb such as Jews and Christians, and participation of political vote.Keywords: Fiqh Of Moslem Minority, The Minority of Papua Moslem  Abstrak: Kajian fikih minoritas merupakan hal baru di dunia Islam. Gagasan ini muncul setelah banyak imigran muslim berdatangan ke berbagai negara di benua Eropa dan Amerika. Dalam bahasa Arab, term fikih minoritas dikenal dengan istilah fiqh al-aqalliyyat. Penelitian  ini  bertujuan menganalisis substansi dan produk fatwa fikih  minoritas  serta menjelaskan relevansinya terhadap minoritas musim Papua. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian normatif (syar‘i), dan sosiologis. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu penelusuran literatur kitab klasik dan kontemporer serta observasi dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, fikih minoritas adalah hukum Islam yang berkaitan dengan solusi terhadap problematika muslim minoritas yang berada di tengah mayoritas non muslim. Fikih minoritas adalah fikih taysir, karena menjaga prinsip kemudahan dalam fatwa. Praktik  fikih minoritas yang relevan dan bisa diterapkan oleh muslim Papua, adalah hukum kenajisan anjing dan babi, kebolehan mengucapkan selamat natal, dan menikahi wanita Ahlul –Kitāb, yaitu penganut agama Kristen serta memilih pemimpin non muslim. Kata kunci: Fikih Minoritas- Minoritas Muslim Papua
Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen Musataklima, Musataklima
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11308

Abstract

AbstractLaw Number 11 of 2020 concerning Job Creation has a crucial impact on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, namely Article 4A "halal statement" as the basis for halal certification obligations for micro and small business actors. This paper aims to test the constitutionality of Article 4A, which discusses the constitutional basis of halal products as the constitutional rights of Indonesian Muslim consumers and examines the constitutionality of Article 4A itself. Based on the study results, it can be seen, and firstly, those halal products are the constitutional rights of Muslim consumers, which the 1945 Constitution gives as part of the right to religion because halal products are related to Allah SWT. After all, as His commandments, the constitutional rights of these halal products can be said to be spiritual rights. Second, Article 4A is out of sync with the constitution so that it is thus unconstitutional and has no power to apply based on the lex superior derogat legi inferiori principle. In addition, it does not have the legitimacy to be considered a law because it does not meet the minimum threshold of morality criteria introduced by Lon L. Fuller. The unconstitutionality of Article 4A has a severe impact on the legal uncertainty of protecting Muslim consumers from accessing halal products as their spiritual right.Keyword: halal statement; consumer protection; undang-undang cipta kerjaAbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdampak krusial terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu Pasal 4A “pernyataan halal” sebagai dasar kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tulisan ini bertujuan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4A yang membahas tentang dasar konstitusional kehalalan produk sebagai hak konstitusional konsumen muslim Indonesia dan mengkaji konstitusionalitas Pasal 4A itu sendiri. Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui, pertama, produk halal tersebut merupakan hak konstitusional konsumen muslim, yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hak beragama karena produk halal berkaitan dengan Allah SWT. Lagi pula, sebagai perintah-Nya, hak konstitusional produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual. Kedua, Pasal 4A tidak sinkron dengan konstitusi sehingga inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. Selain itu, tidak memiliki legitimasi untuk dianggap sebagai undang-undang karena tidak memenuhi ambang batas minimum kriteria moralitas yang diperkenalkan oleh Lon L. Fuller. Inkonstitusionalitas Pasal 4A berdampak parah pada ketidakpastian hukum untuk melindungi konsumenSKeyword: pernyataan halal; perlindungan konsumen; undang-undang cipta kerja
Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency Dahlan, Nurul Khasanah; Patitting, Farida; Lahae, Kahar
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10072

Abstract

Abstract:Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of self-insurance when carrying out activities at sea.Keywords: Fishermen, Insurance, legal awareness.Abstrak:Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Perlindungan terhadap pekerjaan ini terkadang nyaris luput dari perhatian pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan penerapan perlindungan hukum terhadap nelayan di Kabupaten Bulukumba Sulawesi selatan. Artikel ini berdasarkan Penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan di kabupaten Bulukumba dilakukan menggunakan sistem asuransi sejak tahun 2016. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan ini adalah budaya hukum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pendorong melemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat melaksanakan aktifitas di laut.Kata Kunci: Nelayan, Asuransi, kesadaran hukum.
The Actualization of Justice in the Settlement of Joint Assets Due to Divorce: Comparative Analysis of Decisions of the Religious Courts Muslimin, JM.; Fatma, Yulia
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.9064

Abstract

Abstract: The core problem examined in this paper is the practice of sharing assets in the Religious Courts. The article aims to prove that the justice provided by the judge in the distribution of joint assets is not only textually in accordance with applicable regulations, but by considering comprehensively, so that it can reflect the actuality. The urgency of this research is to emphasize that justice in the distribution of sharing assets cannot be interpreted as saying that each party must get an equal share. Justice can refer to the contributions made by both parties, both material and non-material. The used method of research focuses on a normative approach which is sharpened empirically. The normative approach requires a juridical and philosophical exploration, while empirical through the sociological approach. The results of the study conclude that the decisions of the Religious Courts regarding sharing assets are not always in accordance with the provisions of the Islamic Law Compilation (Kompilasi Hukum Islam).Keywords: justice; join assets; judges’ decision.Abstrak: Masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah praktik pembagian harta bersama di Peradilan Agama. Tulisan bertujuan untuk membuktikan bahwa keadilan yang diberikan oleh hakim dalam pembagian harta bersama tidak hanya semata tekstual sesuai aturan yang berlaku, akan tetapi dengan mempertimbangkan secara komprehensif, sehingga dapat mencerminkan sisi aktualitasnya. Urgensi penelitian ini untuk menegaskan bahwa keadilan dalam pembagian harta bersama, tidak bisa diartikan menjadi setiap pihak harus mendapatkan bagian yang sama rata. Keadilan dapat mengacu kepada kontribusi yang diberikan oleh kedua belah pihak, baik secara materi maupun non-materi. Sementara metode yang digunakan mentitikberatkan pada pendekatan normatif dan dipertajam dengan empiris. Pendekatan normatif meniscayakan uji putusan secara yuridis dan filosofis. Sedangkan empiris, melalui sisi sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Peradilan Agama tentang harta bersama tidak selalu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Kata Kunci: keadilan; harta bersama; putusan hakim.
Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern Marwan, Satria Manda Adi
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.12025

Abstract

Abstract:Life imprisonment by giving sorrow to violators of statutory provisions is still widely applied in various countries. Indonesia is still such a classic trend. Along with developments and in the perspective of human rights, imprisonment lives in the perspective of modern criminal law. The purpose of this study is to examine the relevance of the objectives of modern criminal law to life imprisonment in Indonesia by using the normative method. The result of this research is that life imprisonment is still in the provisions of the applicable laws in Indonesia and is no longer relevant to the objectives of modern criminal law, namely restorative justice.Keywords: life imprisonment; modern legal purpose.Abstrak:Hukuman pidana penjara seumur hidup aliran klasik dengan memberikan nestapa terhadap pelanggara ketentuan undang-undang masih banyak diterapkan di berbagai negara. Indonesia hingga saat ini masih mengadopsi aliran klasik tersebut. Seiring dengan perkembangan dan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hukuman pidana penjara seumur hidup dianggap irelevan dalam pandangan hukum pidana modern. Tujuan penelitian ini untuk menguji relevansi tujuan hukum pidana modern terhadap pidana penjara seumur hidup di Indonesia dengan menggunakan metode normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pidana penjara seumur hidup masih terdapat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sudah tidak relevan dengan tujuan hukum pidana modern yaitu restorative justice.Kata Kunci: penjara seumur hidup; tujuan hukum modern.
Tunggu Tubang as a Method for Peaceful Inheritance Distribution of Semende Indigenous Peoples/Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende Salmudin, Salmudin -; Muntaqo, Firman; Hasan, KN. Sopyan
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11028

Abstract

AbstractTunggu Tubang is a system of komunal woman inheritance in Semende Islamic society, which is still used today. This article aims to describe the position of Tunggu Tubang as the institution of the Customary Inheritance system and its relation to Islamic inheritance law. This research is classified as qualitative research, combining normative and empirical legal research. The results of this study indicate that Tunggu Tubang is a part of the implementation of Islamic inheritance law based on urf (habit), which has beneficial benefits (maqashid syariah) for managers and families, to be continued to generations of children and grandchildren and the preservation of the function of inheritance. Customary Inheritance Law with Tunggu Tubang Institution is an optional option, as a lex specialis Islamic inheritance law is based on the heirs agreement for islah (peace) in the distribution of inheritance, if they do not agree, they must return according to the provisions of Islamic Inheritance Law.Keywords: tunggu tubang; Islamic inheritance; adat law.AbstrakTunggu Tubang merupakan sistem kewarisan mayorat perempuan dalam masyarakat Islam Semende yang masih berlaku hingga saat ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan Tunggu Tubang  sebagai pranata kewarisan hukum adat dalam hubungannya dengan hukum kewarisan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penggabungan penelitian hukum normatif dan empiris.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tunggu Tubang adalah bagian dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan urf (kebiasaan) yang mempunyai manfaat kemaslahatan (maqashid syariah) bagi pengelola dan keluarga, untuk diteruskan kepada generasi anak cucunya serta kelestarian fungsi harta waris. Hukum kewarisan adat dengan pranata Tunggu Tubang merupakan opsi pilihan, sebagai lex specialis hukum kewarisan Islam berdasarkan adanya kesepakatan ahli waris untuk islah (perdamaian) dalam pembagian harta waris, apabila tidak sepakat harus kembali menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.Kata Kunci: tunggu tubang; kewarisan Islam; hukum adat.
Sintesa Hukum Islam dan Kebudayaan Jawa Suatu Pendekatan Profetik /The Synthesis of Islamic Law and Javanese Culture A Prophetic Approach Suwandi, Suwandi; Setyobudi, Teguh
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v12i2.10090

Abstract

Abstract: Islamic law and culture are still interesting themes. The two of them often sit in confrontation and opposition. Meanwhile, in practice the implementation of Islamic law cannot be separated from the culture of the local community. In the context of Javanese society, for example, Islamic law has synergized with adat in the context of forming a noble and civilized character of society. This article aims to analyze the relationship between Islamic law and Javanese culture. The two are often positioned contradictory. This article is the result of doctrinal legal research using a sociological approach. The results of this study indicate that the relationship between Islamic law and Javanese culture is compromise. Both of them establish a partnership relationship with roles and functions proportionally. The values of humanization, liberalization, and transcendence are meeting points between Islamic law and Javanese culture. The sacred text needs to be objectified and contextualized in the context of the development process of a religious Javanese society.Keywords: Islamic law; Javanese culture; prophetic. Abstrak: Hokum Islam dan budaya masih menjadi tema menarik. Keduanya tidak jarang diduduknya secara konfrontatif dan berseberangan. Sementara itu, dalam praktiknya implementasi hokum Islam tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat setempat. Dalam konteks masyarakat Jawa misalnya, hukum Islam telah bersinergi dengan adat dalam rangka pembentukan karakter masyarakat yang luhur dan beradab. Artikel ini bertujuan menganalisis relasi hukum Islam dan kebudayaan Jawa. Keduanya sering diposisikan secara kontradiktif. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relasi hukum Islam dan budaya Jawa bersifat kompromistik. Keduanya menjalin hubungan kemitraan dengan peran dan fungsi secara proporsional. Nilai humanisasi, liberalisasi, dan transendensi merupakan titik temu antara hukum Islam dan kebudayaan Jawa Teks suci perlu dilakukan Obyektifikasi dan kontekstualisasi dalam rangka proses pembangunan masyarakat Jawa yang religiusKata Kunci: hukum Islam; kebudayaan Jawa; profetik.

Page 19 of 32 | Total Record : 318

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue