cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 231 Documents
 13   14   15   16   17 
PRAKTIK PEMERINTAHAN PADA KESULTANAN BUTON TAHUN 1540-1960 MASEHI Apurines, Muh. Ide; Muradi, Muradi; Kartini, Dede Sri
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3164

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada praktik pemerintahan Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. Penelitian dilakukan di Pulau Buton Kota BauBau Sulawesi Tenggara dengan menggunakan jenis penelitian sejarah-kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui proses pemerintahan yang berjalan di Kesultanan Buton dari tahun 1540-1960 serta untuk mengetahui adanya praktik demokrasi yang terdapat di Kesultanan Buton. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori demokrasi yang digagas oleh Robert A. Dahl. Teori tersebut menawarkan kriteria untuk mencapai pemerintahan demokratis untuk menilai sejauh mana demokrasi berjalan di Kesultanan Buton. Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan metode pengumpulan data heuristik yang terdiri dari studi pustaka dan dokumen serta wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kesultanan Buton mempunyai bentuk pemerintahan yang berubah-ubah dikarenakan proses transisi kerajaan menuju kesultanan; (2) adanya praktik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kesultanan Buton; (3) struktur pemerintahan yang berbeda dengan kerajaan/kesultanan pada umumnya, yang telah mempraktekkan struktur pemerintahan modern; (4) konstitusi tertulis Murtabat Tujuh menjadi dasar bernegara di Kesultanan Buton
SOFT POWER DAN SOFT DIPLOMACY Yani, Yanyan Mochamad; Lusiana, Elnovani
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3165

Abstract

 Dalam perkembangannya hubungan internasional selalu memberikan tempat khusus bagi hadirnya tren diplomasi terkini.  Pembahasan soft power, hard power dan smart power dari Nye dengan penekanan praktik America power, mengantarkan discourse tentang soft diplomacy di belahan dunia lainnya, Asia dan Eropa.  Hal ini dapat menjadi sebuah penanda atau momentum bergesernya kecenderungan masyarakat internasional untuk optimalisasi upaya diplomasi sebagai pencegahan terhadap penyelesaian konflik internasional.  Di dalam tulisan ini, peneliti menggunakan metode studi kasus untuk mengupas berbagai fenomena unik dari praktik soft diplomacy di berbagai kisah diplomasi yang mendunia.  Tulisan ini akan mengungkap batas dan definisi praktik konsep soft diplomacy.  Dari uraian pembahasan tersebut diharapkan akan muncul definisi soft diplomacy yang secara tegas akan membedakannya sekaligus memberi khas diantara praktik-praktik diplomasi yang telah ada di masa sebelumnya. 
MILITANSI KADER PKS DALAM PEMENANGAN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF 2009 DAN 2014 DI LAMPUNG Triono, Triono; Kartini, Dede Sri; Sulaeman, Affan
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3166

Abstract

AbstrakKeberadaan kader bagi partai politik merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menjalankan roda organisasi partai dan kerja-kerja politik. Kompetisi antar partai politik dan tantangan politik yang semakin berat dalam setiap kontestasi politik pemilu maupun pemilukada menuntut partai politik untuk terus melakukan inovasi dan perumusan strategi-strategi politik dalam meraih kemenangan politik. Maka, menjadi suatu keniscayaan bahwa kader-kader partai yang memiliki loyalitas dan militan akan senantiasa dimaksimalkan peranannya dalam proses pemberdayaan sumber daya yang dimiliki oleh partai politik untuk pengembangan dan eksistensi partai politik dimasa depan.Tujuan utamanya adalahagar program dan kebijakan politik sebagai bagian dari produk politik partai politik dapat diterima oleh masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye politik yang dilakukan
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 Apaut, Yohana; Bainus, Arry; Kartini, Dede Sri
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3167

Abstract

 Pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah memberikan sumbangsih suara yang sangat diperhitungkan. Namun disadari perilaku pemilih pemula yang masih labil dan belum mempunyai pengalaman dalam mengikuti pemilihan umum menjadi sasaran dari setiap pasangan calon menjadikan suara pemilih pemula sebagai salah satu lumbung suara dari pasangan calon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa tinggi pengaruh identifikasi partai, orientasi calon orientasi isu dalam mempengaruhi perilaku memilih pemula kabupaten Ngada tahun 2015.Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dengan program  LISREL. Hasil penelitian ini menunjukan variabel Identifikasi partai berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 33,6% dan variabel orientasi calon berpengaruh terhadap perilaku memilih pemula sebesar 27,7% dan orientasi isu berpengaruh 18,2% terhadap variabel perilaku memilih pemula. Dengan t-value standart 1,986 besaran pengaruh ketiga variabel tersebut lebih besar dari t-value (1,986) maka dapat dikatakan variabel identifikasi partai, orientasi calon, orientasi isu berpengaruh signifikan terhadap perilaku memilih pemula kabupaten Ngada pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015.
INTERGOVERNMENTAL RELATIONS DALAM PEMBERIAN KONSESI HUTAN TANAMAN INDUSTRI DI PROVINSI RIAU Zainal, Zainal
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3168

Abstract

Abstrak Pemberian konsesi hutan tanaman industri di Provinsi Riau tidak hanya melibatkan aktor lokal namun juga melibatkan aktor internasional.Perusahaan swasta seperti PT. RAPP merupakan salah satu perusahaan yang memiliki konsesi hutan tanaman industri terluas di Provinsi Riau saat ini, perusahaan tersebut dan beberapa perusahaan lainnya sudah memiliki konsesi hutan tanaman industri sekitar 2,1 juta hekter di Provinsi Riau.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan sektor kehutanan kewenangan sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan pada tataran pemberian rekomendasi dan rekomendasi tersebut boleh dugunakan dan boleh juga tidak digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pertimbangan dalam pemberian konsesi, untuk tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor kehutanan sudah dicabut dan bahkan dinas kehutanan sudah ditiadakan.Sehingga pada sektor kehutanan kebijakan pemerintah saat dapat disimpulkan kembali menjadi sentralistik. Secara teori intergovernmental relations yang digagas oleh Wrigh (1998) belum mampu menyentuh seluruh aktor yang terlibat dalam pemberian konsesi oleh karena itu diperkuat dengan teori intergovernmental relations yang digagas oleh Jones dan Royles (2012) yang menambahkan international actor sebagai salah satu dimensinya.
KEMENANGAN PETAHANA DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2018: DITINJAU DARI PERSPEKTIF POWERCUBE Fadli, Andi Muh. Dzul; Tobarasi, Indrawan; Rusba, Komeyni
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3169

Abstract

AbstrakPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah dilaksanakan secara serentak sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada tahun 2015, 2017, dan 2018. Secara filosofis, pilkada serentak dilaksanakan untuk mengefisiensikan anggaran, menekan pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices) serta meminimalisir gejala sosial-politik dari adanya pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah berdasarkan periode akhir masa jabatan setiap kepala daerah. Berangkat dari fenomena persentase kemenangan para petahana di berbagai kontestasi pilkada 2018, maka menarik dikaji untuk memaknai faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan para petahana tersebut. Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur terutama yang bertalian dengan pengoperasian bentuk-bentuk kekuasaan dalam perspektif teori kubus kekuasaan (the powercubetheory).Penulis mengumpulkan danmereview literatur kontemporer yang relevan dengan fenomena yang dikaji secaradialektis dengan cara melakukan reviewdan menganalisisnya secara kritis atasberbagai sumber literatur yang terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan petahana, yakni:Pertama, bentuk kekuasaan yang terlihat (visible power)ialahkesempatan untuk menarik simpati masyarakat melalui jualan program pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai investasi politik. Kedua, bentuk kekuasaan yang tersembunyi(hidden power) ialah politisasi birokrasi melalui mobilisasi aparatur sipil negara, monopoli dukungan partai politik, dan kooptasi terhadap penyelenggara pemilu. Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak terlihat (invisible power), melalui peranan pemuka agama dan pemangku adat untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi merupakan modalitas politik petahana sebagai konsekuensi dari stratifikasi sosial-masyarakat.
DINAMIKA KEPEGAWAIAN DAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI Setioko, Sigit
JURNAL TAPIS Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v14i2.3176

Abstract

Abstrak Sebagian tenaga honorer di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah masih ada yang belum datang/pulang kerja tepat waktu  ataupun keluar kantor tanpa alasan dinas, motivasi kerja mereka belum optimal karena  insentif yang rendah serta ketidakpastian nasib status menjadi pegawai negeri. Inisiatif kerja juga masih kurang, termasuk  ketelitian, kecermatan, dan keseriusan kerja seperti masih menunda penyelesaian pekerjaan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah dinamika kepegawaian dalam kaitannya mendukung efektivitas kerja tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah? Untuk menjawab persoalan tersebut digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Simpulan dan saran penelitian yaitu: (1) Peningkatan implementasi disiplin jam/hari kerja ditujukan tidak terbatas terhadap pegawai honorer, tetapi peningkatan kemampuan adaptasi jam dan hari kerja tersebut juga diberlakukan kepada pegawai negeri. (2) Untuk meningkatkan kemampuan bersaing dilakukan kegiatan atau kebijakan motivasi secara berimbang, baik dari aspek materiil maupun spiritual. (3) Untuk meningkatkan produktivitas kerja dilakukan berbagai kegiatan kecakapan kerja bagi tenaga honorer yang baru, seperti kegiatan orientasi kerja, pendampingan kerja, pendidikan dan pelatihan. (4) Optimalisasi kemampuan kerja dilakukan dengan peningkatan gaji/insentif bagi tenaga honorer serta rekrutmen dilakukan terhadap calon pegawai berbakat. (5) Potensi konflik diantara sesama pegawai honorer ditekan dengan pemberian tugas dan pekerjaan yang adil atau merata sehingga mencegah terjadinya kecemburuan kerja.
KONSEP NATION-STATE DALAM PEMIKIRAN IDEOLOGI POLITIK MELAYU ISLAM PADA ABAD KE-19 M (Studi Pemikiran Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (1787-1854)) Jaya, Andi Chandra
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.3684

Abstract

Penelitian ini berupaya untuk menggali dan menelusuri konsep pemikiran ideologi politik Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi pada abad ke-19 M. Pada abad ini kondisi sosial-politik dan sosio-religius masyarakat Melayu sedang mengalami tranformasi intelektual yang melibatkan sebuah jaringan intelektual dan Abdullah Munsyi yang hidup di abad ini, tentunya masuk dalam pusaran tradisi intelektual di masa itu. Kemudian yang tak kalah menarik adalah adanya penetrasi bangsa Eropa (Belanda dan Inggris) yang sedang mengadakan penjajahan di Melayu. Karena itu, fokus penelitian  ini untuk menjawab pokok permasalahan bagaimana konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan bagaimana relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini?. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini mendapatkan eksplanasi sejarah untuk mengungkapkan konsep nation-state menurut Abdullah Munsyi dalam konstelasi ideologi politik Melayu Islam di abad ke-19 M dan mendeskripsikan relevansinya konsep negara bangsa Indonesia saat ini.Penelitian menggunakan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan historis dan filsafat politik. Data primer dalam penelitian ini adalah buku Hikayat Abdullah karya Abdullah Musnyi terbitan Yayasan Karyawan, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 2007 dan data sekunder, berupa buku, artikel jurnal, makalah, dan lainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sebagai penelitian sejarah yang pada dasarnya bertumpu pada sumber-sumber sejarah sebagai implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Temuan hasil penelitian adalah: 1). Sesuai dengan teori conscience morale Ernest Renan dan teori kontrak sosial (social contract) yang digagas oleh J. J. Roussae, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi penggagas paham kebangsaan. Melalui karya terpentingnya, Hikayat Abdullah, ia mengedepankan rumusan identitas Melayu dalam rumusan bangsa yang dipahami sebagai suku atau ras Melayu yang memiliki hak untuk terlibat menentukan format politik Melayu bukan sebagai komunitas yang berada di bawah sistem politik yang berbasis pada ideologi kerajaan yang cenderung otoriter. 2). Kedekatannya dengan pihak kolonial Inggris, sehingga membentuk pemikiran liberal yang diperolehnya dari Raffles dan kawan-kawannya. Ia tidak hanya membongkar manipulasi ideologi kerajaan, tetapi sekaligus mengedepankan pandangan baru tentang eksistensi individu yang humanis. 3). Paham kebangsaannya memiliki nilai egalitarian yang sangat relevan dengan konteks Indonesia saat ini, khususnya nilai-nilai kesetaraan (egalitarianisme) di tengah munculnya konflik berbagai konflik saat ini. Demikian juga konsep nation-state terkait erat dengan nasionalisme dan good governance di mana pengelolaan pemerintahan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggung jawaban di dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara, sehingga terbentuk pemerintahan yang bersih. Kata Kunci: Abdullah Munsyi, Nation-State, dan Ideologi Politik Melayu.
Populisme Islam: Tantangan atau Ancaman bagi Indonesia? putra, Andi eka
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.4236

Abstract

Abstrak Kebangkitan Islam di Indonesia tidak hanya ditandai dengan peningkatan jumlah pemeluk Islam di Indonesia, melainkan diperlihatkan dengan suatu ekspresi politik yang menonjol, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di lapangan Monas Jakarta di mana ratusan ribu umat Islam menyatakan aksi Bela Islam. Gejala ini oleh para sarjana politik disebut sebagai kebangkitan gerakan populisme Islam Indonesia.  Gerakan ini kian menguat seiring dengan pemilihan presiden dan wakil presiden 17 April 2019 lalu di mana kedua calon sama-sama memperebutkan massa Islam. Populisme Islam sebetulnya sama dengan gerakan populis pada umumnya, di dalamnya ada berbagai kepentingan kelas yang bisa jadi antagonistik dan berbeda tingkat artikulasinya. Ciri khas dari populisme Islam Indonesia adalah, bahasa politiknya dari agama Islam. Populisme Islam merupakan sebuah kritik yang wajar di sebuah negara demokrasi seperti yang dianut oleh Indonesia. Ia merupakan counter yang sehat dan bahkan bagian yang sah dan legal dalam negara yang menganut prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menganggap populisme Islam Indonesia sebagai makar dan ancaman, adalah anggapan berlebihan dan kurang ditopang oleh kenyataan sejarah dan realitas politik hari ini.Kata kunci: populisme Islam, tantangan atau ancam,an bagi Indonesia 
MODAL KANDIDAT PEREMPUAN DALAM PILKADA TAHUN 2017 (STUDI KASUS: TJHAI CHUI MIE SEBAGAI WALIKOTA TERPILIH DI KOTA SINGKAWANG) Ika Kartika; Kartika, Ika
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4297

Abstract

Abstract : This study is only trying to see the use of capital in relation to the victory of Tjhai Chui Mie in 2017 in Pilwako Singkawang. Tjhai Chui Mie managed to become the first mayor of ethnic Chinese women in Singkawang even in Indonesia. This study uses qualitative methods using data collection through in-depth interviews and document studies during the period April-June 2018. The results of this study Tjhai Chui Mie have social capital, economic capital, cultural capital and symbolic capital which can then be at stake to dominate by means of preserve or maintain its capital. Having a dominating position from the party and community organizations, the political experience he has built from being a member of the Singkawang City DPRD for 3 periods, and the full support of the ethnic Chinese to him from the Hakka tribe in Singkawang and ethnic Chinese businessmen in Jakarta and other cities makes Tjhai Chui Noodle is easy to build relationships and trust with the people who choose it.Abstrak: Penelitian ini hanya mencoba melihat pemanfaatan modal dalam kaitannya dengan kemenangan Tjhai Chui Mie pada Pilwako Singkawang Tahun 2017. Tjhai Chui Mie berhasil menjadi walikota perempuan etnis Tionghoa pertama di Singkawang bahkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen dalam kurun waktu April-Juni 2018. Hasil penelitian ini Tjhai Chui Mie  memiliki modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan modal simbolik yang kemudian dapat saling dipertaruhkan untuk mendominasi dengan cara melestarikan atau mempertahankan modal yang dimilikinya. Memiliki kedudukan yang mendominasi dari partai maupun organisasi masyarakat, pengalaman politik yang sudah dibangunnya dari menjadi anggota DPRD Kota Singkawang selama 3 periode, dan dukungan penuh dari etnis Tionghoa kepadanya  baik dari suku Hakka di Singkawang maupun pengusaha etnis Tionghoa di Jakarta maupun kota lainnya membuat Tjhai Chui Mie mudah membangun relasi dan kepercayaan dengan masyarakat yang memilihnya.

Page 15 of 24 | Total Record : 231

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue