cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 231 Documents
 12   13   14   15   16 
DEMOKRASI TANPA KORUPSI, MUNGKINKAH? Irham, M. Aqir
JURNAL TAPIS Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i1.1936

Abstract

Dalam sepucuk surat yang ditujukan untuk Bishop Mandell Creighton, Lord Acton pada 1887 pernah mengatakan bahwa “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak sudah pasti korup.” Kata-kata ini di kemudian hari menjadi diktum yang masyhur di dalam politik. Akan tetapi, gagasan ini tidaklah ditemukan oleh Lord Acton sendiri, dan bukan pula gagasan baru di zamannya. Banyak pemikir lain, khususnya para teoretikus liberal, memiliki pandangan serupa bahwa kekuasaan besar yang terkonsentrasi di tangan seorang penguasa akan melipatgandakan potensi penyelewengan atau korupsi. Premis ini masih relevan hingga sekarang, di mana demokrasi telah mengalami institusionalisasi di banyak negara, termasuk negara-negara “demokrasi baru” di Eropa Timur, Amerika Latin, dan beberapa bagian Asia. Salah satu implikasi dari pandangan ini adalah perlunya mendistribusikan kekuasaan ke beberapa institusi yang berbeda, masing-masing dengan norma, fungsi, dan kewenangannya sendiri.
DEMOKRASI DALAM PARADOKS: ISLAM, PANCASILA, DAN NEGARA Fitri, Tin Amalia
JURNAL TAPIS Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i1.1937

Abstract

ABSTRAK Demokrasi adalah sebuah politik konsensus atau demokrasi konsensus, yang mensyaratkan adanya kapabilitas kelembagaan demokrasi dalam melakukan transendensi kultural untuk mencapai tataran rasionalitas lebih tinggi[1].  Namun, pencapaian tataran rasionalitas tertinggi pada demokrasi konsensus adalah terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak memberikan peluang dan kesempatan menuju idealisasi. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodisnya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan  aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh[2]. Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.Dinamika hubungan antara Islam dan negara adalah gambaran paradoksal demokrasi sebagai suatu politik konsensus dan politik disensus, bahwa jumlah mayoritas dibutuhkan untuk dukungan konstitutif suatu agenda politik, namun sebagai bentuk antagonisme dari demokrasi itu sendiri, suara mayoritas menjadi penghalang bagi agenda kebangsaan bagi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Bahwa sebagai negara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Dengan kenyataan itu, maka keberagaman haruslah diterima sebagai wujud terhadap pelaksanaan demokrasi. Relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara adalah suatu paradoksal demokrasi.Kata Kunci:ABSTRAK Demokrasi adalah sebuah politik konsensus atau demokrasi konsensus, yang mensyaratkan adanya kapabilitas kelembagaan demokrasi dalam melakukan transendensi kultural untuk mencapai tataran rasionalitas lebih tinggi[1].  Namun, pencapaian tataran rasionalitas tertinggi pada demokrasi konsensus adalah terlalu idealistis, karena pada kenyataannya politik adalah keadaan kompleksitas yang tidak memberikan peluang dan kesempatan menuju idealisasi. Dengan demikian, demokrasi konsensus orientasi metodisnya pada dasarnya lebih bertumpu pada upaya dan kerja keras untuk mencapai kesepakatan  aktual dengan cara memaksimalkan jumlah orang atau individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh[2]. Demokrasi konsensus dapat pula dipahami sebagai politik konsensus.Dinamika hubungan antara Islam dan negara adalah gambaran paradoksal demokrasi sebagai suatu politik konsensus dan politik disensus, bahwa jumlah mayoritas dibutuhkan untuk dukungan konstitutif suatu agenda politik, namun sebagai bentuk antagonisme dari demokrasi itu sendiri, suara mayoritas menjadi penghalang bagi agenda kebangsaan bagi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia. Bahwa sebagai negara, Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbagai agama. Dengan kenyataan itu, maka keberagaman haruslah diterima sebagai wujud terhadap pelaksanaan demokrasi. Relasi antara Islam, Pancasila, dan Negara adalah suatu paradoksal demokrasi.Kata Kunci: Paradoks, Demokrasi, Islam, Pancasila….[1] Mouffe,Chantal,The Democratic Paradoxdalam Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus,[2] Rescher, Nicholas: Pluralism: Against the Demand for Consensus, dalam Budiarto Danujaya [1] Mouffe,Chantal,The Democratic Paradoxdalam Budiarto Danujaya, Demokrasi Disensus,[2] Rescher, Nicholas: Pluralism: Against the Demand for Consensus, dalam Budiarto Danujaya
EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) DI KABUPATEN KONAWE PROPINSI SULAWESI TENGGARA Fadhli, Andi Muh Dzul; Hasjad, Hasjad
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2030

Abstract

Abstrak Kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan-RB melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) di lingkup instansi pemerintah merupakankebijakan sebagai upaya pencegahan budaya koruptif oleh aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, peluang korupsi dibirokrasi tidak hanya oleh pejabat, tetapi juga segenap ASN. Oleh karena itu, untuk membentengi seluruh pejabat penyelenggara negara dari tindakan korupsi, maka ASN berkewajiban untuk mengisi formulir LHKASN.Penelitian ini bersifat naturalistik sebagai pemaknaanimplementasi kebijakan terhadap kewajiban LHKASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Konawe secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif.Pada penelitian ini, ASN eselon IIIa merupakan informan dan objek penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN yang ada pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Konawe tidak mengetahuidan memahamin adanya kebijakan tersebut. Berbagai faktor yang menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman olehASN, antara lain; Pertama, sosialisasi yang tidak dijalankan oleh pihak berwenang, dalam hal ini inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP); Kedua, pemerataan implementasi kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi wilayah yang ada seperti, sarana dan prasarana pemerintah daerahyang menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut dinilai tidak efektif dalam menciptakan ASN yang bebas dari tindakan koruptif. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, LHKASN. 
EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL UMAT BERAGAMA Rosana, Ellya
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2031

Abstract

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus selalu dijadikan landasan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bersama lebih disebabkan adanya kompromi politik sehingga menempatkan Pancasila sebagai kontrak sosial yang harus dipatuhi secara bersama-sama pula. Pancasila merupakan kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang nota bene adalah umat yang beragama yang harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.  Teori kontrak sosial mengisyaratkan bahwa negara merupakan produk perjanjian sosial.  Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada sebuah kekuasaan bersama.  Kekuasaan bersama ini dinamakan negara. Negara bertugas mengayomi rakyatnya tanpa melihat latar belakang suku, budaya dan agama karena negara merupakan milik komunitas umat beragama.  Pada masyarakat yang telah menegakkan kontrak sosial akan terbangun rasa saling menghargai, menghormati, dan menyayangi walaupun berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan. Kata Kunci : Pancasila, Kontrak Sosial, Umat Beragama
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Wakhid, Ali Abdul; Qohar, Abd; Faizal, Liky
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2032

Abstract

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk:  (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Liky Faizal, Ali Abdul Wakhid, Abd. Qohar,
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2033

Abstract

Abstrak Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.[1] Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.Penelitian ini bertujuan untuk: bertujuan untuk:  (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) mengetahui dan menganalisis pemilihan kepala daerah langsung sebagai perwujudan demokrasi.Penelitian merupakan penelitian dokrinal/normatif. Penelitian ini menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah sebagai perwujudan Demokrasi perspektif peraturan perundang-undangan Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Otonomi Daerah [1] Andi Ramsses, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003)
PROMOSI ISLAM MODERAT MENURUT KETUM (MUI) LAMPUNG DAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2034

Abstract

Abstrak Islam moderat adalah ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang sangat cocok dengan alam demokrasi ala Indonesia yang lazim disebut dengan Islam nusantara, sehingga Islam memiliki kontribusi yang signifikan bagi pemersatu bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI, oleh karena itu Islam m,oderat di Indonesia merupakan suatu keniscayaan, dan karenanya harus dipromosikan kepada segenap anak bangsa di seluruh pelosok bumi nusantara. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung maupun Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung., keduanya  mempunyai posisi strategis untuk mempromosikan Islam moderat tersebut, karena MUI dengan strukturnya dapat menyentuh semua lapisan masyarakat, pun dedmikian juga UIN melalui program Tri Dharma Perguruan Tingginya, juga dapat melakukan kajian-kajian strategis; melaui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Implementasi promosi Islam moderat menjadi mudah dan tanpa kendala yang berarti. Kata Kunci : Islam Moderat, Radikalisme, Terorisme, Toleransi
URGENSI MENJAGA KEMAJEMUKAN DAN TOLERANSI DALAM ERA DEMOKRASI Sa'idi, Ridwan
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2035

Abstract

Abstrak Kemajemukan dan keberagamanan agama, budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat menjadi ciri khas Indonesia dimata dunia. Nilai-nilai luhur ini perlu dijaga bersama dalam bingkai toleransi dan saling hormat menghormati. Dalam alam demokrasi di Indonesia menjaga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat menjadi tanggungjawab semua pihak. Diperlukan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam melakukan upaya memelihara kerukunan umat beragama, pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan masyarakat. Konsepsi Bhineka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa harus dipahami secara utuh dan universal sehingga perbedaan dan kemajemukan yang ada dapat dikelola dengan baik dalam membangun bangsa dan negara. 
EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KONAWE Arfah, Jabal; Musin, Yuliana
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2037

Abstract

Abstrak Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenan dengan Dana Desa (DD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan pusat, pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan dana desa dan melalui partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa. Untuk mencegah agar dana desa tidak menjadi potensi penyimpangan, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat dan penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan atasan untuk mengawasi Dana Desa agar  dipergunakan sesuai dengan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan. Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan,  Dana Desa, Pembangunan 
PARTISIPASI PUBLIK MELALUI PUBLIC HEARING DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Solihah, Ratnia
JURNAL TAPIS Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v13i2.2039

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya partisipasi publik dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam bentuk public hearing. Dengan public hearing, permasalahan terjadinya distorsi antara input dan output kebijakan akan dapat dihindari. Walaupun secara substansial partisipasi publik yang berhubungan dengan proses perumusan kebijakan publik atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan (tingkat DPR) atau peraturan daerah (tingkat DPRD) dijamin dan diatur dalam pasal 53 UU No.10 Tahun 2004, namun mekanisme dan teknik memberikan masukan dan mengakomodasi masukan masyarakat masih belum diketahui secara luas, baik meliputi implementasi metode-metode partisipatif dalam merancang maupun dalam memutuskan sebuah kebijakan bersama eksekutif. Selain itu, hasil public hearing juga masih dirasakan belum memuaskan  masyarakat/publik. Berdasarkan kajian melalui studi literatur dan dokumentasi, dapat ditunjukkan bahwa ruang-ruang partisipasi formal yang tersedia di DPR/DPRD berada pada tingkat konsultasi, di mana dalam ruang-ruang itu terjadi komunikasi dua arah antara publik dengan anggota DPR/DPRD. Tetapi seringkali ruang-ruang tersebut dijadikan sekedar alat melegitimasi pokok-pokok pikiran dan RUU/Raperda yang sudah disusun DPR/DPRD. Bila dipahami dengan cara pandang seperti ini, maka secara substansial  ruang-ruang partisipasi formal yang disediakan DPR/DPRD tersebut turun pangkat pada tingkat therapy dimana yang terjadi sebetulnya adalah semacam sosialisasi atau pengarahan dari DPR/DPRD kepada publik. Sebaliknya pada ruang partisipasi publik informal, dapat dilihat bahwa tinggi rendahnya partisipasi publik ditentukan sendiri oleh masyarakat/publik. Ruang partisipasi publik informal yang dibentuk kelompok masyarakat berada pada tingkat plakasi, dimana komunikasi sudah meningkat pada tahap negosiasi; tetapi otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan badan legislatif (DPR/DPRD). Kata Kunci: Partisipasi Publik, Public Hearing, Kebijakan Publik 

Page 14 of 24 | Total Record : 231

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue