cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 231 Documents
 14   15   16   17   18 
STUDI KOMPARASI TERHADAP FILM DOKUMENTER SEBAGAI MEDIUM PROPAGANDA TERKAIT INSIDEN KAPAL “PUEBLO” YANG DILAKUKAN KOREA UTARA DAN AMERIKA SERIKAT Dinda Rizkimawati; Indra Kusumawardhana; Rizkimawati, Dinda; Kusumawardhana, Indra
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4298

Abstract

Abstract: The framing of the North Korea's documentary capture of the "Pueblo" vessel by North Korea on January 23, 1968, the North Korean documentary tried to show a form of legitimacy while the United States documentary film showed a form of delegitimation aimed at instilling a message in the minds of the wider community through opinions to gain recognition .Abstrak :Pembingkaian film dokumenter penangkapan kapal "Pueblo" milik Amerika Serikat oleh Korea Utara pada 23 Januari 1968, film dokumenter Korea Utara berusaha menunjukan bentuk legitimasi sedangkan film dokumenter milik Amerika serikat menampilkan bentuk delegitimasi hal ini bertujuan untuk menanamkan pesan dibenak masyarakat luas melalui opini untuk mendapatkan pengakuan.
CAPACITY BUILDING ORGANISASI (STUDI PADA KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO) Mirnawati; Mirnawati, Mirnawati Mirnawati
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4300

Abstract

Abstract The struggle to achieve the creation of good governance is the hard effort of the existence of the current government in overcoming all problems. The government organization of Imopuro urban village of metro Pusat. subdistrict of Metro city in the effort to overcome the problems such as eliminating the predicate of slum and densest populations also in order to make the people prosperous, capacity building efforts through individual/human resources development, organizational/institutional development and management system development. The purpose of this research is to know how capacity building organization in Imopuro, Imopuro subdistrict, Metro city focused on individual/human resources level, organization level and management system level. The method used with qualitative approach descriptive type to see the development before and after research. Data collection techniques were conducted through interviews, observation and documentation. The results of this research can be seen that in general the capasity of the organization is focused on the level of individual/human resources, the level of organization/institution and the level of the system in the Imopuro, metro, Yosomulyo, Hadimulyo West, Hadimulyo East, capasity building of the organization especially at the level of individual that is increase of knowledge, ability and effort to change attitude of employee or mainset in work through training or supplementary education, in organizational stay that is repair and completeness of supporting facilities and infrastructure and addition fund operational budget, the main tasks and functions of the work unit should be in accordance with the quality and educational background and fill the vacancy of employees in every field.  Abstrak Perjuangan untuk mencapai penciptaan pemerintahan yang baik adalah upaya keras dari keberadaan pemerintah saat ini dalam mengatasi semua masalah. Organisasi pemerintah desa perkotaan Imopuro metro Pusat. Kecamatan kota Metro dalam upaya mengatasi masalah seperti menghilangkan predikat kumuh dan populasi terpadat juga dalam rangka menjadikan masyarakat sejahtera, upaya peningkatan kapasitas melalui pengembangan individu / sumber daya manusia, pengembangan organisasi/kelembagaan dan pengembangan sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi pengembangan kapasitas di Imopuro, Kecamatan Imopuro, Kota Metro difokuskan pada level individu/sumber daya manusia, level organisasi dan level sistem manajemen. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa secara umum kapasitas organisasi difokuskan pada tingkat individu/sumber daya manusia, tingkat organisasi/lembaga dan tingkat sistem di Imopuro, metro, Yosomulyo, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, pengembangan kapasitas organisasi terutama pada tingkat individu yaitu peningkatan pengetahuan, kemampuan dan upaya untuk mengubah sikap karyawan atau mainset dalam pekerjaan melalui pelatihan atau pendidikan tambahan, dalam masa tinggal organisasional yaitu perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional dana, tugas dan fungsi utama unit kerja harus sesuai dengan kualitas dan latar belakang pendidikan dan mengisi kekosongan karyawan di setiap bidang.
DINAMIKA DAN KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PROSES SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA TINGKAT LOKAL (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018) Wahyanto, Yudho; Djuyandi, Yusa
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4301

Abstract

Abstract This study intends to analyze the dynamics of the selection process of members of the Provincial and Regency / City General Election Commission (KPU) in Central Java in 2013-2018 with the phenomenon of the existence of KPU members from the background of Community Organizations (Ormas). The existence of CSOs competes with each other to place their cadres as part of the Election organizers in Central Java. The KPU member candidates place the Ormas like a network that provides provisions for the contestants in undergoing selection, with mastery of both cultural, social and economic capital. The problem arises is how the intended CSOs compete in placing their cadres in the selection arena until they succeed in sitting as KPU with the experience of the CSOs. By using a qualitative approach method, which is analyzed based on the Bourdieu concept where the ability to compete in an arena is inseparable from the formation of habitus and mastery of capital. As for the findings in the field, cadres who have CSO backgrounds that control capital and habitus will indirectly have a high chance of becoming members of the KPU. At the end of the study by looking at the dynamics and complexity of the elections, in the future the involvement of CSOs is still very much needed. This is necessary considering that KPU institutions have social characteristics inherent in the community. The character is expected to be careless when providing and giving recommendations to cadres to enter and become KPU at the local level.   Abstrak Studi ini bermaksud menganalisa dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan fenomena keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelennggara Pemilu di Jawa Tengah.Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi bekal bagi para kontestan dalam mejalani seleksi, dengan penguasaan modal baik kultural, sosial dan ekonomi. Permasalahan muncul adalah bagaimana cara Ormas dimaksud berkompetisi dalam menenempatkan kadernya dalam arena pertarungan seleksi hingga berhasil duduk sebagai KPU dengan bermodalkan pengalaman di Ormas. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dianalisis berdasarkan konsep Bourdieu dimana kemampuan pratik berkompetisi dalam sebuah arena tidak terlepas dari terbentuknya habitus dan penguasaan  modal. Adapun yang menjadi temuan di lapangan, bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi angota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan.Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat.Dengan karakter tersbut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali dan memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal. 
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM SOROTAN MEDIA DI INDONESIA Mohamad Ramadan Habib; Habibi, Muhamad Ramadan
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4302

Abstract

AbstrakKehadiran Partai Keadilan Sejahtera dikancah perpolitikkan Indonesia menjadi fenomena baru. Penampilannya yang mengedepankan moral dan kesantunan menjadikan partai berasaskan Islam ini mendapat sambutan yang luar biasa dengan peningkatan suara yang signifikan. Partai ini kerap mendapat sorotan dari media massa dan pengamat. Artikel ini menghadirkan sejumlah pemberitaan media tentang PKS, dan sejauh mana keakuratannya. Apakah berimplikasi pada pemilu. Kata Kunci: PKS, Media, Akurat, Pemilu. 
PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP ASPEK POLITIK EKSISTENSI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI EKS LOKALISASI RAWA LAUT PANJANG SELATAN BANDAR LAMPUNG Ritaudin, Sidi
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4303

Abstract

Abstract: This study aims to reveal perceptions of community leaders on the political aspects of the existence of commercial sex workers (PSK) in the former South Long Sea Swamp Localization. Bandar Lampung. Social insecurity caused by discriminatory government policies and lack of partiality towards people who are marginalized in social life has until now become a kind of destiny of life. Power is always always, will get challenges, rejection and lack of trust. The choice for power certainly carries a number of risks. One mandate in carrying out power is to favor the interests of the community and the public interest above personal or group interests. This was revealed in a preliminary study in an interview with the head of RT 13 Environment 1 Kelurahan Panjang Selatan that social inequality was due to inequality in policy making by the government. The political aspect of the existence of commercial sex workers (CSWs) in the former south long localization questioned the background that caused the powerlessness of the government in dealing with this problem.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi pada kehidupan sosial, hingga kini telah menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan, penolakan sekaligus kekurangpercayaan. Pilihan untuk berkuasa tentu saja membawa sejumlah resiko. Salah satu amanah dalam mengemban kekuasaan adalah memihak kepentingan masayarakat dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.[1] Hal ini terungkap dalam studi pendahuluan pada wawancara dengan ketua RT 13 Lingkungan 1 Kelurahan Panjang Selatan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena ketimpangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi panjang selatan  mempertanyakan  latarbelakang yang  menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini [1] “Baca, ”Kritik dan Tirani Kekuasaan”, dalam Moh. Mahfud, dkk (ed.), Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, Yogyakarta : Pusat Penerbitan UII Press, 1997), h. xii.,” .
TARSYIH KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF TAFSIR DAN UNDANG-UNDANG PEMILU NOMOR 7 TAHUN 2017 Hawari, Nadirsah; Octariani, Rachma; Rosalia, Eva; Arifka, Sinta; Candra, Asep
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4304

Abstract

Abstract According to Islamic Shari'a, holding a public office is not a right for an individual, but an obligation for the State. Therefore, the government, both the regional head and all its officials, must select the most suitable and most suitable person for every government job. It should not be made of nepotism by looking at kinship, friendship, or faction from any relationship with the eligibility of someone to hold a position .The existing rulers should appoint officials from the best people (al-ashlah), the Prophet said which means "whoever holds a Muslim's business (meaning being a ruler) then he appoints someone to be an official even though he knows there are more people good for (benefit) of the Muslims, then really he has betrayed Allah and His Messenger "(Ibn Taimiyah). If the head of state or other officials do not find the right person for a certain position, in this situation they must choose the person who is more representative. Representative here means the person who is the most appropriate from the one for each government position. And also in this selection process, the head of state and other officials must know about the standards of eligibility al-quwwah (strength) and al-amanah (trust). Al-Quwwah is the ability and feasibility of a job assignment. Whereas trusteeship is a behavior that focuses on the management process regarding the position or function of a position that is in accordance with Islamic Shari'a with the intention of only devoting to Allah and not based on fear of humans and expecting their self-interest. nominating yourself is required to convey the vision and mission and the state program that will be implemented. In this case, the community or community is very necessary to obtain information on the candidate pairs who nominate themselves, and the campaign that can be used as a means of communicating politics and public education. The leaders, servants of the State, civil servants or the military, judges and so on, are essentially representations of the voices of the people they lead. The leaders are no more than public servants who must devote and dedicate their leadership to the benefit of the people. The leaders are only representatives of the fulfillment of the rights of the people, so that they are obliged to run the government properly.    Abstrak Menurut syariat islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak  bagi individu, melainkan kewajiban atasnya bagi Negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala daerah dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.Tidak boleh beerbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan, atau golongan dari manapun yang tidak ada hubunngannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang orang terbaik (al-ashlah), Nabi bersabda yang artinya“barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya” (Ibnu Taimiyah).Apabila kepala Negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representative. Representative disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga dalam proses penyeleksian ini, kepala Negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standar kelayakan  al-quwwah (kekuatan) dan al-amanah (kepercayaan).Al-Quwwah ialah kemampuan dan kelayakan suatu tugas jabatan. Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititik beratkan pada proses  pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syariat islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.Didalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidaklah lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuh hak hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
BALI DEMOCRACY STUDENT CONFERENCE; PROMOSI DEMOKRASI INDONESIA MELALUI PEOPLE TO PEOPLE DIALOGUE DALAM FORUM ANTAR PEMERINTAH lusiana, elnovani
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5104

Abstract

This paper describes twice the implementation of the Bali Democracy Students Conference (BDSC) as a parallel forum in the Bali Democracy Forum (BDF) in 2017 and 2018. The practice of people to people (P2P) in intergovernmental forums (government to government/G2G) is useful soft diplomacy typical of the Indonesian title through the Bali Democracy Forum. In the discussion section, the author discusses to study and understand the appearance of BDSC where the features of soft diplomacy, G2G which accommodates P2P, are practically implemented with strategies and strategies. An attractive and renewed discussion in this paper brings conclusions about the two times the implementation of BDSC in BDF X in 2017 and BDF XI in 2018 has become a powerful promotional media in spreading Indonesia's climate change cooperation in the Asia Pacific Region.Keywords: BDSC, BDF, Soft Diplomacy, Public Diplomacy, P2P, G2G, Promotion of Democracy.ABSTRAK Tulisan ini memaparkan tentang dua kali penyelenggaraan Bali Democracy Students Conference (BDSC) sebagai forum pararel dalam Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2017 dan 2018.  Praktik people to people (P2P) dalam forum antar pemerintah (government to government/G2G) menjadi karakteristik yang khas dari gelaran soft diplomacy Indonesia melalui Bali Democracy Forum.  Dalam bagian pembahasan, penulis  bertujuan untuk mengkaji secara tajam dan mendalam tampilan BDSC dimana karakteristik soft diplomacy, G2G yang mengakomodir P2P, secara praktis diimplementasikan taktis dan strategis.  Pembahasan yang atraktif dan mengusung kebaruan dalam tulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa dua kali penyelenggaraan BDSC dalam BDF X tahun 2017 dan BDF XI tahun 2018 telah menjadi media promosi yang ampuh dalam menyebarluaskan  pengaruh keberhasilan transformasi demokrasi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.Kata kunci: BDSC, BDF, Soft Diplomacy, Diplomasi Publik, P2P, G2G, Promosi                     Demokrasi.  
Konstruksi Politik Identitas melalui Nilai-nilai Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat Herdiana, Dian
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5107

Abstract

                                                          AbstractIslamic values become part of rural communities' life in Bandung Barat Regency, the adoption of Islamic values is not only able to reflect a good personality but also represents role models as ideal leader figures for the community, so that in the political constellation of village head elections the candidates for village heads will use the values of Islam as their political identity. Based on this understanding, this article is intended to describe how the village head candidates construct the Islamic values as a political identity in the constellation of village head elections. This research is a qualitative study with a descriptive approach, data taken through observation and interviews, the process of data analysis is done through data triangulation. The results revealed that the village head candidates constructed the Islamic values as their political identity in 3 (three) ways, namely: First, constructing through family background and self-identity, such as coming from devout Muslim families, children of Islamic leaders or living as Islamic leaders. Secondly, constructing through personal symbols such as using Islamic clothing and communicating with the use of Islamic content. Third, constructing through activities directly related to Islam such as involvement in the Qur`an recitation, Islamic celebrations or other socio-religious activities. These three ways are believed by the village head candidates to benefit in constructing the Islamic values as a political identity which is expected to not only provide a positive image in the community but will also increase their level of electability in village head elections.Keywords: Islamic Values, Village Heads, Political Identity.Abstrak Nilai-nilai Islam menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, adopsi nilai-nilai Islam tidak hanya mampu mencerminkan kepribadian yang baik tetapi juga akan merepresentasikan sosok panutan dan pemimpin ideal bagi masyarakat sehingga dalam konstelasi politik pemilihan kepala desa para calon kepala desa akan senantiasa menggunakan nilai-nilai Islam sebagai identitas politiknya. Atas dasar pemahaman tersebut artikel ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam konstelasi pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diambil melalui observasi dan wawancara, proses analisis data dilakukan melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, mengkonstruksikan melalui latar belakang keturunan atau keluarga, seperti berasal dari kalangan keluarga pesantren, anak dari tokoh Islam atau berkedudukan sebagai tokoh Islam. Kedua, mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi seperti berpakaian secara islami dan berkomunikasi dengan muatan Islam. Ketiga, mengkonstruksikan melalui kegiatan sosial-keagamaan seperti keterlibatan dalam pengajian, syukuran atau kegiatan serupa lainnya. Ketiga cara tersebut diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik sebagai calon pemimpin religius yang tidak hanya memberikan citra positif di tengah-tengah masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa.                                                                    Kata Kunci: Nilai Islam, Kepala Desa, Politik Identitas.
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP LAYANAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA zulfadli, andi; basman, basman; wahyuddin, muhammad
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5108

Abstract

ABSTRACTService quality has become an important issue in the provision of public services in Indonesia. Public service is not only about an administrative issue but the higher than that, namely the fulfillment of the public wish. This study aims to measure community satisfaction based on their perceptions of the performance indicators of the South Konawe district government. This research uses a quantitative method with a scoring system using Likert scale measurement as a survey of community satisfaction conducted in April-May 2019. The results of the study indicate that the quality value of the community satisfaction index that obtains a value of B or a 'good' performance category is public service agency in the PM-PTSP Department, Financial Revenue Service and Assets Service, Population and Civil Registry Office, BLUD RS South Konawe, Tinanggea sub-district, Andoolo main village because it is at an interval value of 3.064-3,532. Meanwhile those who obtain the quality score of the community satisfaction index with a value of c or 'not good' are Public Services in Ranomeeto Health Center and Laeya Health Center with an interval value between 2.60-3.064, which is in the part of service time that is far from maximum. Renewal of facilities and infrastructure are needed to support efficiently and timely services.Keywords: Quality, Public Services, Community Satisfaction ABSTRAKKualitas pelayanan  telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif tetapi lebih tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi mereka terhadap indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sistem penskoran menggunakan pengukuran skala likert sebagai survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai mutu indeks kepuasan masyarakat yang memperoleh nilai B atau kategori kinerja ‘Baik’ adalah instansi pelayanan publik di Dinas PM-PTSP, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BLUD RS Konawe Selatan, Kecamatan Tinanggea, dan Desa Andoolo Utama karena berada pada nilai interval 3,064-3,532. Sedangkan yang memperoleh nilai mutu indeks kepuasan masyarakat dengan nilai C atau ‘Kurang Baik’ adalah pelayanan publik di Puskesmas Ranomeeto dan Puskesmas Laeya dengan nilai interval antara 2,60-3,064, yaitu pada unsur waktu pelayanan yang kurang maksimal. Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang efisien dan tepat waktu. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat 
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA arfah, jabal; adhy muhtar, Entang; saefullah, djadja; muhafidin, didin
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5109

Abstract

ABSTRACTThe topic of this research is the Implementation of the Study of Tourism Development Policy in Toronipa Beach Tourism Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The formulation of the problem in this research is, why is there no strategy in the implementation of tourism development policies that have been raised by local governments. The analytical method used is descriptive qualitative with aspects that are explored including communication, implementing attitudes, bureaucratic structures and resources. The results of the study are communication aspects, namely the absence of intensive communication between the tourism object management with the regional government (district) and the local DPRD which is indicated by the absence of supporting facilities provided for many years of the existence of the tourism object, except for some assistance from the regional government tourism agency ). From the aspect of resources in this case human resources, namely the availability of managers who are ready to carry out their duties but are not supported in non-human resources / facilities in tourism development efforts to further increase the number of visitors, because this is one of the tourism development strategies that must be carried out by the government regions (districts), in addition to being able to improve the welfare of local communities in the tourist area, will also be able to obtain added value of Local Original Revenue from the tourism sector. While the aspect of the attitude of the executor is the executors / managers in the area of tourism have carried out several tasks and functions well but they still feel the lack of attention of the local government each year, in the effort to develop regional tourism strategies. This is indicated by the local policy regarding tariffs deemed by the implementer to have an impact on the reduction in the number of visitors who come, so the implementers carry out tactical discretion / policies so that there is no decrease in visitor interest to travel because of the incompatible between existing (expected) public government facilities and services. And finally, the bureaucratic structure, in terms of human resources, especially in the youth, sports, culture and tourism offices, has shown a better condition due to ski competence and the field of tourism. Therefore the conclusion is seen from the aspect of the attitude of the executor (disposition), resources, communication, has not shown or illustrated the strategy of developing a good regional tourism policy. But aspects of the bureaucratic structure have shown better conditions.Keywords: Policy Implementation and Tourism Development. ABSTRAKTopik penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa belum ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan sspek yang didalami antara lain komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan sumberdaya. Hasil penelitian yaitu aspek komunikasi yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola obyek wisata dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun adanya obyek wisata, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata pemerintah daerah (provinsi). Dari aspek sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dalam sumberdaya non-manusia/fasilitas dalam usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten), selain akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di area wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sedangkan aspek sikap pelaksana adalah para pelaksana/pengelola diarea wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai tarif dianggap oleh pelaksana akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan diskresi/kebijaksanaan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuainya antara fasilitas yang ada (yang diharapkan) dengan layanan publik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah struktur birokrasi, dilihat dari segi sumberdaya manusia manusia khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skiil dan bidang ilmu kepariwisataan. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi), sumberdaya, komunikasi, belum menunjukkan atau menggambarkan strategi pengembangan kebijakan kepariwisataan daerah yang baik. Tetapi aspek struktur birokrasi telah menunjukkan keadaan yang lebih baik.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.

Page 16 of 24 | Total Record : 231

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue