cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadirsah Hawari
Contact Email
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Phone
0812-72529387
Journal Mail Official
nadirsahhawari@radenintan.ac.id
Editorial Address
Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Jl.Letkol Endro Suratmin No.1 Sukarame Bandar Lampung, 35131
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
ISSN : 02164396     EISSN : 26556057     DOI : 10.24042
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI), Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jurnal Tapis membahas tentang tema-tema politik, pemerintahan dan isu-isu politik Islam kontemporer dengan frekuensi terbit sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal Tapis berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL). Dewan Editorial Jurnal Tapis mengundang ahli, cendekiawan, praktisi, mahasiswa, dan intelektual untuk menyumbangkan naskah ke Jurnal. Naskah bisa berupa hasil penelitian, kajian literatur, dan studi pemikiran tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Naskah akan diulas menggunakan double-blind peer-reviewer. Dimana mitra bebestari berasal dari universitas dan institusi akademik nasional maupun internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 14   15   16   17   18 
STUDI KOMPARASI TERHADAP FILM DOKUMENTER SEBAGAI MEDIUM PROPAGANDA TERKAIT INSIDEN KAPAL “PUEBLO” YANG DILAKUKAN KOREA UTARA DAN AMERIKA SERIKAT Dinda Rizkimawati; Indra Kusumawardhana; Rizkimawati, Dinda; Kusumawardhana, Indra
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4298

Abstract

Pembingkaian film dokumenter penangkapan kapal "Pueblo" milik Amerika Serikat oleh Korea Utara pada 23 Januari1968, film dokumenter Korea Utara berusaha menunjukan bentuklegitimasi sedangkan film dokumenter milik Amerika serikatmenampilkan bentuk delegitimasi hal ini bertujuan untuk menanamkan pesan dibenak masyarakat luas melalui opini untuk mendapatkan pengakuan
CAPACITY BUILDING ORGANISASI (STUDI PADA KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO) Mirnawati; Mirnawati, Mirnawati Mirnawati
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4300

Abstract

Perjuangan untuk mencapai penciptaan pemerintahan yang baik adalah upaya keras dari keberadaan pemerintah saat ini dalammengatasi semua masalah. Organisasi pemerintah desa perkotaan Imopuro metro Pusat. Kecamatan kota Metro dalam upaya mengatasi masalah seperti menghilangkan predikat kumuh dan populasi terpadat juga dalam rangka menjadikan masyarakat sejahtera, upaya peningkatan kapasitas melalui pengembangan individu / sumber daya manusia, pengembangan organisasi/kelembagaan dan pengembangan sistem manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana organisasi pengembangan kapasitas di Imopuro, Kecamatan Imopuro, Kota Metro difokuskan pada level individu/sumber daya manusia, level organisasi dan level sistem manajemen. Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif tipe deskriptif untuk melihat perkembangan sebelum dan sesudah penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa secara umum kapasitas organisasi difokuskan pada tingkat individu/sumber daya manusia, tingkat organisasi/lembaga dan tingkat sistem di Imopuro, metro, Yosomulyo, Hadimulyo Barat, HadimulyoTimur, pengembangan kapasitas organisasi terutama pada tingkat individu yaitu peningkatan pengetahuan, kemampuan dan upaya untuk mengubah sikap karyawan atau mainset dalam pekerjaan melalui pelatihan atau pendidikan tambahan, dalam masa tinggal organisasional yaitu perbaikan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional dana
Dinamika Dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat Dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Pada Tingkat Lokal (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018) Wahyanto, Yudho; Djuyandi, Yusa
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4301

Abstract

Studi ini bermaksud menganalisa dinamika proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2013-2018 dengan fenomena keberadaan anggota KPU yang berlatar belakang Organisasi Masyarakat (Ormas). Keberadaan Ormas saling berkompetisi untuk menempatkan kadernya sebagai bagian dari penyelennggara Pemilu di Jawa Tengah.Para calon anggota KPU menempatkan Ormas ibarat sebuah jaringan yang menjadi bekal bagi para kontestan dalam mejalani seleksi, dengan penguasaan modal baik kultural, sosial dan ekonomi. Permasalahan muncul adalah bagaimana cara Ormas dimaksud berkompetisi dalam menenempatkan kadernya dalam arena pertarungan seleksi hingga berhasil duduk sebagai KPU dengan bermodalkan pengalaman di Ormas. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang dianalisis berdasarkan konsep Bourdieu dimana kemampuan pratik berkompetisi dalam sebuah arena tidak terlepas dari terbentuknya habitus dan penguasaan  modal. Adapun yang menjadi temuan di lapangan, bahwa kader memiliki latar belakang Ormas yang menguasai modal dan habitus secara tidak langsung akan mempunyai peluang besar menjadi angota KPU. Pada akhir penelitian dengan melihat dinamika serta kompleksitas Pemilu, kedepannya keterlibatan Ormas tersebut masih sangat dibutuhkan.Hal ini diperlukan mengingat lembaga KPU, memiliki karakter sosial yang melekat pada masyarakat.Dengan karakter tersbut diharapkan tidak asal-asalan ketika membekali dan memberikan rekomendasi kepada kadernya untuk masuk dan menjadi KPU di tingkat lokal.    
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM SOROTAN MEDIA DI INDONESIA Mohamad Ramadan Habib; Habibi, Muhamad Ramadan
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4302

Abstract

Kehadiran Partai Keadilan Sejahtera dikancah perpolitikkan Indonesia menjadi fenomena baru. Penampilannya yangmengedepankan moral dan kesantunan menjadikan partai berasaskan Islam ini mendapat sambutan yang luar biasa dengan peningkatan suara yang signifikan. Partai ini kerap mendapat sorotan dari media massa dan pengamat. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu fungsi media masa yakni sebagai pengawasan sosial (sosial control) terhadap perilaku publik dan penguasa
Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Aspek Politik Eksistensi Pekerja Seks Komersial (Psk) Di Eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan Bandar Lampung Ritaudin, Sidi
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4303

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi tokoh masyarakat terhadap aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (psk) di eks Lokalisasi Rawa Laut Panjang Selatan. Bandar Lampung. Kerawanan sosial yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diskriminatatif dan sepi dari keberpihakan terhadap orang-orang yang termarginalisasi pada kehidupan sosial, hingga kini telah menjadi semacam takdir kehidupan. Kekuasaan selalu saja, akan mendapatkan tantangan, penolakan sekaligus kekurangpercayaan. Pilihan untuk berkuasa tentu saja membawa sejumlah resiko. Salah satu amanah dalam mengemban kekuasaan adalah memihak kepentingan masayarakat dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini terungkap dalam studi pendahuluan pada wawancara dengan ketua RT 13 Lingkungan 1 Kelurahan Panjang Selatan bahwa ketimpangan sosial terjadi karena ketimpangan pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Aspek politik eksistensi pekerja seks komersial (PSK) di eks lokalisasi panjang selatan  mempertanyakan  latarbelakang yang  menyebabkan ketidakberdayaan pemerintah dalam menangani masalah ini    
Tarsyih Kepemimpinan Dalam Perspektif Tafsir Dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Hawari, Nadirsah; Octariani, Rachma; Rosalia, Eva; Arifka, Sinta; Candra, Asep
JURNAL TAPIS Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i1.4304

Abstract

Menurut syariat islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak  bagi individu, melainkan kewajiban atasnya bagi Negara. Oleh sebab itu, pemerintah baik kepala daerah dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan.Tidak boleh beerbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan, atau golongan dari manapun yang tidak ada hubunngannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang orang terbaik (al-ashlah), Nabi bersabda yang artinya“barang siapa memegang suatu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya” (Ibnu Taimiyah).Apabila kepala Negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka harus memilih orang yang lebih representative. Representative disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga dalam proses penyeleksian ini, kepala Negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standar kelayakan  al-quwwah (kekuatan) dan al-amanah (kepercayaan).Al-Quwwah ialah kemampuan dan kelayakan suatu tugas jabatan. Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititik beratkan pada proses  pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syariat islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.Didalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang akan dijalankan. Dalam hal ini, umat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat. Para pemimpin, abdi Negara, pegawai sipil atau militer, hakim dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidaklah lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat. Para pemimpin hanyalah wakil akan pemenuh hak hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan dengan baik.  
Bali Democracy Student Conference; Promosi Demokrasi Indonesia Melalui People To People Dialogue Dalam Forum Antar Pemerintah Lusiana, Elnovani
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5104

Abstract

Tulisan ini memaparkan tentang dua kali penyelenggaraan Bali Democracy Students Conference (BDSC) sebagai forum pararel dalam Bali Democracy Forum (BDF) tahun 2017 dan 2018.  Praktik people to people (P2P) dalam forum antar pemerintah (government to government/G2G) menjadi karakteristik yang khas dari gelaran soft diplomacy Indonesia melalui Bali Democracy Forum.  Dalam bagian pembahasan, penulis  bertujuan untuk mengkaji secara tajam dan mendalam tampilan BDSC dimana karakteristik soft diplomacy, G2G yang mengakomodir P2P, secara praktis diimplementasikan taktis dan strategis.  Pembahasan yang atraktif dan mengusung kebaruan dalam tulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa dua kali penyelenggaraan BDSC dalam BDF X tahun 2017 dan BDF XI tahun 2018 telah menjadi media promosi yang ampuh dalam menyebarluaskan  pengaruh keberhasilan transformasi demokrasi Indonesia di Kawasan Asia Pasifik.      
Konstruksi Politik Identitas melalui Nilai-nilai Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat Herdiana, Dian
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5107

Abstract

Nilai-nilai Islam menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, adopsi nilai-nilai Islam tidak hanya mampu mencerminkan kepribadian yang baik tetapi juga akan merepresentasikan sosok panutan dan pemimpin ideal bagi masyarakat sehingga dalam konstelasi politik pemilihan kepala desa para calon kepala desa akan senantiasa menggunakan nilai-nilai Islam sebagai identitas politiknya. Atas dasar pemahaman tersebut artikel ini ditujukan untuk menggambarkan bagaimana para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam konstelasi pemilihan kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diambil melalui observasi dan wawancara, proses analisis data dilakukan melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa para calon kepala desa mengkonstruksikan politik identitas melalui 3 (tiga) cara, yaitu: Pertama, mengkonstruksikan melalui latar belakang keturunan atau keluarga, seperti berasal dari kalangan keluarga pesantren, anak dari tokoh Islam atau berkedudukan sebagai tokoh Islam. Kedua, mengkonstruksikan melalui simbol-simbol pribadi seperti berpakaian secara islami dan berkomunikasi dengan muatan Islam. Ketiga, mengkonstruksikan melalui kegiatan sosial-keagamaan seperti keterlibatan dalam pengajian, syukuran atau kegiatan serupa lainnya. Ketiga cara tersebut diyakini oleh para calon kepala desa memberikan manfaat kepada pembentukan identitas politik sebagai calon pemimpin religius yang tidak hanya memberikan citra positif di tengah-tengah masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa.                                                                     
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Terhadap Layanan Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Zulfadli, Andi; basman, Basman; Wahyuddin, Muhammad
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5108

Abstract

Kualitas pelayanan  telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Pelayanan publik bukan hanya merupakan persoalan administratif tetapi lebih tinggi dari itu yaitu pemenuhan keinginan dari publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat berdasarkan persepsi mereka terhadap indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sistem penskoran menggunakan pengukuran skala likert sebagai survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada bulan April-Mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai mutu indeks kepuasan masyarakat yang memperoleh nilai B atau kategori kinerja ‘Baik’ adalah instansi pelayanan publik di Dinas PM-PTSP, Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BLUD RS Konawe Selatan, Kecamatan Tinanggea, dan Desa Andoolo Utama karena berada pada nilai interval 3,064-3,532. Sedangkan yang memperoleh nilai mutu indeks kepuasan masyarakat dengan nilai C atau ‘Kurang Baik’ adalah pelayanan publik di Puskesmas Ranomeeto dan Puskesmas Laeya dengan nilai interval antara 2,60-3,064, yaitu pada unsur waktu pelayanan yang kurang maksimal. Perlunya pembaharuan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang efisien dan tepat waktu.  
Strategi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Arfah, Jabal; adhy muhtar, Entang; Saefullah, djadja; Muhafidin, Didin
JURNAL TAPIS Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v15i2.5109

Abstract

Topik penelitian ini adalah Implementasi Studi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, mengapa tidak ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan aspek-aspek yang dieksplorasi meliputi komunikasi, sikap implementasi, struktur birokrasi, dan sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola objek wisata dengan pemerintah daerah (kecamatan) dan DPRD setempat yang ditunjukkan oleh tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun keberadaan objek wisata tersebut, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata daerah. Dari aspek sumber daya, dalam hal ini sumber daya manusia, yaitu ketersediaan manajer yang siap melaksanakan tugasnya tetapi tidak didukung oleh sumber daya non-manusia/fasilitas dalam upaya pengembangan pariwisata untuk lebih meningkatkan jumlah pengunjung, karena ini adalah salah satu strategi pengembangan pariwisata yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kecamatan), selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di daerah wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata. Sedangkan dari aspek sikap pelaksana, para pelaksana/manajer di bidang pariwisata telah melaksanakan beberapa tugas dan fungsi dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya mengembangkan strategi pariwisata daerah. Hal ini ditunjukkan oleh kebijakan daerah mengenai tarif yang dianggap oleh pelaksana berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan kebijakan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena ketidaksesuaian antara fasilitas dan layanan pemerintah daerah yang ada (yang diharapkan). Terakhir, struktur birokrasi, dalam hal sumber daya manusia, khususnya di kantor pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata, telah menunjukkan kondisi yang lebih baik karena kompetensi ski dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah sikap (disposisi) pelaksana, sumber daya, dan komunikasi belum menunjukkan atau menggambarkan strategi untuk mengembangkan kebijakan pariwisata daerah yang baik. Namun, aspek struktur birokrasi telah menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Page 16 of 25 | Total Record : 245

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22 No 2 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 2 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 20 No 1 (2024): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 2 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 19 No 1 (2023): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 2 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 18 No 1 (2022): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 17 No 1 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 16 No 1 (2020): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 14 No 1 (2018): Jurnal Politik Vol 13 No 2 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 13 No 1 (2017): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 2 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 9 No 2 (2013): Jurnal Politik Islam Vol 9 No 1 (2013): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 2 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam More Issue