cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Markus Suryo Utomo, S.H., M.Si
Contact Email
msu_atlaw@yahoo.co.id
Phone
+628122858770
Journal Mail Official
msu_atlaw@yahoo.co.id
Editorial Address
Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur, Kota Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 08542031     EISSN : 24609005     DOI : 10.36356/hdm.v17i1.1273
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat menerima artikel ilmiah dari hasil penelitian (original research article) dan telaah pustaka (review article)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 301 Documents
 27   28   29   30   31 
Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dibawah Tangan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 566/PDT.G/2023/PN.Smg) Oksavina, Monica Belinda; Silfiyania, Mifta; Ceprudin, Ceprudin
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i1.6435

Abstract

Dalam praktik ditemukan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah secara dibawah tangan, Perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat dihadapan PPAT dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli, seperti pada kasus putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Smg. Tujuan dari penelitian ini  mengenai keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah yang tidak dibuat dihadapan PPAT serta menganalisis pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap Putusan Nomor 566/Pdt.G/2023/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahawa: 1) Keabsahan dan kekuatan hukum perjanjian jual beli tanah dibawah tangan dengan objek sertipikat hak guna bangunan adalah sah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata dan mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti akta otentik. 2) Analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor.566/Pdt.G/2020/PN.Smg bahwa majelis hakim telah memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan peralihan hak dengan menggunakan salinan resmi putusan pengadilan.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 635/PDT.G/2020/PN DPS) Yapferonica, Yapferonica; Djaja, Benny; Sudirman, M.
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6595

Abstract

ABSTRACT; The Sale and Purchase Agreement Binding (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB) is a preliminary agreement entered into between a prospective seller and a prospective buyer, containing mutual promises and stipulations that serve as a precondition for the execution of a definitive sale and purchase agreement. The main issues examined in this research are: (1) the legal force of the Sale and Purchase Agreement Binding, and (2) the legal protection afforded to the land buyer against the actions of the notary and the sixth defendant. This research adopts a normative legal research methodology with a descriptive approach. The data utilized in the study consist of secondary data, including primary and secondary legal materials, collected through literature review. The analysis is conducted using qualitative methods and conclusions are drawn deductively. The Sale and Purchase Agreement Binding dated February 1, 2013, possesses evidentiary value equivalent to that of an authentic deed and has been accepted as valid evidence in court proceedings. The buyer in this case is a bona fide purchaser who is entitled to legal protection through repressive legal measures. Kristian, as the seller, is deemed to have complied with the prevailing laws and regulations.
Implementasi Doktrin Ultra vires Pada Keabsahan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Perseroan Terbatas Fateha, Raja Amirah Adha
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6598

Abstract

A Limited Liability Company (PT) as a legal entity is regulated by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), which stipulates the limits of the authority of company organs, including the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS). EGMS have a strategic function in making urgent decisions, so their implementation must comply with procedural and substantive provisions in accordance with the UUPT and the Articles of Association. However, practice shows many problems when EGMS are held without complying with applicable legal mechanisms. This study aims to analyze the application of the ultra vires doctrine in assessing the validity of EGMS. The research method used is a normative juridical approach with a statute approach and a case approach, through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the ultra vires doctrine is relevant in two dimensions, namely procedural violations (invalid summons, lack of quorum, abuse of authority by directors) and substantive violations (decisions that deviate from the company's interests or conflict with the UUPT and the Articles of Association). The case study of the Paringin District Court Decision No. 2/Pdt.G/2019/PN.Prn proves that both procedural and substantive violations in the implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders result in the decision being null and void. Therefore, the implementation of the ultra vires doctrine serves as a legal protection mechanism for shareholders and ensures that the company's strategic decisions remain valid and in line with the principles of corporate propriety.
EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM Irwanto, Irwanto; Irawati, Arista Candra
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6569

Abstract

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian sengketa pidana di luar proses peradilan formal yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan efisien. Sistem peradilan pidana Indonesia dinilai masih dominan berorientasi pada pendekatan retributif, sehingga menyisakan berbagai permasalahan seperti beban perkara, kriminalisasi berlebihan, dan ketidakefisienan proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mediasi penal mampu menyederhanakan proses hukum, mengefisienkan waktu dan biaya, serta menciptakan rasa keadilan substansial bagi para pihak. Proses ini tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dikemukakan dalam teori Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Mediasi penal juga mampu memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan damai tertulis antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh aparat kepolisian sehingga dapat menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan humanis Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan regulasi dan kesiapan institusional. Dibutuhkan regulasi yang lebih eksplisit dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mediasi penal dapat menjadi instrumen resmi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kajian Hukum tentang Kepatuhan Badan Usaha dalam Mendaftarkan Pekerja ke BPJS sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Mariyam, Siti
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6576

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban hukum badan usaha dalam mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta menganalisis konsekuensi hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya bersifat imperatif atau memaksa, bersumber langsung dari amanat konstitusi. Kewajiban ini mencakup pendaftaran, pembayaran iuran rutin, dan penyampaian data yang akurat untuk seluruh jenis pekerja tanpa membedakan status hubungan kerja. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menimbulkan konsekuensi hukum yang komprehensif, meliputi tiga ranah. Pertama, sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan layanan publik tertentu seperti perizinan usaha. Kedua, tanggung jawab perdata, di mana pekerja dapat menuntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Ketiga, potensi pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus tertentu seperti penggelapan iuran. Disimpulkan bahwa kepatuhan badan usaha merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja, dan penegakan sanksi yang konsisten menjadi kunci untuk menjamin efektivitas sistem jaminan sosial nasional. 
Transformasi Fungsi Dan Kedudukan Kejaksaan Agung Dalam Menghadapi Tantangan Reformasi Hukum Di Indonesia Wijayanto, Fajar; Holijah, Holijah
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6746

Abstract

ABSTRACT; This study discusses the transformation of the role and position of the Attorney General in facing the challenges of legal reform in Indonesia. Since the 1998 reform, Indonesia has undergone significant changes in its legal system, and the Attorney General, as one of the main law enforcement agencies, has been confronted with major challenges in adapting to these dynamics. With a broader mandate post-reform, the Attorney General not only functions as the public prosecutor but also as a supervisor of government policies and state administration. This research adopts a normative approach to examine relevant regulations and evaluate the role of the Attorney General in the Indonesian judicial system. The findings indicate that, despite the transformation, there are still significant challenges such as unclear roles, transparency issues, and political influence affecting the Attorney General’s duties. Therefore, the Attorney General needs to strengthen human resource capacity, maintain independence, and optimize technology to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia.
ANALISIS RISIKO HUKUM DALAM BISNIS AGEN UMROH TIDAK BERIZIN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Wibowo, Agung Tri; Irawati, Arista Irawati
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6572

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Antusiasme masyarakat terhadap ibadah umrah yang meningkat setiap tahun telah membuka peluang besar bagi biro perjalanan, namun sekaligus memunculkan praktik ilegal oleh agen umrah tidak berizin. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penipuan, kegagalan keberangkatan, hingga pelanggaran hak jamaah. Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 telah mengatur penyelenggaraan umrah secara normatif, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko hukum dari praktik agen umrah ilegal, mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi jamaah, serta menawarkan strategi penanggulangan berdasarkan hukum positif Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis empiris, studi ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik sosial (das sein), serta pentingnya reformulasi kebijakan hukum yang lebih komprehensif. Artikel ini memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan literatur hukum perlindungan konsumen dan praktis dalam upaya peningkatan sistem perlindungan hukum bagi jamaah umrah di Indonesia.
Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Kasus Tata Usaha Negara Rahmawati, Dyah; Holijah, Holijah
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6750

Abstract

ABSTRACT; This study examines the authority of the State Attorney (JPN) in handling administrative disputes, particularly in Case Number 6/6/2021/PTUN PLG, which involves an administrative dispute between the government and society. In this context, JPN plays a crucial role in ensuring that government policies remain legitimate and do not violate citizens' constitutional rights. This study highlights how JPN, as the representative of the state, acts when facing lawsuits against administrative policies deemed harmful to certain parties. Additionally, the study evaluates the challenges faced by JPN in exercising its authority, such as differences in legal interpretation and resource limitations, and how JPN maintains a balance between the interests of the state and individual rights. The findings of this study provide insight into JPN's contribution to maintaining the government's authority and the importance of JPN's role in ensuring that government policies align with applicable legal principles, strengthening the credibility and legitimacy of the government in the eyes of the public.
Krisis Etika Demokrasi Politik Elektoral: Upaya Restorasi Keadaban Dalam Sistem Ketatanegaraan Prabaningtyas, Farisha Dian; Wulandari, Sri
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6597

Abstract

This article aims to examine the ethical crisis in electoral politics in Indonesia and its implications for the nation's constitutional system. Electoral democracy, as the embodiment of people's sovereignty, has recently been challenged by political behavior that prioritizes identity politics, hoaxes, and transactional practices. The urgency of writing this article is based on the moral decline in political competition during elections, especially ahead of the 2024 presidential election. Using normative juridical methods with a conceptual and statutory approach, this article analyzes the role of political institutions and the legal framework in restoring ethical democracy. The results show that Indonesia’s electoral process still lacks an ethical foundation that can produce statesmanlike leaders. Thus, revitalizing the function of political parties, strengthening the role of electoral institutions, and embedding moral education in political recruitment are critical steps toward a dignified democratic system. electoral politics 
TINJAUAN YURIDIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL DALAM RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA Jumasriadi, Jumasriadi
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v23i2.6207

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum Islam dan hukum nasional Indonesia dalam menyelesaikan konflik sosial, serta mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat diselaraskan tanpa menimbulkan tumpang tindih atau pertentangan normatif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan dan kajian efektivitas norma dalam praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki potensi untuk memberikan solusi atas konflik sosial, meskipun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Pendekatan kolaboratif yang berbasis pada model keadilan restoratif memungkinkan hukum nasional mengadopsi metode penyelesaian konflik dalam Islam seperti al-sulh, tahkim, dan tabayyun. Harmonisasi hukum melalui proses positivisasi hukum Islam dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan norma-norma kontekstual yang selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan sistematis dan dialog terbuka antar nilai hukum untuk menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Page 30 of 31 | Total Record : 301

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2005 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 23, No 1 (2025): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 2 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 2 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 21, No 1 (2023): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 2 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 20, No 1 (2022): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 2 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 19, No 1 (2021): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 18, No 1 (2020): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 17, No 2 (2020): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 17, No 1 (2019): Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 2 (2019): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 16, No 1 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 2 (2018): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 15, No 1 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 2 (2017): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 13, No 1 (2015): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 11, No 2 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 9, No 1 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 2 (2008): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 5, No 1 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 2 (2007): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 4, No 1 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 3, No 2 (2006): Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 2, No 5 (2005): Hukum dan Dinamika Masyarakat More Issue