cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 5,629 Documents
 535   536   537   538   539 
MODUS OPERANDI PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA MALANG (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG) Yusril Maulana Riszi
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yusril Maulana Riszi, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: prof.yusril.maulana@gmail.com Abstrak Modus operandi praktik prostitusi, yang dimana sampai saat ini masalah terkait prostitusi tidak pernah habisnya untuk dibahas. Yang menelatarbelakangi penelitian ini yaitu sampai saat ini masih minim penelitian yang membahas terkait modus operandi/cara yang digunakan PSK (pekerja seks komersil) dalam mendapatkan pelanggan. Ditambah lagi dengan perubahan metode yang dipakai dari metode konvensional/lokalisasi berubah menjadi via aplikasi menjadikan permasalahan prostitusi ini menjadi sulit dibendung oleh aparat penegak hukum, dan itu yang terjadi di Kota Malang. Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang mana sesuai dengan rumusan masalah serta metode penelitian diatas, penulis menemukan jawaban permasalahan bahwa modus operandi yang digunakan oleh PSK (pekerja seks komersil) di Kota Malang terbagi kedalam dua metode, metode konvensional dengan cara mangkal di pinggir-pinggir jalan dan metode kedua via aplikasi atau disebut sebagai prostitusi online yang dimana PSK (pekerja seks komersil) memanfaatkan aplikasi media sosial yakni MiChat, Twiter, dan Facebook dalam mendapatkan pelanggan. Sedangkan dari pihak pemerintah Kota Malang sendiri terkait penegakan hukum prostitusi ini di ambil alih oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang mengingat aturan terkait prostitusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul. Kata Kunci: prostitusi, modus operandi, penegakan hukum Abstract The modus operandi of prostitution practices has always become an intriguing topic in society. This research departed from limited research discussion about this issue, particularly in terms of how sex workers gain customers. This problem seems to get even more massive since prostitution practices have shifted to online services on applications, thereby making it hard to stop in Malang City. This research employed an empirical-juridical method and socio-juridical approaches. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research. These data were further analyzed using descriptive-qualitative techniques. The analysis results reveal that the modus operandi of prostitution involves two types. First, sex workers were found trading the services along the street to get customers and some others offer their sex services online via MiChat, Twitter, and Facebook. The law enforcement has been taken over by the Civil Service Police Unit in Malang under the Government Regulation of Malang City Number 8 of 2005 concerning Bans on Prostitution Venues and Obscenity. Keywords: prostitution, modus operation, prostitution, law
PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA MALANG DALAM MENEKAN ANGKA KEMATIAN IBU HAMIL DI KOTA MALANG PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 Rizal Ramli Pratama
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rizal Ramli Pratama, Iwan Permadi, Anindita Purnama Ningtyas Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: rizalramli85@student.ub.ac.id Abstrak Pada penelitian ini, peneliti mengambil tema Pelaksanaan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang Dalam Menekan Angka Kematian Ibu Hamil Di Kota Malang Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease. Peneliti memilih tema tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah ibu hamil yang meninggal khususnya pada masa pandemi COVID-19. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan Kota Malang dalam menekan angka kematian ibu pada masa pandemi COVID-19 (2) Apa hambatan pelaksanaan penekanan angka kematian ibu hamil di Kota Malang? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode Socio-Legal yang kemudian data disajikan secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum dan data yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis yaitu metode analisis dengan melakukan wawancara dengan narasumber sehingga mendapatkan data kualitatif yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis dengan bahan hukum yang berkaitan dengan data tersebut. Dari metode penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan di atas yaitu: Masih terdapat beberapa fungsi yang harus ditingkatkan lagi oleh Dinas Kesehatan Kota Malang seperti, koordinasi lintas sektor, kegiatan promosi kesehatan, dan penyediaan fasilitas dan obat-obatan kepada puskesmas yang masih kurang. Kondisi sosial masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengurangi angka kematian ibu hamil. Hambatan yang lain adalah kurangnya ruangan yang tersedia pada Rumah Sakit Saiful Anwar. Kata Kunci: angka kematian ibu, covid-19 Abstract This research studies the exercise of the role of the Health Agency in Malang City to suppress the mortality rate of pregnant mothers in Malang City amidst Corona Virus Disease 2019. This research topic departed from the growing mortality rate among pregnant mothers amidst the pandemic. This research investigates (1) the exercise of the role of the Health Agency in Malang City to suppress the mortality rate of pregnant mothers during the pandemic and (2) the factors hampering the efforts to suppress the mortality rate of pregnant mothers in Malang. This research employed socio-legal methods and the research data are presented in descriptive-qualitative techniques. Legal materials were analyzed using descriptive-analytical methods with the data garnered from the result of interviews with selected informants to acquire qualitative data that were further described and analyzed according to the related legal materials. The research reveals that there are several functions that need to be improved by the Health Agency in Malang City, including the coordination across sectors, health promotion activities, and the availability of medicine and facilities in public health centers that need improvement. The social conditions of the people and inadequate rooms available in the General Hospital of Saiful Anwar also become hindrances in curtailing the mortality rate of pregnant mothers. Keywords: maternal mortality rate, COVID-19
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN VPN SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RUANG SIBER Lila Luthfia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lila Luthfia, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: lila.luthfia1@gmail.com Abstrak Penelitian skripsi ini mengangkat sebuah tema terkait penyalahgunaan VPN. Akibat fenomena Revolusi Industri 4.0, segala hal yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat mengalami proses digitalisasi. Tingginya biaya yang diperlukan serta sulitnya proses penegakan hukum pidana dalam ruang siber menjadi sebuah masalah besar yang harus dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan VPN dapat menjadi sebuah hal yang cukup menyulitkan proses penegakan hukum dalam ruang siber apabila disalahgunakan. Sehingga, apabila merujuk pada permasalahan yang telah disampaikan maka penulis mendapatkan sebuah rumusan masalah yakni: (1) Apa urgensi penyusunan pengaturan penyelenggaraan VPN sebagai suatu bentuk upaya penegakan hukum pidana dalam ruang siber? (2) Bagaimana pengaturan pada masa mendatang yang tepat tentang penyelenggaraan VPN? Pada pelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahwa terdapat berbagai faktor yang menimbulkan urgensi pada pengaturan penyalahgunaan VPN adalah penyalahgunaan untuk melakukan tindakan yang dilarang hukum, mengganggu keamanan jaringan, meningkatkan resiko malware dan virus, mempersulit proses penyidikan dalam ruang siber, serta pelanggaran privasi. Serta sebuah pengaturan mengenai VPN sebagai suatu bentuk penegakan hukum. Sehingga sebagai solusi penyalahgunaan yang telah dipaparkan, penulis juga mencantumkan usulan terkait peraturan tentang VPN di masa mendatang yang didasarkan pada studi perbandingan dengan negara China dengan menambahkan suatu pembatasan sebuah koneksi pada data center yang berada diluar yurisdiksi Indonesia. Kata Kunci: urgensi, penyalahgunaan VPN, penegakan hukum, ruang siber Abstract This research discusses the issue of the inappropriate use of VPNs. This topic departed from the phenomenon of Industrial Revolution 4.0, bringing the world to the era of digitization. Impeding issues in law enforcement in criminal cases in cyberspace due to high costs in Indonesia still become an issue. The existence of VPNs can present difficulty in the process of law enforcement in criminal cases in cyberspace when VPNs are not used accordingly. This issue has urged the author to investigate the following problems: (1) What is the urgency in the drafting of the regulation of the administration of VPNs as one of the measures taken to enforce criminal law in cyberspace? (2) How should the administration of VPNs be regulated in the time to come? This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, revealing that there are several factors triggering the emergence of the urgency of the regulation regarding the inappropriate use of VPNs, which is prohibited by law. Furthermore, this inappropriate use can spoil network security, increase the risk of malware and virus attacks, hamper an enquiry process in cyberspace, and break privacy. The regulation proposed should function to enforce the law. The suggestion regarding the regulation of VPN use in the time to come is also included. This regulation should refer to the comparison between this country and China, in which the restrictions of connection in data centers outside the jurisdiction of Indonesia should be taken into account. Keywords: urgency, inappropriate use of VPN, law enforcement, cyberspace
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN Aldiva Nurrizki Azhar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aldiva Nurrizki Azhar, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: aldivaazhar@student.ub.ac.id Abstrak Penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasar perspektif keadilan yang salah satunya membahas terkait Tindak Pidana Korupsi dan kemudian menuai banyak kritik dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah memenuhi prinsip keadilan? (2) Bagaimana sistem pemidanaan yang sesuai perspektif keadilan dan seharusnya diberlakukan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan KUHP baru dalam korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang seharusnya diberlakukan bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukumnya yakni melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasannya keberadaan KUHP baru yang membahas tindak pidana korupsi belum memenuhi prinsip keadilan. Pemerintah seharusnya perlu membenahi pelaksanaan transparansi bagi penyelenggara negara di Indonesia dan menambahkan aturan baru yang lebih efektif seperti pemiskinan harta pelaku korupsi yang didapatkan dari perbuatan tindak pidana tersebut. Kata Kunci: tindak pidana korupsi, sanksi pemidanaan, keadilan Abstract This research studies the existence of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code according to the perspective of justice, related to corruption as a crime but it sparks criticism in society. Departing from this issue, this research investigates: (1) Does the sentencing against the corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code fulfill the principle of justice? (2) How is the system of sentencing relevant to the perspective of justice and how should it be applied in Indonesia? This research aims to analyze the existence of the New Penal Code regarding Corruption and to find the system of sentencing that should be imposed on corruptors. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The Legal materials consisted of primary and secondary data involving library research. The research results reveal that the new Penal Code governing corruption as a crime has not met the principle of justice since some sentencing has been degraded in some articles. The government, in this case, should maintain transparency for the state administrators in Indonesia by imposing administrative sanctions on state administrators manipulating their assets. The government should also add new and more effective rules, such as making the corruptors poor due to the crime committed. Keywords: corruption as crime, criminal sanctions, justice
HARMONISASI HUKUM PENATAAN KEWENANGAN DESA (ANALISIS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA) M. Krishna Widyarsa
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krishna Widyarsa, Ria Casmi Arrsa, Ibnu Sam Widodo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: krishnawidyarsa@student.ub.ac.id Abstrak Tulisan ini mengangkat isu yang berawal dari adanya dualisme pengaturan yang terjadi antara Kemendagri dan KemendesPDTT. Kedua kementerian tersebut sama-sama membuat aturan terkait penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dan saling bertentangan satu sama lain. Kemendagri melalui Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan KemendesPDTT melalui melalui PermendesPDTT No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Sehingga perlu dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi harmonisasi hukum dan merumuskan konsep harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasilnya terdapat dualisme pengaturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara kedua kementerian sehingga terjadi disharmonisasi yang berujung pada konflik hukum. Dualisme yang terjadi mengenai detail daftar rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, kemudian mekanisme penataan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh bupati dan/atau walikota serta mengenai pungutan Desa. Dualisme pengaturan ini menimbulkan berbagai permasalahan pada tataran implementasinya. Berdasarkan hal tersebut penting untuk dilakukan harmonisasi hukum terhadap penataan kewenangan Desa. Penulis menawarkan beberapa konsep yang dapat dilakukan dalam rangka harmonisasi hukum terhadap penataan Kewenangan Desa, diantaranya melalui harmonisasi kelembagaan, harmonisasi keuangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan (regulasi), serta harmonisasi sumber daya manusia. Kata Kunci: Kemendagri, KemendesPDTT, daerah tertinggal dan transmigrasi, penataan kewenangan desa Abstract This research departed from the dualism issue in the regulations of the Ministry of Home Affairs (Kemendagri) and the Ministry of Village, Underdeveloped Regions, and Transmigration (KemendesPDTT). These two ministries set the regulations regarding village authority according to the rights of origin and local authority at a rural scale, while the regulation contravenes the other. The Kemendagri stipulated the Regulation of Kemendagri Number 44 of 2016 concerning the Village Authority and KemendesPDTT stipulated the Regulation of KemendesPDTT Number 1 of 2015 concerning the Guidelines of the Authority According to the Rights of Origin and the Local Authority at a rural scale. These two regulations need harmonization in the management of village authority. This research, therefore, aims to investigate the urgency of the harmonization of law and formulate the concept of the harmonization of law regarding the management of village authority by employing normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The research results reveal that there is a dualism of regulations, causing overlapping authorities, and this situation leads further to legal conflict. This dualism falls on the details of village authorities according to the rights of origin and the local authorities at a rural scale and also the mechanism of the management of village authority according to the rights of origin and local authorities at a rural scale by regents and/or mayors and matters regarding levies imposed on the village. This dualism has brought about a conflict in the implementation. Therefore, it is essential to start harmonization of law regarding the management of village authority. This research offers several concepts to support this harmonization in this case. These measures may involve institutional, financial, and statutory (regulatory) harmonization, and the harmonization of human resources. Keywords: the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Village, underdeveloped regions, and transmigration, the management of village authority
ANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN EKSPOR NIKEL MENTAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PASAL XI PERJANJIAN WTO TENTANG PEMBATASAN KUANTITATIF Muhammad Rizki Rinaldi Adjam
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Rizki Rinaldi Adjam, Setyo Widagdo, Hanif Nur Widhiyanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: mrradjam@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini menganalisa justifikasi pembatasan ekspor mineral mentah dalam perspektif WTO Agreement. Permasalahan yang dibahas adalah kesesuaian penerapan Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dalam perspektif pasal XI angka (1) WTO Agreement terkait dengan larangan melakukan pembatasan kuantitatif. Selain itu, dibahas pula mengenai dampak dari penerapa Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 bagi Pemerintah RI dilihat dari perspektif WTO. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini untuk menemukan titik taut dari Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dengan pasal XI angka (1) WTO Agreement, serta menganalisa konsekuensi hukum dari penerapan peraturan menteri ESDM RI tersebut. Jenis penelitian ini adalah normative dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana teknik penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis kasus atau konflik yang terjadi menggunakan pendekatan-pendekatan hukum untuk menjawab isu hukum. Hasil dari penelitian ini adalah penulis menemukan ketidaksesuaian dari penerapan Peraturan Menteri ESDM RI No. 11 Tahun 2019 dengan Pasal XI angka (1) WTO Agreement. Namun terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah RI untuk menjustifikasi tindakannya menerapkan peraturan menteri ESDM RI tersebut. Dampak hukum yang diterima Pemerintah RI tidak terlalu mengganggu jalannya pemerintahan, hanya perlu mengikuti proses peradilan dalam WTO. Kata Kunci: pembatasan kuantitas, perjanjian WTO, Uni Eropa, energi dan sumber daya mineral, ekspor Abstract This research analyzes the justification for the restriction of raw mineral export from the perspective of the WTO Agreement. This research discusses the relevance of the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 from the perspective of Article XI point (1) of the WTO Agreement regarding Bans on Quantitative Restrictions. Furthermore, this research also discusses the impacts brought by the implementation of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2019. This research aims to figure out the nexus of the aforementioned Ministerial Regulation and Article XI. Point (1) of the WTO Agreement and to analyze the legal consequences of the implementation of the Ministerial Regulation. With a normative-juridical method, this research analyzed the conflict using some legal approaches to provide solutions. This research reveals that the implementation of the Ministerial Regulation is not congruous with Article XI point (1) of the WTO Agreement. There is a legal loophole that may give room to the Indonesian Government to justify the implementation of the Ministerial Regulation. The legal consequences that have to be taken do not hamper the government process in Indonesia, but the legal proceedings still have to be attended at the Court regarding WTO. Keywords: quantitative restrictions, WTO Agreement, European Union, energy, mineral resources, export
ANALISIS YURIDIS GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN UNI EROPA) Dwima Vilandamargin
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dwima Vilandamargin, Sukarmi, Prawatya Ido Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dwvilandamargin@gmail.com Abstrak Penelitian ini mengkaji penerapan green economy dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengaturan green economy di Uni Eropa termuat dalam pengaturan pengecualian Uni Eropa yang diatur dalam Pasal 101 (3) TFEU dan penjelasan yang dilakukan oleh Austria pada Amandemen UU Kartel, kemudian melihat implementasi atas perjanjian dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha diketahui bahwa pengecualian tersebut sifatnya adalah tidak mutlak (case by case). Meskipun perjanjian telah memuat pengaturan green economy sayangnya keberlakuan pengecualian ini adalah sepanjang dapat dibuktikan bahwa perjanjian dan/atau kegiatan tersebut telah secara patut mempunyai kepentingan terhadap lingkungan dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat. Sedangkan dalam UU 5/1999 tidak tegas mencantumkan aspek green economy, terlepas dalam asasnya memuat adanya kepentingan umum. Analisis pasal demi pasal dilakukan untuk melihat apakah UU 5/1999 ini telah berbasis environmental approach. Hasil analisis menunjukan bahwa belum diaturnya aspek lingkungan, sehingga berpotensi menyebabkan tidak efisiennya penerapan persaingan usaha dalam mengakselerasi green economy di Indonesia. Kata Kunci: green economy, kegiatan, persaingan usaha, perjanjian, pengecualian Abstract This research studies the implementation of the green economy in business competition law in Indonesia and the European Union with a normative-juridical method. The green economy in European Union is outlined in exclusionary rules of the European Union as in Article 101 (3) TFEU and elucidation given by Austria in the Amendment of Cartel Law. This research also sees the implementation of the agreement/activities made or carried out by business actors, revealing that the exclusionary rules are not absolute (case by case). Although the agreement sets forth the rules concerning the green economy, this exclusionary part applies as long as the agreement and/or the activities concerned appropriately have environmental interests by adhering to fair competition. Law Number 5 of 1999, however, does not strictly mention the aspect of the green economy, apart from the principle that includes public interests. The analysis of articles was conducted to see if Law 5/1999 referred to the environmental approach. The analysis results show that the absence of regulation concerning environmental aspects potentially ruins the efficiency of the implementation of business competition in accelerating the green economy in Indonesia. Keywords: green economy, activity, business competition, agreement, exclusionary
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA PERTANAHAN DALAM PROGRAM PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO (STUDI SENGKETA ANTARA SHM NO.1 DENGAN SHM NO. 1351/DESA WONOKERTO) Azhar Ravif
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Azhar Ravif, M. Hamidi Masykur, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azhar_ravif@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum berupa sengketa sertifikat ganda pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda. Proses penyelesaian sengketa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo yang berlarut-larut menimbulkan kesan tidak serius di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yakni : (1) Hambatan yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? (2) Bagaimana penyelesaian kasus sengketa pertanahan akibat terbitnya sertifikat ganda dalam program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal dengan pendekatan penelitian berupa sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui hasil wawancara dengan Kepala/Pejabat yang ditunjuk di bagian Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini diperoleh data bahwa hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa ini adalah pihak terlapor yang berusaha mencari penyelesaian sendiri; Bukti klaim kepemilikan pihak terlapor kurang jelas; Objek tanah sengketa yang tidak terpetakan dalam sertifikat lama; Penguasaan tanah oleh beberapa orang dan bukan pemilik langsung; Letak objek sengketa berada cukup jauh dari lokasi Kantor Pertanahan; serta sumber daya manusia yang terbatas di Kantah Kabupaten Probolinggo terutama di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Adapun penyelesaian sengketa sertifikat ganda pertanahan ini diselesaikan melalui mediasi. Dimana pihak terlapor (Anggara Putra Kuryanto) bersedia mengajukan permohonan pembatalan SHM No.1351/Desa Wonokerto. Penulis juga menyarankan Badan Pertanahan Nasional untuk mengatur secara konkret batas waktu penanganan sengketa, agar penanganan sengketa sertifikat ganda atau lainnya oleh Kantor Pertanahan tidak berlarut-larut seperti pada kasus ini. Kata Kunci: penyelesaian sengketa, sertifikat ganda pertanahan, program PTSL, kantor pertanahan kabupaten Probolinggo Abstract This research departed from the legal issue of the dispute over double certificates. The process of dispute settlement in the land office in the Regency of Probolinggo takes time and seems endless, and this process does not seem to take serious actions. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) hindrances faced in the measures taken to tackle land-related issues following the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo and (2) the measures taken to settle the dispute caused by the issuance of double certificates in the PTSL program in land office in the Regency of Probolinggo. This research employed socio-legal methods and socio-legal approaches. Research data were obtained from interviews with the Head Official of Dispute Control and Handling in the land office of the Regency of Probolinggo. The research results reveal that the party reported over this dispute has attempted to find his own solution without proper and clear proof of claim. Moreover, the land object of the dispute was not mapped in the former certificate, the land is under the control of several parties, the object in dispute is located very far from the land office, and human resources in the land office of the Regency of Probolinggo do not suffice, especially in Dispute Control and Handling Department. The dispute has taken mediation, where the reported party (Anggara Putra Kuryanto) was willing to submit the proposal for the revocation of Certificate Number 1351/Desa Wonokerto. The author also recommends that the land office clearly regulate the time limit of dispute settlement, ensuring that the settlement process will not take long. More efficient settlement is also expected for other similar cases. Keywords: dispute settlement, double land certificates, PTSL program, land office of the regency of Probolinggo
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VICTIM IMPACT STATEMENTS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Imera Azzahra Alivia
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Imera Azzahra Alivia, I Nyoman Nurjaya, Ladito Risang Bagaskoro Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: imeramor@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh negara yang melalui sistem hukumnya cenderung gagal mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berakibat pada korban tak dapat mencapai keadilan. Hal ini disebabkan oleh aparat penegak hukum yang masih belum berperspektif korban, juga pengaturan terkait hak serta peran korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum komprehensif, sehingga korban juga tidak terintegrasi dalam sistem yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mengkaji undang-undang serta konsep yang saling berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan perbandingan juga dilakukan demi mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini yakni membandingkan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia Selatan yang juga bertujuan untuk mengetahui rekomendasi pengaturan Victim Impact Statements dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah urgensi Victim Impact Statements dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Victim Impact Statements diharapkan dapat menjadi terobosan dalam proses peradilan pidana yang berpihak pada korban dengan memberikan korban penghargaan lebih melalui hak bersuara atas dampak dari tindak pidana yang menimpanya khususnya kekerasan seksual. Sehingga, menjadi penting untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan RUU KUHAP agar Victim Impact Statements diterapkan di Indonesia. Kata Kunci: perlindungan hukum, victim impact statements, sistem peradilan pidana Indonesia Abstract This research departed from the issue where a state, under its legal system, tends to fail to bring about legal protection for the victims of sexual violence, hampering the victims from reaching justice. This is because law enforcers do not share the same perspective as the victims. Moreover, the role of the victims in the criminal judiciary system in Indonesia is not comprehensive, thereby making the victims fail to be integrated into the system that is supposed to provide them with legal protection. This research employed normative-juridical methods and studied related laws and concepts and compared the legal systems in Indonesia and South Australia to find out more about the regulatory provisions concerning the Victim Impact Statements in the criminal judiciary system in Indonesia. The research results reveal that the urgency of Victim Impact Statements in the criminal judiciary system in Indonesia is based on philosophical, juridical, and sociological fundamentals. The victim impact statements are expected to serve as a breakthrough in the criminal judiciary system that is pro-victims by rewarding the victims the right to express opinions following the impact that the victims have to bear. Therefore, amendments to Law Number 31 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and the Bill of Criminal Code Procedure are essential to allow for the application of victim impact statements in Indonesia. Keywords: legal protection, victim impact statements, criminal judiciary system in Indonesia
IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR) Ghazi Abhyasa Athar
Brawijaya Law Student Journal Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023
Publisher : Brawijaya Law Student Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ghazi Abhyasa Athar, Sudarsono, Bahrul Ulum Annafi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: ghaziaabhyasa@student.ub.ac.id Abstrak Pada skripsi ini, penulis membahas terkait permasalahan dalam implementasi penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar serta faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Daerah dalam penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebagai metode penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosio-legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telak dilaksanakan, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Penyusunan RDTR Kecamatan Kanigoro saat ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang. Dalam prosesnya, penyusunan RDTR telah melampaui jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, dari faktor hukum dimana peraturan perundang-undangan terkait tidak mengatur secara jelas, rinci dan eksplisit terkait bagaimana jika proses penyusunan dan penetapan RDTR di suatu daerah melebihi aturan jangka waktu yang telah ditetapkan. Kedua, faktor penegak hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar belum dapat melaksanakan peranannya dengan baik. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menghadapi ketersedian SDM yang kurang memadai, data yang minim, kompleksitas perencanaan, dan kesenjangan antara besaran anggaran dengan luas wilayah yang harus disusun perencanaannya. Kata Kunci: pemerintah daerah, implementasi, rencana detail tata ruang Abstract This research aims to discuss the problem of the implementation of Detailed Spatial Planning in the District of Kanigoro, the Regency of Blitar by investigating, describing, and analyzing the implementation of the detailed spatial planning in the District of Kanigoro in the Regency of Blitar and impeding factors in the Regional Government in the setting of the detailed spatial planning. This research employed socio-legal and socio-juridical approaches. The research results reveal that this setting of the detailed spatial planning in the District of Kanigoro complies with Government Regulation Number 21 of 2021 concerning Spatial Planning Administration. However, this setting has exceeded the time limit regulated in the legislation due to three factors: First, in terms of the factor of law, the legislation does not specifically regulate the spatial planning setting that exceeds the time limit; second, law enforcers in the area of the district mentioned above have not duly executed their role; third, in terms of facilities and infrastructure, the local government of the Regency of Blitar is facing a shortage of human resources, planning issues, and a gap between the amount of funding and the width of the area whose spatial planning needs to be prepared. Keywords: regional government, implementation, detailed spatial planning preparation

Page 537 of 563 | Total Record : 5629

 535   536   537   538   539 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue