cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 117   118   119   120   121 
MENATAP PAMOR AKADEMIS IKIP Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.964 KB)

Abstract

       Sinyalemen tentang merosotnya kualitas produk lembaga pendidikan formal di negara kita sebenarnya telah dimuali dalam beberapa tahun terakhir ini. Meskipun tidak dengan pengutaraan yang menggebu, namun baik secara hipotetis literer maupun interpretatis faktual telah bermunculan dan berkembang di sana-sini.       Terbatasnya kemampuan para lulusan pendidikan menengah atas dalam menyelesaikan soal-soal tes masuk perguruan tinggi, terbatasnya keterampilan (work skill) yang dimiliki oleh para lulus-an lembaga pendidikan kejuruan, tingginya tingkat pengangguran, dsb, adalah indikator merosotnya kualitas lulusan lembaga pendidikan.       Namun demikian "pernyataan resmi" tentang merosotnya kualitas lulusan lembaga pendidikan formal tentu saja tidak pernah kita dengar.  Ini tentu dapat dipahami oleh karena pandangan dari setiap dimensi akan menghasil kan konklusi yang tidak selalu sama.       Masalah ini menjadi sedikit terbuka sesaat setelah hasil EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional), khususnya untuk tingkat SMTA, diumumkan.
ARAH PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.448 KB)

Abstract

       Baru-baru ini Menteri pendidikan kita Juwono Soedarsono secara "blak-blakan" memberikan penjelasan terbuka mengenai rendahnya kualitas PTS,  perguruan tinggi swasta,  di Indonesia.  Dengan sedikit mengesampingkan risiko psikologis yang muncul beliau menyatakan bahwa hanya 20 persen dari 1.400-an PTS yang layak disebut sebagai perguruan tinggi.  Sementara itu 80 persen yang lain disarankan agar supaya mencari pola-pola yang tepat untuk menutup lembaganya,  misalnya dengan cara melakukan merger antar perguruan tinggi; maksudnya antar-PTS.      Pernyataan tersebut menggambarkan demikian rendahnya kualitas PTS di Indonesia pada umumnya.  Sayangnya beliau tidak menyatakan berapa persen PTN, perguruan tinggi negeri, yang layak disebut seba-gai perguruan tinggi.  Seandainya beliau berkenan menyebutkan angka tentu saja kita akan tahu persis sebenarnya sudah sejauh mana kualitas PTN di negara kita saat ini;  setidak-tidaknya kita tahu apakah kualitas PTN memang lebih tinggi dibanding PTS, atau justru sebaliknya.       Bahwa mayoritas PTS di Indonesia  sekarang masih rendah,  atau tidak memuaskan (unsatisfactory) kalau kita meminjam istilah Bank Dunia, tentunya kita sudah memahami dan memakluminya; meskipun demikian apabila hal itu dinyatakan oleh seorang menteri pendidikan kita sendiri tentu akan lain persoalannya. Pernyataan seperti itu secara akademik memang sangat rasional, tetapi secara politis sangat sensitif. Di satu sisi mengandung kebenaran yang tinggi, akan tetapi di sisi lain sangat rawan dipolitisasi.       Realitasnya kita memang memiliki lebih dari 1.000 PTS; jumlah yang sangat aduhai.  Bandingkan,  di Australia saja hanya ada satu PTS namanya Bond University yang berlokasi di Gold Coast Queensland.  Sayangnya, dari jumlah yang banyak tersebut kualitasnya hanya "sedikit"; dengan kata lain kualitas PTS kita umumnya masih rendah.
RENDAH HATI Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Keangkungan ekekutif perusahaan salah satu penyebab jatuhnya perusahaan. Pada 2002, telah tdiketahuin ambruknya perusahaan minyak Enron, karena eksekutifnya perilakunya menjijikan tehadap karyawan dengan memecat karyawannya secara besar-besaran, tetapi dibalik itu dilaporkan perusahaan masih mampu menemukan dana $200.000 untuk mendanai peti kemewahan pada apa yang dulunya bernama Enron Field. Perusahaan Polaroid, dilaporkan membatalkan tunjangan kesehatan pensiunan-pensiunan perusahaan menjelang petisi, sebaliknya manajemdilaporkan mengajukan petisi kepada pengadilan kebangkrutan agar diijinkan untuk memberikan $19 juta sebagai bonus kepada para eksekutif supaya tidak meninggalkan perusahaan.  Demikian juga perusahaan Webvan yang membayar CEO-nya yang mendurkan diri $375.000 pertahun seumur hidup, sebelum perusahaan tersebut menghentikan operasinya yang mem-PHK karyawan. Berkat insiden-insiden yang dipublikasikan secara heboh tentang keserakahan dan kesombongan eksekutif, Amerika kini tidak lagi percaya pada perusahaan-perusahaan besar untuk tingkat yang baru. Amerika menjanjikan Ekonomi Baru dan era kemakmuran baru yang tidak terbatas. Namun semuanya ternyata isapan jempol, tulis Mark Ingebretsen dalam bukunya Why Companies Fail.   ?Banyak eksekutif puncak cenderung membangun jarak dengan lini depan. Semakin besar perusahaan, semakin besar kemungkinan eksekutif-eksekutif puncak kehilangan kontak dengan lini depan. Ini bisa menjadi factor tunggal paling penting yang menghambat pertumbuhan perusahaan ?kata Jack Trout. Pengalaman dari kegagalan para eksekutif top dunia ini dapat dipakai sebagai pelajaran yang sangat berharga dan tidak kita ulang kembali. Tatapi sebaliknya, Sam Walton sebagai pendiri Wal-Mart, dengan bersahaja dan rendah hati mengunjungi lini depan (pramuniaga) dari setiap toko Wal-Mart sepanjang hidupnya. Dia bahkan mengabiskan tengah malamnya didok bongkar-muat dan berbicaran dengan kru. Gaya kepemimpinan Sam Walton yang dekat dengan karyawan tersebut mewarnai budaya perusahaan Wal-Mart hingga saat ini. Pada 2003, Wal-Mart terpilih sebagai perusahaan peringkat satu yang paling mengagumkan dunia, versi majalah Fortune. Demikian pula, tatkala Umar bin Khatab pergi ke Syam naik onta bersama dengan pembantunya. Umar bergiliran dengan pembantunya dalam menaiki onta. Bila Umar naik onta, maka pembantunya yang memegang talinya, sebaliknya bila pembantunya yang naik onta Umar yang memegang talinya, begitu seterusnya sampai di tempat yang dituju. Ketika sampai di Syam datanglah giliran Umar yang menarik tali, dalam perjalan tersebut Umar memegang tali onta dan mengepit sandalnya di bawah ketiak kiri. Gubernur Syam, Abu Ubadah mengetahui dan berkata ?Wahai Amirul Mukminin, para pembesar Syam telah keluar menjemput Anda, maka tidaklah pantas bila mereka melihat Anda seperti ini.? Umar berkata ?Sungguh dengan sebab Islam kita telah menjadi mulia, maka tidak peduli dengan omongan orang?.  Pemimpin yang memimpin dengan rendah hati tersebut merupakan pemimpin yang mulia baik di sisi Allah maupun di sisi manusia.
KENDALA PENERAPAN LIMA HARI BELAJAR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.597 KB)

Abstract

       Salah satu pertanyaan yang perlu segera mendapat klarifikasi ialah apakah kebijakan lima hari belajar be-nar-benar akan segera dapat dilaksanakan? Pertanyaan ini sangat penting berkaitan dengan adanya keputusan politik pemerintah kita mengenai akan segera dilaksanakannya ke-bijakan lima hari kerja di satu pihak dan banyaknya ken-dala tentang lima hari belajar di lain pihak.Ada semacam kontradiksi antara konsep lima hari kerja bagi instansi-instansi pemerintah dengan konsep lima hari belajar bagi sekolah-sekolah pemerintah dan swasta.          Seperti yang kita ketahui bersama sekarang ini pemerintah kita telah mengambil sebuah keputusan politik (political decision) untuk mengaplikasi konsep lima hari kerja bagi instansi-instansi atau kantor-kantor pemerin-tah. Kalau konsep ini sudah dijalankan maka instansi dan kantor-kantor pemerintah hanya buka Senin s/d Jum'at de-ngan kompensasi penambahan jam kerja setiap harinya.          Dengan adanya keputusan politik tersebut tentunya semua instansi yang merupakan bagian dari sistem pemerin tah, termasuk Depdikbud, harus berusaha mensukseskannya. Dengan bahasa lain Depdikbud pun harus ambil bagian dan berusaha mensukseskan penerapan konsep lima hari kerja tersebut. Masalahnya sekarang ini ialah apakah kata-kata mensukseskan harus diterjemahkan sebagai mengaplikasikan konsep lima hari kerja sampai ditingkat sekolah-sekolah. Apabila itu terjadi maka akan muncul kebijakan lima hari belajar di mana siswa hanya belajar lima hari di sekolah setiap minggunya, Senin s/d Jum'at, dengan kompensasi penambahan jam belajar pada setiap harinya.
MENGUBAH SISTEM SUBSIDI Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.309 KB)

Abstract

       Beberapa hari yang lalu  saya diminta untuk menghadiri dan memberi komentar terhadap  presentasi hasil penelitian  yang telah dilakukan oleh tiga lembaga sekaligus;  masing-masing adalah Japan International Cooperation Agency (JICA),  Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU), dan Central Independent Monitoring Unit (CIMU). Adapun penelitiannya adalah mengenai pendistribusian bantuan kemanusian ke sekolah-sekolah, khususnya beasiswa Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Dana Bantuan Operasional (DBO).        Untuk kita ketahui JICA  adalah organisasi resmi pemerintah Jepang yang bertanggung jawab melaksanakan teknis kerja sama di negara-negara berkembang berdasarkan prinsip persetujuan antar pemerintah secara resmi.        Secara umum  program yang dikelola  oleh JICA  merupakan bantuan dari pemerintah Jepang, di dalam hal ini termasuk bantuan hibah resmi pemerintah Jepang.  Kantor JICA di negara kita, yang ternyata merupakan kantor tertua dan terbesar di antara kantor-kantor perwakilan  di seluruh dunia,  awalnya didirikan tahun 1969 dengan nama Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA); dan selanjutnya baru tahun 1974 berubah nama menjadi JICA.      Adapun SMERU dan CIMU masing-masing merupakan organisasi independen yang dijalankan  atas beaya dari negara donor untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu; diantaranya evaluasi lapang-an atas distribusi bantuan negara donor pada masyarakat  di suatu negara tertentu. Di dalam konteks ini, SMERU dan CIMU melakukan evaluasi di lapangan atas distribusi bantuan beasiswa JPS dan DBO yang memang duitnya berasal dari negara-negara donor.
MENJADI PERANTARA Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Memulai usaha tanpa uang tunai dapat pula Anda lakukan dengan menjadi perantara. Menjadi perantara pada intinya adalah menjual informasi. Informasi merupakan jantung untuk meraih kesuksesan. Pak Ali menjadi perantara ketika STMIK AMIKOM Yogyakarta membeli tanah milik PT. Djarum yang berada di Jalan Ring Road Utara Condong Catur, Sleman Yogyakarta. Luas tanah yang dibeli STMIK AMIKOM Yogyakarta kurang lebih 6000 meter persegi. Harga setiap meter ketika itu Rp. 275.000,-, maka harga keseluruhan Rp. 1.650.000.000,-. Pak Ali mendapat 2,5 % dari harga keseluruhan sebagai perantara, yaitu Rp. 41.250.000,-. Dengan pendapatan yang begitu besar sekali melakukan transaksi, maka menjadi perantara menjadi pekerjaan yang sangat menarik. Demikian juga ketika saya menjual tanah di daerah Monumen Jogja Kembali, seharga Rp. 220 juta, kawan saya sebagai perantara mendapat  Rp. 5,5 juta dari saya. Belum lagi kawan saya juga mendapat bagian dari pembeli tanah saya. Cukup lumayan bukan?. Saya mempunyai kawan bernama Pak Bambang yang tinggal di Surabaya. Salah satu pekerjaanya selain mempunyai Biro Hukum juga menjadi perantara dari kawan-kawannya. Pak Bambang biasanya menjadi perantara jual beli perusahaan-perusahan besar.  Jika Pak Bambang mengatakan bahwa perusahaan tersebut Clear, maka kawannya baru mau membeli perusahaan tersebut. Profesional fee, yang diperoleh bukan lagi dalam jutaan rupiah, tetapi dalam milyaran rupiah. Meskipun kaya, tetapi Pak Bambang orangnya tetap sederhana. Sebagian uangnya digunakan untuk membeli berbagai macam Perguruan Tinggi dan Sekolah dan diberikan kepada kawan-kawannya yang kemampuan finansialnya masih jauh darinya. ?Iki sawah paculono, neng ojo pacul-paculan? kata Pak Bambang memberi nasihat kepada kawan-kawannya. Anda dapat menjadi perantara berbagai macam produk. Di harian Kedaulatan Rakyat  setiap hari selalu muncul iklan-iklan baris yang menawarkan berbagai macam peluang. Mulai dari rumah, tanah, mobil, sepeda motor, handphone, barang-barang elektronik dan berbagai macam yang lainnya. Anda dapat memanfaatkan kesemuanya sebagai informasi yang sangat luar biasa. Anda dapat menjadi perantara dari berbagai macam kebutuhan manusia. Anda sekarang telah menjadi konglomerat baru, karena mempunyai berbagai macam barang dagangan yang tak terhitung jumlahnya. Itupun baru dari satu media. Belum menggunakan media selain Harian Kedaulatan Rakyat. Apalagi di media yang disebut Internet, lebih bertaburan peluang bisnis bagai bintang bertaburan di ruang angkasa.  Menjadi perantara merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan yang menjadikan Anda dapat memulai usaha tanpa uang tunai. Selamat mencoba, semoga Anda berhasil.
RIBA DALAM BERBAGAI AGAMA (4) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.134 KB)

Abstract

 Tiga kualifikasi ini ternyata membantu penghapusan larangan riba. Bahkan pada waktu itu, ?standar ganda Ulangan?, demikian Nelson (1949) menyebutnya, sulit dihilangkan dengan alasan apapun oleh kaum Kristen, karena Yesus telah menyatakan kesatuan dan kesamaan kawan dan lawan. Selain itu, pemikiran bahwa riba bagi sesuatu kelompok bisa dianggap benar secara agamis, dikontradiksikan dengan pasal dari kitab Mazmur tersebut di atas. Satu cara yang mungkin di sekitar teka-teki ucapan ini adalah mengikuti arahan para pemimpin Gereja Yahudi yang mempertahankan praktik saudara mereka yang memberi pinjaman berbunga kepada kaum non-Yahudi dengan alasan bahwa ayat dari kitab Mazmur dapat dinisbatkan kepada Daud yang merupakan murid Musa dan, karena itu, tidak bisa memosisikan dirinya secara bertentangan dengan gurunya dengan cara mengubah hukum Musa  (Cohn, 1971). Proses evolusi yang sama terjadi pada Gereja Kristen awal, dan undang-undang gereja dibuat oleh dewan gereja, para Paus dan Uskup. Gereja awal pertama-tama mengutuk riba dengan Peraturan Apostolik ke-44 pada Dewan Arles, 314, disusul oleh Nicea pada 325, dan Laodicia pada 371. undang-undang Gereja pertama yang menentang riba adalah Ensiklik Kepausan Nec hoc quoque Santo Leo yang Agung, Paus dari 440-61 dan seorang Doktor Gereja. Ensiklik Kepausan terakhir yang menentang riba Vix pervenit dikeluarkan pada 1745 oleh Paus Benedict XIV (meskipun itu bukanlah sebuah dekrit yang mutlak). Di antaranya, gereja Katolik mempertahankan penentangannya terhadap praktik riba, meskipun penekanannya benar-benar berubah sepanjang waktu. Pertama-tama, pelarangan gereja atas riba tidak menyalahi kependetaan, meskipun ketidaksepakatan yang lebih umum diungkapkan kepada kaum awan oleh Dewan Carthage pertama (345). Roll (1953) menyatakan bahwa tidak perlu diadakan pelarangan yang lebih luas. Tiadanya sebuah perekonomian uang dan pasar modal yang sudah berkembang, dan diberikannya hak-hak paling feodal yang sepadan, posisi gereja tidak hanya sebagai unit produksi paling besar, tetapi juga sebenarnya merupakan satu-satunya penerima uang paling banyak. Terlepas dari apa kata Injil, bagi gereja membebankan bunga atas pinjaman konsumtif kepada orang miskin pasti akan dianggap sebagai eksploitasi. Glaeser dan Scheinkman (1998) mengemukakan alasan lain. Pinjaman tanpa bunga adalah ?bisnis yang baik? karena menghasilkan antusiasme di tengah masyarakat terhadap agama. Juga, penghalalan riba bisa mendorong pengambilan keuntungan pribadi yang berlebih-lebihan oleh para pendeta dan barangkali membuka pintu untuk simony (jual beli surat pengampunan gereja untuk kepentingan duniawi). Karena perdagangan dan perniagaan meluas pada Abad Pertengahan terakhir, dan permintaan akan pinjaman bertambah, untuk memerangi ?nafsu merampok dari retenir yang tidak puas-puasnya? maka larangan Gereja atas riba pun diperluas kepada orang-orang awam dengan nada yang sangat keras (Divine, 1967). Kutukan terhadap riba dilontarkan oleh Dewan Lateran Agung. Lyon II, dan Vienne. Dewan Lateran Kedua (1139) mengutuk riba sebagai hal yang ?tercela?. Lateran III (1179) mengajukan excommunication (pengusiran dari komunitas Kristen) untuk para rentenir yang terang-terangan memungut riba. Terakhir, Dewan Vienne (1311) membolehkan  excommunication terhadap para pangeran, legislative, dan pejabat publik yang menggunakan atau melindungi rentenir, atau yang berusaha membedakan antara bunga (interest) yang dibolehkan dan riba (usury). Praktek ini sering dirasionalisasikan sebagai instrumen kesejahteraan. Paus Alexander III pada 1159 menyatakan bahwa kaum Saracens dan ahli bidah yang tidak mungkin ditaklukkan dengan kekuatan senjata akan dipaksa di bawah beban riba untuk menyerah kepada Gereja (Nelson, 1949:15).
EBTANAS SMA RAWAN A2 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.814 KB)

Abstract

       Pelaksanaan program akademik rutin tahunan di SMA yang berupa Ebtanas sudah dilangsungkan sejak 3 Mei 1994 s/d 6 Mei 1994.  Bagi para pelajar SMA hari-hari itu barangkali menjadi hari yang cukup bersejarah  oleh karena secara langsung maupun tak langsung ikut menentukan masa depannya di kemudian hari.          Hubungan antara Ebtanas dengan masa depan pelajar dapat diklasifikasi sebagai "asymmetrical relationship"; yaitu hubungan yang menunjukkan terpengaruhnya suatu va-riabel oleh variabel yang lainnya. Dalam kasus ini hasil Ebtanas, sebagai "independent variable",secara hipotetik berpengaruh pada masa depan pelajar,  sebagai "dependent variable". Memang, keterpengaruhan masa depan atas hasil Ebtanasnya ini  tidak dapat kita amati dalam kurun waktu yang relatif pendek.          Ebtanas memang tidak hanya diberlakukan bagi SMA, akan tetapi juga diberlakukan bagi sekolah-sekolah yang lain yaitu SD, SLTP dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); namun demikian pelaksanaan Ebtanas di SMA selalu menarik untuk diamati. Mengapa demikian?  Banyak faktor yang me-nyebabkan; salah satunya adalah menyangkut hasil Ebtanas itu sendiri yang konon lebih rendah dibandingkan dengan hasil Ebtanas SD dan SLTP.Pencapaian Nilai Ebtanas Murni (NEM) SMA banyak dikomentari sebagai lebih "jelek" dari-pada NEM SD dan NEM SLTP pada umumnya.
PASAR ADEN Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aden merupakan pasar yang di adakan pada tanggal satu sampai sepuluh bulan Ramadhan. Aden kuno merupakan pelabuhan alam yang terletak pada kawah gunung berapi yang tidak aktif yang sekarang merupakan semenanjung yang berpadu dengan tanah daratan yang menjorok ke laut. Aden merupakan kota pelabuhan berjarak sekitar 370 km di sebelah selatan San?a di Yaman.  Pelabuhan ini digunakan pertama kali oleh kerajaan Awsan antara abad ke tujuh sampai abad ke lima sebelum masehi. Pada abar pertama sebelum masehi, Aden merupakan kota penting kedua kerajaan Himyar, setelah Zafar. Zafar atau Sapphar atau Sephar merupakan ibukota kerajaan Himyar. Meskipun peradabannya adalah Himyar, tetapi sebutan rajanya adalah raja Saba dan Dzu Raydan yang kemudian dikenal dengan sebutan Qataban. Orang Himyar menjadi pewaris budaya dan perdagangan Saba-Minea. Posisi pelabuhan dan pasar yang baik sekali ini, yaitu terletak antara jalur pedagangan India dan Eropa membuat Aden dibutuhkan oleh para penguasa yang melihatnya dan berusaha untuk menguasainya di sepanjang waktu dalam sejarah. Pada abad pertama sebelum Masehi, Aden dikenal sebagai Eudaemon Arab, merupakan titik perpindahan angkutan untuk perdagangan Laut Merah, tetapi perasaan yang kuat setiap kali kapal baru berlayar melewatinya dan membuat keberanian melintasinya untuk menuju India. Aden juga digambarkan sebagai desa tepi pantai yang akan dilukiskan sebagai kota kawah dengan baik yang perkembangannya kecil. Tidak mempunyai benteng, tetapi lebih dari sekedar pulau yang dikelingi lautan atau sebagai semenanjung.             Daya tarik Aden dan San?a, baik secara ekonomi maupun keagamaan, membuat Abissinia mengincar kota tersebut dan berusaha merebutnya dari kerajaan Himyar. Sejak 525 Masehi akhirnya kerajaan Himyar dikuasai oleh Abissinia dengan gubernur bernama Abrahah. Kenangan tersisa dinasti Himyar ada di timur kota Aden. Di kota San?a dibangun sebuah katedral yang paling besar.  Katedral dibangun di atas reruntuhan kota Ma?rib kuno dan disebut al-Qalis atau al-Qulays atau al-Qullays yang berasal dari bahasa Yunani, ekklesia yang berarti gereja. Para penguasa Abissina berhasil mengembangkan tempat suci keagamaan untuk menyaingi kota Mekah sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Menurut penguasa Abissinia ibadah haji saat itu menjadi sumber pendapatan terbesar bagi mereka yang tinggal di kota itu. Hal tersebut mendorong komandan tertinggi Abrahah untuk menghancurkan Ka?bah dengan menggunakan pasukan gajah. Pasukan gajah tersebut dihancurkan oleh Allah. Di dalam Al-Qur?an diabadikan dalam Surat Al-Fiil. Peristiwa itu terjadi pada kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. 571 M.
MENGGALI TEORI 'ONDERWIJS ORDONNANTIE' 1932 Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (114.855 KB)

Abstract

       Hari ini tanggal 20 Mei 1996  bangsa Indonesia dengan suka rela merayakan Hari Kebangkitan Nasional,  sebuah momentum yang amat penting bagi kita untuk melakukan introspeksi diri terhadap perilaku sosial-politik bangsa Indonesia dikaitkan dengan aktualisasi dan pe-ngembangan wawasan kebangsaan kita.         Bagi bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan merupakan hal yang amat penting dan senantiasa diperjuangkan aktualisasinya dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara.  Wawasan kebangsaan telah menjadi fondasi yang kuat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh bagi bangsa "besar" Indonesia.Wawasan kebangsaan yang tumbuh sejak jaman prakemerdekaan juga telah mendasari persamaan persepsi bangsa dalam merealisasi misi perjuangan dan menjalankan roda pembangunannya.       Tentang proses awal tumbuhnya  wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri sesungguhnya kita mempunyai dua teori yang sama-sama rasional-argumentatif; pertama,wawasan kebangsaan Indonesia secara embrional sudah tumbuh semenjak sebelum masa sejarah Indonesia modern berlangsung, dan kedua, wawasan kebangsaan Indonesia baru tumbuh subur bersamaan dengan munculnya masa sejarah Indonesia modern. Dua teori ini ternyata mempunyai kesamaan historikal yang penting; yaitu meletakkan jaman prakemerdekaan sebagai masa awal tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia.       Teori pertama  menarik garis linear  ke "belakang"  sampai abad ke-14, yaitu Zaman Majapahit,  dan terus dikembangkan linearitasnya sampai abad ke-7, yaitu pada Zaman Sriwijaya, sebagai dua titik awal tumbuhnya wawasan kebangsaaan Indonesia secara embrional; tentu saja istilah 'Indonesia' itu sendiri harus ditafsir secara khusus.

Page 119 of 160 | Total Record : 1592

 117   118   119   120   121 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue