cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
 71   72   73   74   75 
MEMPERTAHANKAN YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.637 KB)

Abstract

Dulu, beberapa dasa warsa yang lalu, Yogyakarta pernah menjadi Kota Pendidikan terkemuka di negara kita. Banyak orang menganggap bahwa Yogyakarta adalah penghasil manusia-manusia cerdas dan berbudi pekerti luhur; penghasil pemimpin dan calon-calon pemimpin negeri; serta pelahir konsep-konsep yang jitu untuk membangun negeri. Yogyakarta sering dii-baratkanseperti mata air yang menjadi sumber kehidupan yang memberikan harapan masa depan.          Dalam perkembangannya, apakah predikat Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan masih disandang? Dalam persaingan yang ketat antardaerah di dalam mengoptimalkan pembangunan pendidikannya apakah Yogyakarta masih layak menyandang predikat sebagai Kota Pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kiranya sekarang sangat relevan untuk didiskusikan dan diklarifikasi.  
MASALAH INDEKS PRESTASI DAN KUALITAS PT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN WAWASAN
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.083 KB)

Abstract

       Baru-baru ini Inspektur Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, R. Soedjoko, mengemukakan bahwa Depdikbud merupakan dunia yang benar-benar  sangat rumit karena lembaga ini memiliki 1,7 juta pegawai dengan unit kerja yang mencapai 170.000 buah.  Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pihaknya saat ini sedikitnya memantau 130.000 SD, 6.000 SMTP, 3.000 SMTA,  serta berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.       Apa yang dikemukakan Irjen Depdikbud tersebut di atas kiranya banyak benarnya. Sampai saat ini Depdikbud memang masih memegang rekor jumlah pegawai. Dibandingkan dengan lembaga lainnya, departemen maupun nondepartemen, maka pegawai di lingkungan Depdikbud tetap menunjukkan angka yang paling tinggi.       Dewasa ini jumlah pegawai (negeri) di negara kita sekitar 3,6 juta orang,  sedangkan dari jumlah tersebut 1,7 juta di antaranya bernaung pada Depdikbud. Jadi Depdikbud  telah menyita sekitar separuh jumlah keseluruhan pegawai yang ada, sedangkan separuh lainnya terdistribusi di berbagai lembaga lainnya;  baik lembaga departemen maupun nondepartemen.       Itulah sebabnya apabila Depdikbud dibuat "pusing" oleh urusan kepegawaian di lingkungannya, di luar urusan kependidik-annya itu sendiri, maka hal tersebut nampaknya bisa kita maklumi; meskipun bukan permakluman yang tanpa batas tentunya.
SENI MENGGAET PROFESOR Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Profesor alias guru besar menjadi rebutan! Inilah fenomena akademis yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesatnya. Terlebih-lebih lagi bagi sang guru besar yang akan mengakhiri masa purna tugasnya di PTN maka berbagai tawaran pekerjaan, dengan berbagai fasilitas tentu saja, akan segera datang padanya. Tawaran ini umumnya datang dari PTS. Itulah sebabnya lalu muncul sebuah "joke" yang menyebutkan bahwa sekarang ini guru besar telah menjadi komoditi yang paling menggiurkan.          Mengapa hal itu bisa terjadi? Terjadinya disbalan si antara supply dan demand telah menyebabkannya. Dengan kata lain terbatasnya jumlah guru besar kalau dibanding dengan  kebutuhannya telah menjadikan guru besar sebagai "barang" yang pantas diperebutkan.          Peraturan Pemerintah (PP) No:30/1990 tentang pen-didikan tinggi secara implisit memang mengamanatkan agar perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), baik PTN maupun PTS, lebih mampu meningkatkan  profesionalitas manajerialnya agar sanggup menghasilkan lulusan yang benar-benar berkualitas.
AKTUALISASI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH MENGANGKAT PERAHU YANG TENGGELAM Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.487 KB)

Abstract

       Pendidikan luar sekolah, sebuah konsepsi klasik yang hampir terlupakan orang, akan "diangkat" dan "diaktualisasikan" kembali oleh departemen pendidikan kita.        Belum lama berselang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan,  menegaskan bahwa mulai sekarang kita harus memberi perhatian yang besar kepada pendidikan luar sekolah, dalam arti bukan pendidikan formal, karena berdasarkan penelitian dalam waktu yang singkat kita tidak akan mampu menampung tamatan berbagai jenjang sekolah, yaitu dari SMP ke SMA serta dari SMA ke perguruan tinggi.        Ibarat "si-kecil panili di tengah-tengah jati", kali ini pendidikan luar sekolah sedang dihampiri oleh tiupan angin segar yang dapat memungkinkan untuk bernafas dengan lebih nyaman.        Hal ini kiranya tidaklah terlalu berlebihan. Pada kenyataan-nya kebanyakan dari anggota masyarakat kita banyak yang mulai lupa pada eksistensi pendidikan luar sekolah ini. Konsentrasi masyarakat pada umumnya lebih terfokus pada pendidikan formal, sistem pendidikan yang mampu "menyediakan" prestasi dan prestise  sekaligus. Berbeda dengan pendidikan luar sekolah yang kurang "royal" terhadap prestise.
MENUNGGU APOLOGI PEMERINTAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.026 KB)

Abstract

Ada hal menarik disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono, seusai kunjungan kerjanya di Solo baru-baru ini. Orang nomor satu di DPR RI ini menyatakan kekecewaannya dengan pengaloka-sian anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen sebagaimana  yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD). Pengalokasian ini tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada waktu pimpinan DPR mengadakan rapat konsultasi dengan presiden.        Selanjutnya Pak Agung pun menyatakan, alokasi anggaran pendidikan  tahun 2007 ternyata relatif kecil, hanya 10,3 persen, dan masih jauh dari ketentuan 20 persen. Kecilnya alokasi anggaran pendidikan itu bukan tidak mungkin akan memunculkan gugatan baru. Artinya, akan ada kemungkinan pemerintah menghadapi gugatan lagi.        Apa yang disampaikan oleh pimpinan partai yang berpengaruh tersebut memang menarik; pasalnya tidak biasanya beliau membuat statement yang bernada keluhan seperti itu. Apalagi dalam pernyataannya juga dijelaskan pentingnya melaksanakan ketentuan dalam UUD sekaligus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar anggaran belanja dialokasikan 20 persen untuk pendidikan. 
UNIVERSITAS TERBUKA SEBAIKNYA "TERTUTUP" Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.771 KB)

Abstract

           Akhir-akhir ini banyak sekali kritik dan keluhan masyarakat yang ditujukan kepada para pengelola Universitas Terbuka (UT). Kritik dan keluhan ini biasanya berada di sekitar masalah-masalah yang sebenarnya masih sangat elementer: misalnya pengiriman modul yang sangat sering terlambat, kekeliruan pengiriman modul, mekanisme registrasi, pelaksanaan tutorial, dan sebagainya.           Banyaknya kritik dan keluhan yang ditujukan pada UT: baik yang dikomunikasikan lewat koran, surat maupun melalui media lainnya, telah memberikan kesan belum sempurnanya pelayanan pendidikan yang diberikan oleh para pengelola UT.           Barangkali  dikarenakan begitu  banyaknya  kritik     dan keluhan yang masuk maka baru-baru ini pucuk pimpinan UT,  Prof. Dr. Setijadi, M.A.,  "bercanda"  bahwa Universitas Terbuka  tidak mungkin ditutup, akan tetapi bila rector atau  pimpinannya dipecat itu mungkin saja kalau  memang  mereka  dianggap tidak becus menangani UT. Lebih lanjut dilukiskan, di negeri Belanda sistem yang digunakan universitas terbukanya sering berganti-ganti, apalagi UT di     negara kita yang usianya baru tiga tahun ini.           Artinya,  berangkat dari kalimat tersebut iatas, cukup wajarlah kalau UT di negara kita yang baru "seumur jagung" masih banyak mengalami masalah dan hambatan.
JABATAN KEPALA SEKOLAH Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.364 KB)

Abstract

       Benarkah masa jabatan kepala sekolah akan segera dibatasi? Benarkah seorang kepala sekolah tak akan dapat lagi memangku jabatan lebih dari empat tahun? Kepala sekolah apa dan di tingkat mana saja yang segera dibatasi masa jabatannnya? Inilah sebagian pertanyaan aktual yang tengah beredar di lingkungan sekolah, baik SD, SLTP maupun sekolah menengah (SMU dan SMK).          Memang demikianlah adanya; sekarang ini Depdikbud sedang merencanakan pembatasan masa jabatan kepala seko-lah, baik SD,SLTP maupun sekolah menengah (SMU dan SMK). Sebagaimana yang telah terjadi di dunia perguruan tinggi yang telah "berani" membatasi masa jabatan rektor/ketua/ direktur selama empat tahun maka masa jabatan kepala se-kolah pun akan dibatasi selama empat tahun. Namun begitu bagi seorang kepala sekolah yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat dipilih (ditugasi) kembali, apabila mau tentunya, selama satu periode kemudiannya.          Tegasnya: seorang kepala sekolah dapat memangku jabatan  selama dua kali berturut-turut dengan satu kali masa jabatan selama empat tahun.
RIBA DALAM BERBAGAI AGAMA (1) Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.778 KB)

Abstract

 Di antara rujukan terkenal yang paling kuno tentang usury (riba) ditemukan dalam munuskrip agama India Kuno dan Jain (1929) menyajikan ringkasan dengan sangat baik tentang riba tersebut dalam karyanya pada Indigenous Banking in India.   Dokumen yang paling awal berasal dari teks Vedic India Kuno (2000-1.400 SM), yang mana usurer (kusidin) disebut beberapa kali dan diinterpretasikan sebagai setiap orang meminjamkan dengan memungut bunga. Rujukan yang lebih sering dan rinci   tentang pembayaran dengan bunga ditemukan kemudian dalam teks Sutra (700-100 SM) dalam Jakatas (600-400 SB) (Visser dan Mcintosh, 1998).  Di India Kuno hukum yang berdasarkan Weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga (Gopal, 1935: Rangaswani, 1927). Vasishtha, pembuat hukum Hindu yang terkenal sepanjang waktu, membuat hukum khusus melarang kasta yang lebih tinggi Brahmana dan Ksatria, meminjamkan dengan bunga (Visser dan Mcintosh, 1998). Dalam agama Yahudi, Kitab Taurat (bahasa Yahudi untuk Hukum Musa atau Pentateuch, lima kitab pertama Perjanjian Lama) melarang riba di kalangan bangsa Yahudi, sementara paling tidak satu orang ahli melihat dalam Talmud (Hukum Lisan yang melengkapi Kitab Tertulis untuk kaum Yahudi ortodoks) suatu bias yang konsisten terhadap ‘kemunculan riba atau laba’ (Neusner, 1990). Dalam agama Kristen, pelarangan yang keras atas riba berlaku selama lebih dari 1.400 tahun. Secara umum, semua kontrol ini menunjukkan bahwa penarikan bunga apa pun dilarang. Tetapi, secara berangsur-angsur hanya bunga yang terlalu tinggi yang dianggap sebagai mengandung riba, dan undang-undang riba yang melarang bunga berlebihan semacam itu masih berlaku hingga saat ini di banyak negara Barat dan beberapa negara muslim Bagi umat Kristen abad pertengahan, pengambilan apa yang sekarang kita sebut bunga adalah usury (bunga yang berlebih-lebihan), dan usury adalah dosa, dikutuk dengan kata-kata yang sangat keras. Bagi kaum muslim, pelarangan riba dalam Al-Qur’an juga sangat jelas. Al Qu’ran versi bahasa Inggris menerjemahkan kata Arab riba sebagai interest atau usury. Sikap Islam mengenai riba nampaknya sedikit berbeda dengan sikap resmi Kristen pada Abad Pertengahan (Lewis dan Algaoud, 2001:266). Meskipun pada dasarnya memang benar ada kesamaan dalam pelarangan, namun proses untuk sampai ke sana sangat diperumit oleh asal mula kata-kata itu sendiri. Interest berasal dari kata Latin abad pertengahan, interesse. Usury berasal dari kata Latin usura. Masalahnya  adalah bahwa para teolog dan hukum gereja menggunakan kedua kata itu sebagai dua jenis yang berbeda. Interesse, khususnya, dibolehkan dan usura dilarang (Nelson, 1949:17). Usura, yang artinya kesenangan, adalah uang yang dibayarkan  sebagai imbalan atas penggunaan uang, dan menurut hukum gereja artinya niat si pemberi pinjaman untuk memperoleh imbalan atas suatu pinjaman yang melebihi jumlah pokok yang seharusnya. Itu sama dengan apa yang sekarang kita sebut bunga, yang diukur oleh selisih antara jumlah yang dibayarkan kembali oleh seorang peminjam dengan jumlah pokok yang semula diterima dari si pemberi pinjaman (Patinkin, 1968). Baik usury maupun interest dapat disamakan dengan riba yang secara harfiah berarti ‘tambahan’ atau kelebihan dari jumlah semula.
RENCANA UN+SNMPTN SUPRIYOKO, KI
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.058 KB)

Abstract

Hanya beberapa saat setelah Mohammad Nuh dilantik sebagai menteri pendidikan nasional maka muncullah gagasan atau lebih tepatnya rencana beliau untuk menggabung Ujian Nasional (UN) SMA dengan Seleksi Nasi-onal Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Adapun tujuannya agar siswa dan orang tua tidak terlalu pusing memikirkan banyak ujian.          Rencana tersebut sudah barang tentu sangat positif kalau dilihat dari penyederhanaan permasalahan yang dihadapi oleh aparat pendidikan dan masyarakat. Bagi aparat, menyelenggarakan ujian satu kali jauh lebih seder-hana dibandingkan dua kali. Bagi masyarakat, mengikuti ujian satu kali jauh lebih memudahkan dibandingkan dua kali.          Kalau kita mau jujur; gagasan dan rencana menggabungkan UN yang waktu itu bernama Evaluasi Belajar Tahap Akhir tingkat Nasional (Ebtanas) dengan SNMPTN yang waktu itu bernama Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) sudah muncul sejak satu dasa warsa yang lalu. Sembilan  tahun lalu di harian ini saya pernah membahasnya (“Ebtanas+UMPTN = Kadal+Buaya”, Pikiran Rakyat: 9 Desember 2000).
PENDIDIKAN KITA EKONOMI KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.156 KB)

Abstract

       Memang benar  bahwa Konferensi Nasional Persatuan Tamansiswa telah selesai pada tanggal 27 Juli 1994 yang lalu  (Supriyoko, "Pendidikan di Dua Era", BP: 29/7/94); namun ternyata gaungnya sampai sekarang masih terdengar. Mengapa begitu? Karena konferensi yang diikuti oleh para pakar dan praktisi pendidikan di lingkungan Tamansiswa itu antara lain telah menghasilkan Pernyataan Tamansiswa yang menjadi referensi bagi para pakar pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan birokrasi pemerintahan.          Dari tujuh butir pernyataan yang ditujukan kepada pihak pemerintah sebagai  pelaksana pembangunan nasional salah satunya menyatakan agar supaya pemerintah segera "mengatur" pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dengan mendudukkan rakyat banyak sebagai pelaku sen-tral ekonomi nasional kita.          Menurut Tamansiswa maka kecenderungan bergesernya solidaritas dan kesetiakawanan di dalam masyarakat serta berkembangnya liberalisme ekonomi yang makin menyudutkan kedudukan kalangan ekonomi lemah tidak boleh dibiarkan tumbuh leluasa. Konsentrasi modal pada sebagian kecil ma syarakat yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan harus diatur pemerintah. Pemerintah hendaknya melakukan upaya konkrit untuk mendorong rakyat  sebagai kekuatan ekonomi supaya dapat tumbuh dan menjadi kekuatan riil dalam pertumbuhan bangsa.

Page 73 of 160 | Total Record : 1592

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

1982 2010


Reset
Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2010: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN SURYA POS 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue