cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject :
Arjuna Subject : -
Articles 1,592 Documents
TPI DAN PROBLEMATIKANYA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.291 KB)

Abstract

       Saat ini TPI genap berusia dua tahun. Dalam usianya yang baru "seumur jagung" ini berbagai kritik, saran dan bahkan sinisme masyarakat yang ditujukan kepada TPI seperti tidak henti-hentinya mengalir. Hal ini mengingat kan kita pada hari-hari pertama ketika TPI dilahirkan, yang mana saat itu kritik tajam, saran, dan sinisme juga banyak bermunculan. Kalau waktu itu TPI sering dikepanjangkan sebagai "Televisi Prematur Indonesia" karena program-programnya yang dianggap tidak berbobot, "Televisi Periklanan Indonesia" karena siarannya banyak diselingi dengan iklan, atau "Televisi Pembantu Indonesia" karena siarannya kebanyakan diikuti oleh para pembantu RT, dsb, hal itu merupakan ekspresi dari berbagai sinisme.          Dalam usianya yang sudah dua tahun sekarang ini pun ternyata berbagai kritik, saran, serta sinisme masih tetap saja bermunculan. Tidaklah mengapa; karena kritik, saran dan sinisme itu justru menunjukkan adanya rasa ke-cintaan  serta besarnya harapan masyarakat kita terhadap TPI dengan program-programnya.          Apabila kita menengok ke belakang sejenak, lahir-nya TPI memang disiapkan untuk memberikan santunan pendi dikan kepada anggota masyarakat; baik anggota masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah maupun yang sudah mendapatkannya di sekolah. Sasaran TPI meliputi dua kelompok sekaligus; yaitu kelompok peserta didik sekolah bagi siswa SLTP dan SLTA serta peserta di-dik di luar sekolah yang terdiri atas anak-anak prasekolah, ibu-ibu rumah tangga, remaja putus sekolah, pejabat dan usahawan, serta khalayak umum.
MENGGALAKKAN LEMBAGA KETEKNIKAN DI DESA UNTUK MENEKAN ANGKA PENGANGGURAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (105.04 KB)

Abstract

       Beberapa waktu yang lalu Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) kembali menyelenggarakan rapat kerja (raker) untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan di negara kita. Moment ini sangat penting karena pada saat itu berkumpul banyak pakar yang diharapkan mampu mencari jalan keluar  tentang masalah ketenagakerjaan yang benar-benar sangat kompleks: pengangguran.       Masalah pengangguran tenaga potensial di negara kita selama ini masih merupakan salah satu kompleksitas yang menghambat berputarnya roda-roda pembangunan nasional yang tengah kita jalankan.       Tidak mengherankan bila dalam membuka acara tersebut Presiden Soeharto  kembali mengamanatkan agar supaya dilaksanakan usaha-usaha yang maksimal untuk menghindari meningkatnya angka pengangguran di negeri yang tercinta ini; dengan kata lain perlu dilakukan usaha-usaha untuk menekan angka pengangguran tenaga potensial di negara kita sampai pada bilangan yang sekecil mungkin.       Pengangguran dan setengah pengangguran merupakan salah satu bentuk pemborosan sumber daya yang paling potensial, serta akan menurunkan daya beli masyarakat yang kemudian dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.  Oleh sebab itu menghindari pengangguran berarti secara langsung dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
MENSARJANAKAN GURU SD Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: MAJALAH FASILITATOR
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.358 KB)

Abstract

Dalam mengawali perjalanan tahun 2007 telah diluncurkan layanan pendidikan jarak jauh bagi guru Sekolah Dasar (SD) di Indonesia. Secara teknis program ini ditangani oleh sepuluh perguruan tinggi terakreditasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas.             Kesepuluh perguruan tinggi tersebut merupakan PTN dan PTS di wilayah barat dan timur Indonesia; adapun nama-namanya ialah Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung), Universitas Sriwijaya (Palembang), Universitas Negeri Yogyakarta (Yogyakarta), Universitas Negeri Makassar (Makassar), Universitas Negeri Malang (Malang), Universitas Muhamma-diyah Malang (Malang), Universitas Cendrawasih (Jayapura), Universitas Nusa Cendana (Kupang), Universitas Katolik Atma Jaya (Jakarta), dan Universitas Tanjungpura (Banjarmasin).             Melihat nama-nama tersebut di atas orang boleh sedikit lega; ternyata dalam menangani peningkatan kualifikasi akademik guru SD tersebut tidak hanya PTN yang dilibatkan akan tetapi PTS yang diselenggarakan langsung oleh masyarakat pun juga dilibatkan.           Tujuan utama diselenggarakannya pendidikan jarak jauh di atas ialah meningkatkan kualifikasi akademik guru SD dengan cara mensarjanakan pendidikannya. Hal ini disesuaikan dengan tuntutan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan supaya menjadi profesional maka guru (SD) harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal, sekurang-kurangnya berpendidikan minimal D4 atau S1.
MUTU LULUSAN PERGURUAN TINGGI MEROSOT Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.666 KB)

Abstract

Mutu lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) merosot terus. Begitu pula perguruan tinggi yang lainnya. Dengan kondisi ini, lulusan perguruan tinggi tidak lagi dapat menciptakan lapangan dan kesempatan kerja, akan tetapi justru menjadi beban pembangunan nasional.       Menurut Prof. Roosseno, sementara pembangunan membutuhkan lulusan yang siap pakai maka ITB dan perguruan tinggi yang lainnya menghasilkan mutu lulusan yang terus merosot (Kompas, 1 April 1986).       Sebuah tantangan lagi telah ikut melengkapi identifikasi permasalahan dalam dunia pendidikan kita. Setahun yang silam ketika hasil EBTANAS SMTA diumumkan dan hasilnya "jelek"  maka timbullah persepsi bahwa mutu lulusan siswa sekolah menengah,  khususnya untuk tingkat atas adalah merosot.  Kini ada sinyalemen bahwa mutu lulusan perguruan tinggi juga terus merosot. Klop sudah!       Sinyalemen tentang merosotnya mutu lulusan perguruan tinggi nampaknya menjadi semakin "terdukung" manakala kita membandingkan dengan hasil penelitian tentang pandangan dan harapan kepada para pengguna tenaga kerja terhadap lulusan perguruan tinggi di Jawa (Hardjono Notodihardjo/1981).
MENATA KEMBALI SISTEM PERSEKOLAHAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.13 KB)

Abstract

       Untuk memformulasikan ide dasar perpanjangan lama pendidikan dan sekaligus menjabarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1989 tentang  Sistem Pendidikan Nasional, atau UU Sisdiknas, maka pemerintah telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) tentang Pendidikan Dasar.        Salah satu butir dalam Rancangan PPRI tersebut menyebutkan bahwa lama pendidikan dasar sepanjang 9 tahun; yang diselenggarakan 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).       Mengacu pada bunyi butir tersebut maka kelak SLTP bukan lagi merupakan bagian dari pendidikan menengah, akan tetapi merupakan bagian dari pendidikan dasar. Jadi sekolah menengah/lanjutan tingkat pertama sebagaimana yang kita kenal selama ini, khususnya SMP (umum), nantinya  bukan lagi menjadi bagian dari pendidikan menengah; melainkan menjadi bagian dari pendidikan dasar.
ALOKASI DANA PENELITIAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA MERDEKA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.423 KB)

Abstract

       Sebuah tradisi politis pidato presiden menjelang tahun anggaran baru untuk menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan para wakil rakyat kiranya merupakan kebiasaan kenegaraan yang konstruktif; apalagi pidato tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas, meskipun melalui bantuan media. Dengan menikmati pidato ini masyarakat dapat mengetahui secara lebih pasti kemampuan ekonomi "rumah tangga" negara, serta sekaligus kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.          Kiranya  kita pantas bersyukur,  di tengah-tengah gencarnya isu politis "peristiwa Dili" yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai bantuan luar negeri ternyata RAPBN 1992/1993 mengalami kenaikan yang berarti apabila dibandingkan dengan APBN 1991/1992. Lebih dari itu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pi-hak "luar" semakin tercermin dalam formulasi RAPBN 1992/ 1993 tersebut.          Apabila dibandingkan dengan APBN 1991/1992 maka RAPBN 1992/1993 mengalami kenaikan sebesar 10,98%; yaitu dari 50.555,5 miliar rupiah (1991/1992) menjadi 56.108,6 miliar rupiah (1992/1993). Bila dibandingkan dengan APBN empat atau lima tahun yang lalu, APBN 1988/1989 yang be-sarnya 28.963,6 miliar rupiah,  maka nominal kenaikannya hampir mencapai dua kalinya. Jujur saja, diakui atau ti-dak, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah kita, khususnya di bidang ekonomi.
MUNGKINKAH BAN BISA INDEPENDEN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN BERNAS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.707 KB)

Abstract

       Akreditasi terhadap perguruan tinggi akan dilaksanakan secara independen; demikian dinyatakan Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN), Sukadji Ranuwihardjo, baru-baru ini.  Seperti diketahui pada bulan lalu Mendikbud telah mensahkan pembentukan BAN sekaligus melantik anggota BAN yang diketuai oleh Pak Kadji. Pembentukan BAN ini merupakan realisasi dari wasiat Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pesan Peraturan Pemerintah (PP) No.30/1990 tentang Pendidikan Tinggi.          Kehadiran BAN memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, utamanya masyarakat perguruan tinggi. Sejak Pak Kadji masih menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud sebenarnya sudah ada harapan akan kehadiran BAN;  namun ternyata baru bulan lalu pembentukan BAN dapat direalisasi.          Bukan untuk mencari kesalahan;  para petinggi Depdikbud era "prawardiman" dulu sering membuat pernyataan akan segera direalisasikannya pembentukan BAN.  Apabila akhirnya sampai era tersebut habis ternyata BAN belum terbentuk wajar hal itu menimbulkan tanda tanya (question mark) di kalangan masyarakat yang menjurus pada munculnya semacam kecurigaan. 
SETELAH BENDERA WAJAR DIKDAS DIKIBARKAN Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN SUARA KARYA
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.606 KB)

Abstract

       Ada kritik baik bagi kita bangsa Indonesia, konon kita ini adalah orang yang dapat membangun  tetapi tidak dapat memelihara;  konon kita ini adalah orang yang suka mencanangkan tetapi tidak dapat menjalankan.  Lepas dari sejauh mana kebenarannya, yang jelas kritik ini akan sa-ngat bermanfaat kalau kita dapat memandangnya dari sisi yang positif;  setidak-tidaknya kritik ini dapat memberi motivasi untuk memelihara  barang yang sudah kita bangun atau menjalankan program yang sudah kita canangkan.          Implikasi positifnya sbb: kalau Presiden Soeharto atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 2 Mei 1994 yang lalu telah mencanangkan wajib belajar (wajar) pendidikan dasar maka kewajiban bagi kita sekarang adalah bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk menjalankan program ter-sebut agar dapat diraih kesuksesan.          Ibarat dalam pertandingan lari maka bendera starttelah dikibarkan maka tantangan bagi kita bersama adalah bagaimana dapat menempuh jarak yang telah ditentukan de-ngan sukses. Adapun kriteria kesuksesan di sini tidaklah sekedar bisa mencapai garis finish, namun dapat mencapai garis finish secara tepat waktu.
KOMPLEKSITAS PENELITIAN PENDIDIKAN KITA Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SURYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.744 KB)

Abstract

       Ketika penulis diminta menjadi pemrasaran dalam suatu seminar tentang penelitian pendidikan di Indonesia oleh ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) Yogyakarta beberapa waktu yang lalu ada seorang peserta seminar yang bertanya, kenapa gaung penelitian pendidikan kita terasa lemah bunyinya?       Pertanyaan tersebut sangatlah menarik, si penanya kiranya pantas diberi "pujian" karena pertanyaannya tersebut menandakan bahwa dia mampu menangkap fenomena yang ada di sekelilingnya.       Dewasa ini penelitian pendidikan (educational research) di negara kita memang terasa kurang bergaung. Boleh dikatakan penelitian pendidikan jarang sekali menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah yang kualitatif dan aplikatif bagi kepentingan masyarakat luas pada umumnya; kalaupun ada jumlahnya relatif sangat sedikit.        Penelitian-penelitian pendidikan yang dilakukan oleh para peneliti kita, baik dari kalangan akademik maupun dari kalangan non-akademik juga hampir tidak pernah menghasilkan "kejutan ilmiah" yang berarti.  Mengapa hal ini bisa terjadi? Marilah kita mencoba menganalisisnya!
MENYAINGI PENJUALAN DAN PENAWARAN SAUDARANYA Suyanto, Mohammad
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (85.059 KB)

Abstract

Rasulullah s.a.w. melarang menjual dengan cara menyaingi penjualan saudaranya dan menawar menyaingi penawaran saudaranya. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w., bersabda ”Janganlah kamu menjual penjualan saudaramu” (Bukhari). Dari Abu Hurairah r.a. katanya : “Rasulullah s.a.w. melarang orang kota menjualkan barang (dagangan) orang desa dan janganlah kamu membohongkan harga barang dan janganlah seseorang menjual menyaingi harga jual saudaranya; janganlah menawar sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya dan jangan seorang wanita minta supaya diceraikan saudaranya (madunya) untuk menunggangkan isi bejananya”(Bukhari). Riwayat lain dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w., bersabda “Janganlah kamu menyongsong rombongan orang-orang berkendaraan (kafilah); janganlah kamu menjual dengan harga menyaingi harga jual orang lain, janganlah kamu membohongkan harga barang, janganlah orang kota menjualkan kepunyaan orang desa dan jangan menahan air susu kambing, dan barangsiapa membelinya, ia boleh memilih antara dua sesudah diperahnya, jika ia suka boleh diteruskannya, dan jika tidak, boleh dikembalikannya dan ditambah dengan segantang kurma” (Bukhari). Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitab Fathul Baari, Para ulama berkata, ”Menjual sesuatu sedang dalam proses penjualan adalah haram hukumnya, demikian pula membeli sesuatu yang sedang dalam proses pembelian. Contoh kasus ini adalah seseorang berkata kepada pembeli di saat masih berlaku memilih (khiyar). ”Batalkan transaksi itu, aku akan menjual kepadamu barang serupa dengan harga lebih murah.” Atau dia berkata kepada penjual ”Batalkan jual beli itu dan aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih mahal.” Hukum ini merupakan perkara yang telah disepakati. Adapun gambaran menawar sesuatu yang sedang dalam tawaran orang lain adalah dengan mengatakan kepada orang yang sedang menawar, ”Kembalikan barang itu, aku akan menjual kepadamu barang yang lebih baik darinya dengan harga serupa, atau barang yang sepertinya dengan harga lebih murah.” Atau ia berkata kepada pemilik barang ”Ambil kembali barangmu, aku akan membeli darimu dengan harga yang lebih baik.” Larangan tersebut berlaku pada saat harga telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika demikian, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa membeli atau menawarnya adalah haram. Kemudian Ibnu Hazm menukil dari Imam Malik, dia berpendapat bahwa hukum pada hadits di atas berlaku jika penjual dan pembeli telah sepakat. Lalu Ibnu  Hazm mengatakan bahwa lafazh hadits tidak menunjukkan hal itu. Namun, perlu adanya pedoman mengenai kapan diharamkan menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, sebab menawar barang yang sedang dijual kepada orang yang dapat memberi tambahan harga (lelang) tidaklah diharamkan menurut kesepakatan ulama, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Maka, yang dilarang adalah menawar yang lebih dari itu. Sebagian ulama madzab Syafi’i mengecualikan pengharaman ”membeli” dan ”menawar” barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain, apabila pembeli tidak ditipu dan dirugikan, demikian yang menjadi pendapat Ibnu Hazm, seraya berdalil dengan hadits ”Agama adalah nasihat.” Semetara itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa membeli atau menawar barang yang sedang dibeli atau ditawar oleh orang lain termasuk jual-beli yang sah, tetapi pelakuknya berdosa. Sedangkan dalam madzab Maliki dan Hambali tentang rusaknya jual-beli seperti itu telah dinukil dua pendapat. Adapun para ulama madzab Azh-Zhahiri dengan tegas mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah.

Page 75 of 160 | Total Record : 1592


Filter by Year

1982 2010


Filter By Issues
All Issue 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI-MARET 2010 2010: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2010 2010: HARIAN JAWA POS 2010: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2010: HARIAN MEDIA PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2009 2009: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2009 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SINAR HARAPAN 2009: HARIAN SUARA KARYA 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN KOMPAS 2009: HARIAN MEDIA INDONESIA 2009: HARIAN JAWA POS 2009: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2008 2008: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2008 2008: HARIAN SUARA MERDEKA 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN KOMPAS 2008: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2008: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN JAWA POS 2008: HARIAN SINAR HARAPAN 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2007 2007: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2007 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2007 2007: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2007: MAJALAH FASILITATOR 2007: MOZAIK OBITUARI 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN MEDIA INDONESIA 2007: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2006 2006: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2006 2006: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2006 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA MERDEKA 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2006: HARIAN JAWA POS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: HARIAN KOMPAS 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: MAJALAH METODIKA 2006: MAJALAH FASILITATOR 2006: HARIAN MEDIA INDONESIA 2006: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2006: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI JULI - SEPTEMBER 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2005 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2005 2005: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2005 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA 2005: HARIAN JAWA POS 2005: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2005: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JANUARI - MARET 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI APRIL - JUNI 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2004 2004: HARIAN REPUBLIKA EDISI OKTOBER - DESEMBER 2004 2004: HARIAN KOMPAS 2004: HARIAN JAWA POS 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN JAWA POS 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN MEDIA INDONESIA 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2004: MAJALAH FASILITATOR 2004: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI JULI-SEPTEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER-DESEMBER 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 2003 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2003: HARIAN KOMPAS 2003: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2002: Tabloid Pelajar PELAJAR INDONESIA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2002: HARIAN SUARA KARYA 2002: HARIAN KOMPAS 2002: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA KARYA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN KOMPAS 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA MERDEKA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2001: MAJALAH PUSARA 2001: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN SUARA MERDEKA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN MEDIA INDONESIA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KOMPAS 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: MAJALAH TRANSFORMASI 2000: MAJALAH PUSARA 2000: HARIAN SUARA KARYA 2000: HARIAN SUARA PEMBARUAN 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN KOMPAS 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1999: MAJALAH PUSARA 1999: MAJALAH PUSARA 1999: HARIAN SUARA MERDEKA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1999: HARIAN SUARA KARYA 1999: HARIAN REPUBLIKA 1999: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1999: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1998: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1998: HARIAN BALI POS 1998: MAJALAH PUSARA 1998: MAJALAH PUSARA 1998: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1998: HARIAN SRIWIJAYA POS 1998: HARIAN SUARA KARYA 1998: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN YOGYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: MAJALAH PUSARA 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN SURYA POS 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BERITA NASIONAL 1997: HARIAN BALI POS 1997: HARIAN SUARA KARYA 1997: HARIAN SRIWIJAYA POS 1997: HARIAN SUARA MERDEKA 1997: HARIAN KOMPAS 1997: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BISNIS INDONESIA 1996: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1996: HARIAN BALI POS 1996: HARIAN SUARA KARYA 1996: HARIAN BERITA NASIONAL 1996: MAJALAH PUSARA 1996: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1996: HARIAN YOGYA POS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN KOMPAS 1996: HARIAN SURYA POS 1996: HARIAN SUARA MERDEKA 1996: MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH 1996: HARIAN BALI POS 1996: MAJALAH PUSARA 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1995: HARIAN JAWA POS 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1995: HARIAN SURABAYA POS 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN SUARA KARYA 1995: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1995: HARIAN BERNAS 1995: HARIAN BALI POS 1995: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN SUARA MERDEKA 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN BALI POS 1994: HARIAN SURABAYA POS 1994: HARIAN PIKIRAN RAKYAT 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN BERNAS 1994: HARIAN SUARA KARYA 1994: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN SUARA KARYA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN BALI POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1993: HARIAN JAWA POS 1993: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1993: HARIAN SURABAYA POS 1993: HARIAN BERNAS 1993: HARIAN KOMPAS 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN BERNAS 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN BALI POS 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SURABAYA POS 1992: HARIAN SUARA KARYA 1992: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1992: HARIAN SUARA MERDEKA 1992: HARIAN WAWASAN 1992: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN WAWASAN 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN SURABAYA POS 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1991: HARIAN MEDIA INDONESIA 1991: HARIAN BALI POS 1991: HARIAN SUARA KARYA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1991: HARIAN BERNAS 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN SUARA MERDEKA 1991: HARIAN YOGYA POS 1991: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SURYA POS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: MAJALAH PUSARA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: HARIAN SUARA KARYA 1990: MAJALAH PUSARA 1990: MAJALAH POPULASI 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN YOGYA POS 1990: HARIAN SUARA MERDEKA 1990: HARIAN SUARA PEMBARUAN 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1990: HARIAN KOMPAS 1990: HARIAN BALI POS 1990: HARIAN MEDIA INDONESIA 1990: HARIAN JAWA POS 1990: HARIAN WAWASAN 1990: HARIAN KOMPAS 1989: HARIAN YOGYA POS 1989: HARIAN SUARA MERDEKA 1989: HARIAN SUARA KARYA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: MAJALAH PENDOPO 1989: HARIAN JAWA POS 1989: MAJALAH PUSARA 1989: HARIAN JAWA POS 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1989: HARIAN WAWASAN 1989: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN SUARA MERDEKA 1988: HARIAN WAWASAN 1988: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN SURYA POS 1988: HARIAN SUARA KARYA 1988: HARIAN KOMPAS 1988: MAJALAH PENDOPO 1987: HARIAN WAWASAN 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN PRIORITAS 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KOMPAS 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN SUARA KARYA 1987: HARIAN JAWA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1987: HARIAN SURYA POS 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: MAJALAH ARENA 1986: HARIAN JAWA POS 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN PRIORITAS 1986: HARIAN SUARA KARYA 1986: HARIAN SUARA MERDEKA 1986: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MINGGUAN MINGGU PAGI 1985: HARIAN BERITA NASIONAL 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: MAJALAH PUSARA 1985: MAJALAH PUSARA 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1985: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1985: HARIAN SUARA MERDEKA 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1984: MINGGUAN MINGGU PAGI 1984: HARIAN MASA KINI 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1984: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1983: HARIAN MASA KINI 1983: HARIAN BERITA NASIONAL 1983: MAJALAH PUSARA 1983: MAJALAH MAHASISWA 1983: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT 1982: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT More Issue