Articles
74 Documents
<![CDATA[Agenda Media Januari 2014 ]]>
<![CDATA[Ali Imran, Hasyim]]>
<![CDATA[ Agenda Media Suratkabar Ibukota No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Agenda Media Suratkabar Ibukota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Topik isu paling menonjol dalam pengagendaan media suratkabar Ibukota Dalam Januari 2014 adalah menyangkut âBencana alam; Kasus proyek Hambalang ; dan Kenaikan harga elpijiâ.Narasumber paling banyak yang dimunculkan oleh suratkabar dalam pengagendaan media adalah narasumber yang berasal dari âPemerintahâ.Sasaran komunikasi dari nara sumber dalam pengagendaan media itu, lebih banyak berasal dari pihak Pemerintah.Judul-judul headline suratkabar itu cenderung beragam dan cenderung tidak ada yang sama.]]>
<![CDATA[Agenda Media Februari 2014 ]]>
<![CDATA[Nugroho, Aryo]]>
<![CDATA[ Agenda Media Suratkabar Ibukota No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Agenda Media Suratkabar Ibukota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada tahun anggaran 2014 ini BPPKI DKI Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta mulai meng-on line-kan produk hasil kajiannya kepada khalayak luas. Penyajiannya dilakukan pada jurnal.kominfo.go.id/index.php/mkm.Hasil kajian ini berupa hasil analisis agenda setting terhadap empat suratkabar ibukota, yaitu Media Indonesia, Kompas, Republika dan Rakyat Merdeka. Recording unit pada studi content analysis ini yaitu berita yang menjadi headline pada masing-masing suratkabar di setiap edisi. Karena itu, pelaporan kegiatan ini disajikan pada setiap bulan setelah bulan kajian. Kajian ini sendiri bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui dengan cepat isi highlight suratkabar ibukota. Dengan tujuan dimaksud, karenanya dalam laporan on line tersebut isi Agenda Media Suratkabar Ibukota hanya menjawab persoalan-persoalan : 1) Apakah topik yang diagendakan suratkabar itu ?; 2) Bidang apakah yang diagendakan suratkabar itu ?; 3) Pihak mana sajakah yang dijadikan sebagai sumber berita dalam pengagendaan media suratkabar itu ? 4) Pihak mana sajakah yang menjadi sasaran komunikasi nara sumber dalam pengagendaan media itu ? dan 5) Dalam judul headline suratkabar apa sajakah pengagendaan media itu disajikan ? Penyajian hasil kajian ini sendiri dilakukan dalam bentuk tabel-tabel tunggal. Ini dimaksudkan agar pembaca dapat dengan mudah dan gampang dalam memahami dan memanfaatkan hasil kajian tersebut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dilakukan oleh sebuah tim . Pengumpulan dan pengolahan datanya dilakukan oleh tenaga fungsional litkayasa. Sementara kegiatan penyajian, analisis dan kesimpulan data dilaksanakan oleh tim tenaga fungsional peneliti. ]]>
<![CDATA[Agenda Media Maret 2014 ]]>
<![CDATA[Sunarwan, Bambang]]>
<![CDATA[ Agenda Media Suratkabar Ibukota No 3 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Agenda Media Suratkabar Ibukota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[1)     Topik isu paling menonjol dalam pengagendaan media suratkabar Ibukota Dalam Maret 2014 adalah menyangkut; Kampanye Pemilu 2014, Hilangnya Pesawat Boeing 777 MAS, dan Kasus Bank Century.2)     Bidang terbanyak dalam penggendakan suratkabar, yakni bidang Politik.3)     Narasumber paling banyak yang dimunculkan oleh suratkabar dalam pengagendaan media adalah narasumber yang berasal dari Pemerintah.4)     Sasaran komunikasi dari nara sumber dalam pengagendaan media itu, lebih banyak berasal dari pihak Pemerintah.5)     Judul-judul headline suratkabar itu cenderung beragam dan cenderung tidak ada yang sama.]]>
<![CDATA[Agenda Media Surat Kabar Ibukota April 2014 ]]>
<![CDATA[Kautsarina, Kautsarina]]>
<![CDATA[ Agenda Media Suratkabar Ibukota No 4 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Agenda Media Suratkabar Ibukota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Topik isu paling menonjol dalam pengagendaan media suratkabar Ibukota Dalam April 2014 adalah menyangkut Koalisi Partai Politik; Pemilu dan Nepotisme;Bidang terbanyak dalam pengagendaan suratkabar, yakni bidang Politik, Ekonomi dan Hukum;Narasumber paling banyak yang dimunculkan oleh suratkabar dalam pengagendaan media adalah narasumber yang berasal dari âPemerintah;Sasaran komunikasi dari nara sumber dalam pengagendaan media itu, lebih banyak diarahkan kepada pihak Pemerintah;Judul-judul headline suratkabar itu cenderung bervariasi dan cenderung berbeda pada masing-masing suratkabar.]]>
<![CDATA[Agenda Media Surat Kabar Ibukota Mei 2014 ]]>
<![CDATA[Mahmudah, Dede]]>
<![CDATA[ Agenda Media Suratkabar Ibukota No 5 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Agenda Media Suratkabar Ibukota ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[1) Topik isu paling menonjol dalam pengagendaan media suratkabar ibukota, yakni Kompas, Republika, Suara Merdeka, Tempo, dan Media Indonesia pada bulan Mei 2014 adalah menyangkut âRencana Pembentukan Poros Baruâ, topik ini dapat menonjol karena setelah usai Pemilu Legislatif 9 April 2014 partai politik mulai melakukan strategi untuk berkoalisi mengusung capres dan wapres dari koalisi mereka.2) Â Bidang terbanyak dalam pengagendaan suratkabar, adalah bidang Politik, tema yang sedang menghangat di bulan Mei 2014 setelah Pemilu Legislatif dan menjelang Pemilu Capres dan Wapres 9 Juli 2014.3)Â Â Dalam pengagendaan media, narasumber paling banyak yang dimunculkan oleh suratkabar adalah narasumber yang berasal dari âPemerintahâ. Hal ini memungkinkan karena bidang yang banyak muncul dalam pemberitaan adalah bidang politik yang sangat terkait dengan pemerintah dan instansi yang terkait.4) Narasumber pemberitaan yang didominasi oleh pihak pemerintah secara otomatis menjadikan sasaran komunikasi dari narasumber dalam pengagendaan media pada bulan Mei 2014 ini, lebih banyak diarahkan kepada pihak Pemerintah.5) Â Â Berbagai judul yang ditampilkan dalam headlines di masing-masing surat kabar tersebut tidak ada satu pun yang persis sama, meski membicarakan topik yang sama.]]>
<![CDATA[PERAN MEDIA PERS UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN NASIONALISME ]]>
<![CDATA[Waluyo, Djoko]]>
<![CDATA[ Majalah Komunikasi Massa Vol 14, No 2 (2018): Komunikasi Massa ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini meninjau peran media dalam pembentukan kesadaran nasionalisme bangsa untuk mengukuhkan nilai-nilai Negara Kesatuan RI (NKRI). Fungsi dan peran pers dapat dijalankan media dalam proses pembentukan nilai-nilai nasionalisme dan tantangannya dalam konteks kehidupan dan perkembangan sosial kemajuan dewasa ini. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan berdasarkan sumber-sumber literatur ilmu komunikasi dan ilmu politik. Tujuan artikel ini untuk memberikan pemahaman terhadap pentingnya peran media dalam kehidupan sosial untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara terus menerus kepada masyarakat. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat mengenai makna nasionalisme dewasa ini]]>
<![CDATA[PARTISIPASI PUBLIK: ISU AGAMA DAN POLITIK DALAM KONTEKS DEMOKRASI DI MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Bahruddin, Muh.]]>
<![CDATA[ Majalah Komunikasi Massa Vol 15, No 2 (2019): Komunikasi Massa ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang partisipasi publik dalam konteks demokrasi di media online, khususnya terkait isu agama dan politik. Partisipasi pengguna media online yang sangat masif tidak serta merta menghadirkan sebuah ruang publik yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, tanpa tekanan dari siapapun, bahkan dari mayoritas sekalipun. Sebaliknya, media online yang berkembang saat ini justru rentan konflik, ujaran kebencian, hujatan, berita palsu (hoax), dan sejenisnya. Inilah yang membuat sejumlah pakar pesimistis bahwa media online bisa dijadikan sebagai ruang demokrasi. Artikel ini mencoba menawarkan perpaduan antara teori public sphere dengan kehadiran negara sebagai fasilitator sehingga memungkinkan terciptanya demokrasi deliberatif di media online.]]>
<![CDATA[HOAKS TEBAR BENIH KONFLIK ANTARWARGA DALAM PILKADA 2018 ]]>
<![CDATA[Mudjiyanto, Bambang]]>
<![CDATA[ Majalah Komunikasi Massa Vol 15, No 1 (2019): Komunikasi Massa ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di era media sosial, rakyat butuh informasi terkait dengan para calon legislatif. Kampanye Pilkada bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan mediumnya. Apabila tujuannya mematangkan demokrasi, maka kampanye-kampanye politik dalam media sosial harus bijak, kontennya mendidik rakyat untuk berdemokrasi secara baik dan santun. Maraknya berita hoaks menjelang pelaksanaan serentak Pilkada 2018 di media sosial, hal ini dapat mencederai iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Tujuan dari observasi melalui media arus utama (surat kabar) ingin mengetahui mengenai pendapat tentang informasi hoaks yang ada di media sosial. Hoaks mengandung makna berita bohong dan tak memiliki landasan faktual. Oleh karena itu, informasi yang disajikan sengaja disesatkan, namun dikemas seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada 2018, dari 17 provinsi, ada 12 provinsi yang rawan tersebar informasi hoaks dan isu berkonten negatif. Berita hoaks yang beredar tidak hanya menyerang pasangan calon, melainkan juga tata cara atau teknis penyelenggaraan Pemilu. Untuk menangkal informasi hoaks penegakan hukum harus dilakukan secara serius di media sosial, pasangan calon peserta Pilkada harus mempunyai komitmen untuk memerangi informasi hoaks dan penyelenggara Pilkada sayogyanya mengikuti ritme penggunaan media sosial dalam Pilkada. ]]>
<![CDATA[PERAN HUMAS PEMERINTAH SEBAGAI HUMAS PENJUALAN DI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM; TINJAUAN UMUM ]]>
<![CDATA[Djumhana, Tjetje]]>
<![CDATA[ Majalah Komunikasi Massa Vol 14, No 2 (2018): Komunikasi Massa ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Instansi pemerintah umumnya tidak menjalankan fungsi penjualan, oleh karena itu istilah humas penjualan atau humas pemasaran (marketing PR) tidak populer di instansi pemerintah. Fungsi humas pemerintah lebih ditekankan pada penyampaian informasi program kerja unit instansinya dan penyebarluasan capaian pemerintah kepada masyarakat luas. Namun istilah humas penjualan/pemasaran (marketing PR) sudah ada sejak lama di instansi non pemerintah (perusahaan swasta) terutama perusahaan yang menjalankan bisnis penjualan. Istilah humas penjualan/pemasaran muncul sebagai akibat tumpang tindihnya tugas dan fungsi humas (public relation) dengan pemasaran (sales atau marketing). Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menambah jumlah instansi pemerintah dari yang semula unit pengelola APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi satuan kerja BLU (Badan Layanan Umum). Perubahan dari pengelola APBN menjadi satuan kerja (satker) BLU mengubah tugas dan fungsi instansi tersebut untuk lebih aktif mencari rupiah, untuk membiayai segala kebutuhan operasional kantornya. Hal ini berdampak terhadap pejabat fungsional di dalamnya, termasuk Pranata Humas. Pada satker BLU, seluruh karyawan didorong untuk melakukan promosi dan penjualan, tanpa kecuali baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional. Hal ini berarti seluruh karyawan secara tidak langsung dipaksa untuk melakukan fungsi penjualan/pemasaran, termasuk pejabat fungsional Pranata Humas. Tulisan ini menggunakan metodologi deskriptif. Informasi diperoleh berdasarkan studi literatur dari beberapa jurnal yang terkait dengan Badan Layanan Umum, serta ide dan pendapat penulis dalam mengamati peran dan fungsi pranata humas dikaitkan dengan perkembangan tren jumlah unit satker BLU yang semakin bertambah. Kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia secara umum di satker BLU perlu ditingkatkan, peran media sosial sebagai alat pemasaran dan penyebarluasan informasi yang ampuh dan gratis juga perlu dioptimalkan.]]>
<![CDATA[KAJIAN AGENDA MEDIA SURAT KABAR NASIONAL BULAN OKTOBER 2017 TENTANG KEMENONJOLAN ISU BERITA DALAM PEMBERITAAN HEADLINE ]]>
<![CDATA[Sunarwan, Bambang]]>
<![CDATA[ Majalah Komunikasi Massa Vol 14, No 1 (2018): Komunikasi Massa ]]>
Publisher : <![CDATA[BPSDMP Kominfo Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini menyoroti pada masalah yang dikaji diambil dari konten headline yang disajikan surat kabar yang dijadikan sampel, yakni: Surat kabar Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Rakyat Merdeka. Hasil kajian surat kabar pada bulan Oktober 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Dari Topik isu yang menonjol menyangkut Kendala dan Gangguan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 2) Dari bidang masalah yang paling menonjol menyangkut isu bidang politik dalam frekuensi penyajiannya menduduki peringkat pertama. 3) Dari asal sumber informasi yang paling dominan berasal dari kalangan pemerintah. 4) Dari sisi Cover Both Side kajian mengkaji 28 edisi, 21 diantaranya menerapkan kaidah Both Side. Kajian ini merekomendasikan seyogyanya surat kabar selalu mengedepankan prinsip dan etika jurnalitik salah satunya adalah cover both sides.]]>
