cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL ISTINBATH
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014" : 8 Documents clear
PROTEKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI INDONESIA Nurlaili, Elly
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia tipe negara dan sistem ekonomi yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) adalah negara kesejahteraan (walfare state) dengan sistem ekonomi campuran, sebagai  konsekuensi pilihaan ini empat fungsi negara seperti yang telak dikemukakan oleh Wolfgang Friedmann, yaitu negara sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (regulator), negara sebagai pengusaha (entrepreneur) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui badan usaha milik negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (state corporation), menjadi wajib untuk dilaksanakan. Campur tangan negara dalam hal fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat  terlihat dalam, pertama,  dasar konstitusional politik hukum di Indonesia ialah UUD NRI 1945 yang dalam pembukaannya menggambarkan tentang cita hukum bangsa Indonesia yang merupakan pilihan nilai dan tujuan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan empat konsepsinya, yaitu konsep negara persatuan, konsep negara berkeadilan sosial, konsep negara berkedaulatan rakyat (demokrasi), dan konsep moralitas dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan mendasarkan diri atas ketuhanan yang maha esa. Dalam kajian ini, penulis mengkaji aspek hukum dari sisi pencegahan pencemaran udara dengan menggunakan pendekatan Command and Control, Marked Based Solution. Berdasarkan elaborasi, maka dapat dipastikan bahwa pencemaran udara merupakan suatu keniscayaan yang peru ditegaskan dalam sebuah regulasi yang mengikat. Sehingga, proteksi hukum terhadap pencemaran udara dapat dipedomani secara maksimal. Kata kunci : Command and Control, Marked Based Solution , Pencemaran Udara
KONSEP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA Zulaikha, Siti
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berusaha  mencari titik temu tentang konsep keadilan dalam penegakan hukum pidana mati yang khusus ditujukan kepada tindak pidana narkoba. Bedasarkan analisis yang telah dilakukan, maka peraktik penegakkan hukum pelaku dan korban tindak pidana mati terhadap tindak pidana narkoba mempunyai pandangan bahwa penegakkan hukum belum mampu mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan. Mengenai kontruksi keadilan dalam pandangan pelaku maupun korban pada umumnya menginginkan proses penyelesaian yang lebih berorientasi pada keadilan yang sebenarnya dengan mengedepankan rekonsiliasi dengan pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun dan dari sumber manapun. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, dari mana keadilan itu didapatkan yang kemudian menjadi bias. Ketika keadilan didapatkan dari suatu institusi pengadilan, ternyata pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang berkutat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai trade mark-nya selama ini. Hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai house of justice harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undanagan dan prosedur. Tulisan ini menggunakan kerangka berpikir tentang  kebenaran dan keadilan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, dengan menggunakan teori sistem hukum dan hukum progresif. Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum akan dilakukan berdasarkan kerangka normative. Kata kunci : Keadilan, Penegakan hukum, Pidana mati, Ta’zir
MENELUSURI MAKNA FILOSOFIS PANCASILA DALAM HUKUM PERTANAHAN DI INDONESIA Perbawati, Candra
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep negara hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Ketiga unsur  tesebut merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional,  hukum nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Masalah yang akan dikaji adalah bagaimanakah reaktualisasi nilai-nilai pancasila dalam reformasi agraria di Indonesia. Pancasila sebagai sistem nilai telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tertanam dalam tradisi, sikap, perilaku, adat-isitiadat dan budaya bangsa. Pancasila tergolong nilai korohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik nilai materiil, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai aesthetis, nilai ethis/moral maupun nilai religius. Hal ini dapat terlihat pada susunan pancasila yang sistematis-hierarkis, yang di mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Secara teoritis, hukum pertanahan merupakan salah satu unsur penting dalam tata hukum Indonesia karena hukum pertanahan merupakan zaak atau thing yaitu benda atau sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang. Benda yang dapat dihaki oleh seseorang tidak terbatas pada benda atau barang dalam arti berwujud atau berjasad atau kasat mata yang dapat ditangkap panca indera, tetapi termasuk juga benda yang tidak kasat mata atau tidak terwujud dan tidak berumbuh. Oleh karena itu, dalam hukum perdata tanah termasuk dalam kategori barang atau benda yang berwujud yang dapat ditangkap panca indera yang harus dipelihara dari sisi regulasi yang tidak lepas dari makna filosofis pancasila.Kata kunci : Pancasila, Agraria, Negara hukum
POLITIK, HUKUM, DAN KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF KENEGARAAN ISLAM Hamdani, Agus
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik, hukum, dan kekuasaan merupakan hal yang memiliki relevansi yang kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh namun kekuasaan tanpa hukum merupakan kekuasaan belaka. Hukum dan kekuasaan sebagai dua sistem kemasyarakatan. Hukum dan kekuasaan sangat erat kaitannya, manakala ketika hukum tidak selalu dapat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenangg-wenangan, tidak mampu menegakan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang seharusnya diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan kenyataannya banyak produk hukum yang lebih didasarkan pada kepentingan penguasa yang memegang kekuasaan dominan. Point yang sangat diharapkan, dalam proses ini adalah keseimbangan bobot pada kedua belah pihak (ballanced). Untuk itu, hukum tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik dilakukan bagi masyarakatnya. Dengan demikian, kemudian muncul persoalan bagaimana membuat keputusan yang pada akhirnya dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Untuk menjawab persoalan itu, hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengulas secara eksploratif akan arti penting politik, hukum dan kekuasaan.Kata Kunci: Politik, Hukum, Kekuasaan, Kenegaraan Islam
BISNIS MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Iwannudin, Iwannudin
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan teknologi yang semakin canggih pada tiap-tiap bidang kehidupan manusia sekarang, segala usaha dan kegiatan manusia akan semakin terasa mudah, jika dibandingkan ketika teknologi yang digunakan hanya mengandalkan faktor keramahan alam. Melalui teknologi tersebut apa yang dulunya tidak mungkin, kini dapat terjadi dengan logis, seperti manusia sekarang dapat terbang, masuk ke dasar laut yang terdalam sekalipun, atau dapat menghancurkan suatu kota dengan hanya hitungan menit. Perkembangan teknologi elektronik yang berlangsung sangat pesat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, yang menurut Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga, telah ditandai dengan munculnya internet, yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet, human action (perilaku manusia), human interaction (interaksi antar manusia), human relation (hubungan kemanusiaan) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jaringan komunikasi global telah menciptakan tantangan-tantangan terhadap cara pengaturan transaksi-transaksi sosial dan ekonomi. Internet yang merupakan implementasi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik/electronic commerce (e-commerce) sebagai media transaksi, dan diperkirakan, lebih dari 95 persen dari seluruh kegiatan di internet merupakan kegiatan perdagangan. Berdasarkan fenomena tersebut diatas penulis mencoba membongkar identitas bisnis Maya dan setatus hukumnya dalam perspektif  Islam. Mengigat makna Maya itu sangat luas, untuk memperjelas pembahasan ini penulis akan menekankan pada salah satu bentuk atau contoh /kasus praktek bisnis  maya,  yaitu  E-commerce.Kata Kunci: Bisnis Maya, Hukum Islam, Bisnis Online
MASALAH HUKUM POLIGAMI DAN KEMUNGKINAN SOLUSINYA Siradjuddin, Azmi
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami merupakan isu penting dalam masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, tidak pernah tuntas untuk dikaji dari berbagai perspektif. Terlebih dari dimensi hukum dan solusinya. Masyarakat Indonesia hingga kini masih menuai pro dan kontra memahami masalah hukum poligami. Satu pihak, poligami diperbolehkan dengan beberapa syarat yang ketat. Pendapat lain yang mengharamkan poligami bahwa poligami membawa dampak serius. Dari segi istilah pemaknaan pun, apabila dicermati dengan telaah yang serius, penggunaan kata poligami sesungguhnya kuranglah tepat untuk sebutan bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang. Sebab, poligami dalam pengertiannya digunakan untuk setiap perkawinan yang lebih dari satu orang suami maupun istri. Sungguhpun demikian, dalam istilah teknis sehari-hari dalam masyarakat Indanesia, yang dimaksud dengan poligami adalah identik benar dengan poligini, tidak akan ada yang memaknainya dengan arti poliandri. Hal ini dapat dipahami dari penyamaan arti dan maksud kata poligami di satu pihak dengan kata-kata bersitri lebih dari seorang di pihak lain.Lepas dari itu, penggunaan kata poligini sesungguhnya akan lebih tepat untuk digunakan sebagai padanan dari kata-kata beristri lebih dari satu orang dalam terminologi Indanesia lainnya, di samping itu sesuai benar dengan istilah ta’addud zaujat dalam literatur fikih Islam (klasik maupun kontemporer), dan juga sepadan dengan literatur-literatur Inggris yang juga kerap mengistilahkan palygamy dengan “marrying more than one wife”. Substansi dari tulisan ini bahwa poligami merupakan suatu langkah prepentif untuk dilakukan, karena memiliki dampak keberlangsungan yang sangat serius. Kata Kunci: Poligami, Poligini, Poliandri
FIQH AL-AQALLIYYÂT: FRAMEWORK IJTIHAD HUKUM ISLAM UNTUK MUSLIM MINORITAS Tohari, Chamim
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan jawaban dari poin-poin rumusan yang menjadi lingkup kajian di antaranya tentang latar belakang munculnya fiqh al-aqalliyyâth,makna etimologis, berikut pendiri dan tokoh-tokohnya, framework ijtihadnya, serta pembuktian atas legalitas fatwa  fiqh al-aqalliyyâth. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau text studies (studi dokumen/teks) dengan pendekatan analisis metodologis, sosiologis, dan filosofis. Hasil penelitian ini adalah; (1) Fiqh al-aqalliyyâth diartikan sebagai pemahaman dan pengetahuan secara mendalam dan komprehensif terhadap hukum syarî’ah yang dikhususkan untuk umat Islam minoritas berdasarkan pertimbangan konteks sosial, zaman dan tempat. (2) metodologi ijtihad yang digunakan dalam fiqh al-aqalliyyâth adalah qiyâs (deduction), maslahah al-mursalah (public interest not based on text) dan‘urf (custom), sedangkan prinsip-prinsip ijtihad yang digunakan mencakup prinsip maslahah (public interest), dharûrah (necessity), dan taysîr (making fiqh easy). Selain itu, ada dua pola ijtihad yang dikembangkan dalam  fiqh al-aqalliyyâth, yaitu metode intiqâ’î, dan metode insyâ’î. (3) legalitas fiqh al-aqalliyyâth dapat dibuktikan setidaknya melalui sudut pandang metodologis, sosiologis, dan filosofis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah,  fiqh al-aqalliyyâth merupakan perwujudan dari hukum Islam dengan sifatnya yang elastis sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam konteks zaman, tempat, dan kondisinya. Keywords: Fiqh al-Aqalliyyât, Muslim Minoritas, Maqâshid al-Syarî’ah, Maslahah
IDEALITAS PEMBAGIAN HARTA DALAM HUKUM WARIS ISLAM (Polemik antara Bagian Laki-laki dan Perempuan) Muhtarom, Ali
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum warismerupakan salah satuketentuan hukumyang diatursecara rinci dalamAl-Qur’an, mulai dariahli warisatauashhabulfurudhhinggabagian mereka. Hukum seperti ituharus diikutidan rincisudah dipraktekkan, diberikan instruksiyang jelas danqath’idilalahyang ada diAl-Qur’ansudah dapatdipahami dengan jelas. Namun,kenyataan di lapanganberkata lain, sehinggakeberadaanhukum warisyang jelas danrinci dantidak bisa berjalandipraktekkandengan benar. Berangkat dari hal ini, maka perlu mengetahui kira-kira problem apa yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris sebagaimana dalam nash. Dari masalah di atas, Banyakpendapat danperbedaanyang menyertaipelaksanaannya, sehingga adabanyak ideuntuk pembaharuanhukum warisIslam. Dalam kajian ini menemukan beberapa hal pokok yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya hukum waris Islam, diantaranya adalah masih kentalnya masyarakat memegangi hukum waris adat, adanya anggapan bahwa sistem waris Islam tidak adil karena kurang berpihak pada perempuan dan yang terakhir adalah masih banyak yang menyepelekan urgensi hukum waris Islam. Keyword: Hukum waris, Idealitas, Pembaharuan Hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2015): Edisi November 2015 Vol 12, No 1 (2015): Edisi Mei 2015 Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014 Vol 11, No 1 (2014): Edisi Mei 2014 Vol 10, No 2 (2013): Edisi September 2013 Vol 10, No 1 (2013): Edisi Mei 2013 Vol 9, No 2 (2012): Vol. 9, Nomor 2, Edisi September 2012 Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012 Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011 Vol 7, No 1 (2010): Volume 7 Nomor 1 Mei 2010 Vol 1, No 2 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2004): ISTINBATH Jurnal Hukum More Issue