cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
aljamiah@uin-suka.ac.id
Phone
+62274-558186
Journal Mail Official
aljamiah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Gedung Wahab Hasbullah UIN Sunan Kalijaga Jln. Marsda Adisucipto No 1
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 0126012X     EISSN : 2338557X     DOI : 10.14421
Core Subject : Religion, Humanities,
Religion Humanities
Al-Jamiah invites scholars, researchers, and students to contribute the result of their studies and researches in the areas related to Islam, Muslim society, and other religions which covers textual and fieldwork investigation with various perspectives of law, philosophy, mysticism, history, art, theology, sociology, anthropology, political science and others.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 1,211 Documents
 113   114   115   116   117 
Reevaluating Approaches to Religious Moderation at the Grassroots Level: The Role of Muslim Youth in Advancing Interfaith Dialogue Jati, Wasisto; Syamsurijal, Syamsurijal; Halimatusa'diah, Halimatusa'diah; Aji, Gutomo; Yilmaz, Ihsan
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 1 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.621.185-213

Abstract

This paper examines the potential role of Muslim youth as alternative partners in fostering religious moderation at the grassroots level. It identifies two central issues in current religious moderation policies in Indonesia: (1) an overemphasis on programs aimed at security and deradicalization, which overshadow initiatives that encourage harmonious inter- and intra-religious relationships, and (2) a predominantly top-down approach that limits grassroots participation, particularly among young people. These challenges expose gaps in policy strategies and highlight unequal public engagement in religious moderation efforts led by the government. Addressing these concerns, the study proposes alternative policy strategies that actively involve Muslim youth, who bring their own understanding of religious moderation cultivated through participation in various Islamic organizations and youth forums. This study adopts a qualitative research methodology, incorporating data from in-depth interviews with students, academics, and activists; direct observations of interfaith dialogue groups and communities; and document analysis. Fieldwork was conducted in Semarang and Yogyakarta—cities renowned for their robust interfaith dialogue networks and advocacy in Indonesia. The paper ultimately argues that Muslim youth’s active involvement in interfaith dialogue is a viable strategy to expand engagement at the grassroots level, especially among marginalized communities or those disadvantaged by hierarchical religious moderation policies.[Tulisan ini mengkaji peran muda-mudi muslim sebagai mitra alternatif dalam implementasi moderasi beragama di tingkat akar rumput. Ada dua permasalahan yang perlu digarisbawahi terkait kebijakan moderasi beragama: 1) program yang berorientasi pada keamanan dan deradikalisasi lebih besar daripada upaya membangun keharmonisan hubungan antar/intra umat beragama dalam kebijakan moderasi beragama, 2) pendekatan top-down tidak mengakomodasi partisipasi dari bawah khususnya generasi muda. Kedua permasalahan ini menimbulkan kesenjangan antara strategi kebijakan dan respons masyarakat terhadap program moderasi beragama yang dilakukan pemerintah. Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini menawarkan alternatif strategi kebijakan yang melibatkan generasi muda, yang mempunyai definisi tersendiri mengenai moderasi beragama melalui keterlibatan mereka dalam beberapa organisasi Islam dan forum kepemudaan lainnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data berupa hasil wawancara mendalam dengan mahasiswa, akademisi, dan aktivis; observasi langsung pada kelompok/komunitas dialog antaragama; dan analisis dokumen. Penelitian lapangan dilakukan di Semarang dan Yogyakarta, dua kota di Indonesia yang memiliki jaringan dan advokasi dialog antaragama yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam dialog antaragama dapat menjadi strategi alternatif untuk menjangkau lebih banyak komunitas di tingkat akar rumput, terutama kelompok masyarakat yang menyandang status minoritas dan posisi yang tidak terfasilitasi akibat kebijakan moderasi beragama yang bersifat hierarkis.]
Factionalisation in the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera): Underlying Reasons for the Emergence of the New Direction of the Indonesia Movement (Garbi) Siregar, Sarah; Noor, Firman; Romli, Lili; Priohutomo, Hardianto
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 1 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.621.153-183

Abstract

This article examines the emergence of the New Direction of Indonesia Movement (Garbi) as a result of factionalisation within the Prosperous Justice Party (Partai Keadilan Sejahtera, PKS). This study argues that a number of interconnected factors contributed to the emergence of Garbi, implying that factionalisation in political parties requires multifactor analysis rather than a single factor. This study employs qualitative data gathered through in-depth interviews with central figures in PKS and Garbi. Secondary data is gathered by analysing and reviewing scholarly sources. The study finds two factors for the emergence of Garbi: disagreements over ideological interpretation and uncompromising leadership practices. However, the findings of this study contradict a third factor, which is the absence of an effective conflict resolution process. PKS, as a cadre party, has a regeneration mechanism for dispute resolution, yet it serves as a conduit for the spread of factionalisation until the emergence of Garbi. [Artikel ini mengkaji kemunculan kelompok Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) sebagai akibat dari faksionalisasi di dalam Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Penelitian ini berargumen bahwa sejumlah faktor yang saling berhubungan berkontribusi pada kemunculan Garbi, menyiratkan bahwa faksionalisasi dalam partai politik membutuhkan analisis multifaktor daripada faktor tunggal. Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh sentral di PKS dan Garbi. Data sekunder dikumpulkan dengan menganalisis dan mengkaji sumber-sumber ilmiah. Studi ini menemukan dua faktor kemunculan Garbi: ketidaksepakatan atas interpretasi ideologis dan praktik kepemimpinan yang tidak kenal kompromi. Namun, temuan penelitian ini bertentangan dengan faktor ketiga, yaitu tidak adanya proses resolusi konflik yang efektif. PKS, sebagai partai kader, memiliki mekanisme kaderisasi untuk penyelesaian konflik, namun mekanisme ini justru menjadi saluran penyebaran faksionalisasi hingga kemunculan Garbi.]
Expanding Religious Freedom Through Organizational Forms: Kebatinan, Sufism and The Global Growth Movement in Indonesia’s Spiritual Training Industry Muttaqin, Ahmad; Sulistiyanto, Priyambudi
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.363-385

Abstract

In Indonesia, the practice of religious freedom remains deeply contested, with marginal spiritual movements often subject to stricter limitations than their officially recognized counterparts. This paper investigates two hybrid spiritual groups in contemporary Indonesia, Bhakti Nusantara and Bionergi, based in Yogyakarta, which integrate elements of Javanese spiritual traditions (Kebatinan), Sufism, and facets of the Global Growth Movement. Despite their syncretic practices, these organizations occupy a distinctive social position that grants them greater latitude in religious and spiritual expression. By comparing them with other fringe spiritual movements that have faced criticism and blasphemy charges, this paper argues that their status as spiritual or religious corporations enables them to enjoy broader freedoms. This distinction highlights the complexities of religious freedom and its dynamic governance in Indonesia, where the legal and social treatment of spiritual groups can vary significantly depending on their organizational shape and social location.[Di Indonesia, praktik kebebasan beragama tetap menjadi isu yang masih sering diperdebatkan dan gerakan spiritual marginal sering kali mendapat tantangan yang lebih berat dibandingkan kelompok keagamaan resmi. Makalah ini mengkaji dua kelompok spiritual hibrida di Indonesia kontemporer, Bhakti Nusantara dan Bionergi, yang berbasis di Yogyakarta, yang mengintegrasikan elemen tradisi spiritual Jawa (Kebatinan), Tasawuf, dan elemen-elemen dari Global Growth Movement. Meskipun bersifat sinkretik, dua kelompok ini mempunyai posisi sosial unik. Konfigurasi organisasi yang unik memberi mereka kebebasan yang lebih luas dalam mengekspresikan praktik keagamaan dan spiritual. Dibandingkan dengan gerakan-gerakan spiritual pinggiran lain yang sering mendapat kritik dan tuduhan penodaan agama, dua kelompok ini dengan status sebagai korporasi spiritual mendapat kebebasan yang lebih luas. Temuan ini menandakan kompleksitas dan dinamika tata kelola kebebasan beragama di Indonesia, bahwa ragam perlakukan kebebasan yang didapat secara sosial dan legal suatu kelompok spiritual turut ditentukan oleh bentuk organisasi dan lokasi sosialnya.]
Western Qur’anic Studies in Indonesian Islamic Universities: Responses, Contestations, and Curriculum Politics Rahman, Yusuf; Nurtawab, Ervan
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.337-361

Abstract

This article examines how lecturers of Qur’anic Studies at five Indonesian Islamic universities engage with Western scholarship on the Qur’an. Drawing on fieldwork conducted at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Imam Bonjol Padang, and UIN Bukittinggi, the study investigates how faculty members negotiate the incorporation of Western approaches in their academic programs. The article also engages with recent academic literature to reinforce its contemporary relevance. Our findings suggest that although there is a general openness to Western methodologies, significant tensions persist, particularly regarding the design of curricula. Influential figures within these departments have shaped what they view as an appropriate orientation for students, revealing competing visions between two educational aims: (1) engaging with Western academic approaches to the Qur’an and tafsīr, and (2) mastering Qur’anic knowledge for Islamic missionary purposes.[Artikel ini mengkaji pandangan para dosen Ilmu al-Qur’an di Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dari lima Universitas Islam Negeri terhadap keilmuan Barat tentang al-Qur’an: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Imam Bonjol Padang, dan UIN Bukittinggi. Data yang dianalisis dalam studi ini diperoleh melalui kunjungan lapangan ke lima program studi tersebut. Selain itu, artikel ini juga berinteraksi secara kritis dengan literatur akademik mutakhir, sehingga memperkuat posisinya dalam wacana keilmuan kontemporer. Kami berargumen bahwa meskipun terdapat kecenderungan kuat di program studi tersebut untuk menerima keilmuan Barat untuk kajian al-Qur’an, muncul pula sejumlah keberatan yang turut memengaruhi arah dan pengembangan kurikulum program studi. Beberapa figur yang dominan dan berpengaruh di lingkungan program studi memainkan peran penting dalam merumuskan kurikulum yang mereka anggap paling sesuai bagi mahasiswa Ilmu al-Qur’an. Perdebatan muncul terkait pencapaian dua tujuan pembelajaran utama antara: (1) memahami dan menerima pendekatan keilmuan Barat dalam studi al-Qur’an dan tafsir; atau (2) menguasai pengetahuan keislaman yang mendalam mengenai al-Qur’an dan tafsir untuk kepentingan dakwah Islam.]
Fiqh-Based Social Transformation in Farmer Empowerment: A Participatory Action Research Approach Fanani, Muhyar; Pohl, Florian
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.305-335

Abstract

A key challenge in contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) is its practical application to socio-ecological issues, such as sustainable agriculture and poverty alleviation. While Mas’udi’s Fikih Transformatif (Transformative Fiqh) offers a critical-emancipatory framework, it remains understudied, with some scholars questioning its feasibility. This study bridges that gap by examining three key questions: (1) What theological principles underpin transformative fiqh? (2) How can it be operationalized to empower farmers? and (3) How does it inform eco-farming practices? Applying a law and society approach alongside a year-long Participatory Action Research (PAR) study, this research engaged Indonesian farmers in implementing transformative fiqh through three mechanisms: (1) Quranic and Sunnah-based agrarian ethics; (2) the operationalization of maṣlaḥah (public benefit) via a transition to sustainable agroecological methods; and (3) farmer-led action plans for equitable resource management. Findings suggest that transformative fiqh, deeply rooted in Islamic theology, can structurally empower farmers while fostering eco-farming. This study offers a practical model for integrating faith-based values into participatory development.[Tantangan utama dalam fikih kontemporer adalah bagaimana menerapkannya pada isu-isu sosial-ekologis, seperti pertanian berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Masdar F. Mas’udi menawarkan Fikih Transformatif dengan kerangka kerja emansipatoris-kritis, namun tawaran tersebut masih kurang diteliti, bahkan ada yang mempertanyakan kelayakannya. Tulisan ini mengisi kesenjangan tersebut dengan melihat tiga isu utama: (1) prinsip teologis yang mendasari fikih transformatif, (2) operasionalisasi fikih transformatif untuk pemberdayaan petani, dan (3) penerapan fikih transformatif pada pertanian ramah lingkungan. Dengan pendekatan hukum dan masyarakat dalam bentuk Penelitian Aksi Partisipatif (PAR) selama setahun, penelitian ini melibatkan petani dalam menerapkan fiqh transformatif melalui tiga Langkah pokok: (1) internalisasi etika agraria berbasis al-Qur’an dan Sunnah; (2) operasionalisasi maṣlaḥah berbasis maqasid al-syari‘ah melalui transisi ke metode agroekologi berkelanjutan; dan (3) rencana aksi mandiri untuk pengelolaan sumber daya yang adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqih transformatif, yang berakar kuat dalam teologi Islam, dapat memberdayakan petani secara struktural sekaligus mendorong pertanian ramah lingkungan. Penelitian ini menawarkan model praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai berbasis agama ke dalam pembangunan partisipatif.]
Negotiation Identity and Religious Expression in Early Childhood: A Case Study of SDITs in Lombok, Indonesia Witriani, Witriani; Triantini, Zusiana; Muhrisun, Muhrisun; Emawati, Emawati
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.277-303

Abstract

In recent years, Integrated Islamic Elementary Schools (Sekolah Dasar Islam Terpadu, SDIT) have witnessed significant expansion, particularly in Indonesia’s urban areas. Targeting urban professionals and the upper-middle class, these institutions present a novel educational model that integrates secular and religious instruction. This movement actively disseminates broader Islamic symbols to the public while conducting specific experiments, such as the Islamization of formal education. Notably, several SDITs, classified as elite elementary schools in Lombok, West Nusa Tenggara, exhibit distinct teaching methodologies and incorporate ideological elements that diverge from those commonly found in public elementary schools, which are often perceived as more inclusive. Employing Michel Foucault’s concept of narrative and his framework of power-knowledge as an analytical lens, this study identifies the integration of these schools’ curricula as a significant marker of the emergence of a “new style of Islam” within Indonesia’s educational landscape. This evolving religious paradigm is characterized by an accelerated incorporation of Islamic symbols and the narratives of Post-Reform Islam, including pedagogical approaches that emphasize the teaching of “kaffah” Islam and the cultivation of religious identity from an early age. Educational institutions interpret this transformation favorably, viewing it as an intersection of economic, ideological, and religious opportunities.[Dalam beberapa dekade terakhir, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) telah mengalami perkembangan signifikan, khususnya di kawasan perkotaan Indonesia. Lembaga pendidikan ini menyasar kalangan pekerja urban dan kelas menengah atas dengan menawarkan pendidikan model baru yang mengintegrasikan pendidikan umum dan agama. Gerakan ini secara aktif memperkenalkan simbol-simbol Islam yang lebih luas kepada masyarakat, sekaligus menawarkan pengalaman khas, seperti islamisasi pendidikan formal. Secara khusus, beberapa SDIT yang dikategorikan sebagai sekolah dasar elit di Lombok, Nusa Tenggara Barat, menerapkan metode pengajaran yang unik dengan memasukkan unsur ideologi yang berbeda dibandingkan dengan sekolah dasar negeri, yang sering dianggap lebih inklusif. Dengan menggunakan konsep narasi Michel Foucault serta kerangka kerja power- knowledge sebagai alat analisis, penelitian ini menemukan bahwa integrasi kurikulum di SDIT merupakan salah satu indikator penting dari munculnya “Islam model baru” dalam lanskap pendidikan di Indonesia. Paradigma keagamaan yang berkembang ini ditandai oleh akselerasi penggunaan simbol- simbol Islam serta narasi Islam Pasca-Reformasi, termasuk pendekatan pedagogis yang menekankan pengajaran Islam “kaffah” serta pembentukan identitas keagamaan sejak usia dini. Institusi pendidikan membaca perubahan ini secara positif, melihatnya sebagai peluang ekonomi, ideologi, dan keagamaan yang menguntungkan.]
Purifying the Faith, Acting for Progress: Reinterpreting Muhammadiyah Kim, Hyung-Jun
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 62, No 2 (2024)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2024.622.241-276

Abstract

This paper investigates Muhammadiyah, specifically exploring the intricate relationship between purification and social activism and addressing the interpretive challenges inherent in their connection. It posits that ijtihad and progress, fundamental to Muhammadiyah’s theological underpinnings, broaden the understanding of purification beyond mere adherence to the Scriptures, aligning purification with the necessity of adapting to contemporary developments. The initial sections of the paper analyze Suara Muhammadiyah to shed light on the organization’s early theological framework that seamlessly integrates purification, social activism, ijtihad, and progress. Subsequent sections, drawing on diverse research findings, explore the evolution of these concepts and their implementations throughout Muhammadiyah’s history. The paper concludes that the fusion of ijtihad and progress has fostered diverse approaches to purification, reflecting various cultural and social contexts. This synthesis has prevented stagnation in the realm of social activism and infused it with vitality and dynamism.[Tulisan ini mengkaji ormas Muhammadiyah, khususnya tentang hubungan rumit antara pemurnian dan aktivisme sosial serta penafsiran-penafsiran dalam hubungan keduanya. Studi ini mengemukakan bahwa ijtihad dan kemajuan, yang merupakan landasan teologis Muhammadiyah, memperluas pemahaman tentang pemurnian lebih dari sekedar ketaatan pada kitab suci, tetapi menyelaraskan pemurnian dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan kontemporer. Bagian awal makalah ini menganalisis Suara Muhammadiyah, menyoroti kerangka teologis awal organisasi yang mengintegrasikan pemurnian, aktivisme sosial, ijtihad, dan kemajuan. Bagian selanjutnya mengeksplorasi evolusi konsep-konsep tersebut dan implementasinya sepanjang sejarah Muhammadiyah, dengan memanfaatkan beragam temuan penelitian. Makalah ini menyimpulkan bahwa perpaduan ijtihad dan kemajuan telah mendorong beragam pendekatan terhadap pemurnian, yang mencerminkan berbagai konteks budaya dan sosial. Sintesis ini telah mencegah stagnasi di bidang aktivisme sosial serta menanamkan vitalitas dan dinamisme di dalamnya.]
Max Weber Hidupnya, Karya-Karyanya dan Sumbangannya Abdullah, Syamsuddin
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 21 (1979)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam usaha untuk memahami bentuk-bentuk tertentu dari pengertiaan tawakkal dalam berbagai golongan agama dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi, barangkali saja fikiran-fikiran kemasyarakatan dari Max Weber (1864-1920) merupakan jalan pintas untuk itu. Karena jasanya dalam bidang ini, maka Namanya mendadak sontak mendapat reputasi internasional 1 dan secara keseluruhan jasa-jasanya dianggap tidak dapat dinilai.  Tujuan tulisan ini ialah untuk mengenalkan -meskipun sangat sedikit- siapa Max Weber ini dan bagi pembaca yang arif sudah tentu akan sangat beruntung jika dia dapat mengikuti fikiran-fikiran Weber dalam Bahasa aslinya, Bahasa Jerman. Banyak sarjana-sarjana ternama bertekun menterjemahkan karya-karya Weber, tetapi belum berhasil secara keseluruhan, yang antara lain disebabkan oleh karena karya-karyanya memang sangat banyak dan juga sebagaimana dikatakan oleh Talcott Parsons; ,,In the more than forty years since Max Weber’s untimely death, recognition of his stature as one of the principal founders of modern social science, in particular modern sociology, has slowly been growing. But the magnitude of his contribution has not yet been fully appreciated; barriers to the understanding of Weber’s thought are still presented by technical difficulties and by  cultural resistance.
Masuknya Kisah-Kisah Israiliyyat Dalam Penaf-Siran Al-Qur'an dan Langkah-Langkah Pengamannya Madaniy, A.
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 21 (1979)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1979.021.1-23

Abstract

Masuknya kisah-kisah Israiliyyat dalam penafsiran Al-Qur’an dengan berbagai bentuk dan manifestasinya, sebenarnya sudah sejak abad-abad pertama Islam, menjadi salah satu bahan pembicaraan dan pemikiran para cendikiawan Islam, dimana banyak diantara mereka yang mensinyalir bahwa kisah-kisah itu banyak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan mengancam citra kemurniaan ajaran Islam. Apabila dikalangan kaum muslimin yang hidup dimasa kita sekarang ini masih banyak bermunculan kritik-kritik dan penolakan-penolakan, seperti dinyatakan oleh J.J.G. Jansen dalam bukunya ,,The interpretation of the Koran in Modern Egypt” bahwa: ,,Modernist Moeslems often reject the Israiliyyat traditions because of the irrational, miraculous and fantastical character” maka sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan hanyalah sebagai kelanjutan belaka dari apa  yang telah dirintis oleh Ulama-Ulama kita terdahulu.
Beberapa Usaha Menuju Kesifat Nasional dan Univikasi dalam Bidang Hukum Perdata Hisyam, Djazari
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies No 21 (1979)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.1979.021.24-30

Abstract

Masalah berlaku dan beraneka ragam hukum perdata di negara kita Republik Indonesia dari zaman Penjajahan Belanda, Inggris (Zaman Raffles) dan zaman Hindia Belanda dan Penjajahan Jepang, hukum perdata belum ada pembukuaan (Kodivikasi) yang berlaku untuk seluruh penduduk dan warga Negara di Indonesia. Lebih tegas dan jelasnya, kita akan meninjau sejarah perkembangan  hukum di negara kita, berdasarkan pasal-pasal seperti pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar tahun 1945 uang menyatakan: ,,Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini’’. Juga dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang menyatakan: “Hukum Perdata  dan Hukum Dagang, Hukum Pidan Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Pidana, dan susunan  dan kekuasaan Pengadilan diataur dengan Undang-Undang dalam kitab-kitab Hukum, kecuali jika pengundang Undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam Undang-Undang tersendiri”.

Page 115 of 122 | Total Record : 1211

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

1975 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 63, No 1 (2025) Vol 62, No 2 (2024) Vol 62, No 1 (2024) Vol 61, No 2 (2023) Vol 61, No 1 (2023) Vol 60, No 2 (2022) Vol 60, No 1 (2022) Vol 59, No 2 (2021) Vol 59, No 1 (2021) Vol 58, No 2 (2020) Vol 58, No 1 (2020) Vol 57, No 2 (2019) Vol 57, No 1 (2019) Vol 56, No 2 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 56, No 1 (2018) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 2 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 55, No 1 (2017) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 2 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 54, No 1 (2016) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 2 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 53, No 1 (2015) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 2 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 52, No 1 (2014) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 2 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 51, No 1 (2013) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 2 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 50, No 1 (2012) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 2 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 49, No 1 (2011) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 2 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 48, No 1 (2010) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 2 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 47, No 1 (2009) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 2 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 46, No 1 (2008) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 2 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 45, No 1 (2007) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 2 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 44, No 1 (2006) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 2 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 43, No 1 (2005) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 2 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 42, No 1 (2004) Vol 41, No 2 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 41, No 1 (2003) Vol 40, No 2 (2002) Vol 40, No 1 (2002) Vol 39, No 2 (2001) Vol 39, No 1 (2001) Vol 38, No 2 (2000) Vol 38, No 1 (2000) No 64 (1999) No 63 (1999) No 62 (1998) No 61 (1998) No 60 (1997) No 59 (1996) No 58 (1995) No 57 (1994) No 56 (1994) No 55 (1994) No 54 (1994) No 53 (1993) No 52 (1993) No 51 (1993) No 50 (1992) No 49 (1992) No 48 (1992) No 47 (1991) No 46 (1991) No 45 (1991) No 44 (1991) No 43 (1990) No 42 (1990) No 41 (1990) No 40 (1990) No 39 (1989) No 38 (1989) No 37 (1989) No 36 (1988) No 35 (1987) No 34 (1986) No 33 (1985) No 32 (1984) No 31 (1984) No 30 (1983) No 29 (1983) No 28 (1982) No 27 (1982) No 26 (1981) No 25 (1981) No 24 (1980) No 23 (1980) No 22 (1980) No 21 (1979) No 20 (1978) No 19 (1978) No 18 (1978) No 17 (1977) No 16 (1977) No 14 (1976) No 12 (1976) No 11 (1975) No 10 (1975) No 9 (1975) More Issue