Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Arena Hukum

ARENA
Website

Published by Universitas Brawijaya

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol. 11 No. 1 (2018)" : 10 Documents clear

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA Gwendolyn Ingrid Utama; Vienna Melinda
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Abstract______________________________________________________________One of the informal sector that absorbs many workers is the domestic worker sector. Indonesia has come up with merely 1 (one) regulation on domestic employment relationship, namely Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 2 of 2015 on the Protection of Domestic Worker. This is a normative research.. This research has found that regulation of domestic work sector has been regulated on ILO Convention No. 189 Year 2011, which is not ratified by Indonesia. If the convention can be implemented in accordance with the conditions and situations of the people in Indonesian, then the arrangement will be better. Regulation of Minister of Manpower and Transmigration No. 2 Year 2015 has not been effective because the regulation is not accompanied by the force of sanctions against workers and employers, but only given to domestic worker suppliers. Â Abstrak______________________________________________________________Salah satu sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja adalah bidang pekerjaan rumah tangga. Indonesia baru memiliki 1 (satu) pengaturan mengenai hubungan kerja rumah tangga, yaitu Peraturan Menakertrans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan proses pengolahan data sekunder melalui studi kepustakaan serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian Â menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan kerja dalam rumah tangga sebenarnya telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang mana belum diratifikasi oleh Indonesia. Jika konvensi tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan situasi dari masyarakat di Indonesia, maka pengaturan di Indonesia akan lebih baik. Permenaker PRT belum dapat dikatakan efektif karena pengaturannya tidak disertai daya paksa berupa sanksi terhadap pekerja dan pemberi kerja, namun hanya diberikan kepada lembaga penyalur pekerja rumah tangga.

PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN PADA MASYARAKAT MADURA Uswatun Hasanah; Mohammad Amir Hamzah; Muffarijul Ikhwan
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article aims to examine (a) the settlement of Madurese community heritage dispute among legal pluralism; (b) the Madurese consideration which tends to apply adat law based on the consensus principle of inheritance disputes. The enactment of Indonesian Law Number 3 year 2006, which provides absolute competence to the Shariâ€™ah Courts in resolving first level cases among Moslems in the field of inheritance was not followed by the increase interest of Madurese to settle inheritance dispute in the Shariâ€™ah Court. They prefer settling such disputes outside the court. This is a socio-legal research. The results shows that Madurese prefer adat law as the basis of inheritance dispute resolution rather than the state law. The consideration of Madurese to is to maintain harmony and to bind kinship relations between parties. On the other hand, they lack of understanding on civil or shariâ€™ah court procedural law as well as the high expense if choosing a dispute resolution through court.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji (a) penyelesaian sengketa warisan masyarakat Madura di tengah pluralisme hukum; dan (b) pertimbangan masyarakat Madura lebih memilih hukum adat yang menggunakan prinsip musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris ternyata tidak diikuti dengan peningkatan minat masyarakat Madura untuk menyelesaikan sengketa harta warisannya ke Pengadilan Agama. Masyarakat Madura lebih memilih penyelesaian sengketa harta warisannya secara non-litigasi. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode sosio-legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa warisan di tengah pluralisme hukum, masyarakat Madura lebih memilih hukum adat sebagai dasar penyelesaian sengketa daripada hukum Negara. Yang menjadi pertimbangan adalah untuk menjaga kerukunan, menjaga hubungan kekerabatan dan silaturahim diantara para pihak. Di samping itu, kurang pahamnya mereka tentang prosedur beracara dalam hukum formal dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkanÂ jika harus memilih penyelesaian sengketa perdata secara litigasi.

UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA Hari Sugiharto; Bagus Oktafian Abrianto
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court. Enacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Legal issues in this article research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. In accordance with the legal issues above, this article research is normative research to seek solutions to legal issues which are emerged. The results which have to be achieved are to provide the prescription of essential truth. There are several problems approach used in this study, such as statute approach and conceptual approach. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.Â In Addition, this research trying to analize of legal protection principle over government action on public law and law enforcement of legal public act by government that could be pursued if there is any detrimental to society.Â Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Isu hukum dalam penelitian artikel ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan isu hukum di atas, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi tentang kebenaran yang hakiki. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang hakikat dariÂ perbuatan hukum publik oleh pemerintah dan penegakan hukum terhadap perbuatan pemerintah dalam hukum publik yang merugikan masyarakat.

THE SIGNIFICACE OF BALANCING PRINCIPLE WITHIN THE CONTRACT OF MUDHARABAH WA MURABAHA: A CASE IN INDONESIA Siti Hamidah
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Abstrak Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian sering diabaikan karena lebih mengutamakan asas utama perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensual dan asas pacta sunt servanda. Tulisan ini membahas pentingnya asas keseimbangan dalam perjanjian mudharabahwalmurabahah pada program linkage. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini adalah Pendekatan filsafati, peraturan perundang-undangan, perbandingan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan dimaknai sebagai kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan berlandaskan nilai keadilan yang berkepastian hukum. Perwujudan asas keseimbangan dalam perjanjian mudharabahwalmurabahah adalah berbentuk manfaat yang diterima oleh seluruh pihak yang langsung berkaitan dengan perjanjian, dalam hal ini adalah antara BUS dan LKM, maupun UKM. Karenanya prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman dalam dunia perbankan tetap harus diabaikan, namun tetap memperhatikan UKM sebagai prioritas utama program linkage melalui pemberdayaan dengan kemitraan. Abstract The principle of balance tends to be neglected for the contracts prefers the main principle, such as freedom of contact, consensual principle, and pacta sunt servanda. This article discusses the importance of the principle of balance in mudharabahwalmurabahah contract on linkage program. This research is categorized as legal research using philosophical, legislation, comparison and analytical approach. The results show that the reflection of the principal of balance in mudharabahwalmurabahah contract is interpreted as usefulness ann benefit for all parties concerned based on the value of legal justice equity. It can be seen through the benefits gained by all parties involved directly with the contract, in this case between Islamic Bank and the MFI, as well as SME. Hence, the prudential principal that serves as the guidance in the banking world must be kept ignored, yet still pay attention to SME as the main priority of the linkage program through the empowerment with the partnership.

KEWAJIBAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Benny Krestian Heriawanto
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis article is designed to investigate and analyze the legal consequence of non-performance obligation to keep the Notary protocol by a Notary. Performing the position, a notary is required to behave in a certain way, some of the behaviors are recognized as ethical behavior which is stipulated in the ethic code and as obligation that is established by Notary Profession Act. One of the behaviors demand is the obligation to keep the Notary protocol and cause legal consequence for the non-fulfillment obligation.. This article is analyzed with Normative Legal Research Method with statute and conceptual approach. Based on the study and analysis can be concluded that the violation of the obligation, Notary who is proven intentionally or negligently perform the obligation of Notary to save Notary protocol, there are responsibility and/or accountability that cause legal consequence, in the form of sanctions both administrative, civil and even criminal. AbstrakArtikel ini disusun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban menyimpan Protokol Notaris oleh seorang Notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatan, Notaris dituntut untuk berperilaku dengan cara tertentu, sebagian perilaku tersebut diakui sebagai perilaku etis yang diatur dalam kode etik dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang undang tentang Jabatan Notaris. Salah satu tuntutan perilaku tersebut adalah kewajiban menyimpan protokol Notaris dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum. Artikel ini disusun dengan normatif legal research metode dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan bahwa dengan dilanggarnya kewajiban tersebut, Â Notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai melaksanakan kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris terdapat tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang melahirkan akibat hukum berupa sanksi baik administratif, perdata dan bahkan pidana.

MENGURAI KONSEP PEMISAHAN HARTA SETELAH PERKAWINAN : PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Dyah Octorina Susanti
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study aims to find, analyze and provide an evaluation of the concept of separation of property in marriage based on Maslahah Mursalah perspective. Couples often make prenuptial agreements that contain separation of property before the marriage ceremony. In fact, there are husband and wife who separates his property after the marriage took place. This is a normative research using legal and conceptual approach. The result shows that the concept of separation of property in marriage has been in accordance with masalahah mursalah, where the concept of separation of property is a form of protection of the soul and property of married couples.Â AbstrakÂ Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisa serta memberikan evaluasi mengenai konsep pemisahan harta dalam perkawinan berdasar perspektif Maslahah Mursalah. Pasangan suami istri kerap membuat perjanjian kawin yang berisi pemisahan harta sebelum dilakukan akad nikah, pada kenyataannya terdapat suami istri yang memisahkan hartanya setelah perkawinan berlangsung. Menjadi tema sentral dalam penelitian ini adalah konsep pemisahan harta dalam perkawinan pada perspektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini memberikan penjelasan bahwa konsep pemisahan harta dalam perkawinan telah sesuai dengan maslahah mursalah, dimana pada konsep pemisahan harta merupakan bentuk perlindungan terhadap jiwa dan harta pasangan suami istri.

MENGKAJI KONSTRUKSI POLITIK HUKUM PENGATURAN OTONOMI DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA M. Yasin Al Arif
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis study aims to determine the policy of regulation of village autonomy post reform. This study discussed the political law of village autonomy since post-reform and its relevance to the administration of village government. This is a normative research that uses statute approach. The result indicates that the politics of law in the fluctuation of the policy regulated in some legislation concerning the existence of village administration which is now covered by Act no. 6 year 2014 on village has provided a stronger legal basis, but the village that is not mentioned in the constitution still raises concerns, for it could possibly be changed again. The regulation thourgh the act is very dependent on the political configuration.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan otonomi desa pasca reformasi. Penelitian ini mengkaji politik hukum otonomi desa pasca reformasi dan relevansinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum dalam fluktuasi kebijakan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undanganmengenai eksistensi otonomi desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengalami kondisi yang tidak stabil. Kendatipun pada saat ini pemerintahan desa sudah dinaungi dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sudah memberikan payung hukum yang lebih kuat, akan tetapi desa yang tidak disebutkan dalam konstitusi masih menimbulkan kekhawatiran, karena akan sangat dimungkinkan dapat diubah lagi, pengaturan melalui undang-undang sangat bergantung dengan konfigurasi politik.

ANALISIS EX-ANTE OLEH EKSEKUTIF TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG: MENUJU LEGISLASI BERKUALITAS MELALUI PENDEKATAN TEKNOKRASI Victor Imanuel W. Nalle; Retno Dewi Pulun Sari; Martika Dini Syaputri
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractIndonesia has the Constitutional Court to maintain the constitutionality of the law. However judicial review in Indonesian Constitutional Court does not always able to prevent potential or actual violation of constitutional rights. In addition, ex-post facto review in Indonesian Constitutional Court is not to examine the harmonization between the law and the synchronization of legal concepts used by the law. Therefore, the practice of ex-post facto review can open up opportunities for poor legislation and affect parties directly over long periods of time. The complementary of ex-post facto review is ex-ante review which is addressed to test the drafted law (bill). Ex-ante review in Indonesia can be found in the synchronization of academic paper and the harmonization of Bill by the Ministry of Justice and Human Rights. This research aims to analyze the weaknesses of ex-ante review mechanism in Indonesia. This is a socio-legal research conducted through an analysis of legislation, policy documents, and interviews with relevant informants. Based on the analysis of legislation, policy documents and primary data collection, it was found that ex-ante review mechanisms by executives had weaknesses in terms of the associated institutional role, the methods used, and the procedures.AbstrakIndonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun uji materiil di MK tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang mungkin timbul, khususnya kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Selain itu uji materiil ex-post facto di MK bukan untuk menguji harmonisasi antar undang-undang maupun sinkronisasi ketepatan konsep-konsep hukum yang digunakan oleh undang-undang. Oleh karena itu mekanisme uji materiil ex-post facto yang dipraktikkan selama ini membuka peluang bagi berlakunya legislasi dengan kualitas yang buruk dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dalam rentang waktu yang lama. Mekanisme yang dapat melengkapi ex-post facto review adalah ex-ante review, yaitu pengujian yang ditujukan pada rancangan undang-undang. Mekanisme ex-ante review di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan-kelemahan pada mekanisme ex-ante review. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan yang relevan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan serta pengumpulan data primer ditemukan bahwa mekanisme ex-ante review oleh eksekutif memiliki kelemahan dari aspek peran kelembagaan terkait, metode yang digunakan, serta prosedur yang perlu ditempuh.

KONSEPTUALISASI PENGAMPUNAN PAJAK DALAM KONTEKS REFORMASI HUKUM PAJAK DI INDONESIA Shinta Hadiyantina
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractThis research article discusses about the Tax Amnesty in the Context of Tax Law Reform in Indonesia. The problems discussed was associated with remission of taxes in the tax law in Indonesia. The purpose are to analyze the tax amnesty in the context of the reform of tax law in Indonesia. The author uses the normative legal method. The result show that the treatment received by the receiving facility from tax amnesty is reporting assets that have not been reported and do a random payment in accordance with applicable regulations.Sunset Policy is a program provided by the government to remover sanctions taxation in accordance with Law Number 28 in 2007 on General Provisions and Tax Procedures policy. Â AbstrakTulisan ini membahas mengenai konseptualisasi pemberlakuan Tax Amnesty dalam Konteks Reformasi Hukum Pajak di Indonesia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemberlakuan pengampunan pajak dalam hukum pajak di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pengampunan pajak dalam konteks reformasi hukum pajak di Indonesia. Penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan tax amnesty yang diterima oleh penerima fasilitas pengampunan pajak adalah pelaporan aset yang belum dilaporkan dan melakukan pembayaran uang tebusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sunset Policy merupakan program yang diberikan oleh pemerintah untuk menghapus sanksi dibidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

RETIRE IN PARADISE: URGENSI PENGATURAN PARIWISATA PENSIUNAN (RETIREMENT TOURISM) DI INDONESIA I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; I Made Budi Arsika; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati; Putu Tuny Cakabawa Landra
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

AbstractConsidering to a series of problems, particularly related to the environment of conventional tourism development patterns, Indonesia should start developing retirement tourism. Compare to conventional tourism, retirement tourism has more significant benefits, both seen from the financial ability of tourists, job opportunities, tourist attractions, and its proximity with the vision of sustainable tourism. From international, national, and local regulations, the Indonesian government has a legal basis to create and develop retirmenet tourism. In relation to the construction of regulatory model of retirmenet tourism in Indonesia, there would be three model to be considered, namely (1) the regulatory model that considers the special nature and needs of retirement tourist; (2) the regulatory model that supports the concept of sustainable tourism; and (3) the regulatory model that collaborates with other tourism-related institutions. In addition, as a comparative form of study, this model should consider the law and practice of retirement tourism in other ASEAN countries, especially if they have a more organised system in handling retirement tourism.Abstrak Dengan memperhatikan sederet permasalahan, khususnya terkait lingkungan hidup dari pola pengembangan pariwisata konvensional, Indonesia sudah selayaknya mulai mengembangkan pariwisata pensiunan. Pariwisata pensiunan memiliki sejumlah keuntungan, baik dilihat dari kemampuan finansial wisatawannya, peluang kerja, atraksi wisata, dan kedekatan visi pengembangannya dengan visi pariwisata berkelanjuta. Dengan melihat pengaturan internasional, nasional, dan lokal, pemerintah Indonesia memiliki dasar yuridis untuk mengembangkan pariwisata pensiunan secara integral dan komprehensif. Terkait dengan konstruksi model pengaturan pariwisata pensiunan, terdapat tiga model pengaturan yang dapat dikembangkan meliputi: (1) model pengaturan yang memperhatikan sifat dan kebutuhan khusus wisatawan pensiunan; (2) model pengaturan yang mendukung konsep pariwisata berkelanjutan; dan (3) model pengaturan yang bersinergi dengan instansi lain yang terkait. Disamping itu, sebagai bentuk komparatif studi, model pengaturan pariwisata pensiunan selayaknya mempertimbangkan model pengaturan pariwisata pensiunan di Negara ASEAN lainnya terutama di negara yang lebih dulu dan lebih terorganisir dalam mengelola pariwisata pensiunan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol 12, No 3 (2019) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol 11, No 3 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol 9, No 3 (2016) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA