cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global Strategis
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 19079729     EISSN : 24429600     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences Other
Jurnal Global & Strategis is a scientific journal published twice a year, every June and December. JGS invite discussions, reviews, and analysis of contemporary against four main themes: international peace and security; international political economy; international businesses and organization; as well as globalization and strategy. JGS published by Cakra Studi Global Strategis (CSGS), center of studies that examine the issues of international relations and this center of studies was under control by Airlangga University International Relations Department.
Arjuna Subject : -
Articles 210 Documents
 15   16   17   18   19 
Hacker, Fear, and Harm: Data Breaches and National Security Sukmawan, Denny Indra; Setyawan, David Putra
Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.1.2023.153-182

Abstract

  This research explains data breaches as national security threat by using cyber security dilemma and cyber harm approaches. For long, Indonesia adopted comprehensive national security system that covers state defense, state security, public security and human security. Cyber security dilemma explains data breaches as threats to state defense and security dimensions. While cyber harm explains it as threats to public and human security dimensions. Furthermore, we found that: (1) non-state actors have influence to escalate cyber security dilemma in long term; (2) the state response by increasing defense and security sector's budget; and (3) the threats of data breaches to public and human security took place when government and corporations neglect the responsibilities to protect data and privacy of citizen and consument, as well as non-state actors conduct cyber attacks intentionally. The methodology is descriptive -qualitative and quantitative. While the data covered data breaches incidents in Indonesia during August-September 2022, literatures such as books, journal articles and online articles is also used. Keywords: cyber security, cyber space, cyber threats, cyber security dilemma, cyber harm,  data breaches, bjorka, national security   Penelitian ini menjelaskan pelanggaran data sebagai ancaman keamanan nasional dengan menggunakan pendekatan dilema keamanan siber dan bahaya siber. Indonesia mengadopsi sistem keamanan nasional yang komprehensif dan melingkupi dimensi pertahanan negara, keamanan negara, keamanan publik dan keamanan insani sejak lama.  Dilema keamanan siber menjelaskan pelanggaran data sebagai ancaman ke dimensi pertahanan negara dan keamanan negara. Sementara bahaya siber menjelaskan ancaman ke dimensi keamanan publik dan keamanan insani. Kami menemukan: (1) aktor-aktor non-negara mampu mengeskalasi kondisi dilema keamanan siber dalam waktu lama; (2) respons negara dengan meningkatkan anggaran bagi instansi-instansi sektor pertahanan dan keamanan siber; dan (3) ancaman pelanggaran data terhadap keamanan publik dan keamanan insani justru terjadi ketika pemerintah dan perusahaan lalai atas tanggung jawab untuk melindungi data dan privasi warga negara dan pelanggan mereka, termasuk ketika aktor-aktor non-negara melakukan serangan siber dengan sengaja. Metodologi penelitian ini deskriptif -kualitatif dan kuantitatif. Data digunakan mencakup insiden siber yang terjadi di Indonesia selama Agustus-September 2022, literatur-literatur seperti buku, artikel jurnal dan artikel daring. Kata-kata kunci: keamanan siber, ruang siber, ancaman siber, dilema keamanan siber, bahaya siber, pelanggaran data, bjorka, keamanan nasional
Externality of Economic Diplomacy in Indonesia: Case Study of Investment within Palm Plantation Sector Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua; Tambunan, Edwin M.B.
Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.1.2023.1-32

Abstract

The rapid global trade has made the role of economic diplomacy becoming more significant for Indonesia. However, as international cooperation strengthened and investment flows increased following the success of economic diplomacy, externality towards the environment also appeared. By using green political theory as a theoretical basis, this article reveals how Indonesia's economic diplomacy has overlooked environmental considerations and harmed the nature. This article uses an analytical framework highlighting commercial policy, assets as bargains, and laws governing business to examine the oil palm plantation case in Boven Digoel, Papua. Based on secondary data obtained from relevant literature and primary data collected through interviews, this research finds that the reliance of Indonesia's economic diplomacy on commercial paper UU PMA 1967 (the 1967 Foreign Investment Law), forest assets offered as bargaining chips, and laws governing business as stated in PP.33/Menhut/2010 has resulted on the state's neglect of nature protection. Keywords: Economic Diplomacy, Externalities, Green Political Theory, Natural Resources, Commercial Policy.   Meningkatnya perdagangan global menyebabkan diplomasi ekonomi semakin penting bagi Indonesia. Namun, arus investasi dan menguatnya kerja sama internasional sebagai hasil dari diplomasi ekonomi ternyata menimbulkan eskternalitas terhadap lingkungan. Dengan menggunakan teori politik hijau sebagai landasan teori, tulisan ini mengungkap bahwa diplomasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Artikel ini menggunakan kerangka analisis yang menyoroti commercial policy, assets as bargain, dan hukum yang mengatur bisnis untuk menelaah kasus perkebunan kelapa sawit di Boven Digoel, Papua. Analisis dikembangkan secara kualitatif berdasarkan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya diplomasi ekonomi mengabaikan kepentingan lingkungan. UU PMA 1967, aset yang ditawarkan, dan PP.33/Menhut/2010 merupakan bentuk dari pengabaian pemerintah terhadap perlindungan alam. Kata-kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Eksternalitas, Teori Politik Hijau, Sumber Daya Alam, Kebijakan Komersial.
Violence against Indian Dalit Women under Narendra Modi Government: Johan Galtung's Cultural Violence Analysis Santria Agusti; Karina Utami Dewi
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.401-416

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit India pada masa pemerintahan Narendra Modi. Kekerasan kultural merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang salah satunya terjadi di kawasan Asia Selatan yaitu India. Fenomena kekerasan kultural terhadap perempuan di India, khususnya pada kasta Dalit menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas, sebagaimana kekerasan yang dihadapi perempuan Dalit di India sudah terjadi sejak zaman kuno hingga sekarang pada masa pemerintahan Narendra Modi. Pemerintahan Modi tidak dapat memberikan perubahan yang besar terhadap hidup dan hak-hak perempuan Dalit. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kebijakan yang membuat perempuan Dalit menderita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekerasan terhadap perempuan Dalit India di pemerintahan Modi terjadi menggunakan teori kekerasan kultural yang dicetuskan oleh Johan Galtung. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa nilai agama menjadi faktor yang dominan mendorong terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Dalit India. Selain itu, tingkat patriarki yang tinggi menunjukkan bahwa kekerasan kultural ini merupakan sebuah fenomena yang tidak akan pernah berhenti pada setiap era pemerintahan. Kata-kata Kunci: Perempuan Dalit India, Kekerasan Kultural, Narendra Modi   This article will discuss the violence faced by Indian Dalit women during the reign of Narendra Modi. Cultural violence is part of human rights violations, one of which occurs in the South Asian region, India. The phenomenon of cultural violence against women in India, especially the Dalit caste, is an interesting topic to discuss, whereas the violence faced by Dalit women in India has occurred ever since ancient times until the current era during the reign of Narendra Modi. The Modi government has not been able to make a significant difference in the lives and rights of Dalit women. This is shown by the existence of policies that make Dalit women suffer. This study aims to analyze how the violence against Indian Dalit women in the Modi government occurs using the theory of cultural violence that was coined by Johan Galtung. This study found that the religious aspect was the dominant factor driving the occurrence of cultural violence against Indian Dalit women. In addition, the high level of patriarchy shows that this cultural violence is a phenomenon that will never diminish in every governmental era. Keywords: Indian Dalit Women, Cultural Violence, Narendra Modi
ASEAN’s Potential Strategy to Deal and Tackle the Problems in the South China Sea Adhit Prayoga; Jonni Mahroza; Surryanto Djoko Waluyo
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.381-400

Abstract

The strategic values of the South China Sea trigger consequences, which are the emergence of multiple claims to the sovereignty of the area to exploit the strategic values ​​for the national interest. The claims thus construct complex issues in the South China Sea, which involve China’s assertiveness and the internationalization of the South China Sea circumstance, which makes the situation in the region unconducive and hinders the resolution process. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) must also deal with different views among several member countries regarding the South China Sea dispute. With a security community formed through the ASEAN Political Security Community, ASEAN must be a platform for its member countries to develop and implement strategies to realize common interests, namely order and security. This research explains the potential strategies ASEAN can carry out in solving problems in the South China Sea. This research used qualitative methods, descriptive analysis, and regional security complex theory. This research finds that the strategy that ASEAN can potentially use is to accelerate the formulation of the Code of Conduct (CoC), restore ASEAN identity, and form the ASEAN Navy and the ASEAN Maritime Identification Zone (ASEAN MIZ); thus, ASEAN can comprehensively fulfill a conducive, peaceful, and secure water area. Keywords: ASEAN, stability and security, sovereignty, South China Sea, maritime security, common interests, strategy   Nilai strategis yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan membawa konsekuensi berupa munculnya klaim tumpang tindih terhadap kedaulatan area tersebut untuk dapat memanfaatkan nilai strategis yang ada demi kepentingan nasional tertentu. Hal ini menimbulkan permasalahan kompleks di Laut Tiongkok Selatan, yang bukan hanya melibatkan asertivitas Tiongkok, tetapi juga Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang menghadapi perbedaan pandangan di antara beberapa negara anggota yang membuat situasi di wilayah tersebut semakin tidak kondusif dan menghambat proses penyelesaiannya. Dengan komunitas keamanan yang terbentuk melalui ASEAN Political Security Community, ASEAN harus menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya untuk menyusun dan melaksanakan strategi yang dapat mewujudkan kepentingan bersama, yaitu keteraturan dan keamanan. Penelitian ini menjelaskan strategi yang dapat dilakukan ASEAN dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di Laut Tiongkok Selatan. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif serta teori Regional Security Complex. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang dapat dimanfaatkan oleh ASEAN adalah mempercepat perumusan Code of Conduct (CoC), mengembalikan identitas ASEAN, dan membentuk ASEAN Navy serta ASEAN Maritime Identification Zone (ASEAN MIZ), sehingga ASEAN secara menyeluruh dapat mewujudkan wilayah perairan yang kondusif, damai, dan aman. Kata-kata Kunci: ASEAN, keteraturan dan keamanan, kedaulatan, Laut Tiongkok Selatan, keamanan maritim, kepentingan bersama, strategi
From Pan-Arabism to Pharaonism: Egypt’s Gradual Change of National Identity during the Sisi Era Mozes Adiguna Setiyono
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.307-326

Abstract

Many scholars argue that globalization will replace local cultures with global cultures. This writing rejects the argument. On the contrary, the world is seeing the revival of indigenous cultures and efforts to redefine national identities in several countries, including Egypt. In the Arab world, this phenomenon was caused by the Arab Spring. Egypt has been Arabicized for centuries, and the Egyptians tend to define themselves as Arabs. Abdel Fattah El-Sisi, who has been the president of Egypt after deposing Mohamed Morsi, is reviving Egypt’s Pharaonic identity. This study uses a qualitative approach by collecting President Abdel Fattah El-Sisi or Egypt-related online news to be analyzed and used to prove the gradual change of Egyptian national identity. Domestic and foreign policies define the identity of a state. Sisi’s decisions to ban the Pan-Islamist Muslim Brotherhood and improve relations with Israel indicate his effort to distinguish Egypt from Islamic and Arab identities. Egypt’s transition from Arab identity to Pharaonic identity can be seen in its new capital’s architectural designs and Egyptian government-initiated cultural events. All of these transitions are strengthened by the government’s decision to introduce hieroglyphs into the Egyptian school curriculum. Keywords: Egypt, Pharaonism, identity, culture, globalization   Banyak penstudi berpendapat bahwa globalisasi akan menggantikan budaya lokal dengan budaya global. Tulisan ini menolak pendapat tersebut. Sebaliknya, dunia sedang menyaksikan kebangkitan budaya-budaya pribumi dan upaya-upaya pendefinisian ulang identitas nasional di beberapa negara, termasuk Mesir. Dalam dunia Arab, fenomena ini disebabkan oleh Arab Spring. Mesir telah mengalami Arabisasi selama berabad-abad dan masyarakat Mesir cenderung mendefinisikan diri sebagai orang-orang Arab. Abdel Fattah El-Sisi, yang menjadi presiden Mesir setelah menggulingkan Mohamed Morsi, sedang membangkitkan identitas Faraonis Mesir. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan berita-berita daring yang berkaitan dengan Mesir atau Presiden Abdel Fattah El-Sisi untuk dianalisis dan digunakan untuk membuktikan perubahan bertahap identitas nasional Mesir. Kebijakan dalam negeri dan luar negeri menunjukkan identitas dari sebuah negara. Keputusan Sisi untuk melarang Ikhwanul Muslimin yang Pan-Islamis serta memperbaiki hubungan dengan Israel mengindikasikan upayanya untuk memisahkan Mesir dari identitas Islam dan Arab. Transisi Mesir dari identitas Arab ke identitas Faraonis dapat dilihat pada desain arsitektur ibukota baru Mesir serta acara-acara kebudayaan yang diinisiasi oleh pemerintah Mesir. Semua ini diperkuat oleh keputusan pemerintah untuk memperkenalkan hieroglif dalam kurikulum pendidikan Mesir. Kata-kata Kunci: Mesir, Faraonisme, identitas, budaya, globalisasi
The Collaboration between Dior and Balinese Endek Woven within The Framework of Indonesian Cultural Diplomacy Putu Ratih Kumala Dewi; I Made Anom Wiranata
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.417-442

Abstract

Endek Bali has received world attention after a well-known fashion company from France, Dior, used Balinese endek woven fabric in its 2021 SpringSummer collection. Using the concepts of cultural diplomacy and nation branding and employing qualitative method, this study aims to explain the use of Balinese endek in supporting Indonesia’s nation branding through collaboration with Dior. The data was collected through in-depth interviews, literature studies, as well as thorough analysis of official statements collected from the Bali provincial government and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The study shows that the Indonesian government plays an important role in facilitating Indonesian cultural diplomacy using Balinese endek woven, which was carried out in colaboration with Christian Dior, where the Indonesian government act as a communicator between the fashion brand and the endek weavers, marking a pattern of cultural diplomacy relations between the government and the private sector, which further strengthen Indonesia’s nation branding as a culturally rich country with creative human resources. Keywords: Christian Dior, Cultural Heritage, Diplomacy, Endek Bali, Nation Branding Tenun endek Bali mendapat perhatian dunia setelah perusahaan fesyen ternama asal Perancis, Dior, menggunakan kain tenun endek Bali sebagai koleksi tahun 2021 untuk busana musim semi dan musim panas. Dengan menggunakan konsep diplomasi budaya dan nation branding serta metode kualitatif, penelitian ini bertujuan menjelaskan penggunaan tenun endek Bali dalam menunjang nation branding Indonesia melalui kolaborasi dengan Christian Dior. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, studi literatur terkait, serta analisis pernyataan resmi pemerintah provinsi Bali dan Kementerian Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki peranan penting dalam memfasilitasi diplomasi budaya Indonesia menggunakan tenun endek Bali yang dilakukan melalui kolaborasi dengan Dior, membentuk pola hubungan diplomasi kebudayaan antara pemerintah dan sektor swasta, yang lebih lanjut memperkuat nation branding Indonesia sebagai negara yang kaya ragam budaya dan sumber daya manusia kreatif. Kata-kata kunci: Christian Dior, Diplomasi, Endek Bali, Nation Branding, Warisan Budaya
Questioning Universal Humanism: The European Double Standard on Refugees Hirshi Anadza; Rommel Utungga Pasopati; Syarifuddin Syarifuddin
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.289-306

Abstract

About 4.6 million Ukrainians were forced to migrate to several European countries. This number is about four times the number of Syrian refugees seeking asylum in Europe. With a ratio of 1:4, European countries are more likely to accept Ukraine refugees in larger numbers, and this raises the assumption that there is a double standard among European countries in treating refugees between Ukraine and Syria. This assumption is primarily based on issues of race, religion, culture, and even politics. However, humanism's universal view neglected partialism and viewed humans as members of the human family who did not leave others behind. Furthermore, the Europeans who invented the concept of humanism itself, in reality, did not implement the concept universally but only in the European region. Therefore, with a descriptive-qualitative approach, this paper aims to emphasize that regional solidarity can go beyond universal humanitarian impulses. The theory of universal humanism is used as the primary standard in analyzing the phenomenon of the European double standard. It can be said that even though the Ukraine-Russia crisis has the potential to cause high inflation with slow growth, Europeans are still making solid efforts to help refugees from Ukraine. In other words, regional solidarity seems to be more of a priority than universal humanitarian impulses. Keywords: Regional Solidarity, Universal Humanism, Refugees, Russian Invasion, Syria, Ukraine   Sekitar 4,6 juta orang Ukraina terpaksa bermigrasi ke beberapa negara Eropa. Jumlah ini adalah sekitar empat kali jumlah pengungsi Suriah yang mencari suaka di Eropa. Dengan rasio 1:4, negara-negara Eropa lebih mudah menerima pengungsi Ukraina dalam jumlah yang lebih besar, dan hal ini menimbulkan anggapan bahwa negara-negara Eropa menerapkan standar ganda dalam menangani pengungsi antara Ukraina dan Suriah. Asumsi ini sebagian besar didasarkan pada masalah ras, agama, budaya, dan bahkan politik. Akan tetapi, pandangan universal humanisme mengabaikan keberpihakan dan memandang manusia sebagai anggota keluarga manusia, yang tidak meninggalkan manusia lain. Selain itu, orang Eropa yang menemukan konsep humanisme itu sendiri pada realitanya tidak menerapkan konsep tersebut secara universal, tetapi hanya di wilayah Eropa saja. Oleh karena itu, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, tulisan ini ingin menekankan bahwa solidaritas regional sejatinya dapat melampaui dorongan kemanusiaan universal. Teori humanisme universal digunakan sebagai standar utama dalam menganalisis fenomena standar ganda Eropa ini. Dapat dikatakan bahwa meskipun krisis Ukraina-Rusia berpotensi menyebabkan inflasi tinggi dengan pertumbuhan yang lambat, orang Eropa masih berupaya keras untuk membantu para pengungsi dari Ukraina. Dengan kata lain, solidaritas regional tampaknya lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan dorongan kemanusiaan universal. Kata-kata Kunci: Solidaritas Regional, Humanisme Universal, Pengungsi, Invasi Rusia, Suriah, Ukraina
UNHCR's Influence on Turkish Government Policies towards the Refugees Crisis Audi Izzat Muttaqien; Ali Muhammad
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.347-362

Abstract

This research examines the influence of UNHCR as an international institution on Turkey in global refugee governance. The Syrian war was the cause of the large influx of refugees to Europe, Turkey, as a transit country, received many refugees who came before they were forwarded to third countries. Turkey has become the most significant country in responding refugee crisis, especially the Syrian refugee crisis. This study used a qualitative method of reading critically and then being analyzed for interpretation. The data was collected through library research. The author uses an international regime theory to explain the role of international institutions in influencing actors' behaviors. The results found that UNHCR, as an international institution, influences Turkey's behavior in dealing with refugee issues. UNHCR standards and refugee regulations affect Turkey to adjust and adopt policies in the field of education, temporary protection regulations, and policy standards for refugees with a certain sexual orientation. Even though UNHCR influences the Turkish government, referring to the theory as an international institution, UNHCR's role is not binding and intervening in Turkish policies. Hence, the policies adopted by the Turkish government are their own decisions because the policies also follow their goals. Keywords: International Institution, Policy Influence, Refugee, Turkey, UNHCR   Penelitian ini mengkaji pengaruh UNHCR sebagai lembaga internasional terhadap Turki dalam tata kelola pengungsi global. Perang Suriah menjadi penyebab masuknya pengungsi dalam jumlah besar ke Eropa, Turki sebagai negara transit banyak menerima pengungsi yang datang sebelum diteruskan ke negara ketiga. Turki menjadi negara yang paling signifikan dalam merespon krisis pengungsi, khususnya krisis pengungsi Suriah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif membaca secara kritis kemudian dianalisis untuk interpretasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Penulis menggunakan teori rezim internasional untuk menjelaskan peran lembaga internasional dalam memengaruhi perilaku aktor. Hasil penelitian menemukan bahwa UNHCR sebagai lembaga internasional memengaruhi perilaku Turki dalam menangani isu pengungsi. Standar UNHCR dan peraturan pengungsi memengaruhi Turki untuk menyesuaikan dan mengadopsi kebijakan di bidang pendidikan, peraturan perlindungan sementara, dan standar kebijakan bagi pengungsi dengan orientasi seksual tertentu. Meskipun UNHCR memengaruhi Pemerintah Turki, mengacu pada teori sebagai lembaga internasional, peran UNHCR tidak mengikat dan mengintervensi kebijakan Turki. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Turki adalah keputusan mereka sendiri karena kebijakan tersebut juga sesuai tujuan mereka. Kata-kata kunci: Institusi Internasional, Pengaruh Kebijakan, Pengungsi, Turki, UNHCR
Securitizing the Unseen: Behind Trump’s Reliance on Mexico in Combating Irregular Immigration Eiga Sitompul; Bambang Cipto
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.327-346

Abstract

This research aims to analyze the reasons behind Trump’s decision to pressure Mexico to combat irregular immigration. Trump’s administration showed an exceptional commitment to immigration control and dramatically re-oriented the immigration control mechanism in the United States (US). Despite unprecedented amounts of changes in the US internal immigration system under Trump, his presidency relied on Mexico for his securitization cause. Due to massive migration activities along the US-Mexico border, Trump forced Mexican authorities to cooperate with US institutions to reduce and filter migrant flows coming to the US. Nonetheless, existing literature regarding US immigration did not explain the reason behind Trump’s reliance on Mexican authorities and its cooperation system; thus this article aims to fill the gap. This research applies the migration securitization framework in evaluating the US immigration system prior to the 2019 US-Mexico joint statement on immigration. Using Bourbeau’s migration securitization framework, the research found that Trump’s immigration policy faced barriers due to interference from the opposition party. This research concluded that the US federal system and political climate confined Trump’s immigration enforcement efforts, thus pushing the administration to burden Mexican authorities with its enforcement efforts. Keywords: irregular immigration, Mexico, migration securitization, Trump, US.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan presiden Trump dalam menekan Meksiko untuk memerangi imigran gelap. Pemerintahan Trump menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengontrol sistem imigrasi di Amerika Serikat (AS), mengorientasikan mekanisme imigrasi internal secara dramatis. Namun, terlepas dari perubahan besar dalam mekanisme imigrasi dibawah pemerintahan Trump, presiden Trump bergantung terhadap pemerintah Meksiko dalam mengimplementasikan agenda sekuritisasinya. Karena aktivitas migrasi besar-besaran di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, Trump memaksa otoritas Meksiko untuk bekerja sama dalam menyaring arus migran yang datang ke AS. Studi-studi sebelumnya tidak menjelaskan alasan dibalik ketergantungan Trump pada otoritas Meksiko, sehingga artikel ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini menerapkan kerangka sekuritisasi imigrasi dalam mengevaluasi sistem imigrasi AS sebelum pernyataan bilateral AS-Meksiko tahun 2019 tentang imigrasi. Menggunakan kerangka Sekuritisasi Bourbeau, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan imigrasi Trump terhambat oleh campur tangan partai oposisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem federal dan iklim politik di AS membatasi upaya penegakan imigrasi Trump, sehingga mendorong pemerintahan untuk membebani pemerintah Meksiko dengan upaya penegakannya. Kata-kata Kunci: Amerika Serikat, imigrasi ilegal, Meksiko, sekuritisasi imigrasi, Trump
How Does Language and Culture Form One Unique National Identity? A Case Study of Renaming the South China Sea to North Natuna Sea in Indonesia’s Foreign Policy Since 2016 Rhevy Adriade Putra
Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.17.2.2023.443-466

Abstract

This article discusses the use of language and historical legacy in forming one national identity, which is thus used as a political stand of foreign policy. The primary analysis of this article uses the concept of “imagined communities,” which distinguishes one’s perception of themselves toward others. The methodology of “nationalizing the past” was adopted to amplify a more substantial justification toward what has been believed to be one’s belonging. The shift in Indonesia’s foreign policy toward the South China Sea disputes, reflected in renaming the northern side of Indonesia’s Natuna Islands as the North Natuna Sea, was selected as a case study. This article argues that language serves not only as a means to define national identity but also as a vital tool in safeguarding the national assets inherited across generations that are an integral part of their identity. Keywords: language, imagined communities, South China Sea, territorial conflict, Indonesia, foreign policy, North Natuna Sea   Artikel ini membahas penggunaan bahasa dan warisan sejarah dalam membentuk sebuah identitas nasional yang kemudian digunakan sebagai sikap politik terhadap kebijakan luar negeri. Analisis utama artikel ini ini dilakukan dengan menggunakan konsep 'komunitas yang dibayangkan’ (imagined communities), yang membedakan persepsi sebuah kelompok atas dirinya terhadap yang lain. Metodologi 'menasionalisasi masa lalu’ (nationalising the past) lantas digunakan untuk memperkuat pembenaran terhadap apa yang diyakini sebagai milik sebuah negara. Pergeseran kebijakan luar negeri Indonesia terhadap sengketa Laut Tiongkok Selatan dengan menamai sisi utara Kepulauan Natuna sebagai Laut Natuna Utara diambil sebagai studi kasus. Artikel ini berargumen bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mendefinisikan identitas nasional, tetapi juga sebagai alat penting untuk mempertahankan aset-aset nasional yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai bagian penting dari identitas. Kata-kata kunci: bahasa, imagined communities, Laut Tiongkok Selatan, konflik teritorial, Indonesia, kebijakan luar negeri, Laut Natuna Utara

Page 17 of 21 | Total Record : 210

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 2 (2025): Global Strategis Vol. 19 No. 1 (2025): Global Strategis Vol. 18 No. 2 (2024): Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis Vol. 17 No. 2 (2023): Global Strategis Vol. 17 No. 1 (2023): Global Strategis Vol. 16 No. 2 (2022): Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis Vol. 15 No. 2 (2021): Global Strategis Vol. 15 No. 1 (2021): Global Strategis Vol. 14 No. 2 (2020): Global Strategis Vol. 14 No. 1 (2020): Global Strategis Vol. 13 No. 2 (2019): Global Strategis Vol. 13 No. 1 (2019): Global Strategis Vol. 12 No. 2 (2018): Global Strategis Vol. 12 No. 1 (2018): Global Strategis Vol. 11 No. 2 (2017): Global Strategis Vol. 11 No. 1 (2017): Global Strategis Vol. 10 No. 2 (2016): Global Strategis Vol. 10 No. 1 (2016): Global Strategis Vol. 9 No. 2 (2015): Global Strategis Vol. 9 No. 1 (2015): Global Strategis More Issue