cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 10   11   12   13   14 
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pudjo Utomo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2224

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Anas Saba'ni
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2068

Abstract

Hadirnya otonomi daerah telah membawa dampak pada pembuatan sebagian Peraturan Daerah yang kurang sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Hal ini berdampak pada pembatalan Peraturan Daerah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ada pada Menteri Dalam Negeri, sementara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia 1945 berada pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait kewenangan pembatalan perda dalam kerangka hierarki peraturan perundangundangan Indonesia. Kata kunci: pembatalan, peraturan daerah, menteri dalam negeri
KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA MENURUUT HUKUM ISLAM (Tinjauan menuurut Al Qur’an An Nisa ayat 34) RABITH MADAH KHULAILI HARSYA
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i1.1965

Abstract

Husband’s role in the family is affected by the role of the wife. Harmonious domestic life is the desire of every couple who fostered by the head of the family both men and women. But in practice conditions many families are affected by the threat of hurricanes and the current inequality of a leadership role. The relationship between husband and wife at a given time can suffer shocks worrying. Tali marriage in Islam is a strong bond that is formed couples in order to reach the fabric of household. In al-Qur’an Allah characterization of his marriage with the term mitsaqan ghalizhan (rope solid agreement). This article attempts to explain the relationship between the holy book the Koran and the community, both of which are factors that have a dependency memenculkan different interpretations, particularly of the concept of “head of household”. In other words, changes in the condition and development is a means to understand the scope of the meaning of al-Qur’an. Keyword: Qur’an, Society, head of the family, Sura An- Nisa‘ (3): 34 .
PARIWISATA : SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMPEROLEH DEVISA BAGI PEMERINTAH INDONESIA Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v12i1.2756

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan sasaran salah satunya memantapkan perolehan devisa negara sebagai kerangka landasan ekonomi Indonesia. Pada tataran perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap daya dan dana yang dimiliki digambarkan dengan nyata. Semisal, Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional Indonesia merupakan upaya oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Hakekat dari pembangunan itu terletak pada masalah pembaruan cara berfikir dan sikap hidup, terkait dengan perlunya perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk mengantisipasi pembangunan nasional melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementrian pariwisata dan kebudayaan perlu mengupayakan tersedianya buku-buku terkait dengan dunia kepariwisataan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya melalui Pasal 4 : “kepariwisataan merupakan pilar strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional”. Untuk itu, dalam rangka mendorong investasi dan pendanaan ekonomi sektor pariwisata di Indonesia agar menarik dan bermanfaat, kiranya perlu memperhatikan 3 (3) hal yakni : pertama, pembangunan sektor pariwisata harus mendukung pendekatan sinergis yang menyumbang pada pencapaian sasaran ekonomi (perolehan devisa), sosial dan lingkungan secara bersamaan. Contohnya, kebijakan melindungi serta merehabilitasi lahan obyek wisata, seperti mempercantik lingkungan sekitar. Ke dua, laporan pencapaian program strategis dari Kementrian terkait ( pariwisata) dalam upaya memenangkan pasar di era industri 4.0 demi mencapai target 20 juta wisatawan manca negara di tahun 2019 ini. The more digital, the more proffesional. The more digital, the more global, hal itulah yang merubah industri pariwisata, sehingga perilaku wisatawan terlihat ketika search and share 70% sudah melalui digital, kuncinya terletak pada sumber daya manusia. Kata Kunci : Undang – Undang Nomor.10 tahun 2009 tentang Pariwisata.
GADAI BERAGUANAN EMAS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Khairul Arief Romadhan; Muhammad Fahmi Rois
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2222

Abstract

Lahirnya Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam undang-undang tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu, pada t ahun 1998, disahkanlah Undang-undang Nomor 10Tahun 1998 t ent ang Perubahan at as Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang perubahan tersebut, digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. Undang-undang perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (dualsystem banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipert egas lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor21 Tahun 2008 t entang PerbankanSyariah.Gadaisyariah yang merupakan salahsatu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan kemudahan bagimasyarakat untuk memperoleh dana dengan waktu yang cepat,serta gadai syariah dapat juga sebagai tempat untuk berinvestasi dengan berasaskan syariah. Kata kunci:gadai, syariah, emas.
MENELISIK TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN INTELIJEN NEGARA Muhammad Azil Maskur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2072

Abstract

Tindak pidana yang terkait dengan intelijen negara telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pengaturan dalam KUHP bersifat umum terbingkai dalam bab yang terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan bab yang terkait dengan membuka rahasia negara. Sedangkan pengaturan dalam UU Intelijen Negara bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 44, 45, 46 dan 47. Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun penjara dan dapat ditambah 1/3 jika dilakukan oleh intelijen negara dalam keadaan perang. Ada beberapa kelemahan yuridis pengaturan tindak pidana terkait intelijen negara tersebut, sehingga perlu ada pembenahan dalam kebijakan formulasi pada masa yang akan datang. Pembaharuan tersebut terkait dengan kualifikasi delik, pengaturan terkait permufakatan jahat, pengaturan pidana jika tidak dibayar oleh korporasi. Kata kunci: tindak pidana, intelijen negara.
REKONSTRUKSI HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Ali Imron
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i1.1961

Abstract

Matrimonial law number 1 1974 is legal materil used as as a reference law in dispute resolution a marriage in court. The act of this out as evidence indonesian capable of engendering national legal products. The divorce in this law there is a difference in fundamental with fiqh munakahat or matrimonial law islamic.Hence must be founded a breakthrough law of reconstruction the results of dialectics law to stay puts forward unification national legal under a frame Pancasila. Reconstruction first, the receding judicial decisions on a limited extent that is divorce started after court decision has permanent legal power and effective as husband utter pledge thalak based on the court decision this court. Second , accommodate substance law materil fiqh munakahat about classifications thalak by adding a chapter namely if marriage breaking up because divorce , procedures divorce and effect law arranged according to law each religion and his trust. Key words: Islamic Law, Pancasila, Dialectics, National, Divorce
PEMANFAATAN MEDIASI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH Muchamad Arif Agung Nugroho
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2223

Abstract

Bila PMK 1/2015 dan PMK 5/2015ditafsirkan, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dipandang sebagai bagian dari ruang lingkup hukum publik sehingga perdamaian tidak diatur di dalamnya. Padahal di dalam penegakan hukum publik sangat dimungkinkan upaya damai. Akan lebih baik bila dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah diberi upaya hukum perdamaian melalui mediasi. Pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana prosedur mediasi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? (2) Bagaimana pengaturan prosedur mediasi dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini berkutat pada pembahasan atau mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Setelah dilakukan penelitian dan telaah ditemukan sebagai berikut: pertama, dipetakan para pihak telebih dahulu. Kedua, yang boleh menjadi mediator di dalam mediasi tersebut diutamakan mediator independen dan tersertifikasi agar posisi hakim MKRI tetap dalam keadaan objektif. Ketiga, jangka waktu proses mediasi janganlah terlalu lama. Keempat, agar mediasi efektif maka para pihak prinsipiil haruslah selalu hadir dalam proses mediasi tanpa diwakili kuasa hukumnya tetapi diperbolehkan didampingi kuasa hukumnya. Kelima, lokasi mediasi bisa dilakukan di dan difasilitasi oleh MKRI atau bisa juga di wilayah domisili hukum termohon, mengingat proses pemilihan kepala daerah berpusat di wilayah domisili hukum termohon. Keenam, mediasi yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan kesepakatan bersama antar para pihak. Ketujuh, biaya-biaya mediasi ditanggung oleh negara. Lalu, pengaturan tentang prosedur mediasi dilakukan dengan cara mengubah undang-undang tentang MKRI. Selanjutnya membuat PMK sebagai peraturan teknis prosedurnya. PMK ini ada baiknya dibuat tersendiri. Susunan atau anatomi dari PMK tentang mediasi antara lain mengatur tentang ketentuan umum, pedoman mediasi, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, ketentuan penutup. Kata kunci: mediasi, perselisihan hasil pemilihan kepada daerah
MAL PRAKTEK DALAM PELAYANAN KESEHATAN KEPADA PASIEN OLEH DOKTER DARI PERSPEKTIF HUKUM SUPARMIN .
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i1.1966

Abstract

Bahwa penelitian untuk mengetahui konsep penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan atau biasa disebut (ADR) dalam pelaksanaan restorative justice, dari persektif peraturan perundang-undangan, keadilan, kepatutan, dan kesusilaan dalam pelayanan kesehatan. Oleh dokter. Situasi dan kondisi sudah berubah, hubungan dokter dengan pasien yang bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan (fiduciary relationship) mulai goyah. Pemicu konflik atau terjadinya sengketa adalah kesalah pahaman, perbedaan penafsiran, ketidak puasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, diskriminasi, kesewenang-wenangan atau ketidak adilan. Untuk itu perlunya penyelesaiannya yang bijaksana dengan perdamaian atau mediasi atau konsultasi ahli. Kata kunci : malpraktik, pelayanan kesehatan, restorative justice, diskriminasi.
ANALISIS GENDER DALAM BINGKAI KEWARGANEGARAAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA Rahmat Wijayanto J
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2007

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan senantiasa dilandasi kepatuhan terhadap hukum. Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan dan mengedapankan prinsip keadilan di tengah kehidupan setiap warga negara Indonesia. Perangkat hukum tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Selayaknya peraturan hukum yang berlaku di Indonesia pelaksanaan dan keberadaan kesetaraan gender dalam setiap sendi kehidupan warga negara diatur pula dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial ataupun hukum. Faham feminisme yang menuntut kesetaraan gender terhadap hak-hak kewarganegaraan yang diperoleh sebagai warga negara melalui kesamaan di mana perempuan sebagai warga negara juga ingin diakui oleh lembaga politik, hukum dan sosial yang selama ini lebih didominasi oleh laki-laki. Penulisan ini bertujuan uantuk memaparkan mengenai gender dan kesetaraan dalam bingkai hukum positif dan kewarganegaraan Indonesia dan aplikasinya dalam kehidupan setiap warga negara dengan menggunakan metode kajian kepustakaan.Kata Kunci: Gender, Kesetaraan, Kewarganegaraan, Hukum Indonesia

Page 12 of 28 | Total Record : 271

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue