cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 17   18   19   20   21 
Problematika Koperasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Masa Pandemi Covid-19 Noorhadi, Noorhadi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6493

Abstract

Pandemi covid-19 telah membuat banyak goncangan besar dalam perekonomian di dunia secara global. Di Indonesia roda perekonomian pun ikut mengalami penurunan yang signifikan, Lembaga keuangan salah satu sector yang terkena imbasnya dan yang paling merasakan dampak dari pandemic covid-19 adalah koperasi.Banyaknya koperasi yang akhirnya tidak bisa mengatasi dampak pandemic ini akhirnya tutup dan malah ada yang sampai dinyatakan bangkrut dengan masih ada tuntutan dari para penyimpan dana yang belum dikembalikan dananya.Banyak hal yang mempengaruhi kondisi koperasi seperti itu, salah satunya adalah menyelesaikan kredit macet yang membuat koperasi tidak bisa menarik dana yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kredit ke para anggotanya.Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan beberapa aspek dalam upaya penyelesaian kredit macet dalam masa pandemi sekarang ini. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian dekriptif.Dari latar belakang masalah dan hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan akan beberapa solusi terbaik dalam menyelesaikan kredit macet dalam masa pandemi, sehingga membuat koperasi dan anggotanya dapat bisa menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan apa yang dicita-cita dalam rumusan pembentukan koperasi.
Biovent Pada Rokok Sigaret Kretek Tangan Dari Perspektif Hukum HR, Mahmutarom; Ratnani, Rita Dwi; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6516

Abstract

Perkembangan teknologi rokok terus berkembang, mulai sejak kemasan sendiri sampai penggunaan teknologi. Pro kontra penggunaan rokok tidak pernah berhenti. Rokok dikatakan makruh atau bahkan ada yang mengharamkan karena dianggap merusak kesehatan, tetapi juga yang mengatakan rokok sebagai teman mencari inspirasi dan sumber devisa negara yang terus mengalir tanpa henti. Berbagai teknologi rokok digunakan untuk mengurangi dampak negatif dengan memakai filter, bagi penikmat rokok filter mengurangi kenikmatan. Banyak yang masih menginginkan rokok kretek produk tangan, meskipun tampilan saat dirokok bagi sebagian orang dianggap jorok dan jauh dari estetika dengan ujung rokok yang basah karena air liur dicampur dengan serpihan tembakau. Di sinilah teknologi BIOVENT diharapkan dapat mengurangi kesan tidak baik sigaret kretek tangan (SKT). Penelitian menunjukkan, pemanfaatan BIOVENT tidak mengubah rasa dan kandungan SKT. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi kimia TPM, Nikotin, Water, Tar Coresta, Tar SNI, Puff Number, Eugenol, dan CO pada SKTO dan SKT-BIOVENT berbeda tidak nyata, namun komposisi kimia SKTO/ SKT-BIOVENT berbeda sangat nyata dengan SKTF-1. Validasi data dilakukan pada semua komposisi menggunakan SPSS dengan parameter Normalitas, uji One Sample dan uji Homogenitas dan menghasilkan bahwa BIOVENT tidak memberi pengaruh pada komposisi kimia yang terkandung di dalam SKTO. BIOVENT hanya mengubah penampilan menjadi menarik dan modern. Pada SKT-BIOVENT, kadar nikotin dan kandungan lain tidak berubah, tetapi hanya menjaga penampilan agar tampak elegan, bersih, tetapi tidak mengurangi kenikmatan standar Sigaret Kretek Tangan yang dituntut oleh perokoknya. BIOVENT merupakan inovasi baru yang dapat dikategorikan sebagai invensi yang dapat dipatenkan, karena BIOVENT di samping merupakan inovasi baru juga dapat diterapkan dalam dunia industri, khususnya pada rokok Sigaret Kretek Tangan.
Pemahaman Tentang Pasal Multitafsir Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Untuk Mengantisipasi Ancaman Tindak Pidana Dalam Berperilaku Di Media Sosial Suliyono, Aris
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i1.6489

Abstract

Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan  kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pemidanaan terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social.Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif.Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut,dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat.
ANALISIS YURIDIS TERHDAP PELEGALAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA Dedeh Kurnia; Rahmi Zubaedah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7517

Abstract

Tujuan dari studi ini yaitu untuk menunjau dengan cara apa hakim mempertimbangkan pengabulan atas permohonan pernikahan beda agama serta akibat hukum atas pernikahan beda agama dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan akibat hukum dalam kasus perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Penelitian ini memakai, Metoda penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan suatu fakta yang sesuai dengan nalar keilmuan hukum dari segi normatif, yang secara doktrinal menginventori penelitian kepustakaan atau studi dokumen hukum. Teknik pengumpulan data melelui studi kepustakaan dan didukung study lapangan (field research) untuk memperoleh bahan hukum primer (statue approach), fakta (Fact approach) guna menetapkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan konsep hukum (law conceptual approach).  Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, alasan hakim mengabulkan pernikahan beda agama yaitu dengan melihat aspek sosial dan aspek yuridis.
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim; Kustanto, Anto; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7486

Abstract

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.
KEMUDAHAN DAN KEUNTUNGAN MENDIRIkAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 Endar Susilo; yurida zakky Umami
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7591

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa membubarkan perusahaan. Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrial, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan ansuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas (PT). Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas (PT), baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan bentuk usaha yang paling disukai saat ini. 
Deviation Article 1320 against BW to provide legal protection in the agreement for Online Transportation As Ari Arief Mamba
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7456

Abstract

Article 1320 Boergerlijk Wetboek (BW) is the rule that gives signs an agreement validity that one of them stated that legal capacity as term of agreement In the theory, violation of the terms of this agreement may be canceled so achievements can still be implemented as long as there is no objection from the parties that incapacity to act in law. Problems of research not on whether or not the substance of the article May 1320 has been broken but the problem is the substance of the article into the text without meaning because the terms have been violated in the service agreement transport online, because maintaining legal capacity as agreement terms thus distancing the child from legal protection, especially in the transport agreement online. The research is the research of doctrinal. Based on the results of research on school-age children almost entirely using transportation services online by cellphone them
KEWENANGAN PERAWAT DALAM TINDAKAN TENS-EMS SECARA HOMEVISITE DAN PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN PADA TINDAKAN TENS-EMS ARIS PRIO AGUS SANTOSO
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7478

Abstract

Banyak perawat memiliki keahlian yang diperoleh dari pengalaman, sehingga tidak jarang ditemukan di beberapa lokasi, seorang perawat melakukan tindakan di luar kompetensinya seperti melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter, fisioterapi, dan juga farmasis. Apabila hal ini terus dilanjutkan maka dikhawatirkan akan terjadi malpraktik administratif, sebab keselamatan pasien adalah sasaran utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran bagaimana kewenangan perawat dalam tindakan TENS-EMS secara homevisite dan bagaimana penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh bahwa perawat memiliki kewenangan dalam melakukan terapi TENS-EMS karena ini sudah menjadi bagian dari standar intervensi penatalaksanaan nyeri yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi PPNI. Disamping itu, penatalaksanaan EMS juga menjadi bagian dari tugas yang diperintahkan oleh Peraturan pada perawat yang melakukan praktik mandiri. Ini membuktikan bahwa perawat yang melakukan tindakan TENS-EMS secara homevisite diberikan kewenangan secara atributif oleh Peraturan Perundang-Undangan, dengan catatan bahwa homevisite yang dilakukan adalah merupakan bagian integral dari pelayanan keperawatan praktik mandiri perawat. Penerapan keselamatan pasien pada tindakan TENS-EMS yaitu dengan cara mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan keamanan obat-obatan emergency, memastikan tindakan terapi dilakukan pada lokasi rangsangan dengan benar, mengurangi risiko infeksi saat dilakukan terapi, dan mengurangi risiko cedera akibat arus listrik yang tidak stabil.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019-2020 suharto suharto; Dita Maulina Permatasari
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7508

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana tercipta hubungan yang dinamis antara pengguna maupun pemberi layanan, baik jasa,maupun manusia. karena pelayanan Publik merupakan Tugas utama dari aparatur sebagai abdi negara yang pastinya masyarakat ingin mendapatkan dan berharap pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga masyarakat merasa puas,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal, serta Faktor Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. metode yang digunakan adalah studi kasus atau penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kualitas pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Jatinegara, pengumpulan data di lakukan dengan Observasi,wawancara,dan dokumentasi.Penelitian ini peneliti menggunakan dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Jatinegara yaitu dimensi Tangibel (Berwujud), Realiability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurnce (Jaminan), Emphaty (Empati) beserta bebarapa indikatornya menurut Hardiyansyah. Tetapi ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat yang sering terjadi, antara lain ketidaknyamanan tempat karena sempit termasuk fasilitas di dalamnya yang belum lengkap, serta fasilitas seperti Printer, Komputer, kondisi blanko dan jaringan internet yang sering mengalami eror AC, Musola, Toilet dll masih sangat kurang, minimnya sumber daya pegawai terutama di pelayanan PATEN, Serta kondisi blanko dan jaringan internet yang sering mengalami eror, ketepatan waktu dalam pembuatan KTP, KK dan lain lain. Dan adanya kesalah fahaman masyarakat mengenai denda keterlambatan perubahan atau pembuatan KK, padahal aturan ini sudah masuk dalam peraturan daerah. Untuk faktor faktor pendukungnya adanya kesadaran masyarakat untuk mengetahui aturan yang ada sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu adanya fasilitas berupa jaringan yg lancar peralatan pelayanan seperti komputer, printer untuk memudahkan proses pelayanan di Kecamatan Jatinegara.
AKIBAT HUKUM ANAK ALAMI BESERTA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA Shinta Namira
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7412

Abstract

AbstrakDi zaman sekarang sering dijumpai kasus mengenai anak yang lahir sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, perkawinan sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai,salah satu akibat dari perkawinan adalah kedudukan seorang anak, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sedangkan anak yang lahir diluar ikatan perkawinan atau didalam hukum perdata disebut sebagai anak alami. Anak alami ini menjadi problematika dalam hubungan keperdataannya, menurut Undang-Undang Perkawinan anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. didalam KUHPerdata anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengkauinya saja sehingga anak alami tidak memiliki hak perdata dengan orang tua yang tidak mengakuinya sedangkan menurut hukum islam anak alami atau anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.sehingga, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir  diluar perkawinan agar hak-haknya tidak hilang sebagai seorang anak sebagaimana disebutkan didalam UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi  UU No.35 Tahun 2014 Tentang  Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak atas pengasuhan,pemeliharaan,pendidikan,serta perlindungan yang menjadi hak seorang anak. Metode pendekatan penelitian  yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari penulisan ini sebagai referensi tambahan mengenai akibat yang timbul dari anak alami.AbstractNowadays, cases are often found regarding children born before the existence of a legal marriage bond, legal marriage according to Law No. 1 of 1974 Jo. Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, a legal marriage is a marriage held based on the religion and belief of each bride, one of the consequences of marriage is the position of a child, a legitimate child is a child born from a legal marriage while a child Those born outside the marriage bond or in civil law are referred to as natural children. This natural child becomes a problem in his civil relationship, according to the Marriage Law, a natural child only has a civil relationship with the mother and her mother's family, but this is contrary to the Constitutional Court Decision through Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In the Civil Code, natural children only have civil relations with parents who acknowledge them so that natural children do not have civil rights with parents who do not recognize them, while according to Islamic law, natural children or adulterous children only have civil relations with the mother and her mother's family. the existence of legal protection for children born outside of marriage so that their rights are not lost as a child as stated in Law No. 23 of 2002 which has been changed to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which states that children have the right to care, maintenance, education, and protection of the rights of a child. The research approach method used in this paper is a normative juridical research approach, namely researching library materials or secondary data through literature related to research. The purpose of this paper as an additional reference regarding the consequences arising from natural children.

Page 19 of 28 | Total Record : 271

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue