cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 18   19   20   21   22 
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah E-Wallet Atas Kebocoran Data dan Kehilangan Sejumlah Dana Muhammad Fahri Fauzadeli
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7509

Abstract

AbstrakRevolusi digital saat ini sedang ramai diperbincangakan karena telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap dunia ekonomi bahkan dalam seluruh aspek dalam kehidupan termasuk di Indonesia. Perkembangan sistem keuangan di bidang teknologi informasi dan finansial telah menciptakan suatu sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berkaitan. Saat ini alat pembayaran juga telah mengalami era digitalisasi yaitu suatu cara pembayaran yang dilakukan dengan sebutan dompet elektronok (electronic wallet).Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penulisan makalah ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode kuantitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis.Perlindungan hukum terhadap nasabah E-Wallet atas kebocoran data pribadi diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dimana secara keseluruhan membahas tentang hak-ha konsumen dan kewajiban pelaku usaha untuk merahasiakan suatu data pribadi para nasabahnya yang bertujuan agar kepentingan data pribadi nasabah dapat terlindungi dan itdak menimbulkan sengketa.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BOS DI DINAS PENDIDIKAN LAMPUNG TENGAH (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Tjk) fernanda akbar; Bambang Hartono; zainudin hasan
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7854

Abstract

ABSTRACT School Operational Assistance (BOS) is an effort by the Ministry of Education and Culture to support education funds for students at the elementary school (SD), junior high school (SMP) and senior high school (SMA) levels. School Operations Assistance (BOS) has been implemented since July 2005. This study aims to examine to find out and understand the basis for judges' considerations in deciding cases against perpetrators of corruption crimes, and mechanisms for returning state losses in corruption crimes. The approach used in this study is a normative juridical approach and this research uses a statutory approach, because various legal rules will be studied. Based on such considerations, the Panel of Judges concluded that the element "Which is detrimental to state finances or the country's economy", as stipulated in article 3 of Law Number 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Criminal Penalties as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Ri Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has been fulfilled as a result of the defendant's actions. The mechanism for recovering State losses due to Corruption Crimes is carried out through court decisions and if the defendant is unable to recover state losses, the defendant will be subject to an additional period of confinement or if the defendant has property obtained from the conduct of the Corruption Act The Prosecutor's Office can auction the property. Keywords: School Operational Assistance, Corruption Crimes, Mechanisms.
PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI INDONESIA yurida zakky umami; Adityo Putro Prakoso
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8449

Abstract

Pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata diharapkan dapat memberikan keadilan bagi setiap orang. Selain harus bersifat independen dan berintegritas, pengadilan juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat dengan biaya murah, prosedur sederhana dan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang kemudian, dilakukan perubahan pada tahun 2019 untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data kepustakaan dengan pendekatan perundangundangan. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana melalui Perma No. 4 Tahun 2019 dimulai dari pendaftaran gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan berkas gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim dan penunjukan panitera/panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang pertama dan perdamaian, pembuktian dan putusan. Problematika yang muncul dalam penerapan gugatan sederhana pada penyelesaian perkara perdata antara lain tidak hadirnya para pihak pada sidang pertama dan belum bisa diterapkannya persidangan secara elektronik (e-litigation) karena para pihak belum memahami tata cara persidangan secara elektronik.
PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH PERTENGKARAN (SYIQAQ) Bahrul Fawaid; fajar ainun ridho
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8408

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk melaksanakan syariat islam yaitu menikah dan melanjutkan keturunan. Namun, dalam kenyataannya perkawinan dapat berujung pada perceraian yang dikarenakan sering terjadinya perselisihan dalm rumah tangga. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta mengetahui dan menganalisis tinjauan syiqaq menurut hukum positif di Indonesia.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang dan buku referensi lainnya serta dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab  terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian syiqaq di rumah tangga, Hakam adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap syiqaq (Pasal 76 Ayat 2 UU Peradilan Agama).
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA MIKRO MELALUI MEDIASI Wiragian timabad; Derita Prapti Rahayu; Fauzan Hakim; Ita Rosdiana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7806

Abstract

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi seluruh kepentingan perkembangan usaha mikro ketika akan menjalin kemitraan. Dalam perjalanannya, hubungan kemitraan tersebut akan ada pasang surutnya. Karena itu, untuk melindungi pelaku Usaha Mikro dari kerugian dan mencegah permbuatan melawan hukum, perlu adanya advokasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efesien. Penelitian ini menganalisis penyelesaian perselisihan atau sengketa pelaku usaha mikro dalam bermitra dan bagaimana penyelesaian perselisihan atau sengketa selain persaingan usaha dalam perjanjian kemitraan yang efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan melalui Mediasi.
PERUSAKAN BARANG BUKTI OLEH APARAT KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN OBSTRUCTION OF JUSTICE PADA KASUS KEJAHATAN EXTRAORDINARY CRIME Grasiara Naya S; Hana Faridah
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7762

Abstract

Abstrak Obstruction Of Justice diartikan sebagai perbuatan menghalangi proses hukum yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum. Tindakan Obstruction Of Justice pada aparat penegak hukum sampai saat ini masih menjadi problem yang riskan terjadi. Beberapa bulan yang lalu telah terjadi tindakan Obstruction Of Justice Oleh pihak aparat penegak hukum kepolisian pada kasus pembunuhan berencana 5 dari 7 orang tersangka yang berasal dari petinggi polri dipecat secara tidak hormat diantaranya 1 irjen, 2 kompol, 1 kombes polri, 1 AKBP yang telah melanggar kode Etik. Kasus ini menjadi kasus terparah yang terindikasi sebagai kejahatan extraordinarycrime sepanjang sejarah pada Kepolisian RI yang merusak marwah citra lembaga penegak hukum dan mencoreng nama lembaga kepolisian dan mengimplikasikan krisis kepercayaan nasional terhadap masyarakat indonesia kepada aparat penegak hukum kepolisian. Pada penelitian ini penulis mengkaji permasalahan, yaitu: 1. Apa dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia? 2. Bagaimana tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime? Sementara itu tujuan penulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum larangan perusakan barang bukti sebagai tindakan Obstruction Of Justice menurut undang-Undang Kepolisian di Indonesia dan mengetahui tanggungjawab yuridis Aparat Kepolisian yang melakukan tindakan Obstruction Of Justice pada proses penyidikan dalam Penegakan Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan Extraordinary Crime. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan case methode atau studi kasus, Pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder melalui bahan-bahan pustaka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menyimpulkan bahwa masalah Obstruction Of Justice karena hukum yang kurang mengatur ataukah kurangnya pengawasan (controlling) dalam penerapan hukum oleh pihak lembaga kepolisian sendiri. Atas dasar hal tersebut maka perlunya lembaga pengawasan terhadap pihak kepolisian. Salah satunya yaitu dengan membentuk satgas atau lembaga yang berperan mengawasi lembaga kepolisian. Kata kunci: Perusakan Barang Bukti, Obstruction Of Justice, Extraordinary Crime, Kepolisian.
PENENGGELAMAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN ILEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL Suswoto Suswoto; Muhammad Andri Nurfadilah; Savira Alfi Syahrin; Eksy Puji Rahayu
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8372

Abstract

Penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia menegaskan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kapal asing yang yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Hukum Laut Internasional United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Maraknya praktik illegal fishing di Wilayah Perairan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan tegas untuk menegakkan hukum Nasional serta mempertahankan kedaulatan Indonesia, tindakan tersebut adalah pembakaran/peneggelaman kapal asing yang terbukti melakukan parktik illegal fishing. Adapun tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum berupa penenggelaman terhadap kapal asing oleh pemerintah Indonesia yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia dan apakah penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional. Dari permasalahan-permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan lebih menekankan pada penelaahan kaidah-kadiah hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Bahwa prosedur peneggelaman kapal asing dilakukan setelah melalui proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing di Indonesia tidak bertentangan dengan Hukum laut Internasional.
PENCEMARAN, KERUSAKAN ALAM DAN CARA PENYELESAIANNYA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN Takwim Azami; Anto Kustanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.8383

Abstract

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) diatur mengenai tata cara pemeliharaan lingkungan hidup yaitu: “Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya, a) konservasi sumber daya alam, b) pencadangan sumber daya alam, c) pelestarian fungsi atmosfer.” Namun pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat di Indonesia belum berjalan secara baik, hal ini diakibatkan oleh semakin maraknya pencemaran lingkungan yang marak terjadi Indonesia, baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran tanah. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan salah satu ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai pemberi kehidupan dan pemberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan perlindungan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan optimalisasi penegakan hukum lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Polusi dan Kerusakan Lingkungan
PERANAN DOKTER DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI VISUM (STUDI KASUS PUSKESMAS TANGGETADA) ira yunus
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7815

Abstract

Visum et Repetum (VeR) merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, fisik atau barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan sebaik-baiknya. Visum et Repetum sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam bagaimana peranan dan kedudukan dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada, dan Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian seorang dokter dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan melalui visum di Puskesmas Tanggetada. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yang menggabungkan kedua metode penelitian hukum, yakni metode penelitian hukum Normatif-Empiris. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasanya kedudukan seorang dokter di dalam penanganan korban kejahatan dengan menerbitkan Visum et Repetum seharusnya disadari dan dijamin netralitasnya, karena bantuan profesi dokter akan sangat menentukan adanya kebenaran. Visum et Repertum mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup berpengaruh dalam proses peradilan tindak pidana, dimana hasil dari Visum et Repertum didapat dari hasil temuan dokter ahli forensik dalam upaya mencari sebab musabab yang terjadi pada tubuh korban, sebelum terjadinya sebuah kematian. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari Visum et Repertum tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit
THE PRINCIPLE OF MAQASHID SHARI'AH IN HANDLING COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA Fuad Fuad; Said Munawar
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7956

Abstract

The pandemic of Covid-19 has presented an almost evenly distributed continuity and fear in every aspect of human life around the world. Covid-19 triggered several things, for example, related to economic activity, the implementation of education, the implementation of public services, and so on. There have been many casualties caused by the emergence of the pandemic around the world. The method used in this study is normative juridical with a statute approach and a conceptual approach. The purpose of Islamic Law or maqashid al-shari'ah is a shari'a that is determined and intended for the benefit of man in the world and the Hereafter. Shari'a is structured to realize the happiness of individuals and pilgrims (human beings), maintain the rules and enliven the world with all means, and will continue it at the glorious levels of perfection, culture, goodness, and civilization, because Islamic proselytizing is a mercy for all mankind, namely achieving benefit, goodness, and pleasure over humans and avoiding or preventing damage or ugliness. The handling of the Covid-19 pandemic has been carried out by the government by the principles regulated in maqashid al-sharia, namely tasarruf al-imam 'ala al-raiyyah and hifdzun an nafs.

Page 20 of 28 | Total Record : 271

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue