cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 271 Documents
 19   20   21   22   23 
LEGALISASI UNDANG-UNDANG INTEGRASI PENGUNGSI DI JERMAN PADA ERA ANGELA MERKEL TAHUN 2014-2019 muhammad Reza Fauzan; Ismiyatun Ismiyatun
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i1.7626

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor pendorong serta kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan library research dengan mengumpulkan dan mengolah data sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur, jurnal ilmiah, websites, serta sumber-sumber lain yang memiliki korelasi terhadap penelitan ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepentingan Jerman dalam melegalisasi Undang-undang Integrasi Pengungsi pada era Angela Markel tahun 2014-2019 adalah untuk mencapai kepentingan nasional Jerman yang mencakup kepentingan Self Preservation, Territory Integrity, dan Economic Well Being. Ketiga kategori umum kepentingan nasional tersebut, penulis menggunakan teori kepentingan nasional milik Jack C. Plano dan Roy Olton. Kata kunci : Legalisasi Undang-undang, Pengungsi, Angela MarkeL
PERLINDUNGAN HUKUM PENERIMA WARALABA ATAS TINDAKAN WANPRESTASI PEMBERI WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA DIINDONESIA (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020) Febriyanti, Valentina; Urbanisasi, Urbanisasi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.8793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi franchisee dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan no.1064K/Pdt/2020). Waralaba merupakan perikatan antara dua pihak dimana para pihak tersebut adalah pemberi dan penerima waralaba. Pemberi waralaba yakni “seseorangan atau badan usaha yang memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menggunakan waralaba yang dimilikinya”. Sedangkan penerima waralaba ialah “orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba”. Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach) dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Hasil analisis didalam tulisan ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan ini belum terlaksana dengan benar sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta masih banyak wanprestasi yang terjadi didalam perjanjian waralaba, Penyelesaian kasus wanprestasi dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui proses adjudikasi dan proses konsensus. Seharusnya franchisee dan franchisor dalam menjalankan perjanjian waralaba ini melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.
Resolusi Perlindungan Perempuan Dan Anak Melalui Kebijakan RAN P3AKS Prabowo, M. Shidqon; Hidayat, Arif; Sugiarto, Laga; Firdaus, indriana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10119

Abstract

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan mererapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (DUWET, BOJONG, KABUPATEN PEKALONGAN) ss, suharto; Maryam, Dewi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9575

Abstract

Peran Pemerintah Desa adalah seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur di desa. Pembangunan infrastruktur adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat melalui peningkatan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup parameter yang digunakan dalam mengukur peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, kinerja serta masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dimulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diambil kesimpulan, Pertama, Peran pemerintah desa sebagai sebagai regulator yaitu dalam pembangunan infrastruktur pemerintah desa dan masyarakat berperan dan terlibat dalam membuat peraturan perencanaan pembangunan infrastruktur. Kedua, peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu pemerintah sebagai dinamisator melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Ketiga, peran pemerintah sebagai fasilitator Pemerintah desa Duwet dalam pembangunan infrastruktur menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Keempat, peran pemerintah sebagai katalisator yaitu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Duwet berperan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten.
Pengaturan Pidana Denda Dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam fawaid, bahrul; prakoso, adityo putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10010

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan meltodel pelnellitialn hukum normaltif-komparatif, yakni antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi pengaturan perundangan mengenai pidana denda di Indonesia dan irisannya dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan mengenai pidana denda akibat tindak pidana di Indonesia, yakni KUHP lama dan Undang-Undang RI no. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dalam hukum Islam beberapa kitab yang akan menjadi rujukan adalah kitab-kitab klasik seperti Sunan Ibn Majah, Magashid al Syari'at al Islamiyyat wa 'Alagatuhaa bi al I Adillati al Syari'ati, at Tasyr’ al Jina’y al Islamy, Fiqh Sunnah, dsb. Adapun tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada irisan kuat antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan pidana denda, yakni pemberdayaan pelaku, penggantian kerugian yang dialami korban, dan sebagai penjeraan sekaligus pencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana.
TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN KOSMETIKA DI INDONESIA ikhsan, muhammad; kustanto, anto; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9959

Abstract

Peningkatan ekonomi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi menimbulkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kosmetika menjadi kebutuhan dalam merawat atau mempercantik diri bagi wanita bahkah pria juga membutuhkannya. Dewasa ini, semua orang seakan-akan berhak untuk mempromosikan, menyalurkan dan menjual atau mengedarkan kosmetika tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap peredaran kosmetika.Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data penelitian merupakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum pengaturan peredaran kosmetika dalam peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menujukkan bahwa seluruh kosmetika yang beredar di Indonesia harus diketahui dan terdaftar diinstansi pemerintah. Yang berwenang dalam melakukan peredaran kosmetika yaitu tenaga kefarmasian. Terdapat ketentuan dalam mengiklankan kosmetika seperti obyektif, tidak menyesatkan, lengkap, tidak boleh diiklankan dengan menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan atau tenaga Kesehatan, Tidak boleh diiklankan dengan penggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat, harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada. Bagi seseorang yang tidak mengikuti ketentuan dalam peredaran kosmetika dapat diancam pidana seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 196, 197 dan 198 UU 36/2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Peredaran, Kosmetika, Kewenangan
Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Yang Tutup Laili Fajriati, Laili Fajriati; Adriaman, Mahlil
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10676

Abstract

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi berpedoman kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan itu berupa penampungan dana dari simpanan anggota dan penyaluran dana tersebut melalui pinjaman. Namun apabila tidak dilakukan pengendalian dengan baik terhadap kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh anggota akan dapat mendatangkan kerugian bagi koperasi dan juga simpanan anggota. Terhadap tindakan tersebut tentu perlu adanya pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap koperasi dan juga simpanan anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis hukum kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa gambaran tentang pertanggungjawaban pengurus terhadap simpanan anggota koperasi tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa gambaran terhadap pertanggungjawaban hukum pengurus terhadap simpanan anggota koperasi yang tutup serta kendala dan solusi dalam pengembalian simpanan anggota koperasi.
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGULANGI TERORISME DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Hartanti, Hartanti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9588

Abstract

Permasalah penelitian adalah:  Bagaimanakah peran Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta? Dan  Apakah kendala Polri khususnya Densus 88 dalam mengantisipasi terorisme di Yogyakarta?       Jenis   penelitian  adalah  normatif dengan pendekatan yuridis kasuistis, data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan pengumpulan data adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. analisis data deskriptif kualitatif.       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Polri membentuk  Satuan Tugas Anti Teror bernama Detesamen Khusus 88 Anti Teror POLRI (Densus 88/AT), Densus 88/AT juga berkoordinasi dengan beberapa lembaga antara lain Lembaga Pemasyarakatan, Polda DIY, BNPT, kejaksaan dan masyarakat, melakukan Patroli siber untuk memerangi paham radikal di internet, melakukan tindakan represif yakni dengan menangkap pelaku tindakan yang memenuhi unsur terorisme.  Beberapa kendala Polri dalam mengantisipasi aksi teror di Yogyakarta adalah konflik internal di tubuh Polri mengandung resiko konflik internal,  adanya kendala eksternal yakni perdebatan tugas Polri dan TNI, minimnya informasi dari masyarakat terkait dengan orang-orang yang mencurigakan di daerah sekitar, tidak sepenuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Detasemen Khusus 88 dilakukan di lapangan, karena personel teroris juga melakukan perlawanan, baik perlawanan secara fisik maupun pakai senjata serta terkadang Densus 88 harus menggunakan tindakan-tindakan yang melanggar kode etik untuk melakukan penangkapan di karenakan gagalnya negosiasi dengan teroris.
Peran Kantor Pertanahan Dalam Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Semarang Mastur, Mastur; Arsita Dewi, Ery
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.11086

Abstract

AbstractThis research discusses the role of the Land Office in providing legal certainty for land rights through the Comprehensive Systematic Land Registration Program (PTSL) in the city of Semarang. The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 establishes the foundation that land, water, and natural resources are controlled by the state for the prosperity of the people. The Basic Agrarian Law (UUPA) serves as the legal framework governing land tenure and assigns the government the task of land registration. Land registration is an effort to provide legal certainty for land rights. The PTSL program is implemented as part of the government's efforts to expedite land registration in an easily understandable and cost-effective manner. However, there are challenges in its implementation, such as the lack of data validity due to prioritizing speed over accuracy. The Land Office, as the land registration authority in Indonesia, plays a key role in the implementation of PTSL. This research focuses on the implementation of PTSL in the city of Semarang, acknowledged as the best in Indonesia. The aim is to evaluate the extent of the Land Office's role in providing legal certainty for land rights through this program and to identify potential challenges. By considering the experience of land certification that prioritizes speed, this research is expected to provide insights into the effectiveness and challenges of PTSL implementation at the local level, as well as the Land Office's contribution to ensuring legal certainty for land rights in the city of Semarang.
KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9971

Abstract

Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal.

Page 21 of 28 | Total Record : 271

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18 No 2 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2025): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 1 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 1 (2020): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2019): Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2017): Qistie Vol 9, No 2 (2016): Qistie Vol 9, No 1 (2016): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 2 (2015): Qistie Vol 8, No 1 (2015): Qistie Vol 7, No 2 (2014): Qistie Vol 7, No 1 (2014): Qistie Vol 6, No 2 (2012): Qistie Vol 6, No 1 (2012): Qistie Vol 5, No 1 (2011): Qistie Vol 4, No 1 (2010): Qistie Vol 3, No 4 (2009): Qistie Vol 3, No 3 (2009): Qistie Vol 1, No 1 (2008): Qistie More Issue