cover
Contact Name
Haerana
Contact Email
Haeranasupratman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kolaborasi@unismuh.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JURNAL KOLABORASI
ISSN : 2442949X     EISSN : 26203499     DOI : https://doi.org/10.26618/kjap
Core Subject : Social,
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik is an-Opened Access journal and published three times a year every April, August and December. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik received articles from research findings and new scientific review articles. The aims of this journal is to publish research article in the field of the bureaucracy, the public service management, the public policy, the regional autonomy, the management public, the human resource management in public sector, and its related issues.
Arjuna Subject : -
Articles 281 Documents
Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Di Kabupaten Nunukan Nurpatimah Nurpatimah; Abdul Mahsyar; Alimuddin Said
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 2 (2018): Agustus 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i2.1452

Abstract

The purpose of this research was to know the implementation of government regulation policy number 68 year 2002 about food security in Nunukan Regency and to know the supporting factor and the obstacle factor of the implementation of government regulation policy on food security in Nunukan Regency. The type of research used was descriptive qualitative research. The study used a phenomological type. Technique of collecting data used instrument in the form of interview, observation and documentation. The reselts of the research indicated that there werefour things related in this case, namely(1)Implementation of government regulation policy number 68 year 2002 regarding food security in Nunukan Regency had been running well enough,it just needed little attention from the government for farmer assistance, it must always be on time so that farmers were not difficult in managing food. (2)Commitment built by the agricultural service and food security in Nunukan Regency had been running well,(3)Control of organization or supervision had been done well,(4)The behavior of target group dimension included positive or negative response of society in supporting or not supporting policy.The people who did not join the farmer groups gave response negatively to this policy. ABSTRAKTujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan di kabupaten nunukan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan di kabupaten nunukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima yang terkait dalam hal ini yaitu (1)Implementasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan di kabupaten nunukan sudah berjalan cukup baik, hanya perlu sedikit perhatian dari pemerintah untuk bantuan tani harus selalu tepat waktu agar petani tidak kesulitan dalam mengelolah pangan.(2)Komitmen yang dibangun oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan di kabupaten nunukan sudah berjalan cukup baik,(2) Kontrol organisasi atau pengawasan yang dilakukan sudah baik.(4)Perilaku kelompok sasaran dimensinya mencakup respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Hanya masyarakat yang tidak bergabung di kelompok tani yang merespon negatif dengan adanya kebijakan ini. Kata Kunci:Implementasi, Ketahanan Pangan
Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Berbasis Home Care Di Kota Makassar Arjuna Putra; Jaelan Usman; Abdi Abdi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 3 (2017): Desember 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i3.1053

Abstract

This research aims to find out the implementation of Home Care innovation, it some factors that influence home care, and public services are received by society. The type of this research is Qualitative Research byusing 6 informants. The data collection techniques are observation, interview, and documentation. Result of this research presents in implementation of home care has been well with many superiorities. While, there are difficulties although home care innovation has been implemented and it can bee seen by the society in practice. The implementation of home care innovation in Makassar are influenced by the presence of Human Resources, Infrastructures, and frequency of socialization by managing of Home Care. Keywords: Innovation, Public Service, Home Care ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan inovasi home care, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan home care serta pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Tipe penelitan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara pelaksaanan home care telah terlaksana dengan baik dengan berbagai keunggulan yang bervariasi. Adapun tingkat kesulitannya walaupun inovasi home care terlaksana dan dapat dilihat secara nyata oleh masyarakat dalam praktik inovasi tersebut. Pelaksanaan inovasi home care di Kota Makassar dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, dan sosialisasi yang sudah sering dilakukan oleh pelaksana home care.Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Home Care
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Tradisional Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Abd. Azis Abd. Azis; Juliati Saleh; Muhammad Tahir
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 2 (2017): Agustus 2017
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v3i2.898

Abstract

This research aimed to determine the implementation of the presidential decree number 112 of 2007 regarding the arrangement of the traditional markets in Somba Opu District, Gowa Regency. The type of research was descriptive qualitative research with phenomenological research type. Data was collected through interviews, observation and documentation. It could be seen from the three indicators of the location of traditional markets refers to urban land, and detail of Urban Land use Plan, including zoning location regulation, the establishment of strategic trading center traditional market with the same market segment should not be too close together, Establishment traditional markets was done by revitalizing physical infrastructure, urban land, social, cultural and local communities, procurement of parking areas was not optimally yet and it would give effect  in difficulties for the procurement of parking facilities. Keywords : governance, market, traditional   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan pasar tradisional di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Data dikumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ini dapat dilihat dari tiga indikator yaitu lokasi pasar tradisonal mengacu tata ruang wilayah/Kota, dan rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasinya lokasi pendirian pasar tradisional yang strategis pusat perdagangan dengan segmen pasar yang sama tidak boleh terlalu berdekatan, Pendirian pasar  tradisional dilakukan dengan melakukan revitalisasi sarana dan prasarana fisik, tata ruang wilayah, budaya maupun sosial masyarakat setempat, penyediaan Area Parkir belum optimalnya penyediaan areal parkir dan akan berakibat kesulitan untuk pengadaan fasilitas parkir.  Kata Kunci : Penataan, pasar, Tradisional
Determinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Kawasan Agropolitan Dalam Program Hulu Hilir Agromaritim Bidang Pertanian Lukman Hakim; Aloysius Jondar; Khanifatul Khusna
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 3 (2020): Desember 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i3.4124

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi determinasi kegagalan program hulu hilir agromaritim yang berkaitan dengan pemberdayaan petani di salah satu kawasan agropolitan ijen yaitu Kabupaten Jember. Kabupaten Jember adalah salah satu sentra penghasil padi terbesar di Jawa Timur dan menjadi Kawasan pengembangan padi Jawa Timur Kabupaten Jember memiliki rerata Produksi Padi terbesar di Jawa Timur sebesar 915.198 ton. Oleh sebab itu, produksi tanaman padi di Kabupaten Jember mampu memberikan kontribusi tertinggi terhadap Produksi Nasional sebesar 1,381. Guna mewujudkan pemberdayaan petani di Kabupaten Jember, pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengadakan program hulu hilir agromaritim bidang pertanian sejak tahun 2017. Namun program ini mengalami kemacetan pada program hilirnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Jember. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan menunjuk satu informan kunci yaitu pemerintah Kabupaten Jember yang diwakili oleh perwakilan BAPEDA. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis data adalah Terdapat determinasi yang menyebabkan kegagalan program tersebut antara lain kurangnya dukungan pemerintah daerah sebagai pihak pemberi program, kurang komitmennya para petani sebagai penerima program, serta keterbatasan kelembagaan GAPOKTAN dalam mensupport atau mendukung berjalannya program tersebut. Ketiga determinasi tersebut akhirnya menghambat program hulu hilir agromaritim dalam mencapai titik kesuksesannya. 
KOORDINASI FASILITATOR MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI KABUPATEN LUWU UTARA Abd Khair Ihsan; Abdul Mahsyar; Samsir Rahim
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i1.865

Abstract

This research aims to know how the coordination between the vilagge government and facilitators of community in Rural Infrastructure Development Program in Tarobok Village, Baebunta district of North Luwu. This research was categorized in descriptive qualitative. The data collection techniques were observation, interview, and documentation. The result of this research showed that the agreement and the unity in Tarobok Village Baebunta district were still to be done optimally yet, althouht the meeting provided to the public has been pretty good according to the local Village government. Therefore, it is necessary to improve the performance of the head of Village by making an affective working group. Keywords: coordination, government, public  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana koordinasi pemerintah desa dengan fasilitator masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesepakatan dan kesatuan di Desa Tarobok Kecamatan Baebunta saat ini belum terlaksan secara optimal, meskipun pertemuan yang di berikan kepada masyarakat sudah cukup baik menurut pemerintah desa setempat. Oleh karena itu kiranya perlu meningkat kinerja kepala desa dengam membentuk suatu kelompok kerja yang efektif. Kata kunci : koordinasi, pemerintah, masyarakat 
REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus UPTB Samsat Kabupaten Biak Numfor) Hermanu Iriawan; Rijal Rijal
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 5, No 2 (2019): Agustus
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v5i2.2290

Abstract

Bureaucratic reform aims to provide the best service to the community. By improving its facilities and infrastructure as well as the quality of its human resource, the Technical Implementation Unit of Samsat Biak Numfor committed to simplify the public services related to motor vehicle tax payments, registration and identification of motorized vehicles, and payment of mandatory donations of traffic accidents and roads. The purpose of this study is to determine the bureaucratic reform and public service reform at the Technical Implementation Unit of Samsat Biak Numfor in terms of the infrastructure and human resource improvement. This research uses descriptive qualitative method with case study. Data collection techniques used are observation, interviews, literature studies, and documentation. The results of the study revealed that the bureaucratic reform that occurred at the Technical Implementation Unit of Samsat Biak Numfor is not optimal. This can be seen from the public service reforms that carried out with inadequate facilities and infrastructure. In addition, the employees who work at the Technical Implementation Unit of Samsat Biak Numfor are having a low level of education which extremely affect the service quality. Keywords: Bureaucracy Reform, Public Service ABSTRAKReformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia di UPTB Samsat Biak Numfor berkomitmen untuk menyederhanakan layanan publik yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik pada UPTB Samsat Biak Numfor yang ditinjau dari perbaikan sarana dan prasarana dan perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTB Samsat Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, Interview, Studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi birokrasi yang terjadi di UPTB Samsat Biak Numfor Belum optimal. Hal ini terlihat dari reformasi pelayanan publik yang dilakukan dari sarana dan prasarana belum memadai, disamping itu pula sumber daya manusia di UPTB Samsat Biak Numfor mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga itu dapat mempengaruhi proses pelayanan. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik
KUALITAS PELAYANAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KECAMATAN MATTIRO SOMPE KABUPATEN PINRANG Nurul Munia; Muhlis Madani; Abdi Abdi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v4i1.1432

Abstract

The purpose of this research is not only aimed to know the service quality but also to know the supporting and inhibiting factors of the public service in Prona. This research used qualitative research type which is choosen by certain sample who had knowledge about Prona Service Quality. The research result showed that 1) if the required file was completed then the certificate could be quickly resolved 2) the service flow could be said “good” 3) the employee had not done the best in their work 4) PRONA activites will be completed within one budget a year 5) public enthusiasm in enrolling their land by Prona 6) the less of surveyor staff become the most inhibiting factor of Prona service. Keywords: Quality, service, PRONA
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI BIRA SEBAGAISUMBER UNGGULAN PENDAPATAN ASLI DI DAERAHKABUPATEN BULUKUMBA Susilawati Susilawati; H. Mappamiring H. Mappamiring; Alimuddin Said
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 3 (2016): Desember 2016
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v2i3.888

Abstract

The aim of this research is to explain how the development strategyBirabeach tourisms source ofrevenuein the areaseedin accordance withlaw No.6of 2009and to identify indicators oftourism development strategy. This type of researc his qualitative. This study uses aphenomenolog icland data collection techniques is instrumentssuch as interviews, observation and document retrieval. The results showedthat thetourism development strategy Birabeachis good enough,Seenfromthree indicators: (1) human resources,(2) promotionof tourism, and (3)carefacilities.While the indicator(4) Infrastructuresand(5) Environment are stillnot maximized duea musement rides and road facilities are still inadequate, As well asless cleanenvironment. Keywords: Strategy development, coastaltourism Bira. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi pengembangan pariwisata pantai Bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli di daerah sesuai dengan Perda Nomor 6 tahun 2009 dan untuk mengetahui indikatorstrategi pengembangan pariwisata. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan fenomenologis dan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata pantai Bira ini sudah cukup baik,dilihat dari tiga indikator: (1) SDM, (2) Promosi kepariwisataan, dan (3) Fasilitas pelayanan. Sementara indikator  (4) Sarana dan Prasarana dan (5) Lingkungan masih belum maksimal dikarenakan fasilitas wahana hiburan dan jalan yang masih belum memadai, Serta lingkungan kurang bersih.Kata kunci: strategi pengembangan,  pariwisata pantai bira  
Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Talaga Paca Dan Wangongira, Kabupaten Halmahera Utara richard djiko; Bagus Subardi
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v6i1.3387

Abstract

This study aims to determine how the implementation of government policies regarding the priority of the use of village funds for community empowerment and village development activities in the villages of Telaga Paca and Wangongira, North Halmahera district. This study use descriptive qualitative approach. Source of data used in this study uses primary and secondary data. And the results of the study can be concluded that what is mandated by the law is not in line with what is the reality in the field, whether it is development activities and community empowerment, because the village has village autonomy so that each village has the right to regulate and manage its own household according to the needs of the village
STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENERIMAAN ADIPURA DI KABUPATEN MAROS Zulfikar Zulfikar; Djuliati Saleh; Andi Rosdianti Razak
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v1i2.699

Abstract

The purpose of this study was to find out government’s strategy in the reception Adipura’s award Maros regency. The type of research is qualitative method. 9 informants were selected according to its relevance to the study. The results showed that the government’s strategy Maros regency, when seen from a management functional strategy by way of Implementating and controlling, were optimal. Furthmore, the next strategy is done by local governmen namely revitalization garbage by 3R (reduce, reuse, amd recycle) and procurement of Green Open Space (GOS) has been highly optimized (already meets 30%). The supporting factors among other are dissemination to the public, special organization structure, the driving team, regular cleaning, waste banks, and RTH ( green space) in the district of Maros.Keywords : strategy, government, hygiene, environment  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam penerimaan Adipura. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan sebanyak 9 orang yang dipilih sesuai dengan keterkaitannya dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros, jika dilihat dari strategi fungsional manajemen dengan cara implementating dan controlling, sudah optimal. Selanjutnya strategi pemerintah daerah dilakukan dengan cara revitalisasi sampah dengan 3R (reduce, reuse dan recycle) dan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sangat optimal (sudah memenuhi 30%). Adapun faktor pendukung antara lain yaitu sosialisasi kepada masyarakat, struktur organisasi khusus, tim penggerak, pembersihan rutin, Bank Sampah, dan RTH di Kabupaten Maros.Kata kunci : strategi, pemerintah, kebersihan, lingkungan

Page 5 of 29 | Total Record : 281