Articles
660 Documents
<![CDATA[FUNGSI ANJING PELACAK SEBAGAI ALAT BANTU PENYIDIKAN DALAM MENDAPATKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Newaherman, Oldy Andrelin]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 3 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakFungsi anjing pelacak sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana belum ada peraturan yang secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan untuk dapat menimbulkan suatu kepastian hukum. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa di dalam ruang lingkup di Polda Lampung, Polres Lampung Selatan dan Kejaksaan Pengadilan Negeri Lampung anjing pelacak berfungsi sebagai alat bantu penyelidikan dan penyidikan dalam mendapatkan barang bukti tindak pidana pencurian, narkotika, bahan peledak namun belum ada peraturan secara khusus yang mengaturnya dalam hal ini perundang-undangan. Peraturan masih sebatas Surat Keputusan Kapolri atau SKEP dan  Peraturan Kapolri atau Perkap. Faktor-faktor penghambat dalam penyidikan terhadap barang bukti yang ditemukan anjing pelacak dalam hal ini peraturan mengenai penggunaan anjing pelacak yang hanya sebatas SKEP dan PERKAP seharusnya ada dasar hukum yang mengatur secara jelas tentang keabsahan atau penggunaan hukum didalamnya , faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini kurangnya polisi yang bertugas sebagai pawang anjing atau K-9 di Polda Lampung maupun di Polres Lampung Selatan, dan faktor sarana atau fasilitas yaitu masih kurangnya peralatan yang dibutuhkan anjing pelacak seperti kendaraan , serta faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan tidak adanya kerja sama yang baik antar masyarakat dengan pihak polisi K-9.Saran penulis seharusnya penggunaan anjing pelacak dapat lebih dimaksimalkan penggunaannya dalam mencari barang bukti tindak pidana dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur keabsahannya. Yang berupa landasan hukum yang seharusnya diakomodir dalam ketentuan Undang-undang Kepolisian. Selain itu seharusnya terdapat penambahan jumlah personil polisi pawang anjing pelacak yang berkompeten, peningkatan sarana dan prasarana, serta memberikan sosialisasi tentang penggunaan anjing pelacak. Kata Kunci : Anjing Pelacak, Alat Bantu, Tindak Pidana. ]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARATIF PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 365K/PID/2012 DENGAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 79PK/ PID/2013 RESIDENT MELAKUKAN TINDAKAN PEMBEDAHAN ]]>
<![CDATA[Winata, Ardi Pandu Saputra]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Kasasi dikabulkan. dr.Dewa Ayu Sasiary Prawani beserta kedua rekan nya dr. Hendry Simanjuntak dan dr. Handy Siagian di vonis bersalah oleh Mahkamah Agung dengan tuduhan Malpraktik terhadap Fransiska Julia Makatey yang meninggal saat melahirkan dan sebelumnya Pengadilan Negeri Manado menyatakan ketiga terdakwa tidak bersalah (bebas murni), karena salah satu alat bukti yaitu bedah mayat menyatakan bahwa sebab kematian karena Emboli udara (gelembung udara) yang ada dibilik kanan jantung jenazah, yang tidak bisa diprediksi dan dicegah. Rumusan masalah skripsi ini yang pertama adalah Bagaimanakah studi komparatif antara putusan mahkamah agung No. 365/Pid/2012 dengan putusan peninjauan kembali No. 79 PK/Pid/2013 dan yang kedua Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku resident tindakan pembedahan yang menyebabkan pasien meninggal dunia. Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 365K/Pid/2012 adalah memberi pidana penjara selama 10 bulan karena Majlis hakim telah yakin bahwa terdakwa telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Analisis Putusan Peninjauan Kembali No.79PK/ Pid/2013, Majelis Peninjau mengabulkan permohonan para terdakwa di karnakan telah ditemukan bukti baru (nouvum) yang menyatakan bahwa para terdakwa sudah melakukan prosedur sesuai dengan SOP. Didalam peninjauan kembali Majlis Peninjau memiliki keyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan kelalaian dan telah melakukan operasi Cito Secsio Cesaria dengan benar dan sesuai prosedur, keilmuan, dan kompetensi. Saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya hakim-hakim pada semua tingkatan pengadilan yang memahami hukum kesehatan atau kedokteran, atau hakim-hakim memiliki spesialisasi di bidang hukum kesehatan atau kedokteran..Kata Kunci: Komparatif, Pembedahan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Alfarizi, Muhammad Hafiz]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi berakar pada kebudayaan lama dan berasal dari birokrasi-patrimonial dari masa feodal di masa lalu. Korupsi bagi para pelaku yang telah berhasil itu akan menjadi sia-sia kecuali mereka dapat menyembunyikan atau menyamarkan hasilnya (harta kekayaan), yaitu melalui penyedia jasa keuangan (bank atau non bank) atau menggunakan sarana lainnya, sehingga uang hasil tindak pidana yang telah berhasil berhasil dipindahkan itu seolah-olah bersumber pada sesuatu yang dianggap sah. Penelitian ini akan membahas bagaimana proses penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil suatu tindak pidana korupsi dari proses penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman serta juga akan membahas bagaimana hambatan dalam proses penerapan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah yuridis normatif. Â Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi yaitu menjelaskan mengenai proses persidangan dalam penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Adapun faktor hambatan dalam penerapan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana asal (korupsi) ini berdasarkan Soerjono Soekanto adalah dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor dari kebudayaan.Adapun saran yang dapat diberikan peneliti antara lain: Perlu adanya revitalisasi dalam di dalam PPATK serta KPK terutama dalam segi Sumber daya manusia dan pengembangan teknologi informasi, serta perlu adanya keberanian bagi para penegak hukum dalam mencari pembuktian dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 26/Pid.TPK/2013/PN.TK) ]]>
<![CDATA[F, Muhammad Reynaldy]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara baik secara minimal maupun maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran Studi dalam Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 26/Pid.TPK/2013/PN.TK? (2) Apakah disparitas pidana dalam dalam Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 26/Pid.TPK/2013/PN.TK telah memenuhi unsur keadilan subtantif? Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berbeda pada perkara tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan dinas di Kabupaten Pesawaran Studi dalam Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK adalah perbuatan pelaku tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan kendaraan dinas Bupati Pesawaran dan tidak menerima hasil atau keuntungan atas pembelian kendaraan dinas tersebut. Sementara itu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan 26/Pid.TPK/2013/PN.TK adalah perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara dan bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. (2) Disparitas pidana dalam Perkara Nomor: 25/Pid.TPK/2013/PN.TK dan 26/Pid.TPK/2013/PN.TK belum memenuhi rasa keadilan substantif. karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang seharusnya penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula, dan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut, seharusnya dipidana sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga tidak menciderai rasa keadilan masyarakat yang mengharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi.Kata Kunci: Disparitas, Korupsi, Kendaraan Dinas    ]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYUAPAN PADA PENERIMAAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA LAMPUNG BARAT ]]>
<![CDATA[Pramiza, Beni]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPenegakan hukum dilaksanakan untuk menjamin bahwa hukum dilaksanakan secara benar, adil, dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Barat. (2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Pemerintahan Daerah.Hasil penelitian dan pembahasan  menunjukkan: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satpol PP Lampung Barat meliputi: a) Penyidikan dilakukan Kepolisian Resor Lampung Barat setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan. b) Dakwaan dilakukan Kejaksaan Negeri dan dituangkan dalam surat dakwaan. c) Pengadilan dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk menegakkan keadilan berdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyuapan pada penerimaan anggota Satpol PP Lampung Barat adalah: a) Faktor perundang-undangan, yaitu adanya landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUHAP. b) Faktor penegak hukum, yaitu adanya profesionalisme aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku penyuapan pada penerimaan anggota Satpol PP Lampung Barat. c) Faktor sarana dan fasilitas, yaitu adanya dukungan  sarana  dan  fasilitas  yang  dibutuhkan  dalam penyidikan sampai dengan putusan pengadilan d) Faktor masyarakat, yaitu adanya peran aktif dan kesadaran hukum oleh masyarakat. e) Faktor kebudayaan, yaitu adanya nilai dan norma bahwa tindak pidana penyuapan merupakan pelanggaran dan harus diberi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyuapan, Satpol PP ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI (Nomor Putusan: 355/PID.B/2011/PN.GS.,86/PID/2012/PT.TK) ]]>
<![CDATA[Sari, Anisa Maylia]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seharusnya mendapatkan hukuman maksimal, tetapi kenyataannya pelaku hanya dihukum ringan sehingga terjadi kesenjangan aturan hukum dengan pelaksanaannya. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan KDRT? (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan KDRT dalam Perkara Nomor 355/PID.B/2011/PN.GS. dan Nomor 86/PID/2012/PT.TK? Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 355/Pid.B/2011/PN.GS dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 86/Pid./2012/PT.TK diwujudkan dengan pemidanaan, yaitu Adi Chandra terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 44 Ayat (1) yaitu melakukan KDRT terhadap istrinya yaitu Herleni. Terdakwa dihukum 2 bulan 12 hari pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan 10 bulan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. (2) Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana mengacu pada Pasal 183 KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan. Alat bukti sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. ]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERITAHUAN JENIS DAN JUMLAH BARANG IMPOR DALAM DOKUMEN KEPABEANAN SECARA SALAH STUDI PUTUSAN NO: 757/PID.B/2012/PN.TK ]]>
<![CDATA[SAVERO, IVAN]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Pelaku tindak pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan secara salah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, seperti dalam Putusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK. Tindak pidana ini tercantum dalam Undang â Undang No. 17 Tahun 2006 jo. Undangâ Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Permasalahan dalam penelitian ini:  Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana  pelaku terhadap tindak  pidana pemberitahuan jenis dan jumlah barang impor dalam dokumen kepabeanan dan Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor : 757/PID.B/2012/PN.TK.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pertanggungjawaban pidana pelaku Putusan Nomor: 757/PID.B/2012/PN.TK terbukti  secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  karena  perbuatannya melanggar Pasal  102  huruf  H  Undang  â  Undang  RI Nomor  17  Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang â Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Majelis Hakim menjatuhi pidana penjara selama 1  tahun 6 bulan dan membayar denda sebesar RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Faktor â faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdiri dari aspek yuridis dan nonyuridisSaran dalam penelitian ini diharapkan agar hakim mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi agar dalam proses menjatuhi sanksi pidana memenuhi rasa keadilan dan hakim juga diharapkan mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana mengingat kerugian yang dialami negara tidak sedikit. Kunci : Tindak Pidana Kepabeanan, Pertanggungjawaban Pidana]]>
<![CDATA[ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN (Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Nugraha, Dani Aji]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 2, No 1 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Ada beberapa masyarakat yang menggunakan bagian jalan untuk penyelenggaraan kegiatan pribadinya. Hal ini tentunya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang pada akhirnya tujuan penyelenggaraan jalan oleh negara tidak dapat tercapai. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar atau mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Dari kasus pelanggaran terhadap fungsi jalan ini timbul pertanyaan. Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? dan apa sajakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? Metode penelitian adalah secara yuridis normatif dan empiris, dengan jenis data primer berupa wawancara pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung dan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Jenis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Dari data-data ini, selanjutnya penulis melakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pihak Polresta Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran fungsi jalan selama ini berdasarkan diskresi kepolisian dan tidak pernah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Saran yang diberikan adalah Seyogyanya, pihak kepolisian bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena, sanksi pidana terhadap poin-poin pelanggaran tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kelak tidak terjadi lagi tindakan pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Kata Kunci : Fungsi Jalan, Penegakan Hukum, Pelanggaran]]>
<![CDATA[ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Bernadeta, Bernadeta]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 1, No 1: JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang pada hakikatnya ayah merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan: (1) Faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya ada dua faktor yaitu faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya diantaranya: (a) Adanya perilaku yang menyimpang, (b) Ketaatan dalam menjalankan perintah agama yang masih kurang baik; dan faktor lingkungan eksternal (sosial) yaitu: (a) Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, (b) Keadaan keluarga yang tidak harmonis. (2) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana incest dengan korban anak yaitu dengan menggunakan: (a) Memaksimalkan peran media massa untuk memberikan berbagai informasi yang sifatnya mencegah terjadinya kriminalitas seksual terhadap anak, (b) Upaya represif yaitu dengan memberikan sanksi hukum berupa pidana yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Kuantitas dan kualitas incest menunjukkan suatu peningkatan yang mengkhawatirkan, maka sebaiknya dibuat suatu program pencegahan yang terarah dan terpadu untuk penanganan kasus-kasus kesusilaan umumnya dan kasus incest khususnya, (2) Dalam proses persidangan lebih diutamakan lagi perlindungan hukum bagi korban, karna dalam kenyataannya masih banyak korban dari tindak pidana kesusilaan khususnya incest lebih menderita lagi pada saat menjalani proses persidangan karna mendapatkan tekanan dari pertanyaan-pertanyaan yang cenderung memojokkan korban, (3) Diintensifkan lagi penyuluhan dan sosialisasi oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah ke desa-desa agar dapat menambah pemahaman warga masyarakat akan dampak dari melakukan suatu tindak pidana.]]>
<![CDATA[FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ]]>
<![CDATA[Desriani, Ruri Kemala]]>
<![CDATA[ JURNAL POENALE Vol 3, No 4 (2015): JURNAL POENALE ]]>
Publisher : <![CDATA[FAKULTAS HUKUM UNILA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakFungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal belum difungsikan secara efektif sebagai salah satu sarana dalam melakukan penegakan hukum. Para pelaku penyalahgunaan izin tinggal dikenakan tindakan administratif yang seharusnya dapat digunakan tindakan pro justicia. Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa di dalam ruang lingkup Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tindak pidana keimigrasian yang berupa penyalahgunaan izin tinggal yang ada selama ini belum ada satu kasus yang penyelesaiannya melalui tindakan pro justicia, tetapi melalui penjatuhan sanksi administratif, padahal kasus penyalahgunaan izin tinggal termasuk golongan tindak kejahatan yang mana seharusnya diproses melalui tindakan pro justicia, sehingga hukum pidana dalam tahap ini dapat difungsikan sebagai upaya terkuat untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Faktor-faktor yang menghambat fungsi hukum pidana dalam hal ini adalah undang-undang keimigrasian belum mampu mengakomodir mengenai tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, faktor aparat penegak hukumnya dalam hal ini kurangnya petugas penyidik imigrasi yang hanya terdapat tiga orang PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, dan faktor sarana/fasilitas yaitu masih kurangnya ruang detensi imigrasi yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung, serta faktor masyarakat yaitu kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan karena kurangnya sosialisasi dalam bidang keimigrasian.Saran penulis seharusnya aparat penegak hukum dapat bertindak secara tegas dan tidak hanya menggunakan tindakan administratif dalam penegakan hukumnya tetapi dengan penjatuhan sanksi pidana penjara sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Selain itu, seharusnya pemerintah menambahkan anggota PPNS Keimigrasian, dan juga membangun ruang detensi imigrasi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bidang keimigrasian. Kata Kunci : Fungsionalisasi Hukum, Penyalahgunaan, Izin Tinggal. ]]>
