cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 205 Documents
 12   13   14   15   16 
Penjatuhan Sanksi Pidana Anak oleh Hakim: Idealitas dan Realitas Rahmah, Andi Nur; Muchtar, syamsuddin; heryani, wiwie
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.14901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana yang diterapkan kepada anak pelaku terhadap anak korban yang tidak sesuai dikarenakan perlindungan hukum khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak, sanksi yang diterapkan belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris, yang dilakukan baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Negeri Makassar, Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban yang telah menanggung akibat dari perbuatan Anak pelaku, namun bukanlah wujud pembalasan dendam kepada Anak pelaku tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak pelaku adalah melanggar suatu ketentuan Undang-undang. Dalam penjatuhan sanksi pada Undang-undang sampai sekarang belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang sebagaimana mestinya. Maka, hakim menjatuhkan putusan sanksi melihat 3 (tiga) perspektif yaitu aspek Filosofis, aspek Yuridis, dan aspek Sosiologis selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yaitu Usia pertanggungjawaban pidana anak dan Berat atau ringannya tindak pidana.
Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Pandangan Imam Hanafi Maulana, Diky Faqih; Rozak, Abdul; Billah, Musta'in
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 1 (2020): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16169

Abstract

Tidak terpenuhinya hak nafkah istri menurut mayoritas ulama menyebabkan istri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya. Lalu apakah istri berhak menceraikan suami yang sedang kesulitan dengan alasan terpapar covid-19? Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan perceraian ketika dalam kondisi sulit karena terinfeksi Covid-19 menurut Imam Hanafi tidaklah bermoral dan tidak manusiawi. Istri tidak dapat menggunakan hak fasakh-nya ketika suami tidak dapat menunaikan kewajibannya atau dalam kondisi terpuruk. Alasan Imam Hanafi, (1) suami menafkahi istri semampunya, (2) suami mempunyai hak untuk memperbaiki keadaan sehingga istri perlu bersabar. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam surat At-Thalaq ayat 7 dan menggunakan metode Istihsan adh-Dharuriyat.
Kekuatan Eksekusi Putusan Peradilan Agama terhadap Kewajiban Ayah Menafkahi Anak Pasca Perceraian. Arbani, Tri Suhendra
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.16515

Abstract

"This study aims to examine two important issues, namely to examine all the related rules and legal basis for the obligation of a father to provide for a child after divorce and the power of the execution of the religious court to respect the livelihoods of a child after divorce. The research method used is normative legal research. The approach used is the statute approach. From the results of the study it can be concluded that the regulations regarding the obligation to support children by the father after divorce do not provide strict sanctions so that there are many cases where the father does not fulfill this obligation. the need for a system or mechanism after the ruling of a religious court where the obligations of a father can be fulfilled such as automatically deducting wages every month, taking part of his father's assets which are then paid at once at the beginning, taking collateral for assets so that he can fulfill his father's obligations every month, and giving sanctions that are assertive".
PERAN IMAN DALAM ETIKA PROFESI HUKUM DI INDONESIA Hisbullah, Hisbullah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 7 No 2 (2020): December
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v7i2.17972

Abstract

Profesi hukum dijalankan dengan dua acuan pokok yaitu perangkat peraturan perundang-undangan dan kode etik. sebagai dasar prilaku pengembang profesi hukum. penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif fungsi dan peran dalam mejaga prilaku profesi hukum agar tidak melampau batas dan menyalagunakan wewenang dengan teknik library research. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat hukum maupun kode etik tidak memadai dalam melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Karena cakupan  terbatas hanya berkaitan dengan tindakan tindakan manusia yang nyata dan pendorong eksternal. sedangkan perilaku penegak hukum sangat dipengaruhi oleh factor internal yaitu budi pekerti, sifat, karakter kejiwaan. Prinsip etika Islam membentuk nilai  kemanusiaan berdasarkan iman sebagi pondasi. yang akan melahirkan  karakter kejiwaan yang siap mengembang profesi hukum atas dasar profesionalisme dan bertanggunjawab
Formulation of Water Rights Policies as Basic Rights Wulandari, Andi Sri Rezky; Rahmah, Andi
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.21122

Abstract

This study aims to analyze the formulation of water rights policies as basic rights. The research method is normative legal research research with legislation and conceptual approaches through the Library Research. The results of this study are in regulating the water resources sector in Indonesia, readiness is needed from all aspects in order to support the need for clean water as the most vital requirement. The legal settings are not only formalistic but also objective. The national policy formulation of water rights starts from ratifying The International Convention on Economic, Social and Cultural Rights (Ekosob) in 2005 through the Republic Indonesia  Law Number 11 of 2005 concerning Ratification of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The birth of the Republic of Indonesia Law number 11 of 1974, followed by the Indonesian Law Number 7 of 2004 and the Republic of Indonesia Law Number 17 of 2019 had given birth to a shift in water meaning from each law. Likewise with the implementing regulations, namely Government Regulation Number 22 of 1982, Government Regulation Number 42 of 2008, Government Regulation Number 16 of 2005. At the level of the Ministerial, born ESDM Ministerial Regulation Number 31 of 2018, PUPR Ministerial Regulation Number 15 of 2018, PU Ministerial Regulation Number 2 of 2017. At the Regional Government Regulations level, such as Makassar City Government Regulations Number 6 of 2016. At The Village Government Regulation  such as in South Sumatera, Born Karang Agung Village Government Regulation Number 7 of 2018.
Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) Summa, Summa; Shuhufi, Muh.; Azman, Azman
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.17090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ganda hakim perempuan di pengadilan agama sungguminasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dua pendekatan yakni; pendekatan teologi normatif (syar’i), dan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara terhadap Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Selanjutnya pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ganda Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yaitu Posisi sebagai istri dan juga sebagai hakim mereka tidak akan meninggalkan kewajibannya sebagai istri dalam mengurus suami dan anak-anaknya. walaupun mereka selalu mengalami kendala saat dimutasi tapi mereka tetap mendapatkan solusi bagaimana keluar dari permasalahan tersebut misalkan mereka memiliki masalah maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu dan selalu komunikasi yang baik dengan keluarga. Sehingga kedua peran tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala walapun awal-awal memiliki kesulitan tapi para hakim perempuan ini selalu bisa keluar dari permasalahan tersebut dan harus bisa lebih cermat dalam mebagi waktunya agar keduanya bisa seimbang.
Penanganan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tersimpan dalam Waktu Lama di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara SH, Anugrah; Basri, Muhammad; Adhyanti Mirzana, Hijrah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18498

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian empiris. Bahwa kewenangan Rupbasan dalam mengelola benda sitaan yaitu sebagai tempat penyimpanan segala macam benda sitaan negara maupun barang rampasan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertanggungjawaban Rupbasan terhadap benda sitaan yang tersimpan dalam waktu yang lama yakni melakukan proses pengelolaan fisik dan administrasi benda sitaan maupun barang rampasan negara yang meliputi: (1)penerimaan; (2)registrasi; (3)pengklasifikasian dan penempatan; (4)penyimpanan; (5)pengamanan; (6)pemeliharaan; (7)penyelamatan; (8)penggunaan basan; (9)pemutasian; (10)penghapusan; (11)pengeluaran; (12)pelaporan.
Kewenangan Pemberantasan Korupsi: Aturan dan Fakta Dewan Pengawas dalam Penguatan Kinerja Komisi Jaya, Karman; Syukri Akub, Muhammad; Halim, Hamzah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18282

Abstract

Penguatan Kinerja Komisi Pemberantasan memang sangat diperlukan mengingat korupsi adalah tindak pidana yang mengancam kemajuan Negara,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi setelah adanya Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan konsep dan ruang lingkup dari permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu, data/ informasi fakta dan peristiwa-peristiwa. Hasil penelitianini menunjukkan bahwa kesimpulan awal, Keberadaan dewan pengawas sebagai sesuatu yang baru dalam tubuh KPK terlalu superbody yang diantaranya dimuat dalam Pasal 37 dan Pasal 47 Kewenangansehingga menyentuh Pro justicia sehingga mengganggu sifat pelaksanaan tugas KPK yang bersifat independent apalagi Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan yang lebih besar dari pimpinan KPK serta Dewan Pengawas tidak takluk kode etik,bebas bertemu dengan seseorang dan tidak taklut kepada peraturan KPK di sinilah terjadi potensi penyalahgunaan jabatan sehingga keseimbangan atau Check and balance tidak tercapai sehingga muncul dalam tubuh KPK yang ujungnya tidak menciptakan Penguatan Kinerja dalam tubuh KPK
KONSEP BALIGH DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA PADA PENENTUAN USIA NIKAH MENURUT UU PERKAWINAN Amalia, Nuramanah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.17317

Abstract

 “Penelitian ini membahas mengenai Konsep Baligh Dalam Alquran dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Terhadap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Adapun pokok masalah adalah bagaimanakah konsep baligh dalam Alquran kemudian apakah penetapan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menginterpretatifkan konsep baligh dalam Alquran. Dari pokok masalah tersebut, penulis merumuskan sub masalah yaitu: 1). Bagaimana kriteria usia baligh dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?. 2).Bagaimana implikasi konsep baligh dalam Alquran terhadap penentuan usia nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974?Penelitian ini termasuk penelitian Pustaka yaitu Library research kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan data, informasi, library research. Lalu, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan menyimpulkannya.            Menelaah ketetapan usia minimal kawin melalui pendekatan Hukum Islam setidaknya bisa mengkaji tiga hal pokok: 1) Melihat dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana konsep baligh dalam Alquran tidak sepenuhnya terinterpretasikan, kemudian perlu dipertimbangkan kembali beberapa hal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. 2) Implementasi konsep baligh yang ada pada Penentuan Usia Nikah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 termasuk penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.  This research the concept of baligh in the Quran and its implications in determining the age of marriage against Marriage Law. The main problem is how the concept of baligh in the Quran, then whether the determination of the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974 has interpreted the concept of baligh in the Quran. With this main problem, the writer formulates these following sub problems: 1). What are the criteria for adolescent age (baligh) in the Marriage Law No.1 of 1974? 2). What are the implications of the concept of baligh in the Quran in determining the age of marriage in the Marriage Law No.1 of 1974?This research includes library research, that is Library Research Qualitative with the research approach used is the Juridical Normative. The approach carried out by collecting data, information, and library research. Then, the data obtained were analyzed and concluded. Analyzing the minimum age for marriage through the Islamic Law approach can at least be examined through three main points: 1) Looking in to the Marriage Law No. 1 of 1974 which the concept of baligh in the Quran is not fully interpreted, it is necessary to reconsider several things to have a marriage. 2) The implementation of the concept of baligh in the Determination of Marriage Age in the Marriage Law No.1 of 1974 including the stipulation of the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph (1) is considered irrelevant because it is not in accordance with the spirit of law of the article’s inception. Therefore, it is necessary to review and change the contents of the article so that it can contribute to social development in society, in terms of health, education, economy and population. 
Kendala yang Dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor dalam Pelaksanaan Kewenangan Rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika Syahputra, Juli Raya; Muhadar, Muhadar; Haeranah, Haeranah
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 8 No 1 (2021): June
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v8i1.18486

Abstract

Pelaksanaan program wajib lapor di institusi penerima wajib lapor (IPWL) sendiri dilakukan sebagai upaya memberantas penyalahgunaan narkotika posisi yang strategis berada ditengah masyarakat menjadikan IPWL sebagai penjangkau dalam upaya mengentaskan masyarakat dari bahaya narkotika  Hambatan/kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan; rintangan, dalam hal ini halangan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Hambatan pada umumnya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal mengacu pada kendala apa saja yang berasal dari lingkungan institusi tersebut seperti BNNK Serdang Bedagai, sedangkan hambatan eksternal mengacu pada kendala yang berasal dari luar institusi tersebut atau faktor sosial dimasyarakat biasanya terkait dengan kesadaran pecandu narkotika atau korban penyalahguna narkotika untuk melaporkan dirinya ke BNNK Serdang Bedagai atau Intitusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hambatan internal dalam melaksanakan rehabilitasi, adalah kurangya sumber daya manusia dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di karenakan yang berhak menambah sumber daya manusia adalah institusi tersebut walaupun sudah diberikan berbagai pelatihan oleh BNNK Serdang Bedagai sedangkan Hambatan eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah masih ada sebagian dari masyarakat kita masih berpedoman pada acuan yang lama yaitu pengguna narkotika di masukan kedalam Lembaga Permasyarakat tidak direhabilitasi, yang juga masih belum mengetahui adanya gerakan rehabilitasi bagi 100.000 pengguna narkotika yang jika melaporkan tidak akan dikenakan proses hukum dan juga tidak terlepas juga faktor korban itu sendiri untuk segera pulih dari dalam dirinya dan juga ingin segera terbebas dari segala macam obat-obatan yang dikonsumsinya.

Page 14 of 21 | Total Record : 205

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Juni Vol 11 No 2 (2024): December Vol 11 No 1 (2024): June Vol 10 No 2 (2023): Desember Vol 10 No 1 (2023): June Vol 9 No 2 (2022): Desember Vol 9 No 1 (2022): June Vol 8 No 2 (2021): December Vol 8 No 1 (2021): June Vol 7 No 2 (2020): December Vol 7 No 1 (2020): June Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue