cover
Contact Name
Malik
Contact Email
jurnal.ejkpp@ubl.ac.id
Phone
+6281373048228
Journal Mail Official
jurnal.ejkpp@ubl.ac.id
Editorial Address
Pascasarjana Universitas Bandar Lampung Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu - Bandar Lampung 35142
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik
ISSN : -     EISSN : 24431214     DOI : http://dx.doi.org/10.36448/ejkpp.v9i3
Core Subject : Social,
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (e-JKPP) diterbitkan oleh Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, tujuan utama jurnal ini adalah untuk menyebarkan analisis kritis dan orisinal dari para peneliti dan praktisi akademik tentang berbagai masalah sosial, Kebijakan, politik, pemerintahan, dan Administrasi baik lokal, Nasional maupun Internasional. yang dapat diakses dan diunduh secara gratis secara online untuk memastikan visibilitas tinggi dengan peningkatan kutipan untuk semua artikel yang diterbitkan. memberikan analisis eksklusif tentang isu-isu sosial, Kebijakan, politik, pemerintahan, dan Administrasi dari berbagai perspektif. e-JKPP memberikan hasil studi berkualitas tinggi dan pemikiran baru bagi praktisi akademik, peneliti, dan publik untuk mendobrak kompleksitas dan dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Jurnal e-JKPP telah terdaftar ISSN 2443-1214 sejak 2015. e-JKPP Terbit dalam bahasa Indonesia sejak tahun 2015, e-JKPP terbit Tiga Kali Pertahun Pada April, Agustus, dan Desember. e-JKPP mengundang peneliti, akademisi, praktisi, dan publik untuk mengirimkan tulisan kritisnya dan berkontribusi pada pengembangan Kebijakan dan Pelayanan Publik secara Lokal, Nasional dan Internasional.
Articles 242 Documents
Menilai Kembali Tata Kelola Keuangan Publik: Efektivitas Manajemen Transfer Pusat ke Daerah dalam Mendorong Kinerja Pembangunan Regional Siti Rahma Alfianti; Dyah Sukmawati; Diding Bajuri
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4853

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Transfer Pusat Ke Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Mendukung Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Sesuai hasil penelitian bahwa Berdasarkan analisis efektivitas pengelolaan dana transfer pusat ke daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara, terdapat beberapa hambatan utama yang mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pembangunan. Hambatan tersebut dikategorikan dalam tiga dimensi utama: (1) Satuan Waktu Pengelolaan dana masih mengalami kendala berupa keterlambatan dalam proses birokrasi, koordinasi yang kurang efektif antar instansi. (2) Satuan Hasil Realisasi penggunaan dana belum sepenuhnya optimal karena alokasi yang tidak selalu sesuai dengan prioritas pembangunan, (3) Kualitas Kerja – Masih ditemukan kekurangan dalam aspek kompetensi SDM, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.
Dinamika Transparansi Keuangan Publik Pada Entitas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Firtiliza Zatadini; Haninun Haninun; Ida Farida; Anggin Maria
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4848

Abstract

ABSTRAKDesain penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Desain penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukan bahwa Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, sesuai Komitmen dari pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dimensi-dimensi (a) Regulasi dan Kebijakan, Regulasi yang jelas dan konsisten sangat berpengaruh dalam mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas. (b) Kebijakan yang membatasi akses informasi publik dan ketidakjelasan regulasi menghambat masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. (c) Peran Teknologi Informasi, Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. (d) Partisipasi Masyarakat, Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, namun partisipasi mereka masih terbatas. Kurangnya pemahaman publik dan akses informasi yang terbatas menghalangi partisipasi masyarakat. (e) Sistem pengawasan dan audit yang ada di Provinsi Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang lemah, keterbatasan auditor, serta kurangnya tindak lanjut terhadap temuan audit mengurangi efektivitas sistem pengawasan.
ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR ( KIPK) DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SDGS 4 DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Ayunda Putri Athamevia; Ivena Callista Putri; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4869

Abstract

The Indonesia Smart Card for Higher Education (KIP-K) program is a government scholarship aimed at supporting academically capable students from economically disadvantaged families. This study evaluates the implementation of the KIP-K program at Universitas Negeri Surabaya (UNESA) using a descriptive qualitative method. The evaluation is based on six indicators from William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results indicate that the program has been implemented fairly well through verification and field survey processes. However, several challenges remain, including limited administrative resources, lack of information transparency, and delays in fund disbursement. Improvements in coordination and information systems are needed to ensure the program operates more effectively and accurately. Keywords: KIP-K program, policy evaluation, educational assistance
Optimalisasi Kinerja Aparatur dengan Pendekatan Strategik pada Fungsi Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Irzhafath Raysul Akbar; Tina Miniawati Virgawenda Barusman; Akhmad Suharyo
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4850

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kinerja pegawai pada Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Metro serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan kinerja pegawai telah dilaksanakan melalui berbagai strategi yang berkaitan dengan orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerja sama, dan kepemimpinan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, terutama pada aspek kedisiplinan pegawai. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai, kurangnya pengawasan pimpinan, serta minimnya pemberian penghargaan juga menjadi faktor penghambat. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas kerja, sistem penilaian kinerja yang transparan, serta pelaksanaan pelatihan keprotokolan menjadi faktor yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
Kualitas Layanan Publik di Era Digital: Sebuah Penilaian Empiris terhadap Badan Komunikasi dan Informasi Pemerintah M Iqbal Abdillah; Yufendra Yufendra; Ade Iskandar
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4851

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dipengaruhi oleh lima dimensi utama, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Secara umum pelayanan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, gangguan jaringan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi, kompetensi aparatur, serta penguatan sistem pelayanan digital agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif dan responsif.
Mengintegrasikan Inovasi Digital dalam Sistem Pajak Subnasional: Sebuah Studi tentang Pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kinerja Pendapatan melalui E-Salam Rilo Putra Pangestu; Sondi Saputra; Ine Mariane
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4852

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemanfaatan aplikasi E-Salam dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi E-Salam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PAD. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah, serta kurang optimalnya sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan sistem pelayanan digital agar pemanfaatan aplikasi E-Salam dapat berjalan lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak daerah.
EVALUASI KINERJA KEUANGAN PUBLIK: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA BOSP DI KOTA KEDIRI 2023 Maharani Putri Wahyu Rahmawati; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
e-JKPP Vol 12, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i1.4880

Abstract

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sangat krusial dalam mendukung kualitas pendidikan di daerah. Namun, tantangan optimalisasi penyerapan dan akuntabilitas pelaporan masih kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja keuangan publik, khususnya menganalisis efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana BOSP di Kota Kediri. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode library research, pengumpulan data difokuskan pada dokumen resmi sekunder (LRA Kota Kediri, LHP BPK, Neraca Pendidikan Daerah) dan literatur jurnal SINTA (2021-2026). Data dianalisis melalui content analysis dan komparasi kebijakan. Hasil sintesis data menunjukkan bahwa tingkat efisiensi penyerapan anggaran BOSP di Kota Kediri secara umum berjalan baik. Meski demikian, efektivitas capaian output pendidikan perlu diselaraskan agar sebanding dengan besaran dana. Pada aspek akuntabilitas, tata kelola makro terpantau baik, namun implementasi pelaporan digital via Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di tingkat sekolah masih terkendala isu teknis server dan kapasitas SDM bendahara. Hal ini berpotensi menghambat transparansi pelaporan real-time.  
Peran Netralitas Birokrasi dalam Menjaga Kerukunan Masyarakat Sumenep di Tengah Arus Polarisasi Politik Ike Niyanta Ramadzani; Elva Azalia Asmaranti; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4893

Abstract

Penelitian ini mengkaji netralitas birokrasi di Kabupaten Sumenep sebagai respons terhadap meningkatnya patronase dan polarisasi politik, menyusul pemilihan 2024 yang berdampak pada keharmonisan sosial. Tinjauan literatur kualitatif dan analisis isi tematik mengungkap tiga paradoks: (1) persyaratan hukum untuk netralitas yang mengancam kestabilan karier aparatur sipil negara, sehingga memunculkan fenomena loyalitas ganda; (2) polarisasi politik yang melemahkan layanan publik yang setara dan memecah kerukunan masyarakat; serta (3) menggabungkan respons kebijakan untuk memulihkan netralitas demi keharmonisan sosial melalui reformasi struktural, transformasi digital, dan pendekatan budaya berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaknetralan birokrasi memperbesar bias para politisi untuk layanan di tingkat desa, dan polarisasi yang mengancam kerukunan masyarakat. Berdasarkan Bawaslu dan KASN (2024), terdapat 2.034 pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, di mana 74 persen terjadi pada tingkat kabupaten atau kota. Keberagaman budaya dan komunitas sosial di wilayah tersebut yang tercermin dalam pesantren dan gotong royong menjadikan Sumenep sangat signifikan untuk mengimplementasikan SDG 16 sebagai integrasi pembangunan politik dan ekonomi melalui integritas birokrasi menuju keharmonisan masyarakat yang berkelanjutan.
PERSEPSI DAN PENGALAMAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI SI DOI DISDUKCAPIL KOTA PALANGKA RAYA Nora Kristina Sitohang; Dwi Putri Ananda Simangunsong; Septian Samosir; Katriani Puspita Ayu; Ivan Borneva
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4899

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya mengimplementasikan Aplikasi SI DOI (Sistem Informasi Dokumen Online Identitas) untuk pengurusan dokumen kependudukan.Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi dan pengalaman masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut sebagai sarana pengurusan dokumen kependudukan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pengalaman langsung pengguna. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam sebagai instrumen utama, dilengkapi dengan kuesioner terstruktur sebagai instrumen pendukung, terhadap informan dan responden di wilayah Kota Palangka Raya yang telah menggunakan aplikasi SI DOI. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mempersepsikan aplikasi ini sebagai solusi yang memudahkan akses layanan administrasi kependudukan, namun sebagian lain berpendapat sebaliknya karena terkendala jaringan dan menganggap penggunaan aplikasi relatif rumit. Faktor kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi determinan utama dalam keputusan adopsi. Disimpulkan bahwa keberhasilan adopsi SI DOI sangat bergantung pada peningkatan edukasi pengguna, infrastruktur digital yang memadai, serta responsivitas layanan pendukung dari pihak Dukcapil. 
Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Siti Pahla Nur Maulani; Rustandi Rustandi; Ani Heryani
e-JKPP Vol 12, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v12i2.4927

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cineam melalui pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Kajian penelitian difokuskan pada tingkat efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap BPD dalam menjalankan pemerintahan desa. Permasalahan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa meliputi keterbatasan waktu dam kurangnya komitmen diantara anggota, keterbatasan anggaran desa, serta presepsi masyarakat terhadap pemerataan program dan bantuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen yang melibatkan anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah mengimplementasikan fungsi dan kewenangannya sesuai regulasi yang berlaku, namun kinerjanya belum sepenuhnya optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan kapasitas dan peran kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.