cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Jihadul Hayat
Contact Email
muhammad.hayat@uin-suka.ac.id
Phone
+6282339961357
Journal Mail Official
ahwal@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Al-Ahwal Research Centre Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Marsda Adisucipto Street No. 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : https://doi.org/10.14421/ahwal
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal aims to serve as an academic discussion ground on the development of Islamic Family Law and gender issues. It is intended to contribute to the long-standing (classical) debate and to the ongoing development of Islamic Family Law and gender issues regardless of time, region, and medium in both theoretical or empirical studies. Al-Ahwal always places Islamic Family Law and Gender issues as the focus and scope of academic inquiry.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 231 Documents
 19   20   21   22   23 
Patriarchy Negotiation: Batak Women and the Domination of the Role of Cultural Space Nasution, Ulfa Ramadhani
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17105

Abstract

This paper tries to understand how Angkola Batak women negotiate a patriarchal cultural system, by trying to find a middle way that still goes hand in hand with Batak customs and Islam, and on the other hand, slowly brings them out of the shadow of patriarchy itself. Through the results of interviews and field observations, this paper argues that the relationship between women and the patriarchal cultural system is dynamic in different structures and times. Women constantly use different ways to deal with the difficulties they face in different situations. This paper concludes that only by describing the dynamic negotiation context and the process can we avoid the assumption that Batak women are passive, oppressed, and powerless subjects. This paper describes the negotiations carried out by Angkola Batak women to achieve changes in gender relations with a more accommodating attitude towards inequality itself. Thus, the defense that emerges from women's actions is a framework that can change the patriarchal cultural order, no matter how slowly the change occurs. [Makalah ini mencoba memahami bagaimana perempuan Batak Angkola menegosiasikan sistem budaya patriarki, dengan upaya menemukan jalan tengah yang tetap beriringan dengan adat Batak dan agama Islam, dan di sisi lain secara perlahan mengeluarkan mereka dari bayang-bayang patriarki itu sendiri. Melalui hasil wawancara dan observasi lapangan, makalah ini berpendapat bahwa hubungan perempuan dengan sistem budaya patriarki berdinamika dalam struktur dan waktu yang berbeda. Perempuan secara terus-menerus menggunakan cara yang berbeda untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dalam situasi tertentu.Temuan dalam makalah ini adalah bahwa hanya dengan  menggambarkan konteks dan proses negosiasi yang dinamis tersebut maka dapat menghindari asumsi yang menyatakan bahwa perempuan Batak adalah subjek pasif, tertindas, dan tidak berdaya. Makalah ini menggambarkan perundingan yang perempuan Batak Angkola lakukan untuk mencapai perubahan relasi gender dengan sikap lebih akomodatif terhadap ketidaksetaraan itu sendiri. Maka bentuk pertahanan yang terlihat dari tindakan perempuan merupakan kerangka yang dapat merubah tatanan budaya patriarki tanpa peduli seberapa lambat perubahan itu akan terjadi.]
ADJUDICATING UNDERAGE MARRIAGES AT RELIGIOUS COURTS: A Progressive Collaboration between Judiciary and Health Authority Nur Mustofa, Kholifatun
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16208

Abstract

This paper examines the state policies through the judiciary and health institutions in curbing underage marriage. Furthermore, the article sheds light on the extent to which these efforts are realized in the legal practices of the Religious Courts. Data were gathered by analyzing the decisions of the Religious Courts and supplemented with interviews. This paper argues that the state, through the judiciary, has enacted strict mechanisms via the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for handling marriage dispensation cases. Other efforts have been undertaken by the Ministry of Health by requesting the Supreme Court to instruct all judiciary bodies under its jurisdiction to collaborate with health services or relevant institutions to combat underage marriage. To the author's investigation, there are 14 Religious Courts that have collaborated with the Ministry of Health. Judges in these courts consider recommendation letters as one of the considerations. The judges also exhibit a non-permissive attitude by rejecting applications for marriage dispensation without supplementary documents such as recommendation letters from the health services. This study indicates that state institutions, through the judiciary and healthcare sectors, are making progressive efforts to reduce the prevalence of underage marriage.[Abstrak: Paper ini mengkaji kebijakan negara melalui lembaga kehakiman dan kesehatan dalam menekan pernikahan di bawah umur. Selain itu, artikel ini juga melihat sejauhmana upaya tersebut terrealisasikan dalam praktik hukum di Pengadilan Agama. Data dikumpulkan dengan menelaah putusan-putusan Pengadilan Agama dan dilengkapi dengan wawancara. Paper ini menegaskan bahwa negara melalui lembaga kehakiman mengeluarkan ketentuan mekanisme yang ketat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman menangani kasus dispensasi nikah. Upaya lain dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan cara meminta Mahkamah Agung memberikan intruksi kepada seluruh lembaga kehakiman yang berada dibawahnya untuk melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan atau lembaga terkait guna menekan pernikahan di bawah umur. Sejauh penelusuran penulis, ada 14 Pengadilan Agama yang berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan. Hakim-hakim di pengadilan tersebut menjadikan surat rekomendasi sebagai salah satu pertimbangan. Hakim juga menunjukkan sikap yang tidak permisif berupa penolakan permohonan dispensasi nikah tanpa dokumen pelengkap seperti surat rekomendasi dari dinas kesehatan. Kajian ini menunjukkan bahwa lembaga negara melalui kehakiman dan kesehatan melakukan upaya progressif untuk menekan tingkat pernikahan di bawah umur.]
THE DOMINATION OF CUSTOMARY LAW IN MUSLIM MATRIMONIAL PROCEDURES: Prohibiting Khiṭbah in the Sade Muslim Community Sugitanata, Arif; Hakim, Muhammad Lutfi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16206

Abstract

Betrothal (Khiṭbah) prior to marriage is considered a noble practice within Islamic tradition. However, among the Sade Muslim community, there are instances where betrothal is intentionally omitted and even opposed by the society. They practice the tradition of merariq, apparently abducting the bride without the prior consent of her family. Only afterward does the groom's family approach the bride's family to negotiate the marriage between them. This practice of 'abducting' prospective brides is not found in any Islamic teachings. This article aims to shed light on the motives behind the betrothal prohibition before the marriage contract (akad nikah) among the Sade Muslim community. This research involves fieldwork with ten key informants. The findings indicate that the prohibition of the betrothal process among the Muslim Sade is a longstanding cultural heritage within the society. This tradition is perceived as an emblem of the Sasak ethnic group, intentionally preserved amidst inevitable modernization.[Abstrak: Peminangan (Khiṭbah) sebelum pernikahan merupakan salah satu tahap perkawinan yang dianggap sebagai anjaran mulia dalam tradisi Islam. Namun bagi masyarakat Muslim Sade, ada kalanya peminangan ini sengaja tidak dilakukan dan bahkan ditentang oleh masyarakat tersebut. Mereka bahkan mempraktikkan tradisi merariq dengan cara seolah-olah menculik mempelai perempuan tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Barulah setelah itu pihak laki-laki menemui pihak perempuan untuk melakukan proses negosisasi agar dilangsungkan pernikahan antara keduanya. Tradisi 'menculik' calon pengantin perempuan ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam manapun. Artikel ini bertujuan mengupas motif di balik larangan meminang gadis sebelum akad pernikahan di kalangan masyarakat Muslim Sade. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang melibatkan sepuluh informan kunci sebagai sumber primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik larangan bagi calon pengantin laki-laki untuk meminang gadis Muslim Sade merupakan manifestasi adat yang telah berlangsung lama. Tradisi ini merupakan ciri khas dari Suku Sasak. Kecenderungan masyarakat Sade melarang khitbah dan mempertahankan tradisi merariq bertujuan untuk menjaga identitas budaya adat mereka dari pengaruh modernisasi yang kian tak tertercegah.]
PERPETUATING WOMEN'S SUBORDINATION: Husband-Wife Relation in Pop Fiqh Literature Warman, Arifki Budia; Zainuddin, Zainuddin; Eficandra, Eficandra; Renie, Elsy; Setiyono, Setiyono
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16204

Abstract

Popular fiqh literature addresses practical aspects of life. A considerable portion of this literature portrays women within a conservative framework. This research aims to investigate the tendency of spousal relationships as depicted in those popular fiqh literature. Subsequent to cataloging, a random selection of literary samples underwent qualitative content analysis. The findings revealed that popular fiqh literature on the household, especially on marital relations, is dominated by gender biased discourse by placing women only in the domestic realm where their position is inferior. This dominance stems from the authors’ references projecting back to the provisions of classical fiqh, which are gender biased and lack authoritative interpretation of the texts. The presence of this literature is also due to the market demands of the publishing industry. Furthermore, societal understanding dominated by patriarchal ideology contributes significantly to the prevalence of gender-biased popular fiqh literature.[Abstrak: Literatur fiqh populer mengatasi aspek praktis kehidupan. Sebagian besar dari literatur ini menggambarkan perempuan dalam kerangka konservatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kecenderungan hubungan suami istri seperti yang digambarkan dalam literatur fiqh populer tersebut. Setelah proses katalogisasi, seleksi acak sampel-sampel dianalisis dengan pendekatan konten kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa literatur fiqh populer tentang rumah tangga, terutama dalam hubungan pernikahan, didominasi oleh wacana bias gender yang menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik di mana posisi mereka lebih rendah dibanding laki-laki. Dominasi ini berasal dari referensi penulis yang mencerminkan kembali ketentuan fiqh klasik, yang memiliki bias gender dan kurangnya interpretasi otoritatif dari teks-teks tersebut. Kehadiran literatur ini juga karena tuntutan pasar industri penerbitan. Selain itu, pemahaman masyarakat yang didominasi oleh ideologi patriarki turut berkontribusi secara signifikan pada prevalensi literatur fiqh populer yang bersifat bias gender.]
ADMINISTRATIVE TRANSGRESSION AND JUDICIAL DISCRETION FOR THE SAKE OF CITIZENS’ RIGHTS: The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia Fauzi, Muhammad Latif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16202

Abstract

This article addresses how the legalisation of unregistered marriages works in Indonesian day-to-day practices. It understands people’s strategies to legalise their unregistered marriage and examines the state activities of granting legalisation. It seeks to answer in what ways the legal validity of a marriage is important to Muslim citizens. The data in this paper results from the observation of marriage registration documents in a marriage registration office and the examination of legal reasoning used by Islamic judges in marriage legalisation (isbat nikah) cases. This essay emphasizes that state recognition of a marriage cannot entirely substitute community-based legal norms. It also shows the importance of administrative transgression and judicial discretion played by street-level bureaucrats. By so doing, they have grounds to accord legalisation. They apply a lenient approach towards marriage rules that is key to providing state recognition of unregistered marriages.[Abstrak: Tulisan ini membahas bagaimana legalisasi perkawinan tidak tercatat diterapkan dalam praktik sehari-hari di Indonesia. Tulisan ini memahami strategi masyarakat dalam melegalisasi ‘perkawinan tanpa pencatatan’ dan menganalisis alasan negara dalam memberikan legalisasi. Ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana status sah dalam perkawinan penting bagi warga negara Muslim? Data dalam tulisan ini dihasilkan dari pengamatan dokumen pencatatan nikah di kantor pencatatan nikah dan pemeriksaan atas penalaran hukum dalam kasus pengesahan perkawinan (isbat nikah). Tulisan ini menekankan bahwa pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan tidak dapat menggantikan norma yang berlaku di masyarakat. Praktik di lapangan menunjukkan pentingnya pelanggaran administratif dan diskresi yudisial yang dimainkan oleh para birokrat tingkat jalanan. Dengan cara demikian, mereka memiliki alasan untuk memberikan legalisasi. Mereka menerapkan pendekatan yang lunak terhadap aturan perkawinan yang merupakan kunci untuk dapat memberikan pengakuan negara atas perkawinan tanpa pencatatan.]
WHEN STATE REGULATES HUSBAND'S IDAH: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta Permata, Cindera
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16205

Abstract

In 2021, the Ministry of Religious Affairs issued a policy concerning the prohibition of husbands remarrying (another woman) during the wife waiting period (idah). This policy evoked both pros and cons. This study aims to investigate the emergence of this policy and analyze the responses from the marriage registrars (penghulu) at the Office of Religious Affairs (KUA). Taking place in Yogyakarta, this research constitutes fieldwork employing a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with the penghulu. The research reveals that the policy was fiercely motivated by three factors: firstly, the occurrence of concealed polygamous marriages during the idah period; secondly, the endeavor to actualize the wisdom of idah associated with the opportunity to reconcile (ruju') within the (on-going broken) marriage; and thirdly, the desire toward the protection of women. Some marriage registrars supported this policy, citing arguments aligned with its content. Conversely, others perceive that it is too far distorting fiqh and deemed incompatible with the National Marriage Law. Moreover, it was observed that penghulu mostly refused to register marriages for husbands during the idah period, although a small minority accepted such registrations.[Abstrak: Pada 2021, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan suami menikah dalam masa idah istri. Kebjakan ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, baik eksternal maupun internal lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji konteks mengapa kebijakan tesebut muncul dan bagaimana respon dari para penghulu KUA. Mengambil seting di Kota Yogyakarta, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para penghulu. Penelitian ini mengungkap bahwa lahirnya kebijakan tersebut dimotivasi oleh tiga faktor, yaitu, fenomena poligami terselubung yang dilakukan dalam masa idah, upaya Kementerian Agama merealisasi hikmah idah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Atas kebijakan tersebut, sebagian penghulu mendukung dengan argumen yang sesuai dengan isi kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan. Selain itu, ditemukan juga bahwa penghulu telah menolak pendaftaran pernikahan suami dalam masa idah. Namun sebagian kecil ada yang menerima.]
FEMALE LEADERS CREATING STEPPING LADDERS: Exercising Strategic Agency in Religiously Affiliated Universities of Indonesia and the USA Wardatun, Atun; Haeri, Shahla; Nurjanah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16203

Abstract

This article aims to draw on the lessons and experiences of female leaders for what approaches should be nurtured and adopted in breaking the ‘glass ceilings.’ This research examines pathways to female leadership and public acceptance of their roles. The article offers strategies for the next generation of emerging female leaders, drawing from narratives of five female leaders in five religiously affiliated universities in Indonesia and three in the United States. This article argues that an intense external discourse could expedite the internal institutional force of change for female university leaders. A collective solidarity among professional peers is pivotal for women to reach leadership positions, however the institutional force must be sustained with a conducive social and political support. The ‘stepping ladders’ illustrate how women’s tracking to the leadership roles and building up a path to advance the chances remained a critical challenge, as exercising an ultimate command under the shadow of patriarchal can complicate the question of who is the true leader? The research contributes to widen the vision of what female leadership in the universities have advanced, highlighting the external and internal influence that entrenched and nurtured such development. These influences should be adaptable and structured to response to the critical call to reach the quantity and quality of female leadership to advance authority and agency contexts.[Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengambil pembelajaran dan pengalaman para pemimpin perempuan mengenai pendekatan apa yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam mendobrak ‘langit-langit kaca’. Penelitian ini mengkaji jalur kepemimpinan perempuan dan penerimaan masyarakat terhadap peran mereka. Artikel ini menawarkan strategi untuk generasi pemimpin perempuan masa depan, yang diambil dari lima narasi pemimpin perempuan di lima universitas berafiliasi keagamaan di Indonesia dan tiga di Amerika Serikat. Artikel ini berargumentasi bahwa wacana eksternal yang intens dapat mempercepat perubahan kekuatan institusional internal bagi para pemimpin perempuan di universitas. Solidaritas kolektif di antara rekan-rekan profesional sangat penting bagi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Kekuatan kelembagaan harus ditopang dengan dukungan sosial dan politik yang kondusif. ‘Tangga loncatan’ ini menggambarkan bagaimana upaya perempuan dalam mencapai peran kepemimpinan dan membangun jalur untuk meningkatkan peluang, masih menjadi tantangan, dimana menjalankan peran kepemimpinan tetapi berada di bawah bayang-bayang patriarki dapat mempersulit dalam menjawab pertanyaan tentang siapakah pemimpin yang sebenarnya? Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas visi mengenai kemajuan yang dicapai oleh kepemimpinan perempuan di universitas, dengan menyoroti pengaruh eksternal dan internal yang memperkuat dan memupuk perkembangan tersebut. Pengaruh-pengaruh ini harus dapat disesuaikan dan lebih terstruktur demi menanggapi tuntutan penting untuk mencapai kepemimpinan perempuan baik secara jumlah dan kualitas guna memajukan konteks otoritas dan lembaga.]
Marriage Administration Brokers: The Rational Action in the Practice of Delegating Marriage Administration in Central Lampung Ali, Zezen Zainul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17101

Abstract

The Indonesian law rules marriages to be registered, and the registration should be proposed by the couples to the state officials, in which cases for Muslims are recorded at the Office of Religious Affairs and for non-Muslims at the Civil Registration Office. However, some couples wittingly employ third parties—called: marriage administration brokers—to carry out all the processes. This article investigates the practice of delegating marriage administration to brokers and the underlying reasons for those delegations. This research is a field study employing a socio-legal approach, guided by rational action theory. Data were obtained through interviews and documentation. The study reveals that the practice of delegating marriage administration was carried out by the former assistant marriage registrar (P3N) and the former village head. The practice of delegating marriage administration is caused by several factors, such as the low understanding of marriage registration procedures, the assumption of complicated marriage administration, and the economic option. In this practice, the most dominant factor is the economic reason. This practice happens on ground of rational awareness in the community regarding the simplest process available, considering the benefits that are intended by both parties. The brokers (delegatees) benefit from service fees, while the couples (delegators) feel helped because they do not leave/lose their jobs should they register their marriage directly by themselves. [Hukum Indonesia mengatur bahwa pernikahan harus didaftarkan, dan pendaftaran tersebut harus diajukan oleh pasangan kepada pejabat negara, di mana bagi umat Muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan bagi non-Muslim di Kantor Catatan Sipil. Namun, beberapa pasangan dengan sengaja menggunakan pihak ketiga—disebut: calo administrasi pernikahan—untuk menjalankan seluruh prosesnya. Artikel ini menyelidiki bagaimana praktik pelimpahan administrasi pernikahan kepada calo serta alasan-alasan yang mendasari pelimpahan tersebut. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan socio-legal, dengan teori tindakan rasional sebagai panduan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Studi ini mengungkapkan bahwa praktik pelimpahan pendaftaran pernikahan dilakukan oleh mantan pegawai pembantu pencatat nikah (P3N) dan mantan kepala desa setempat. Praktik pelimpahan administrasi pernikahan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran pernikahan, anggapan bahwa administrasi pernikahan itu rumit, dan pilihan ekonomi. Dalam praktik ini, faktor ekonomi menjadi faktor yang paling kuat. Praktik ini berlangsung atas dasar kesadaran rasional masyarakat terhadap proses yang paling sederhana, dengan mempertimbangkan manfaat yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Para calo (penerima pelimpahan) mendapatkan keuntungan dari biaya jasa, sementara pasangan (pemberi pelimpahan) merasa terbantu karena tidak harus meninggalkan/kehilangan pekerjaan jika mereka sendiri mendaftarkan pernikahan mereka secara langsung.]
Ensuring Children’s Rights after Divorce in Indonesia: Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah Nasution, Hotnidah; Triana, Windy; Muchtar, Ahmad Rifqi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17103

Abstract

Studies in various Muslim countries show that the fulfillment of child maintenance after divorce by fathers remains an issue. This paper examines the fulfillment of nafkah madiyah, or arrear maintenance for children, by the Religious Courts in Indonesia, especially after the issuance of Supreme Court Circular No. 2 of 2019. Relying on the analysis of ten Religious Court Decisions, this study finds that there have been inconsistencies in the Court Decisions in fulfilling the demand for nafkah madiyah submitted by mothers. The differences in the outcomes are caused by the different legal bases used by the judges and their consideration of men’s ability to fulfill the demands. The main reason for nafkah madiyah rejection is the judges’ arguments that maintenance costs are for children to take benefits from them (li al intifa’) and not for possession (li al tamlik). This means that if a father did not provide for his children in the past, his negligence does not become a debt to be paid in the future. Meanwhile, judges grant the request of nafkah madiyah because child maintenance is the father’s obligation. As in many cases, women are the primary carers of children after a divorce; ultimately, fulfilling nafkah madiyah is to protect not only children’s rights but also women’s rights. [Kajian terdahulu di beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak oleh ayah masih menjadi masalah. Penelitian ini mengkaji pemenuhan nafkah terhutang (madiyah) untuk anak, oleh Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019. Dengan analisis terhadap sepuluh Putusan Pengadilan Agama, studi ini menemukan bahwa terdapat inkonsistensi Putusan Pengadilan dalam memenuhi tuntutan nafkah madiyah yang dituntut oleh ibu. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh para hakim dan pertimbangan mereka terhadap kemampuan laki-laki untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasan utama penolakan nafkah madiyah adalah argumen hakim bahwa biaya nafkah adalah untuk diambil manfaatnya oleh anak (li al intifa') dan bukan untuk dimiliki (li al tamlik). Artinya, jika seorang ayah tidak menafkahi anaknya di masa lalu, kelalaiannya itu tidak menjadi utang yang harus dibayar di masa depan. Sementara itu, hakim mengabulkan permohonan nafkah madiyah karena menganggap nafkah anak adalah kewajiban ayah. Sebagaimana dalam banyak kasus, perempuan adalah pengasuh utama anak setelah perceraian, pada akhirnya, pemenuhan nafkah madiyah adalah untuk melindungi tidak hanya hak anak tetapi juga hak-hak perempuan.]
When Religious Leaders Become Marriage Brokers, Penghulus, and Marriage Consultants: The Authority of Kyai in the Process of Unregistered Marriage Islamiyah, Nanda Nabilah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2024.17102

Abstract

This article attempts to narrate the role played by kyai in the practice of unregistered marriage in Rembang Sub-district, Pasuruan Regency. The kyai's existence was initially built upon the kyai's establishment in carrying doctrines that indicate adherence to religious terms in all actions, including marriage. This article also examines several factors that sustain the kyai profession at three stages of sirri marriage practice: pre-marriage stage, the marriage stage, and the post-marriage stage. This article also discusses the implications of the interaction between the kyai and the clients through the agreement made. The data is generated from interviews with relevant parties who are directly involved in the practice of unregistered marriages. This article finds that the kyai's involvement in the practice of unregistered marriages is shaped by the kyai's power or authority as a marriage broker, marriage official, and sirri marriage consultant. Moreover, the kyai are often relied upon to minimize potential obstacles to marriage, as seen in the case of buying a wali or the practice of wali muhakam. Through the analysis of Weber's theory of authority, the kyais' power softly attracts public sympathy due to their moral and spiritual superiority, which is implemented through their consistency in religious practice and ability to preach. In this way, the community consciously shows obedience to the kyai, thereby narrowing the space for rejection of the kyai's invitation to engage in unregistered marriage practices. [Artikel ini menarasikan bagian peran kyai yang dimainkan dalam praktik perkawinan siri di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Eksistensi kyai awalnya dibangun berdasarkan atas kemapanan kyai dalam membawa doktrin yang mengindikasikan kepatuhan terhadap terma agama dalam segala tindakan, termasuk perkawinan. Artikel ini juga mengkaji beberapa faktor yang membuat profesi kyai dapat berlangsung secara kontinu pada tiga tahapan dalam praktik perkawinan siri, yakni tahap pra nikah, tahap perkawinan itu sendiri, dan tahap pasca perkawinan. Artikel ini juga tidak lepas dari pembahasan mengenai implikasi dari adanya interaksi antara kyai dengan para klien melalui kesepakatan yang dilakukan. Data dalam tulisan ini dihasilkan dari proses wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik perkawinan siri. Artikel ini menghasilkan temuan bahwa keterlibatan kyai dalam praktik perkawinan siri terbentuk dari adanya kekuasaan atau otoritas kyai sebagai makelar perkawinan, penghulu perkawinan, dan konsultan perkawinan siri. Selain itu kyai juga dapat diandalkan sebagai pihak yang mampu meminimalisir kemungkinan terjadinya kendala perkawinan, salah satunya ditemukan dalam kasus beli wali atau praktik wali muhakam. Melalui analisis teori otoritas Weber, kekuasaan kyai secara lunak mampu menarik simpati masyarakat sebab keunggulan dalam aspek moral dan spiritual, yang diimplementasikan melalui konsistesi kyai dalam mengaplikasikan amaliyah keagamaan serta kemampuan dalam berdakwah. Dengan cara demikian, secara sadar masyarakat akan menunjukkan kepatuhan kepada kyai sehingga mempersempit ruang penolakan ajakan kyai untuk terlibat dalam praktik perkawinan siri.]

Page 21 of 24 | Total Record : 231

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol 8, No 2 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol 8, No 1 (2015) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 4 No. 1 (2011) Vol. 3 No. 1 (2010) Vol. 2 No. 1 (2009) Vol. 1 No. 1 (2008) More Issue